07.04.2015 Views

Pidato Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik Pada Pembukaan Kongres Ke-8

Pidato Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Agus Jabo Priyono, dalam acara pembukaan Kongres ke-8 Partai Rakyat Demokratik di The Acacia Hotel-Jakarta, 24 Maret 2015

Pidato Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Agus Jabo Priyono, dalam acara pembukaan Kongres ke-8 Partai Rakyat Demokratik di The Acacia Hotel-Jakarta, 24 Maret 2015

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Pidato</strong> <strong><strong>Ke</strong>tua</strong> <strong>Umum</strong> PRD - <strong>Kongres</strong> VIII<br />

IMPERIALISME BERKUASA KEMBALI<br />

(REPUBLIK III)<br />

Bung Karno sudah mengingatkan, imperialisme yang<br />

memerintah (overheersen) bisa saja menghilang, namun<br />

imperialisme yang menguasai (beheersen) masih terus<br />

bercokol.<br />

UU PMA tahun 1967 adalah pintu utama masuknya modal<br />

asing kembali menguasai tanah air kita. Selanjutnya<br />

disempurnakan dengan amandemen UUD 1945 tahun 2002,<br />

yang menghasilkan sistem baru, anti-thesis dari cita-cita<br />

Proklamasi 1945, mengkhianati prinsipprinsip Declaration of<br />

Independent Bangsa Indonesia, yaitu <strong>Pembukaan</strong> UUD 1945.<br />

Neokolonialisme dengan dukungan para komprador, secara<br />

"konstitusional" kembali berkuasa atas tanah air dan hajat<br />

hidup bangsa Indonesia.<br />

Seolah berpacu dengan waktu, setelah amandemen,<br />

liberalisasi menggulung kehidupan bangsa Indonesia seperti<br />

puting beliung. Disusunlah Undang-Undang yang mengatur<br />

sektor-sektor strategis kehidupan bangsa. Sebut saja,<br />

misalnya, UU No. 41 tahun 1999 tentang <strong>Ke</strong>hutanan, UU No.<br />

22 tahun 2001 tentang Migas, UU No. 20 tahun 2002 tentang<br />

<strong>Ke</strong>tenagalistrikan, UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan,<br />

UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No 27<br />

tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau <strong>Ke</strong>cil, dan<br />

masih banyak UU yang tidak mencerminkan kedaulatan<br />

bangsa.<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!