Menimbang . a. bahwa Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian ...

PERATURAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 AN'"I TEROR 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 01 TAHUN 2011 

TENTANG 

HUBUNGAN TATA CARA KERJA 

01 L1NGKUNGAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang . a. 

bahwa Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara 

Republik Indonesia merupakan unsur pelaksana utama Polri 

yang berada di bawah Kapolri, bertugas membina 

dan menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, 

investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme; 

b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas, fungsi, dan 

peran Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dilaksanakan secara efektif, efisien 

dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti 

lunak yang mengatur hubungan tata cara kerja antar pejabat 

di lingkungan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian 

Negara Republik Indonesia maupun dengan fungsi lain serta 

instansi terkait secara vertikal, horizontal, diagonal dan lintas 

sektoral; 

c. bahwa hubungan tata cara kerja di Iingkungan Detasemen 

Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia 

diharapkan dapat menciptakan mekanisme kerja yang efektif, 

efisien dan akuntabel bagi terselenggaranya tugas-tugas 

di bidang operasional dan pembinaan sesuai tata kerja 

yang telah ditetapkan; 

d. bahwa .....

a: 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara 

Republik Indonesia tentang Hubungan Tata Cara Kerja 

di Lingkungan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4168); 

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Sesar Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; 

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata 

Cara Kerja di Lingkungan Kepohslan Negara Republik 

Indonesia. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG 

HUBUNGAN TATA CARA KERJA 01 L1NGKUNGAN DETASEMEN 

KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang selanjutnya disingkat Densus 88 

AT POO adaJah unsur pelaksana utama Polri yang berada di bawah Kapolri, 

bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, 

investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana terorisme. 

2. Hubungan .....

::s 

2. Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah 

mekanisme hubungan kerja antar satuan fungsi di Iingkungan organisasi Polri, 

atau Polri dengan instansi di luar Polri yang dilaksanakan secara vertikal, 

horizontal, diagonal, dan lintas sektoral. 

3. Satuan Fungsi adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

4. Hubungan vertikal adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan 

unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, 

unsur pendukung, dan unsur kewilayahan dari atas ke bawah atau sebaliknya 

secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi. 

5. Hubungan horizontal adalah hubungan kerja antar satuan fungsi dalam rangka 

koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat. 

6. Hubungan diagonal adalah hubungan kerja antar satuan fungsi dalam rangka 

koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk diagonal atau Iintas unsur. 

7. Hubungan Lintas Sektoral adalah hubungan kerja antar Polri dengan 

kementerian/lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), badan 

atau instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat 

koordinasi. 

Tujuan Peraturan ini: 

Pasal2 

a. sebagai pedoman kerja bagi seluruh pejabatlpersonel di lingkungan Densus 

88 AT Polri dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari sesuai 

Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang telah ditetapkan; dan 

b. terselenggaranya kelancaran hubungan kerja dan koordinasi secara harmonis, 

efektif dan efesien guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas. 

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini: 

Pasal3 

a. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan 

organisasi sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki; 

b. prosedural, yaitu hubungan kerja dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan 

mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam 

suatu organisasi; 

c. akuntabel, yaitu dalam pelaksanaan HTCK dapat dipertanggungjawabkan; 

d. transparan, yaitu koordinasi dan HTCK dilaksanakan secara terbuka dengan 

memperhatikan etika yang berlaku pada masing-masing organisasi; dan 

e. efektif dan efisien, yaitu koordinasi dan HTCK dilakukan secara cepat, tepat 

dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan. 

Pasal .....

Pasal4 

Susunan organisasi Densus 88 AT Polri terdiri dari: 

a. unsur pimpinan: 

1. Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Kadensus 88 AT Polri); 

dan 

2. Wakil Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Wakadensus 88 

AT Polri). 

b. unsur pembantu pimpinan dan pelaksana stat; 

1. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) Densus 88 AT 

Polri; dan 

2. Bagian Operasi (Bagops) Densus 88 AT. 

c. unsur pelaksana tingkat pusat; 

1. Bidang Intelijen (Bidintelijen) Densus 88 AT Polri; 

2. Bidang Investigasi (Bidinvestigasi) Densus 88 AT Polri; 

3. Bidang Pencegahan (Bidcegah) Densus 88 AT Polri; 

4. Bidang Penindakan (Bidtindak) Densus 88 AT Polri; dan 

5. Bidang Bantuan Operasional (Bidbanops) Densus 88 AT Polri. 

d. unsur pelaksana tingkat wilayah meliputi Satgaswil. 

BAB II 

BENTUK HUBUNGAN 

Bagian Kesatu 

Hubungan Vertikal 

Paragraf 1 

Kadensus 88 AT Polri Dengan Unsur Pimpinan Polri 

Pada Struktur Organisasi Polri 

PasalS 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kapolri bersifat vertikal, meliputi: 

a. hubungan bersitat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis 

perintah/laporan, dimana Kadensus 88 AT Polri berada di bawah Kapolri dan 

bertanggung jawab kepada Kapolri; 

b. Kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan 

strategis atau teknis kepolisian bagi seluruh pengemban tungsi kepol"lSian 

termasuk Densus 88 AT Polri; 

c. Kapolri .....

o 

c. Kapolri mengendalikan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Kadensus 

88 AT Polri dan di bidang disiplin Kapolri bertindak sebagai atasan 

yang berhak menghukum; 

d. Kadensus 88 AT Polri melaksanakan tugas dan kegiatan serta melaporkan 

hasil-hasil kegiatan di bidang penyidikan tindak pidana terorisme khususnya 

kasus-kasus menonjol dan berdampak nasional; 

e. Kadensus 88 AT Polri menjabarkan kebijakan/arahan, keputusan dan perintah 

Kapolri di dalam Rencana Kerja Penyelenggaraan pembinaan fungsi Densus 

88 AT Polri sesuai perintah Kapolri; 

f. Kadensus 88 AT Polri melaporkan kepada Kapolri pelaksanaan Rencana 

Kerja Densus 88 AT Polri maupun perkembangan dan hasil yang dicapai 

secara berkala ataupun insidentil kepada Kapolri; 

g. Kadensus 88 AT Polri memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolri 

dalam rangka pembinaan operasional Densus 88 AT Polri, koordinasi 

dan kerja sama dengan instansi terkait maupun dengan Kepolisian Negara 

Asing; dan 

h. Kadensus 88 AT Polri melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan petunjuk 

Kapolri serta melaporkan hasilnya kepada Kapolri. 

Pasal6 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Wakapolri bersifat vertikal, meliputi: 

a. hubungan bersifat vertikal dan laporan/perintah dan dalam pelaksanaan 

tugasnya sehari-hari, Kadensus 88 AT Polri berada di bawah kendali 

Wakapolri; 

b. Kadensus 88 AT Polri melaksanakan keputusan, arahan dan perintah Kapolri 

yang diterima melalui Wakapolri dalam penyelenggaraan pembinaan fungsi 

Densus 88 AT Polri sesuai perintah Kapolri; 

c. Kadensus 88 AT Polri melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Densus 88 AT 

Polri maupun perkembangan dan hasil yang dicapai sehari-hari kepada 

Kapolri melalui Wakapolri; 

d. Kadensus 88 AT Polri mengajukan saran dan pertimbangan dalam rangka 

pembinaan operasional Densus 88 AT Polri, koordinasi dan kerja sama 

dengan instansi terkait maupun dengan Kepolisian Negara Asing melalui 

Wakapolri yang akan diteruskan kepada Kapolri; dan 

e. Kadensus 88 AT Polri melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan petunjuk 

Kapolri yang diterima melalui Wakapolri serta melaporkan hasilnya kepada 

Kapolri dan atau melalui Wakapolri. 

Paragraf .....

Paragraf 2 

Kadensus 88 AT Polri dengan Unsur-Unsur yang Berada Oi bawahnya 

pada Struktur Organisasi Oensus 88 AT Potri 

Pasat7 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Wakadensus 88 AT Polri bersifat vertikal, 

meliputi: 

a. Kadensus 88 AT Polri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan 

kebijakan strategis dan teknis Densus 88 AT bagi seluruh pengemban fungsi 

Densus 88 AT Polri; 

b. Kadensus 88 AT Polri memberikan arahan dan petunjuk berupa 

kebijaksanaan/keputusan, perintah, pendelegasian wewenang tertentu kepada 

Wakadensus 88 AT Potri dalam membantu penyelenggaraan tugas Kadensus 

88 AT Polri; 

c. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian 

terhadap kinerja Wakadensus 88 AT Polri serta di bidang penegakan hukum 

disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum. 

d. Wakadensus 88 AT Polri membantu Kadensus 88 AT Polri dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pengendali pelaksanaan tugas sehari-hari 

seluruh unsur satuan Densus 88 AT Polri; 

e. Wakadensus 88 AT Polri merupakan Pembantu Utama Kadensus 88 AT Polri 

berada di bawah Kadensus 88 AT Polri dan bertanggung jawab kepada 

Kadensus 88 AT Polri; 

f. dalam pelaksanaan kebijaksanaan Kadensus 88 AT Polri terdapat 

perkembangan atau hal-hal yang bersifat khusus dan prinsipil, sehingga 

Wakadensus 88 AT Polri wajib melaporkan kepada Kadensus 88 AT Polri 

dan atas persetujuan Kadensus 88 AT Polri, Wakadensus 88 AT Polri dapat 

mengambil keputusan pemecahannya dan melaporkan kepada Kadensus 88 

AT Polri; 

g. terhadap laporan dan surat-surat masuk yang mempunyai implikasi terhadap 

kebijakan Kadensus 88 AT Polri, Wakadensus 88 AT Polri meneruskannya 

kepada Kadensus 88 AT Polri untuk memperoleh keputusan; 

h. Wakadensus 88 AT Polri diminta atau tidak, mengajukan saran 

atau pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri dan selanjutnya 

melaksanakan petunjuk!keputusan Kadensus 88 AT Polri; dan 

i. daIam hal Kadensus berhalangan atau belum mernberikan arahan/keputusan, 

Wakadensus 88 AT Polri dalam batas kewenangannya memimpin Densus 88 

AT Polri mengambil inisiatif memberikan arahan dan petunjuk, berpedoman 

pada ketentuan yang ada, kemudian melaporkan kepada Kadensus 88 AT 

Potri tentang Iangkah yang diambil guna diketahui dan untuk memperoleh 

persetujuan atau revisi dari Kadensus 88 AT Polri. 

Pasal .....

HTCK Kadensus 88 AT Polri 

vertikal, meliputi: 

Pasal8 

dengan para Kabag Densus 88 AT Polri bersifat 

a. Kadensus 88 AT Polri memimpin organisasi Densus 88 AT Polri dalam 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan operasional 

dan pembinaan kemampuan Densus 88 AT Polri; 

b. Kadensus 88 AT Polri memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan 

pelaksanaan tugas para Kabag Densus 88 AT Polri; 

c. Kadensus 88 AT Polri memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakankebijakan 

strategis atau teknis kepada para Kabag Densus 88 AT Polri; 

d. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk kepada 

para Kabag Densus 88 AT Polri untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja 

sama dengan unsur-unsur di lingkungan Densus 88 AT Polri, komponenkomponen 

di tingkat Mabes Polri maupun unsur-unsur kepolisian 

di kewilayahan serta lembaga/badan/instansi pemerintah/non pemerintah 

serta pakar/ahli dalam mendukung pelaksanaan tugas Densus 88 AT Polri; 

e. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian 

terhadap kinerja para Kabag Densus 88 AT Polri serta di bidang penegakan 

hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum; 

f. para Kabag Densus 88 AT Polri melaksanakan perintah/petunjuk Kadensus 

88 AT Polri· sesuai tupoksi masing-masing dan melaporkan hasil 

pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri; 

g. para Kabag Densus 88 AT Polri berada di bawah Kadensus 88 AT Polri 

berkedudukan di bawah Kadensus 88 AT Polri dan bertanggung jawab 

kepada Kadensus 88 AT Polri; 

h. para Kabag Densus 88 AT Polri secara rutin, berkala maupun insidentil 

menyajikan laporan/produk sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya kepada 


i. para Kabag Densus 88 AT Polri mengajukan saran dan telaahan/ 

pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai tupoksi masing-masing; 

dan 

j. para Kabag Densus 88 AT 

perintah/petunjuk Kadensus 88 

Kadensus 88 AT Polri. 

