Pidato Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik Pada Pembukaan Kongres Ke-8
Pidato Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Agus Jabo Priyono, dalam acara pembukaan Kongres ke-8 Partai Rakyat Demokratik di The Acacia Hotel-Jakarta, 24 Maret 2015
Pidato Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Agus Jabo Priyono, dalam acara pembukaan Kongres ke-8 Partai Rakyat Demokratik di The Acacia Hotel-Jakarta, 24 Maret 2015
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Pidato</strong> <strong><strong>Ke</strong>tua</strong> <strong>Umum</strong> PRD - <strong>Kongres</strong> VIII<br />
IMPERIALISME BERKUASA KEMBALI<br />
(REPUBLIK III)<br />
Bung Karno sudah mengingatkan, imperialisme yang<br />
memerintah (overheersen) bisa saja menghilang, namun<br />
imperialisme yang menguasai (beheersen) masih terus<br />
bercokol.<br />
UU PMA tahun 1967 adalah pintu utama masuknya modal<br />
asing kembali menguasai tanah air kita. Selanjutnya<br />
disempurnakan dengan amandemen UUD 1945 tahun 2002,<br />
yang menghasilkan sistem baru, anti-thesis dari cita-cita<br />
Proklamasi 1945, mengkhianati prinsipprinsip Declaration of<br />
Independent Bangsa Indonesia, yaitu <strong>Pembukaan</strong> UUD 1945.<br />
Neokolonialisme dengan dukungan para komprador, secara<br />
"konstitusional" kembali berkuasa atas tanah air dan hajat<br />
hidup bangsa Indonesia.<br />
Seolah berpacu dengan waktu, setelah amandemen,<br />
liberalisasi menggulung kehidupan bangsa Indonesia seperti<br />
puting beliung. Disusunlah Undang-Undang yang mengatur<br />
sektor-sektor strategis kehidupan bangsa. Sebut saja,<br />
misalnya, UU No. 41 tahun 1999 tentang <strong>Ke</strong>hutanan, UU No.<br />
22 tahun 2001 tentang Migas, UU No. 20 tahun 2002 tentang<br />
<strong>Ke</strong>tenagalistrikan, UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan,<br />
UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No 27<br />
tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau <strong>Ke</strong>cil, dan<br />
masih banyak UU yang tidak mencerminkan kedaulatan<br />
bangsa.<br />
20