Polri melaksanakan tugas lain sesuai 

AT Polri serta melapor hasilnya kepada 

Pasal9 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan para Kabid Densus 88 AT Polri bersifat 


a. Kadensus 88 AT Polri memimpin organisasi Densus 88 AT Polri dalam 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan operasional 


b. Kadensus .....

o 


pelaksanaan tugas para Kabid Densus 88 AT Polri; 


strategis atau teknis kepada para Kabid Densus 88 AT Polri; 


para Kabid Densus 88 AT Polri untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja 

sama dengan unsur-unsur di Iingkungan Densus 88 AT Polri, komponenkomponen 

di tingkat Mabes Polri maupun unsur-unsur kepolisian 


serta pakar/ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Densus 88 AT 

Polri; 


terhadap kinerja para Kabid Densus 88 AT Polri serta di bidang penegakan 


f. para Kabid Densus 88 AT Polri melaksanakan perintah/petunjuk Kadensus 88 

AT Polri sesuai tupoksi masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaannya 


g. para Kabid Densus 88 AT Polri berada di bawah Kadensus 88 AT Polri 



h. para Kabid Densus 88 AT Polri secara rutin, berkala maupun insidentil 



i. para Kabid Densus 88 AT Polri mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan 

kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai tupoksi masing-masing; dan 

l- para Kabid Densus 88 AT Polri melaksanakan tugas lain sesuai 

perintah/petunjuk Kadensus 88 AT Polri serta melapor hasilnya kepada 


Pasal 10 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan para Kasatgaswil Densus 88 AT PoJri bersifat 


a. Kadensus 88 AT Polri memimpin organisasi Densus 88 AT Polri daJam 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan operasionaJ 



pelaksanaan tugas para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri; 


strategis atau teknis kepada para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri; 

d. Kadensus .....

::1 


para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri untuk menyelenggarakan 

koordinasl/kerjasama dengan unsur-unsur di Iingkungan Densus 88 AT Polri, 

komponen-komponen di tingkat Mabes Polri rnaupun unsur-unsur kepolisian 


serta pakar/ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Densus 88 AT 

Polri; 


terhadap kinerja para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri serta di bidang 

penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum; 

f. para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri melaksanakan perintah/petunjuk 

Kadensus 88 AT Polri sesuai tupoksi rnasing-masing dan melaporkan hasil 

pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri; 

g. para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri berada di bawah Kadensus 88 AT Polri 



h. para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri secara rutin, berkala maupun insidentil 



i. para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri mengajukan saran dan telaahan/ 

pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai tupoksi masing-masing; 

dan . 

j. para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri melaksanakan tugas lain sesuai 

perintah/petunjuk Kadensus 88 AT Polri serta melaporkan hasilnya kepada 


Pasal11 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kataud Densus 88 AT Polri bersifat vertikal, 

meliputi: 

a. Kadensus 88 AT Polri rnernberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada 

Kataud Densus 88 AT Polri di bidang Jukminu, pelayanan korespondensi, 

dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan 

perkantoran serta kearsipan di Iingkungan Densus 88 AT Polri; 

b. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk kepada 

Kataud Densus 88 AT Polri untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja sama 

dengan unsur-unsur di Iingkungan Densus 88 AT Polri, komponen-komponen 

di tingkat Mabes Polri, pengaturan dan penyiapan hal-hal yang diperlukan 

dalam pelaksanaan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan 

pelayanan khusus di Iingkungan Densus 88 AT Polri; 

c. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah kepada Kataud Densus 88 AT 

Polri untuk rnelaksanakan dinas urusan dalam lainnya yang meliputi 

keamanan, kebersihan, keindahan dan pemeliharaan ketertiban di Iingkungan 


d. Kadensus .....

IV 

d. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian 

terhadap kinerja para Kataud Densus 88 AT Polri serta di bidang penegakan 


e. Kataud Densus 88 AT Polri melaksanakan perintah/petunjuk Kadensus 88 AT 

Polri dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri; 

f. Kataud Densus 88 AT Polri berada di bawah Kadensus 88 AT Polri 



g. Kataud Densus 88 AT Polri secara rutin, berkala maupun insidentil menyajikan 

laporan/produk sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya kepada Kadensus 


h. Kataud Densus 88 AT Polri mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan 

kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai tupoksinya; dan 

i. Kataud Densus 88 AT Polri melaksanakan tugas lain sesuai perintah/petunjuk 

Kadensus 88 AT Polri serta melaporkan hasilnya kepada Kadensus 88 AT 

Polri. 

Pasal12 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kaurkeu Densus 88 AT Polri bersifat vertikal, 

meliputi: 

a. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada 

Kaurkeu Densus 88 AT Polri di bidang administrasi keuangan yang meliputi 

urusan pengujian, urusan penghasilan, urusan kas dan urusan pembukuan 

di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan 

b. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah kepada Kaurkeu untuk menyusun 

daftar usulan kegiatan/program (DUK/DUP) serta menerima Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPNRKA - KL) kegiatan/program (DIK/DIP), 

P3 Satker dan menyusun DIK/DIP Densus 88 AT Polri; 

c. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian 

terhadap kinerja para Kaurkeu Densus 88 AT Polri serta di bidang penegakan 


d. Kaurkeu Densus 88 AT Polri melaksanakan perintah/petunjuk Kadensus 88 

AT Polri dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri; 

e. Kaurkeu Densus 88 AT Polri berada di bawah Kadensus 88 AT Polri 



f. Kaurkeu Densus 88 AT Polri secara rutin, berkala maupun insidentil 

menyajikan laporan/produk sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya 

termasuk laporan bulanan, triwulan, tentang penerimaan dan penyaluran 

anggaran dan laporan anggaran tutup buku kepada Kadensus 88 AT Polri; 

g. Kaurkeu .....

g. Kaurkeu Densus 88 AT Polri mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan 

kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai tupoksinya; dan 

h. Kaurkeu Densus 88 AT Polri melaksanakan tugas lain sesuai perintah/ 

petunjuk Kadensus 88 AT Polri serta melaporkan hasilnya kepada Kadensus 

88 AT Polri. 

Paragraf 3 

Wakadensus 88 AT Polri dengan Unsur-Unsur yang Berada Oi bawahnya 

pada Struldur Organisasi Oensus 88 AT Polri 

Pasal13 

HTCK Wakadensus 88 AT Polri dengan para Kabag Densus 88 AT Polri bersifat 


a. Wakadensus 88 AT Polri mengkoordinasikan dan mengendalikan 

pelaksanaan tugas para Kabag Densus 88 AT Polri; 

b. Wakadensus 88 AT Polri memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakankebijakan 

strategis atau teknis Kadensus 88 AT Polri kepada para Kabag 


c. Wakadensus 88 AT Polri mengkoordinir para Kabag Densus 88 AT Polri 

dalam melaksanakan perintah dan petunjuk-petunjuk Kadensus 88 AT Polri 

untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja sama dengan unsur-unsur 

di Iingkungan Densus 88 AT Polri, komponen-komponen di tingkat Mabes 

Polri maupun unsur-unsur kepolisian di kewilayahan serta lembaga/badan/ 

instansi pemerintah!non pemerintah serta pakar/ahli dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas Densus 88 AT Polri; 

d. Wakadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian 

terhadap kinerja para Kabag Densus 88 AT Polri serta di bidang penegakan 


e. dalam hal Kadensus 88 AT Polri berhalangan, para Kabag Densus 88 AT Polri 

melaksanakan perintah!petunjuk Wakadensus 88 AT Polri sesuai tupoksi 

masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaannya; 

f. dalam pelaksanaan tugas sehari-hari para Kabag Densus 88 AT Polri berada 

di bawah koordinasiWakadensus 88 AT Polri; 

g. dalam hal Kadensus 88 AT Polri berhalangan para Kabag Densus 88 AT Polri 

secara rutln, berkaJa maupun insidentil menyajikan laporan/produk sesuai 

bidang tugas pokok dan fungsinya kepada Wakadensus 88 AT Polri; 

h. para Kabag Densus 88 AT Polri mengajukan saran dan telaahan/ 

pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai tupoksi masing-masing 

melalui Wakadensus 88 AT Polri; dan 

i. para Kabag Densus 88 AT Polri melaksanakan tugas lain sesuai perintah, 

petunjuk dan koordinasi Wadensus 88 AT Polri serta melaporkan hasilnya 

kepadaWakadensus 88 AT Polri. 

Pasal .....

I~ 

Pasal 14 

HTCK Wakadensus 88 AT Polri dengan para Kabid Densus 88 AT Polri bersifat 


a. Wakadensus 88 AT Polri mengkoordinasikan 

pelaksanaantugas para Kabid Densus 88 AT Polri; 

dan 

mengendalikan 


strategis atau teknis Kadensus 88 AT Polri kepada para Kabag 


c. Wakadensus 88 AT Polri mengkoordinir para Kabid Densus 88 AT Polri dalam 

melaksanakan perintah dan petunjuk-petunjuk Kadensus 88 AT Polri untuk 

menyelenggarakan koordinasi/kerja sama dengan unsur-unsur di lingkungan 

Densus 88 AT Polri, komponen-komponen di tingkat Mabes Polri maupun 

unsur-unsur kepolisian di kewilayahan serta lembaga/badan/instansi 

pemerintah/non pemerintah serta pakar/ahli dalam rangka mendukung 

pelaksanaantugas Densus 88 AT Polri; 


terhadap kinerja para Kabid Densus 88 AT Polri serta di bidang penegakan 


e. dalam hal Kadensus 88 AT Polri berhalangan, para Kabid Densus 88 AT Polri 

melaksanakan perintah/petunjuk Wakadensus 88 AT Polri atas sesuai tupoksi 

masing-masing danrnelaporkan hasil pelaksanaannya; 

f. dalam pelaksanaan tugas sehari-hari para Kabid Densus 88 AT Polri berada 

di bawah koordinasiWakadensus 88 AT Polri; 

g. dalam hal Kadensus 88 AT Polri berhalangan para Kabid Densus 88 AT Polri 

secara rutin, berkala maupun insidentil menyajikan laporan/produk sesuai 

bidang tugas pokok dan fungsinya kepada Wakadensus 88 AT Polri; 

h. para Kabid Densus 88 AT Polri mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan 

kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai tupoksi masing-masing melalui 

Wakadensus 88 AT Polri; dan 

i. para Kabid Densus 88 AT Polri melaksanakan tugas lain sesuai perintah, 

petunjuk dan koordinasi Wadensus 88 AT Polri serta melaporkan hasilnya 

kepada Wakadensus 88 AT Polri. 

Pasal15 

HTCK Wakadensus 88 AT Polri dengan para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri 

bersifat vertikal, meliputi: 

a. Wakadensus 88 AT Polri mengkoordinasikan dan mengendalikan 

pelaksanaantugas para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri; 


strategis atau teknis Kadensus 88 AT Polri kepada para Kasatgaswi 


c. Wakadensus .....

Iv 

c. Wakadensus 88 AT Polri mengkoordinir para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri 

dalam melaksanakan perintah dan petunjuk-petunjuk Kadensus 88 AT Polri 

untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja sama dengan unsur-unsur 

di lingkungan Densus 88 AT Polri, komponen-komponen di tingkat Mabes 

Polri maupun unsur-unsur kepolisian di kewilayahan serta lembaga/badan/ 

instansi pemerintah/non pemerintah serta pakar/ahli dalam rangka 



terhadap kinerja para KasatgaswiI Densus 88 AT Polri serta di bidang 

penegakkan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum; 

e. dalam hal Kadensus 88 AT Polri berhalangan, para Kasatgaswil Densus 88 

AT Polri melaksanakan perintah/petunjuk Wakadensus 88 AT Polri sesuai 

tupoksi masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaannya; 

f. dalam pelaksanaan tugas sehari-hari para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri 

berada di bawah koordinasi Wakadensus 88 AT Polri; 

g. dalam hal Kadensus 88 AT Polri berhalangan para Kasatgaswil Densus 88 AT 

Polri secara rutin, berkala maupun insidentil menyajikan laporan/produk 

sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya kepada Wakadensus 88 AT Polri; 

h. para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri mengajukan saran dan telaahan/ 

pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai tupoksi masing-masing 

melalui Wakadensus 88 AT Polri; dan 

i. para KasatgaswiI Densus 88 AT Polri melaksanakan tugas lain sesuai 

perintah, petunjuk dan koordinasi Wakadensus 88 AT Polri serta melapor 

hasilnya kepada Wakadensus 88 AT Potri. 

Pasal 16 

HTCK Wakadensus 88 AT Polri dengan Kataud Densus 88 AT Polri bersifat vertikal, 

meliputi: 

a. Wakadensus 88 AT Polri mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk 

kepada Kataud Densus 88 AT Polri dalam melaksanakan perintah Kadensus 

88 AT Polri di bidang Jukminu, pelayanan korespondensi, dokumentasi dan 

kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta 

kearsipan di Iingkungan Densus 88 AT Polri; 

b. Wakadensus 88 AT Polri memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk serta 

mengkoordinasikan Kataud Densus 88 AT Polri untuk menyelenggarakan 

koordinasi/kerja sama dengan unsur-unsur di Iingkungan Densus 88 AT PoIri. 

komponen-komponen di tingkat Mabes Polri, pengaturan dan penyiapan halhal 

yang diperlukan dalam pelaksanaan upacara, rapat, pertemuan dan lainlain 

yang memerlukan pelayanan khusus di lingkungan Densus 88 AT Polri; 

c. Wakadensus 88 AT Polri memberikan perintah kepada Kataud Densus 88 AT 

Polri untuk melaksanakan dinas urusan dalam lainnya yang metiputi 

keamanan, kebersihan, keindahan dan pemeliharaan ketertiban di Iingkungan 


d. Wakadensus .....

14 


terhadap kinerja para Kataud Densus 88 AT Polri serta di bidang penegakan 


e. Kataud Densus 88 AT Polri melaksanakan perintah/petunjuk Kadensus 88 AT 

Polri sesuai dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT 

Polri; 

f. dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kataud Densus 88 AT Polri berada 

di bawah koordinasi Wakadensus 88 AT Polri; 

g. Kataud Densus 88 AT Polri secara rutin, berkala maupun insidentil menyajikan 

laporan/produk sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya kepada Kadensus 

- r 

88 AT Polri melalui Wakadensus 88 AT Polri; dan 

h. Kataud Densus 88 AT Polri mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan 

kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai tupoksinya melalui Wakadensus 88 AT 

Polri. 

Pasal17 

HTCK Wakadensus 88 AT Polri dengan Kaurkeu Densus 88 AT Polri bersifat 


a. Wakadensus 88 AT Polri memberikan arahan dan petunjuk kepada Kaurkeu 

Densus 88 AT Polri berkaitan dengan kebijakan Kadensus 88 AT Polri 

di bidang administrasi keuangan yang meliputi urusan pengujian, urusan 

penghasilan, urusan kas dan urusan pembukuan di Iingkungan Densus 88 AT 

Polri; 

b. Wakadensus 88 AT Polri memberikan perintah kepada Kaurkeu untuk 

menyusun daftar usulan kegiatan/prograrn (DUK/DUP) serta menerima Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPNRKA - KL) kegiatan/program (DIK/DIP), 

P3 Satker dan menyusun DIK/DIP Densus 88 AT Polri; 

c. Wakadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian 

terhadap kinerja para Kaurkeu Densus 88 AT Polri serta di bidang penegakan 


d. Kaurkeu Densus 88 AT Polri melaksanakan perintah/petunjuk Wakadensus 88 

AT Polri dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Wakadensus 88 AT 

Polri; 

e. dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kaurkeu Densus 88 AT Polri berada di 

bawah koordinasi Wakadensus 88 AT Polri; 

f. Kaurkeu Densus 88 AT Polri secara rutin, berkala maupun insidentil 

rnenyajikan laporan/produk sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya 

termasuk laporan bulanan, triwulan, tentang penerimaan dan penyaluran 

anggaran dan laporan anggaran tutup buku kepada Kadensus 88 AT Polri 

melalui Wakadensus 88 AT Polri; 

g. Kaurkeu .....

I;:) 

g. Kaurkeu Densus 88 AT Polri rnengajukan saran dan telaahan/pertirnbangan 

kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai tupoksinya rnelalui Wakadensus 88 AT 

Polri; dan 

h. Kaurkeu Densus 88 AT Polri rnelaksanakan tugas lain sesuai 

perintah/petunjuk Wakadensus 88 AT Polri serta rnelaporkan hasilnya kepada 

Wakadensus 88 AT Polri. 

Bagian Kedua 

Hubunqan Horizontal 

Paragraf 1 

Kadensus 88 AT Polri dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok 


Pasal18 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kabaintelkarn Polri bersifat horizontal rneliputi: 

a. rnelaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka rnelaksanakan 

perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri di bidang operasional dan pernbinaan 

fungsi penyelidikan; 

b. rnelaksanakan koordinasi dan kerja sarna di bidang penyelidikan daJarn 

rangka pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisrne rnelalui 

pernanfaatan produk-produk intelijen; 

c. rnelaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka pernbinaan fungsi 

teknis penyelidikan; 

d. rnelaksanakan koordinasi dan kerja sarna operasi kepolisian di bidang intelijen 

dalam rangka penanggulangan dan penanganan serta pengungkapan pelaku 

dan jaringan tindak pidana terorisrne ataupun penanganan gangguan 

keamanan yang bersifat kontinjensi; 

e. meJaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka penanganan tindak 

pidana terorisrne yang dilakukan oleh warganegara asing; 

1. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna berupa pernberian bantuan personel 

dan peralatan yang diperlukan dalarn penindakan tersangka tindak pidana 

terorisme sesuai kebutuhan; 

g. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn pernberian back up di bidang 

penyefldikan baik personel rnaupun peralatan pada satuan kewilayahan dalarn 

penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisrne; dan 

h. meJaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka pertukaran inforrnasi 

dan data yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi Polri. 

Pasal .....

IV 

Pasal 19 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kabaharkam Polri bersifat horizontal meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka melaksanakan 

perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri di bidang operasional dan pembinaan 

fungsi preventif Kepolisian; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna berupa pemberian bantuan personel 

dan peralatan dalam rangka penindakan terhadap tersangka tindak pidana 


c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam proses penyidikan dan 

penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, berupa pemberian 

batuan personel maupun peralatan seperti pengamanan TKP, 

pengamanan/perlindungan terhadap saksi/saksi ahli, ruang tahanan, barang 

bukti, kegiatan penyidikan, Penyidik, Jaksa, Hakim, dan kegiatan lain sesuai 

kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna operasi kepolisian dalam rangka 

penanggulangan dan penanganan tindak pidana terorisme ataupun 

penanganan gangguan keamanan yang bersifat kontinjensi; 

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam pemberian back up baik 

personel maupun peralatan pada satuan kewilayahan dalam penanganan dan 

penanggulangantindak pidana terorisme; dan 

f. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pertukaran informasi 

dan data yang diperlukan kelancaran pelaksanaan tupoksi. 

Pasal20 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kabareskrim Polri bersifat horizontal meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka melaksanakan 

perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri di bidang operasional dan pembinaan 

fungsi penyelidikan dan penyidikan; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna di bidang penyelidikan dan 

penyidikan dalam rangka pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana 

terorisme; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka pembinaan fungsi 

teknis penyelidikan dan penyidikan, pengawasan penyidikan dan 

pengembangan sistem dan metode yang berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi penyidikan; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka penanganan 

tahanan/tersangka, barang bukti, saksi, pada peristiwa tindak pidana 

terorisme; 

e. melaksanakan .....

I I 

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam pengumpulan, pengolahan 

dan penyajian data, informasi, kegiatan operasional monitoring jaringan 

telekomunikasi elektronik/IT dalam rangka pengungkapan jaringan dan pelaku 

tindak pidana terorisme; 

f. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna pemberian bantuan teknis 

laboratorium forensik dan identifikasi dalam rangka pengungkapan pelaku 

dan jaringan tindak pidana terorisme; 

g. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna berupa pemberian bantuan personel 

dan peralatan yang diperlukan dalam penindakan tersangka tindak pidana 


h. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna operasi kepolisian di bidang 

penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penanggulangan dan penanganan 

serta pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme ataupun 


i. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam pemberian back up di bidang 

penyidikan baik personel maupun peralatan pada satuan kewilayahan dalam 

penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme; dan 

j. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pertukaran informasi 

dan data yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi. 

Pasal21 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kakorlantas Polri bersifat horizontal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri di bidang operasional kepolisian 

sesuai tupoksi masing-masing; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pengungkapan 

jaringan dan pelaku tindak pidana terorisme melalui registrasi dan identifikasi 

kendaraan bermotor; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna berkaitan dengan peran dan fungsi 

polisi lalu lintas dalam mendukung proses penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana terorisme; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna berupa pemberian bantuan personel 


terorisme sesuai kebutuhan; dan 

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pertukaran infonnasi 

dan data yang diperlukan kelancaran pelaksanaan tupoksi. 

Pasal .....

IV 

Pasal22 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kakorbrimob Polri bersifat horizontal meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan 

perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri di bidang operasional sesuai tupoksi 

masing-masing; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama berupa pemberian bantuan personel 

dan peralatan dalam penanganan TKP dan penindakan tersangka tindak 

pidana terorisme yang membutuhkan kemampuan jibom dan wanteror; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama berupa pemberian bantuan personel 

dan peralatan dalarn rangka penindakan terhadap tersangka tindak pidana 


d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam proses penyidikan dan 

penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, berupa pemberian 

batuan personel maupun peralatan seperti: pengarnanan TKP, 

pengamanan/perlindungan terhadap saksi/saksi ahli, ruang tahanan, barang 



e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama operasi kepolisian dalam rangka 

penanggulangan dan penanganan tindak pidana terorisme ataupun 


1. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalarn pemberian back up baik 

personel maupun peralatan pada satuan kewilayahan dalam penanganan dan 

penanggulangan tindak pidana terorisme dengan korban massal; dan 

g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pertukaran informasi 

dan data yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tupoksi. 

Paragraf 2 

Antar Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Stat 

pada Struktur Organisasi Densus 88 AT Polri 

Pasal23 

HTCK Kabagrenmin dengan Kabagops Densus 88 AT Polri bersifat horizontal 

meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional 

maupun pembinaan sesuai tupoksi masing-masing; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka perumusan 

perencanaan strategi, penyelenggaraan manajemen operasional dan 

pengelolaan administrasi di Iingkungan Densus 88 AT Polri; 

c. melaksanakan .....

1::1 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka menindaklanjuti dan 

melakukan penyempurnaan/perbaikan terhadap hasil temuan pengawasan 

internal (wasrik); 

d. koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyelesaian permasalahanpermasalahan 

yang merupakan lingkup tupoksi Densus 88 AT Polri; 

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka merumuskan 

perencanaan kegiatan rutin meliputi pembinaan personel, materiil, logistik dan 

anggaran dalam rangka menunjang pelaksanaan operasi Kepolisian yang 

dilaksanakan oleh Densus 88 AT Polri; dan 

f. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh 

masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan tupoksi Densus 


Pasal24 

HTCK Kabagrenmin dengan Kataud Densus 88 AT Polri bersifat horizontal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri sesuai tupoksi masingmasing; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan 

administrasi dan tata naskah yang bersifat umum serta tata urusan dalam di 

lingkungan Densus 88 AT Polri; 



internal; 




perencanaan kegiatan rutin meliputi pembinaan personel, pelayanan 

korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan 

ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di Iingkungan Densus 88 AT 

Polri; 

f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyiapan hal-hal 

yang diperlukan dalam pelaksanaan upacara, rapat, pertemuan serta petunjuk 

dan arahan tentang pelaksanaan Jukminu Polri dan lain-lain yang memerlukan 


g. melaksanakan dinas urusan dalam lainnya yang meliputi keamanan, 

kebersihan, keindahan dan pemeliharaan ketertiban di lingkungan Densus 88 

AT Polri; dan 

h. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan guna 

kelanca.ran pelaksanaan tupoksi Densus 88 AT Polri. 

Pasal .....

Pasal25 

HTCK Kabagrenmin dengan Kaurkeu Densus 88 AT Polri bersifat horizontal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang perencanaan 

anggaran sesuai tupoksi masing-masing; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran, pelaksanaan analisa dan evaluasinya (LAKIP) serta 

penyusunan rencana anggaran (DIPNRKA-KL) Densus 88 AT Polri; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyusunan Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) serta pengajuan anggaran tambahan/crash 

program atas perintah Kadensus 88 AT Polri; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka menindaklanjuti dan 

melakukan penyempurnaan/perbaikan terhadap hasll temuan pengawasan 


e. koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pembinaan personel serta 

penyelesaian permasalahan-permasalahan yang merupakan Iingkup tupoksi 

Densus 88 AT Polri; dan 

f. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan guna 

kelancaran pelaksanaan tupoksi Densus 88 AT Polri. 

Pasal26 

HTCK Kabagops dengan Kataud Densus 88 AT Polri bersifat horizontal meliputi: 



b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyelenggaraan 

administrasi, tata naskah yang bersifat umum serta tata urusan dalam 

di lingkungan Densus 88 AT Polri; 

c. melaksanakan koordinasi dan keria sarna dalam rangka menindaklanjuti dan 

melakukan penyempumaanlperbaikan terhadap hasil temuan pengawasan 

internal; 

d. koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyelesaian permasalahanpermasalahan 


e. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka merumuskan 

perencanaan kegiatan operasional baik yang bersifat rutin maupun khusus, 

pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk 

pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di lingkungan 

Densus 88 AT PoIri; 

f. melaksanakan .....

~l 

f. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyiapan hal-hal 



pelayanan khusus di lingkungan Densus 88 AT Polri; 


kebersihan, keindahan dan pemeliharaan ketertiban di Iingkungan Densus 88 

AT Polri; dan 



Pasal27 

HTCK Kabagops dengan Kaurkeu Densus 88 AT Polri bersifat horizontal meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka melaksanakan 

perlntah] petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang perencanaan 

anggaran sesuai tupoksi masing-masing; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyusunan rencana 

dukungan anggaran operasi kepolisian yang bersifat rutin maupun kontinjensi 

guna mendukung pelaksanaan tugas Densus 88 AT Polri; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyusunan 

pengajuan anggaran tambahan/crash program atas perintah Kadensus 88 AT 

Polri; 





penyelesaian permasalahan-permasalahan yang merupakan lingkup tupoksi 


1. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan guna 


Pasal28 

HTCK Kataud dengan Kaurkeu Densus 88 AT Polri bersifat horizontal meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna daJam rangka melaksanakan 

perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Poin sesuai tupoksi 


b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pelaksanaan Jukminu 

Polri, pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk 

pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di Iingkungan 



~~ 

c. rnelaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka penyiapan hal-hal 

yang diperlukan dalarn pelaksanaan upacara, rapat, perternuan dan lain-lain 

yang rnernerlukan pelayanan khusus di lingkungan Densus 88 AT Polri; 

d. rnelaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka penyusunan rencana 

dukungan anggaran sesuai tupoksi guna rnendukung pelaksanaan tugas 


e. rnelaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka rnenindaklanjuti dan 

melakukan penyernpurnaan/perbaikan terhadap hasil temuan pengawasan 


f. koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka pernbinaan personel serta 

penyelesaian perrnasalahan-perrnasalahan yang rnerupakan lingkup tupoksi 


g. koordinasi dalarn rangka pertukaran inforrnasi dan data yang diperlukan guna 


Paragraf 3 

Antar Unsur Pelaksana Tingkat Pusat 


Pasal29 

HTCK Kabidintelijen dengan Kabidinvestigasi Densus 88 AT Polri bersifat horizontal 

rneliputi: 

a. rnelaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka melaksanakan 

perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang penyelidikan 

dan penyidikan dalarn rangka pengungkapan pelaku dan jaringan tindak 


b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam pengurnpulan, pengolahan 

dan penyajian data, inforrnasi, kegiatan operasional monitoring jaringan 

telekomunikasi elektronik/ITdalam rangka pengungkapan jaringan dan pelaku 


c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama berupa pemberian bantuan personel 


terorisme; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pemberian back up di bidang 

penyelidikan dan penyidikan berupa bantuan personel maupun peralatan 

pada Satgaswil Densus 88 AT Polri dan satuan Kewilayahan dalam 

penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme; 

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam proses penyidikan tindak 

pidana terorisme, berupa pemberian batuan personel maupun peralatan 

seperti: pengamanan (pamtup) TKP, saksi/saksi ahli, ruang tahanan, barang 




.c;,v 

f. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna di bidang penyelidikan dalam 

rangka pengawasan terhadap aliran dana dan transaksi keuangan yang 

digunakan untuk kegiatan terorisme; dan 

g. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pertukaran informasi 

dan data yang diperlukan kelancaran pelaksanaan tupoksi Densus 88 AT Polri 

di bidang penyelidikan dan penyidikan. 

Pasal30 

HTCK Kabidintelijen dengan Kabidcegah Densus 88 AT Polri bersifat horizontal 

meliputi: 

a. koordinasi dan kerja sarna dalam rangka melaksanakan perintah, petunjuk 

dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang pencegahan dan 

penanggulangan tindak pidana terorisme; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam pengumpulan, pengolahan, 

penyajian biodata, informasi dan kegiatan para narapidana dan mantan 

narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan deradikalisasi, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi dan 

kegiatan lainnya guna percegahan tindak pidanaterorisme; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna berupa pemberian bantuan personel 


terorisme sesuai tupoksi masing-masing; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam pemberian back up 

di pencegahan kepada Satgaswil Densus 88 AT Polri dan satuan Kewilayahan 

dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme; dan 

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pertukaran informasi 


di bidang penyelidikan dan pencegahan tindak pidana terorisme. 

Pasal31 

HTCK Kabidintelijen dengan Kabiditindak Densus 88 AT Polri bersifat horizontal 

meliputi: 


dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang penyelidikan dan penindakan 

para pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna tukar-menukar informasi, biodata 

dan bahan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan penindakan 

tersangka tindak pidanaterorisme; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam pemberian back up di bidang 

penyelidikan dan penindakan berupa bantuan personel maupun peralatan 



d. melaksanakan .....

':::'1" 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pertukaran informasi 


di bidang penyelidikan dalam rangka penindakan terhadap pelaku tindak 

pidana terorisme. 

Pasal32 

HTCK Kabidintelijen dengan Kabidbanops Densus 88 AT Polri bersifat horizontal 

meliputi: 

a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan perintah, petunjuk 

dan kebijakan Kadensus 88 AT dalam rangka pengungkapan pelaku dan 

jaringan tindak pidana terorisme; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pemberian dukungan teknis, antara 

lain berupa dukungan peralatan, komunikasi, koordinasi MC, provider telepon 

dan internet serta pendataan kasus bom (database bom) dalam rangka 

penyelidikan untuk pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana 

terorisme; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pemberian back up di bidang 

peralatan/lT pada Satgaswil Densus 88 AT Polri dan satuan kewilayahan 

dalam penanganan dan penanggulangan tindak pidanaterorisme; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka perencanaan, 

penyelenggaraan, perumusan, pengkoordinasian dan penganalisaan kegiatan 

latihan teknis dan taktis penanggulangan teroris; dan 

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pertukaran informasi 

dan data yang diperlukan kelancaran pelaksanaan tupoksi Densus 88 AT 

Polri. 

Pasal33 

HTCK Kabidinvestigasi dengan Kabidcegah Densus 88 AT Polri bersifat horizontal 

meliputi: 


dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang penyelidikan quna pencegahan 

dan penanggulangantindak pidana terorisme; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pengumpulan, pengolahan, 




kegiatan lainnya guna percegahan tindak pidanaterorisme; 

c. meJaksanakan koordinasi dan kerja sarna berupa pemberian bantuan personel 




c.,J 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pemberian back up 



e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalarn rangka pertukaran informasi 

dan data yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi Densus 88 

AT Polri. 

Pasal34 

HTCK Kabidinvestigasi dengan Kabiditindak Densus 88 AT Polri bersifat horizontal 

meliputi: 

a. koordinasi dan kerja sama dalam ranqka melaksanakan perintah, petunjuk 

dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang penyidikan dan penindakan 


b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama tukar-menukar informasi, biodata 


tersangka tindak pidana terorisme; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pemberian back up di bidang 

penyeidikan dan penindakan berupa bantuan personel maupun peralatan 

pada SatgaswiI Densus 88 AT Polri dan satuan Kewilayahan dalam 


d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyelamatan, 

pembebasan terhadap korban ataupun saksi lain dalam penindakan terhadap 


e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan 

negosiasi dengan para pelaku atau pihak lain dalam penindakan terhadap 

tindak pidana terorisme; dan 

1. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pertukaran informasi 


di bidang penyelidikan dalam rangka penindakan terhadap pelaku tindak 

pidana terorisme. 

Pasal35 

HTCK Kabidinvestigasi dengan Kabidbanops Densus 88 AT Polri bersifat horizontal 

meliputi: 


dan kebijakan Kadensus 88 AT dalam rangka penyidikan dan pengungkapan 

pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna pemberian dukungan teknis, antara 



mendukung penyidikan untuk pengungkapan pelaku dan jaringan tindak 



C-f 

Pasal37 

HTCK Kabidcegah dengan Kabidbanops Densus 88 AT Polri bersifat horizontal 

meliputi: 


dan kebijakan Kadensus 88 AT dalam rangka pencegahan tindak pidana 

terorisme; 





kegiatan lainnya guna percegahan tindak pidana terorisme; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna tukar-menukar informasi, biodata 

dan bahan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan pencegahan 


d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka perencanaan, 


latihan teknis dan taktis penanggulangan teroris; 

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna di bidang penyidikan dalam rangka 

pengawasan terhadap aliran dana dan transaksi keuangan yang digunakan 

untuk kegiatan terorisme; dan 

f. melaksanakan koordinasl dan kerja sarna dalarn rangka pertukaran inforrnasi 

dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme. 

Pasal38 

HTCK Kabidtindak dengan Kabidbanops Densus 88 AT Polri bersifat horizontal 

meliputi: 

a. koordinasi dan kerja sarna dalam melaksanakan perintah, petunjuk dan 

kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam penanggulangan tindak pidana 

terorisme; 




c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna pemberian dukungan teknis, antara 


dan internet serta pendataan kasus born (database born) dalam rangka 

penindakan tersangka tindak pidana terorisme; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn pernberian back up di bidang 

berupa bantuan personel maupun peralatan pada Satgaswil Densus 88 AT 

Polri dan satuan Kewilayahan dalam penanganan dan penanggulangan tindak 



L~ 

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyelamatan, 

pembebasan terhadap korban ataupun saksi lain dalam penindakan terhadap 


f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan 

negosiasi dengan para pelaku atau pihak lain dalam penindakan terhadap 




di dalam rangka penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. 

Paragraf 4 

Antar Unsur Pelaksana Tingkat Wilayah 


Pasal39 

HTCK antar Satgaswil Densus 88 AT Polri bersifat horizontal rneliputi: 


dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri baik di bidang operasional dalam rangka 

penanggulangan tindak pidana terorisme antar wilayah; 

b. koordinasi dan kerja sama dalam penanganan dan penanggulangan tindak 

pidana terorisme antar wilayah melalui kegiatan operasional intetijen, meliputi 

penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan terhadap bentuk hakikat 

ancaman terorisme di wilayah; 

c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pendeteksian dan 

asesmen atau penilaian perkembangan lingkungan strategis yang 

mempengaruhi timbulnya hakikat ancaman terorisme dan antisipasinya; 

d. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengumpulan, pengolahan, 

pembentukan jaringan Intelijen dan penyajian biodata pelaku, korban, 

lembaga atau organisasi serta objek lainnya yang berhubungan dengan 

terorisme; 

e. koordinasi dan kerja sama dalam rangka pemberian/penerimaan bantuan 

perkuatan dalam rangka penanganan dan penanggulangan serta penindakan 

terhadap tersangka tindak pidana terorisme; 

1. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh 

masing-masing Satuan kewilayahan guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi; 

dan 

g. koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyelidikan dan penyidikan untuk 

pengungkapan tersangka dan jaringan tindak pidana terorisme antar wilayah. 

Bagian .....

29 

Bagian Ketiga 

Hubungan Diagonal 

Paragraf 1 

Jenis Hubungan 

Pasal40 

HTCK dalarn bentuk hubungan diagonal dilaksanakan untuk menjalin koordinasi dan 

kerja sama antara Kadensus 88 AT Polri dengan unsur-unsur dalam struktur 

organisasi Polri maupun antar unsur dalam struktur organisasi Densus 88 AT Polri, 

meliputi: 

a. Kadensus 88 AT Polri dengan unsur pengawas dan 

pimpinan/pelayanan pada struktur organisasi Polri atau sebaliknya; 

pembantu 

b. Kadensus 88 AT Polri dengan unsur pendukung pada struktur organisasi Polri 

atau sebaliknya; 

c. Kadensus 88 AT Polri dengan unsur kewilayahan meliputi Polda-Polda pada 

struktur organisasi Polri atau sebaliknya; 

d. unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dengan unsur pelaksana 

tingkat pusat pada struktur organisasi Densus 88 AT Polri atau sebaliknya; 

e. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dengan unsur pelaksana 

tingkat wilayah meliputi satgaswil-satgaswil pada struktur organisasi Densus 

88 AT Polri atau sebaliknya; dan 

1. unsur pelaksana tingkat pusat dengan unsur pelaksana tingkat wilayah 

meliputi satgaswil-satgaswil pada struktur organisasi Densus 88 AT Polri atau 

sebaliknya. 

Paragraf2 

Kadensus 88 AT Polri dengan Unsur Pengawas 

dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan 


Pasal41 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Irwasum Polri bersifat diagonal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri di bidang pengawasan; 

b. Irwasum Polri melakukan kegiatan pengawasan umum dan pemeriksaan 

secara terprogram/rutin maupun tidak terprogram berupa pengawasan 

pemeriksaan khusus dan verifikasi aspek manajerial khususnya proses 

perencanaan, pencapaian program dan pengelolaan administrasi 

anggaran/keuangan, meliputi: 

1. bidang pembinaan yang mencakup pembinaan fungsi, dukungan serta 

sistern metode; 

2. bidang .....

vv 

2. bidang Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk pembinaan personel 

Polri dan PNS Densus 88 AT Polr;; 

3. bidang rnateriil dan logistik termasuk pembinaan materiil, fasilitas dan 

jasa serta inventori dan pembendaharaan; dan 

4. bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran serta 

pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan; 

c. Irwasum Polri melakukan verifikasi setiap penggantian pejabat Kadensus 88 

AT Polri; 

d. Kadensus 88 AT Polri menerima penyelenggaraan pengawasan dan 

pemeriksaan oleh Irwasum baik secara langsung maupun melalui surat 

menyurat; 

e. Irwasurn Polri memberikan petunjuk kepada Kadensus 88 AT Polri dalam 

rangka perbaikan dan penyempurnaan atas hasil temuan-temuan wasrik oleh 

Itwasum Polri; 

f. Kadensus 88 AT Polri mengadakan perbaikan/penyempurnaan atas hasil 

temuan wasrik dHanjutkan dengan pemutakhiran data dan melaporkan hasil 

temuan wasrik; dan 


dan data yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tupoksi Polri. 

Pasal42 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Asops Kapolri bersifat diagonal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri di bidang operasional dalam rangka 


b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas operasi 

kepolisian yang mengedapankan Densus 88 AT Polri; 

c. Asops Kapolri menyerahkan Renops serta memberikan petunjuk tentang 

pelaksanaan operasi kepada Kadensus 88 AT Polri, selanjutnya Kadensus 88 

AT Polri melaksanakan operasi tersebut dan melaporkan hasilnya sesuai 

petunjuk yang ada; 

d. Asops Kapolri menyiapkan bantuan teknis, administrasi atau perkuatan yang 

diperlukan oleh Densus 88 AT Polri, selanjutnya Kadensus 88 AT Polri 

memanfaatkan dan memberda.yakan bantuan terse but guna menunjang 

kelancaran pelaksanaan operasi kepolisian; 

e. Kadensus 88 AT Polri menyampaikan informasi hasil operasi dan laporan 

secara rutin, periodik atau insidentil guna kepentingan wasdal, analisa dan 

evaluasi sebagai bahan masuka.n bagi Kapolri dalam menentukan langkah 

kebijakan lebih lanjut; 


.:>. 

f. melaksanakan koordinasi kerja sama dalam 

kekuatan berupa personel maupun peralatan 

operasi kepolisisn kepada satuan kewilayahan; 

rangka pemberian bantuan 

dalam rangka pelaksanaan 

g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengkajjan/analisis 

dan evaluasi terhadap hasil operasi kepolisian; dan . 

h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pertukaran informasi 


Pasal43 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Asrena Kapolri bersifat diagonal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri di bidang perencanaan dan anggaran 

dalam rangka mendukung penanganan dan penanggulangan tindak pidana 

terorisme; 

b. Asrena Kapolri memberikan petunjuk kepada Kadensus 88 AT Polri dalam 

penyusunan perencanaan anggaran dan perencanaan strategis meliputi 

program jangka sedang dan jangka pendek dalam rangka pembangunan dan 

pengembangan struktur organisasi, tata laksana dan pembinaan sistem dan 

metode Oensus 88 AT Polri; 

c. Asrena Kapolri memberikan petunjuk kepada Kadensus 88 AT Polri dalam 

penyusunan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bidang perencanaan 

antara lain: Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, 

OIPA, TOR, RAS, LRA, dan LAKIP serta mengl1impun usulan kebutuhan 

anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Oensus 88 AT Polri; 

d. Asrena Kapolri memberikan petunjuk kepada Kadensus 88 AT Polri dalam 

penyusunan piranti lunak, peraturan Kapolri, HTCK dan produk-produk lainnya 

yang berkaitan dengan pengembangan organisasi sesuai perkembangan; 

e. Kadensus 88 AT Polri melaksanakan petunjuk-petunjuk dan memberikan 

laporan kepada Asrena Kapolri tentang pelaksanaan di bidang perencanaan 

strategis dan perencanaan anggaran; 

f. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyusunan produkproduk 

di bidang perencanaan Polri; dan 


dan data yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi Pain. 

Pasal44 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan As 80M Kapolri bersifat diagonaJmeliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri di bidang pembinaan personel Polri 

dalam rangka mendukung tupoksi Polri; 

b. melaksanakan .....

. melaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang manajemen pembinaan 

Sumber Daya Manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel, 

penyelenggaraan fungsi psikologi kepolisian dan psikologi personel serta 

penilaian kompetensi personel dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 


c. melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan kebutuhan, 

pembangunan/pengembangan Sumber Daya Manusia di Iingkungan Densus 


d. melaksanakan kerja sama dalam rangka penyusunan piranti lunak yang 

berkaitan dengan masalah pembinaan personel dan kualiflkasi personel 


e. melaksanakan kerja sama dalam rangka penunjukan/penentuan personel 

yang akan ditempatkan pada Densus 88 AT Polri, pendidikan dan latihan 

di dalam/luar negeri maupun promosi jabatan/pangkat, mutasi dan pemberian 

reward & punish serta administrasi puma tugas bagi personel Densus 88 AT 

Polri; 

f. melaksanakan kerja sama dalam rangka dukungan fungsi tenis psikologi pada 

pelaksanaan penyidikan tindak pidana terorisme dan pemberian izin 

pemegang senjata api dalam mendukung tugas; dan 



Pasal45 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Assarpras Kapolri bersifat diagonal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri di bidang pembinaan sarpras dalam 

rangka mendukung tupoksi Polri; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka perencanaan 

kebutuhan, pembangunan, pengadaan, distribusi, material sarpras, 

pemeliharaan serta dalam rangka pelaksanaan pengadaan Alsus/Alut Densus 


c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan 

fungsi manajemen sarpras di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pertukaran informasi 


Pasal46 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kadivpropam Polri bersifat diagonal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri dalam rangka mendukung tupoksi 

Polri; 

b. melaksanakan ....,

. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyelenggaraan 

pembinaan etika profesi penanganan pelanggaran etika profesi yang berkaitan 

dengan bidang tugas Densus 88 AT Polri; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penegakan disiplin, 

peningkatan/pemeliharaan tata tertib bagi personel Densus 88 AT Polri di 

lingkungan Mabes Polri; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka proses penyelidikan 

dan penyidikan personel Densus 88 AT Polri yang diduga terlibat melakukan 

tindak pidana serta dalam pemberian rekomendasi bagi personel yang sedang 

atau telah melaksanakan hukuman disiplin, kode etik profesi Polri dan tindak 

pidana maupun hukuman administratif; dan 


dan data yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaantupoksi Polri. 

Pasal47 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kadivkum Polri bersifat diagonal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan fungsi di lingkungan Polri; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka analisis yuridis 

perkara tindak pidana terorisme yang akan, sedang atau telah sidik Densus 88 

AT Polri; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyiapan, 

penyusunan rancangan peraturan di Iingkungan Densus 88 AT Polri; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pemberian pendapat, 

saran hukum, bantuan hukum dan advokasi terhadap personel maupun 

institusi Densus 88 AT Polri; 

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyusunan naskah 

akademik dalam hal suatu konsep rancangan undang-undang diajukan oleh 

Polri yang berkaitan dengan tugas-tugas Densus 88 AT Polri; dan 

1. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pertukaran informasi 


Pasal48 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kadivhumas Polri bersifat diagonal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan fungsi Humas di lingkungan Polri; 


. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyelenggaraan 

fungsi Humas di Iingkungan, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi 

yang berkaitan dengan tugas-tugas Densus 88 AT Polri yang dapat diakses 

oleh masyarakat; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pengumpulan 

pendapat harapan-harapan masyarakat yang berkaitan dengan di bidang 

tugas Densus 88 AT Polri; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam pemberian bantuan personel 

pada penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme; 

e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik baik yang berkenaan 

dengan sumber daya maupun hasll pelaksanaan tugas Densus 88 AT Polri 

yang disampaikan melalui Divhumas Polri; dan 



Pasal49 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kadivhubinter Polri bersifat diagonal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tugas Polri di bidang hubunqan internasional; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pengirimanl 

penugasan personel Densus 88 AT Polri yang disiapkan untuk tugas misi 

perdamaian dan kemanusiaan ke luar negeri; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyiapan 

adrninistrasi perjalanan dinas personel Densus 88 AT Polri ke luar negeri dan 

pelaksanaan koordinasi protokoler rangkaian kegiatan kunjungan dinas tamu 

WIP dan anggota organisasi intemasional; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka proses penegakan 

hukum berkaitan dengan keterlibatan warga negara asing di wi/ayah RI dalam 

perkara tindak pidana terorisme; 

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna internal dalam rangka 

penanggulangan kejahatan terorisme, pertukaran informasi intelijen kriminal, 

pelayanan umum intemasional (International Public SelVice), bantuan teknis 

dan taktis investigasi yang berkaitan dengan ekstradisi dalam perkara tindak 



tentang kejahatan terorisme dan informasi lainnya berkaitan dengan 

international event dan kerja sarna internasional melalui sistem jaringan 

komunikasi INTERPOL, ASEANAPOL, DPKO (Department of Peacekeeping 

Operations) dan sistem teknologi informasi lainnya; dan 



Pasal .....

PasalSO 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kadiv TI Polri bersifat diagonal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tugas Polri di bidang penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengembangan 

sistem dan teknologi informasi kriminal; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan sistem pengumpulan dan analisis data, program aplikasi, 

website, sistern keamanan dan infrastruktur teknologi informasi dalam 


c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan sistem dan aplikasi teknologi yang berkaitan dengan 

manajemen informasi kriminal, informasi operasional dan informasi dalam 

mendukung pelaksanaan tugas Densus 88 AT Polri; dan 



PasalS1 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Koorsahli Kapolri bersifat diagonal meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penjabaran kebijakan 

Kapotri di bidang fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme; 

b. melaksakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pembahasan/diskusi 

terhadap permasalahan-permasalahan di bidang terorisme yang memerlukan 

perhatian Kapolri; 

c. saling memberi informasi guna kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas 

serta meningkatkan koordinasi dan kerja sarna dalarn kegiatan diskusi/ 

pembahasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan 


d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna daJam rangka penyiapan bahanbahan 

rapat, pertemuan, seminar, kertas kerja, ceramah dan naskah lain yang 

yang diperlukan Kapolri serta berkaitan dengan penanganan tindak pidana 

terorisme; dan 

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka pertukaran informasi 

dan data yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi Potri. 

PasalS2 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Koorspripim KapoIri bersifat diagonal meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna da.Iam rangka melaksanakan 

perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri guna menclukung tupoksi Polri; 


,)0 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka menindaklanjuti 

perintah Kapolri/Wakapolri yang disampaikan melalui Spri Kapolri, dan 

melaporkan hasil pelaksanaannya; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka menyiapkan atau 

rnengkoordinasikan segala sesuatu yang diperlukan oleh Kapolri/Wakapolri 

untuk melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari yang bersifat umum maupun 

khusus dan berkaitan dengan tugas Densus 88 AT Polri; 

d. penyiapan dan pengkoordinasian bahan-bahan yang diperlukan oleh Kapolril 

Wakapolri dalam menghadapi tugas sehari-hari yang meliputi bahan-bahan 

rapat, sidang, pertemuan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas 


e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pertukaran informasi 


Pasal53 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kasetum Polri bersifat diagonal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri guna mendukung tupoksi Polri; . 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pembinaan fungsi 

kesekretariatan dan atau administrasi umum baik yang bersifat umum dan 

terpusat di Iingkungan Mabes Polri; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengesahan terhadap 

produk-produk Densus 88 AT Polri yang akan ditandatangani oleh 

Kapolri/Wakapolri; dan 



Pasal54 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kayanma Polri bersifat diagonal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri guna mendukung tupoksi Polri; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengamanan dan 

pelayanan markas yang bersifat umum di Iingkungan Mabes Polri termasuk 

fasilitas perkantoran, dukungan komunikasi dan elektronika dan pemakaman 

personel Densus 88 AT Polri; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pemberian bimbingan 

dan arahan serta petunjuk pelaksanaan pelayanan markas di Iingkungan 

Mabes Polri; dan 



Paragraf .....

Paragraf 3 

Kadensus 88 AT Polri dengan Unsur Pendukung 


Pasal55 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kalemdikpol bersifat diagonal meliputi: 



b. melaksankan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyusunan bahan 

ajaran maupun pembekalan bagi peserta pendidikan dan latihan yang 

berkaitan dengan bidang Densus 88 AT Polri; . 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pendidikan dan 

pelatihan peningkatan kernampuan personel Polri guna mendukung 

pelaksanaan tugas Densus 88 AT Polri; dan 



Pasal56 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kapuslitbang Polri bersifatdiagonal meliputi: 



b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyampaian 

informasi, data dan fakta kasus tindak pidana terorisme yang terjadi terjadi 

termasuk informasi alat peralatan pendukungnya yang digunakan dalam 

pelaksanaan tugas untuk keperluan penelitian dan pengembangan dalam 


c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penelitian dan 

pengkajian yang berkaitan dengan personel, anggaran, peralatan dan metode 

untuk pengembangan organisasi Densus 88 AT Polri; dan 



Pasal57 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kapuskeu Polri bersifat diagonal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri di bidang fungsi pembinaan 

manajemen dan adrninistrasi keuangan di lingkungan Polri; 

b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan administrasi, pelaporan, 

pembiayaan dan pendistribusian dan realisasi dukungan anggaran Densus 88 

AT Polri baik yang bersumberdari APBN maupun non APBN; 


-.JU 

c. melaksankan koordinasi dan kerja sarna kerja sarna dalam rangka 

pengendalian, pengelolaan, pelayanan keuangan serta penyaluran dana 

kesejahteraan personel Polri di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka pertukaran lntormasl 


Pasal58 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kapusdokkes Polri bersifat diagonal meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri di bidang pelayanan kesehatan 

di lingkungan Polri; 

b. melaksanakan koordinasi kerja sarna penyelenggaraan fungsi teknis 

Kedokteran Forensik dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak 


c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna pembinaan kedokteran dan 

kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan kesamaptaan 

dan pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 


d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pemberian dukungan 

teknis Kedokteran Kepolisian yang meliputi Kedokteran Forensik, Disaster 

Victim Identification (DVI), Keskamtibmas dan Laboratorium DNA serta 

Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian (LKOK), guna mendukung 

pelaksanaan tugas Densus 88 AT Polrl dalam penanggulangan kejahatan 




Pasal59 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kapusjarah Polri bersifat diagonal meliputi: 



b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pengumpulan dan 

penyaflCUl data/dokumentasi hasil pelaksanaan tugas/kinerja Densus 88 AT 

Palri yang bermanfaat dalam penataan kepustakaan dalam upaya 

meningkatkan pengetahuan, memotivasi dan mendorong penghayatan nilainilai 

sejarah Polri; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna untuk mendukung kebijakan 

pimpinan dalam rangka pengembangan nilai-nilai sejarah yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas Densus 88 AT Polri; dan 



Paragraf .....

Paragraf 4 

Kadensus 88 AT Polri dengan Unsur Kewilayahan 

Meliputi Polda-Polda 


Pasal60 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan unsur kewilayahan meliputi Polda-Polda dan 

unsur-unsur yang berada di bawahnya pada struktur organisi Polri bersifat diagonal 

meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka rnelaksanakan 

perintah, petunjuk dan kebijakan Kapolri di bidang operasional dalam rangka 


b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka mengkoordinasikan 

satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda dalam penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana terorisme; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pemberian dukungan 

(back up) kepada satuan wilayah dalam bentuk bimbingan teknis maupun 

kekuatan dalam pelaksanaan pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan 

penindakan tindak pidana terorisme di kewilayahan; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pembinaan masyarakat, yang 

meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan 

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka menumbuhkan daya 

tangkal masyarakat terhadap tindak pidana terorisme; 

e. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas operasi Kepolisian 

yang mengedapankan Densus 88 AT Polri; 

f. melakukan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pemgamanan wilayah 

pencegahan terhadap tindak pidana terorisme; 

g. koordinasi dan kerja sama dalam rangka menunjang kelancaran Tupoksi 


h. koordinasi dan kerja sama dalam perencanaan dan penyelenggaraan operasi 

kepolisian yang berkaitan dalam penanganan dan penanggulangan tindak 

pidana terorisme baik yang bersifat rutin mau.pun kontinjensi; 

i. koordinasi dan kerja sarna dalam penanggulangan dan penanganan tindak 

pidana dan gangguan kamtibmas yang menjadi perhatian publik: dan 

j. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan dalam 

rangka penyelidikan dan penyidikan tinda!

"TV 

Paragrat 5 

Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Stat 

dengan Unsur Pelaksana Tingkat Pusat 

Pada Struktur Organisasi Densus 88 AT Polri 

Pasal61 

HTCK Kabagrenmin dengan Kabidintelijen Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

meliputi: 

a. melaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan 

perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri baik di bidang 

operasional maupun pembinaan sesuai tupoksi masing-masing; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka perencanaan 

kebutuhan personel, peralatan, sarana dan prasarana yang terkait dengan 

fungsi penyelidikan guna mendukung tupoksi Densus 88 AT Polri; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam 

pemeliharaan, perawatan serta administrasi personel; 

rangka 

pembinaan, 

d. koordinasi dan kerja sarna di bidang pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan 

dan perawatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas dan 

keberhasilan tugas Densus 88 AT Polri; 

e. koordinasi dalam perumusan perencanaan 

organisasi dan tatakerja dalarn rangka 


anggaran, sistem dan metode, 

mendukung keberhasilan tugas 


masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan tupoksi Densus 


Pasal62 

HTCK Kabagrenmin dengan Kabidinvestigasi Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

meliputi: 

a. melaksanaan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka melaksanakan 





fungsi penyelidikan dan penyidikan guna mendukung tupoksi Densus 88 AT 

Polri; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pembinaan, 



dan perawatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kuafrtas dan 


e. koordinasi .....

.... , 

e. koordinasi dalam perumusan perencanaan anggaran, sistem dan metode, 

organisasi dan tata kerja dalam rangka mendukung keberhasilan tugas 



masing-masing Satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan tupoksi Densus 


Pasal63 

HTCK Kabagrenmin dengan Kabidcegah Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

meliputi: 






fungsi pencegahan guna mendukungtupoksi Densus 88 AT Polri; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pembinaan, 









rnasing-masing Satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan tupoksi 

Densus 88 AT Polri. 

Pasal64 

HTCK Kabagrenmin dengan Kabidtindak Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

rneliputi: 

a. rnelaksanaan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka melaksanakan 





fungsi penindakan guna mendukung tupoksi Densus 88 AT Polri; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pembinaan, 


d. koordinasi .....

d. koordinasi dan kerja sama di bidang pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan 

dan perawatan surnber daya dalam rangka meningkatkan kualitas dan 





f. koordinasi dalam rangka pertukaran intormasi dan data yang diperlukan oleh 

masing-masing Satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan tupoksi 


Pasal65 

HTCK Kabagrenmin dengan Kabidbanops Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

meliputi: 






fungsi banops penindakan guna mendukung tupoksi Densus 88 AT Polri; 



d. koordinasi dan kerja sama di bidang pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan 









Pasal66 

HTCK Kabagops dengan Kabidintelijen Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

meliputi: 

a 

melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka melaksanakan 



b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka perumusan dan 

perencanaan kebutuhan personel, anggaran serta peralatan termasuk sistem 

dan metode berkaitan dengan pelaksanaan operasi baik rutin maupun 

kontinjensi yang terkait dengan tupoksi Densus 88 AT Polri; 


4;j 



terorisme; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam pemberian back up di bidang 






Polri; dan 




Pasal67 

HTCK Kabagops dengan Kabidinvestigasi Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

meliputi: 










terorisme; 



Polri dan satuan kewilayahan dalarn penanganan dan penanggulangan tindak 


e. melaksanakan koorcfmasi dan kerja sarna dalam proses penyidikan tindak 

pidana terorisme, berupa pemberian bantuan personel maupun peralatan 


bukti, kegiatan penyidikan. Penyidik, Jaksa, Hakim, dan kegiatan lain sesuai 

kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; dan 

f. melaksanakan koorcfmasi dan kerja sarna dalam rangka pertukaran informasi 

dan data yang diper1ukan kelancaran pelaksanaan tupoksi Densus 88 AT 

Polri. 

Pasal .....

Pasal68 

HTCK Kabagops dengan Kabidcegah Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, meliputi: 


dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional sesuai tupoksi 


b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka perumusan dan 




c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam pengumpulan, pengolahan, 





d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna berupa pemberian bantuan personel 



e. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam pemberian back up 





Polri. 

Pasal69 

HTCK Kabagops dengan Kabidtindak Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, meliputi: 





perencanaan kebutuhan personel, anggaran serta peralatan tennasuk sistem 


kontinjensi yang terkait dengan tupoksi Densus 88 AT PoIn; 

c. koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penindakan para peIaku dan janngan 


d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna tukar-menukar informasi, biodata 

dan bahan keterangan yang diperlukan dalam pela.ksanaan penindakan 


e. melaksanakan ..... 

e

.,.... 

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pemberian back up di bidang 


pada Satgaswil Densus 88 AT Polri dan Satuan Kewilayahan dalam 


f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pertukaran informasi 


Polri. 

Pasal70 

HTCK Kabagops dengan Kabidbanops Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

meliputi: 








c. koordinasi dan kerja sama dalam rangka penindakan para pelaku dan jaringan 


d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pemberian dukunqan teknis, antara 

lain berupa dukunqan peralatan, komunikasi, koordinasi MC, provider telepon 


operasi penanggulangan terorisme balk rutin maupun khusus/kontinjensi; 

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalarn pernberian back up di bidang 

peralatan/IT pada Satgaswil Densus 88 AT Polri dan satuan kewilayahan 

dalam penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme; 

f. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka perencanaan, 


latihan teknis dan taktis penanggulangan terorisme; dan 



Polri. 

Pasal71 

HTCK Kataud dengan Kabidintelijen Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, meliputi: 



b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalarn rangka penyelenggaraan 


di Iingkungan Densus 88 AT Polri; 


"'tv 



internal; 


yang merupakan Iingkup tupoksi Densus 88 AT Polri; 



pelayanan korespondensi, dokurnentasi dan kepustakaan terrnasuk 









AT Polri; dan 



Pasal72 

HTCK Kataud dengan Kabidinvestigasi Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

meliputi: 








internal; 








1. melaksanakan .....

4f 







AT Polri; dan 



Pasal73 

HTCK Kataud dengan Kabidcegah Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, meliputi: 




administrasi, tata naskah yang bersifat umum serta tata urusan dalam di 

lingkungan Densus 88 AT Polri; 



internal; 

d. koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka penyelesaian permasalahanpermasalahan 








yang dipertukan daJam pelaksanaan upacara, rapat, pertemuan serta petunjuk 


pelayanan khusus eli lingkungan Densus 88 AT Polri; 

g. melaksanakan dinas urusan dalarn lainnya yang meliputi keamanan, 

kebersihan, keindahan dan pemeliharaan ketertiban di Iingkungan Densus 88 

AT Polri; dan 



Pasal .....

qO 

Pasal74 

HTCK Kataud dengan Kabidtindak Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, meliputi: 








internal; 









yang diperlukan dalarn pelaksanaan upacara, rapat, pertemuan serta petunjuk 





AT Polri; dan 



Pasal75 

HTCK Kataud dengan Kabidbanops Densus 88 AT Poin bersifat diagonal, meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna daJam rangka melaksanakan 


b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna daIam rangka penyelenggaraan 



c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna. dalam rangka menindaklanjuti dan 


internal; 

d. koordinasi .....

-".:;1 














AT Polri; dan 



Pasal76 

HTCK Kaurkeu dengan Kabidintelijen Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam ranqka melaksanakan 


dan perencanaan anggaran sesuai tupoksi masing-masing; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyusunan Rencana 


penyusunan rencana anggaran (DIPA/RKA-KL) Densus 88 AT Polri; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyusunan laporan 

pertanggungjawaban anggaran operasional serta pengajuan anggaran 

tambahan/crash program dalam mendukung tugas operasional atas perintah 


d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka menindaklanjuti dan 


internal; 

e. koordinasi dan kerja sama dalam rangka pembinaan personel serta 





Pasal .....

ou 

Pasal77 

HTCK Kaurkeu dengan Kabidinvestigasi Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

meliputi: 




b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyusunan Rencana 



c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyusunan laporan 





rnelakukan penyempurnaan/perbaikan terhadap hasil temuan pengawasan 

internal; 






Pasal78 

HTCK Kaurkeu dengan Kabidcegah Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, meliputi: 













internal; 

e. koordinasi .....






Pasal79 

HTCK Kaurkeu dengan Kabidtindak Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, meliputi: 






penyusunan Rencana Anggaran (DIPNRKA-KL) Densus 88 AT Polri; 







internal; 




f. koordinasi dalam rangka pertukaran inforrnasl dan data yang diperlukan guna 


Pasal80 

HTCK Kaurkeu dengan Kabidbanops Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, meliputi: 

a melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka melaksanakan 



b. rnelaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyusunan Rencana 



c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka penyusunan laporan 






melakukan penyernpurnaan/perbaikan terhadap hasil temuan pengawasan 

internal; 






Paragrat 6 

Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Stat 

Dengan Unsur Pelaksana Tingkat Wilayah 

Pada Struktur Organisasi Densus 88 AT Polri 

Pasal81 

HTCK Kabagrenmin dengan para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri bersifat bersifat 

diagonal, meliputi: 


dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri baik di bidang operasional maupun 

pembinaan sesuai tupoksi masing-masing; 


kebutuhan personel, peralatan, sarana dan prasarana yang guna mendukung 

pelaksanaan tugas Satgaswil Densus 88 AT Polri; 


pemeliharaan, perawatan serta administrasi personel Satgaswil Densus 88 AT 

Polri; 







1. koordinasi dalam perumusan perencanaan anggaran, sistem dan metode, 

organisasi dan tata kerja daIam rangka mendukung keberhasilan tugas 


g. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh 

masing-masing Satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan tupoksi 


Pasal .....

0" 

Pasal82 

HTCK Kabagops dengan para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

meliputi: 



sesuai tupoksl masing-masing; 







terorisme; 







Polri; dan 




Pasal83 

HTCK Kataud dengan para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

meliputi: 



b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyelenggaraan 

administrasi, tata naskah yang bersifat umum serta lata urusan dalam 


c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka menindaklanjuti dan 

melakukan penyempurnaan/perbaikan terhadap hasil ternuan pengawasan 

internal; 

d. koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyelesaian permasalahanpermasalahan 

yang merupakan lingkup tupoksi Densus 88 AT PoIri; 


'-1'"1" 

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka merumuskan 





f. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyiapan hal-hal 





kebersihan, keindahan dan perneliharaan ketertiban di lingkungan Densus 88 

AT Polri; dan 



Pasal84 

HTCK Kaurkeu dengan para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri bersifat bersifat 

diagonal, meliputi: 






penyusunan rencana anggaran (DIPA/RKA-KL) Densus 88 AT Polri; 







internal; 






Paragraf .....

00 

Paragraf 7 

Unsur Pelaksana Tingkat Pusat Dengan Unsur Pelaksana Tingkat Wilayah 

Pada Struktur Organisasi densus 88 AT Polri 

Pasal85 

HTCK Kabidintelijen dengan para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

meliputi: 

a. koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka rnelaksanakan perintah, petunjuk 

dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang penanganan, pencegahan dan 





penyelidikan, penanganan, pencegahan dan penanggulangan tindak pidana 

terorisme; 


dan peralatan yang diperlukan dalam rangka penindakan tersangka tindak 

pidana terorisme sesuai tupoksi masing-masing; 


di pencegahan kepada Satgaswil Densus 88 AT Polri dan satuan kewilayahan 

dalam rangka penyelidikan untuk pengungkapan pelaku dan jaringan tindak 

pldana terorisme; . 



di bidang penyelidikan dan pencegahan tindak pidanaterorisme; 

f. koordinasi dan kerja sarna dalam perencanaan dan penyelenggaraan operasi 

kepolisian yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana terorisme baik 

yang bersifat rutin maupun kontinjensi; dan 

g. koordinasi dan kerja sarna di bidang pembinaan fungsi teknis penyelidikan 

dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keberhasilan 

tugas Densus 88 AT Polri. 

Pasal86 

HTCK Kabidinvestigasi dengan para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri bersifat 

diagonal. meliputi: 


perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang penyelidikan 

dan penyidikan dalam rangka pengungkapan pelaku dan jaringan tindak 


b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam pengurnpulan, pengolahan 

dan penyajian data, informasi, kegiatan operasional monitoring jaringan 

telekomunikasi elektronik/lT dalam rangka pengungkapan jaringan dan pelaku 





terorisme; 


penyelidikan dan penyidikan berupa bantuan personel maupun peralatan 

pada SatgaswiJ Densus 88 AT Polri dan Satuan Kewilayahan dalam 


e. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam proses penyidikan tindak 

pidana terorisme, berupa pemberian batuan personel maupun peralatan 




f. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna di bidang penyelidikan dalam 

rangka pengawasan terhadap aliran dana dan transaksi keuangan yang 

digunakan untuk kegiatan terorisme; dan 



di bidang penyelidikan dan penyidikan. 

Pasal87 

HTCK Kabidcegah dengan para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

meliputi: 


dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang pencegahan dan 








dan peralatan yang diperlukan dalarn penindakan tersangka tindak pidana 





e. melaksanakan koordinasl dan kerja sarna dalam rangka pertukaran informasi 

dan data yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi Densus 88 

AT Polri di bidang penyelidikan dan pencegahantindak pidana terorisme. 

Pasal .....

J I 

Pasal88 

HTCK Kabidtindak dengan para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

meliputi: 


dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang penyelidikan dan penindakan 










dan data yang diperlukan kelancaran untuk pelaksanaan tupoksi Densus 88 

AT Polri di bidang penyelidikan dalam rangka penindakan terhadap pelaku 

tindak pidana terorisme. 

Pasal89 

HTCK Kabidbanops dengan para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri bersifat diagonal, 

meliputi: 


dan kebijakan Kadensus 88 AT dalam rangka pengungkapan pelaku dan 

jaringan tindak pidana terorisme; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna pemberian dukunqan teknis, antara 


dan internet serta pendataan kasus born (database born) dalam rangka 

penyelidikan untuk pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana 

terorisme; 


peralatan/IT pada Satgaswil Densus 88 AT Pam dan satuan kewilayahan 

dalam penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna daIam rangka perencanaan, 


latihan teknis dan taktis penanggulangan teroris; dan 


dan data yang diperlukan kelancaran pelaksanaan tupoksi Densus 88. 

Bagian .....

;,)0 

Bagian Ketiga 

Hubungan Lintas Sektoral 

Pasal90 

HTCK dalam bentuk hubungan lintas sektoral dilaksanakan untuk menjalin koordinasi 

dan kerja sarna antara Densus 88 AT Polri dengan Kementerian/Lembaga, Badan, 

atau Instansi yang merupakan stake holder dalam bentuk garis koordinasi, meliputi: 

a. Kadensus 88 AT Polri dengan Badan Penanggulangan Teror (BNPn; 

b. Kadensus 88 AT Polri dengan Pemda dan unsur-unsur yang berada di 

bawahnya; 

c. Kadensus 88 AT Polri dengan Kejaksaan dan unsur-unsur yang berada di 

bawahnya; 

d. Kadensus 88 AT Polri dengan Pengadilan dan unsur-unsur yang berada di 

bawahnya; 

e. Kadensus 88 AT Polri dengan Lembaga Pemasyarakatan dan unsur-unsur 

yang berada di bawahnya; 

f. Kadensus 88 AT Polri dengan Rumah Sakit Pemerintah/Swasta; 

g. Kadensus 88 AT Polri dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH); 

h. Kadensus 88 AT Polri dengan TNI dan unsur-unsuryang berada di bawahnya; 

i. Kadensus 88 AT Polri dengan Ditjen Imigrasi; 

j. Kadensus 88 AT Polri dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan unsurunsur 

yang berada di bawahnya; 

k. Kadensus 88 AT Polri dengan Badan Pengawas Tenaga Atom Nasional 

(BAPETEN); 

I. Kadensus 88 AT Polri dengan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN); 

m. Kadensus 88 AT Polri dengan Media Massa; dan 

n. Kadensus 88 AT Polri dengan Tokoh Masyarakat. 

Pasal91 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Badan Penanggulangan Teror (BNPn bersifat 

Iintas sektoral meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka mengkoordinasikan 

unsur-unsur, lembaga, badan pemerintah/non pemerintah dan masyarakat 

dalam upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana 

terorisme; 

b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pada 

program-program deradikalisasitindak pidana terorisme; 

c. melakukan .....

;:):::7 

c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka merumuskan strategi dan 

kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme; 

dan 

d. melakukan koordinasi dan kerja sama bilateral, nasional maupun internasional 

dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme. 

Pasal92 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Pemda dan unsur-unsur yang berada di 

bawahnya bersifat lintas sektoral, meliputi: 

a. melaksanakan kerja sama dalam kegiatan operasional dan atau administratif 

yang berkaitan dengan penanggulangan, penceqahan dan pemberantasan 


b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama horizontal dalam rangka 

menumbuhkan daya tangkal dan daya cegah masyarakat terhadap ancaman 


c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pemberian dukungan 

dalam penindakan tindak pidana terorisme. 

Pasal93 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kejaksaan dan unsur-unsur yang berada di 

bawahnya bersifat lintas sektoral, meliputi: 

a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka proses penegakan hukum terhadap 

tersangka tindak pidana terorisme, meliputi: 

1. pemberitahuan tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana 

terorisme; 

2. permintaan perpanjangan penahanan terhadap tersangka tindak pidana 

terorisme; 

3. penyerahan berkas perkara tindak pidana terorisme; 

4. pemberian petunjuk dalam rangka melengkapi berkas perkara tindak 


5. pemberitahuan tentang penghentian penyidikan tersangka tindak 

pidana terorisme; dan 

6. penyerahan tersangka tindak pidana terorisme; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka mengatasi kendalakendala 

yang dihadapi dalam proses penyidikan dan penuntutan tersangka 

tindak pidana terorisme, meliputi pelaksanaan gelar perkara, penerapan 

unsur-unsur pasal yang dipersangkakan dan lain sebagainya; 


uu 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka menciptakan kondisi 

yang menguntungkan bagi jalannya proses penegakan hukum antara lain 

penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan; dan 

d. saling menunjang dalarn rangka berupaya menetralisasi ekses yang 

ditimbulkan dari proses penanganan kasus tindak pidana terorisme. 

Pasal94 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Pengadilan dan unsur-unsur yang berada di 

bawahnya bersifat Iintas sektoral, meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka proses penegakan 

hukum terhadap tersangka tindak pidana terorisme, meliputi: 

1. penerbitan surat izin penggeledahan dan penyitaan dalam perkara 


2. penerbitan surat ketetapan perpanjangan penahanan tersangka tindak 


3. penyampaian petikan putusan pengadilan terpidana tindak pidana 


4. pengamanan terhadap hakim sidang perkara tindak pidana terorisme; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka mengatasi kendalakendala 

yang dihadapi dalam proses penyidikandan penuntutan tersangka 



c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka menciptakan kondisi 

yang menguntungkan baql jalannya proses penegakan hukum antara lain 


d. saling menunjang dalam rangka berupaya menetralisasi ekses yang 


Pasal95 

HTCK KadensUs 88 AT Polri dengan Lembaga Pemasyarakatan dan unsur-unsur 

yang berada di bawahnya bersifat lintas sektoral, meliputi: 

a. bantuan penangkapan terhadap terpidana tindak pidana terorisme yang 

meIarikan diri; 

b. pennintaan data dan informasi tentang tindak pidana yang dilakukan 

oIeh para tindak pidana terorisme; 

c. pennintaan data dan informasi tentang terpidana antara lain terpidana tindak 

pidana terorisme yang akan selesai menjalani hukuman pidananya; 


VI 

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka mengatasi kendalakendala 

yang dihadapi dalam proses penyidikan dan penuntutan tersangka 



e. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka menciptakan kondisi 

yang menguntungkan bagi jalannya proses penegakan hukurn antara lain 


f. saling menunjang dalam rangka berupaya menetralisasi ekses 


Pasal96 

yang 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Rumah Sakit Pemerintah/Swasta bersifat lintas 

sektoral, meliputi: 

a. melaksanakan kerja sarna dalam rangka bantuan medis dan pengobatan 

terhadap korban dan tersangka pada pelaksanaan penindakan tindak pidana 

terorisme; 

b. melaksanakan kerja sarna dalam rangka bantuan teknis penyidikan antara lain 

diperlukan untuk kepentingan pembuktian (bedah mayat permintaan dan 

Visum et Repertum); dan 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan fungsi 

teknis Kedokteran Forensik dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan 


Pasal97 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Lembaga Bantuan Hukurn (LBH) bersifat Iintas 

sektoral, yaitu melaksanakan koordinasi dan kerja sarna di bidang pelayanan 

bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana terorisme pada tingkat penyidikan. 

Pasal98 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Tentara Nasionallndonesia (TNI) bersifat lintas 

sektoral, meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyidikan perkara 

koneksitas pada perkara tindak pidana terorisme atau yang tersangkanya 

oknurn TNI; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pemberian bantuan 

kekuatan berupa peralatan maupun personel daJam penindakan terhadap 

tersangka tindak pidana terorisme; dan 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pemberian bantuan 

pertolongan dan evakuasi dalam penanganan korban dan tersangka pada 

penindakan terhadap tersangka tindak: pidana terorisme. 

Pasal .....

04::: 

Pasal99 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Ditjen Imigrasi bersifat lintas sektoral, meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama Iintas sektoral dalam 

permohonan pencekalan terhadap tersangka tindak pidana terorisme; 

rangka 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama Iintas sektoral dalam rangka 

pengawasan terhadap tersangka tindak pidana terorisme melalui jalur 

pelabuhan laut dan udara; dan 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama Iintas sektoral dalam 

pencarian orang (DPO) terhadap tersangka tindak pidana terorisme. 

rangka 

Pasal100 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan unsurunsur 

yang berada di bawahnya bersifat Iintas sektoral, meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama Iintas sektoral dalam rangka 

pemberian bantuan pemadaman dan penyalaan listrik lokal pada peristiwa 

tindak pidana terorisme dan penindakan tersangka tindak pidana terorisme; 

dan 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral dalam rangka 

pernberian bantuan pengadaan sumber daya Iistrik. 

Pasal101 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Dengan Badan Pengawas Tenaga Atom 

Nasional (Bapetan) bersifat Iintas sektoral, yaitu melaksanakan koordinasi dan kerja 

sama Iintas sektoral dalam rangka pemberian batuan untuk mendeteksi adanya 

ancaman bahaya nuklir dan radio aktif pada peristiwa tindak pidana terorisme dan 

pada penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme. 

Pasal102 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Badan Tenaga Atom Nasional (Satan) bersifat 

Iintas sektoral, yaitu melaksanakan koordinasi dan kerja sarna Iintas sektoraJ dalam 

rangka pemberian batuan untuk mendeteksi adanya ancaman bahaya nukflC dan 

radio aktif pada peristiwa tindak pidana terorisme dan pada penindakan terhadap 

tersangka tindak pidana terorisme. 

Pasal103 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Media Massa bersifat Iintas sektoral, meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama Iintas sektoral daJam rangka 

penyampaian informasi untuk memenuhi rasa keingintahuan publik yang 

segera; dan 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama Iintas sektoral daIam rangka 

transparansilketerbukaan kepada publik tentang situasi sebenarnya secara 

berimbang. 

Pasal .....

O;j 

Pasal104 

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Tokoh Masyarakat bersifat lintas sektoral, 

meliputi: 

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna lintas sektoral dalam rangka 

penyampaian informasi tentang Iingkungan setempat; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna Iintas sektoral dalam rangka 

evakuasi masyarakat pada penindakan terhadap tersangka tindak pidana 


c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna lintas sektoral dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat, sarana dan prasarana dalam penanggulangan 


BAB III 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal105 

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan HTCK di lingkungan Densus 88 

AT Polri dilakukansebagai berikut: . 

a. Kabag/Kabid/Kasatgaswil wajib melakukan pengawasan dan 

pengendalian terhadap pelaksanaan HTCK di lingkungan masingrnasing; 

dan 

b. Kabag/Kabid/Kasatgaswil menyusun hasll temuan pengawasan dan 

pengendalian untuk bahan pelaporan dan evaluasi. 

(2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan HTCK dilakukan oleh: 

a. pimpinan masing-masing secara berjenjang sesuai struktur organisasi; 

dan 

b. pengemban fungsi pengawasan. 

(3) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui: 

a. supervisi; 

b. pengawasan secara langsung; 

c. monitoring; dan 

d. analisis dan evaluasi. 

(4) Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara rutin dan/atau periodik oleh 

para pimpinan masing-masing dan pengemban fungsi di Iingkungan 


BAB .....

04 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 106 

Peraturan Kadensus 88 AT Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Desember 

~ a::.-..:, 

D SYAFII. S.H. 

POLISI NRP 62050965 

Disahkan di Jakarta 

Pada tanggal I 15 Desember 2011 

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

~ 

Drs. TIMUR PRADOPO 

JENDERAL POLISI 

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR 14 TAHUN 2011

Menimbang . a. bahwa Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?