Asasi Edisi Januari-Februari 2010 - Elsam

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA
editorial
eorang teman baik bercerita,
suatu kali di tahun
60-an Pramoedya Ananta
Toer dihibahi satu peti Sdokumen dari seorang pegawai
Dinas Pendidikan yang kala itu
berkantor di Jalan Kimia, Jakarta
Pusat. Peti diusung ke rumah dan
bagai harta karun begitu dibuka,
isinya tumpukan dokumen asli
laporan intelijen pemerintah
kolonial Hindia Belanda (PID).
Terkuaklah rahasia intelijen
memata-matai partai politik dan
gerak kaum Indisch. Sayang
dokumen bersejarah itu dibakar
tanggal 13 Oktober 1965 saat
tentara dan massa menyerbu
rumahnya. Pram benar-benar
terguncang mendengar dokumen
itu lembar demi lembar dijilat api.
Sesungguhnya sejak itu dia tidak
pernah sembuh dari keguncangan
tersebut. Hanya mengandalkan
ingatan atas dokumen dan atas
'jasa baik' Jendral Sumitro tahun
1977 yang meng'hadiah'i Pram
mesin tik -sekalipun mesin itu tak
pernah diterimanya- sekaligus ijin
mengetik, “Bumi Manusia” lahir,
Minke hadir hingga di buku keempat
“Rumah Kaca”.
Naskah ketik beredar dari unit
ke unit di Pulau Buru, berlayar
mengarungi laut Jawa dari Pulau
Buru kembali ke Jawa. Mendarat di
Nusa Kambangan, berpindah ke
Rutan Salemba, naskah selamat
tiba di rumah. Bersama Joesoef
Isak dan Hasjim Rachman,
sahabatnya, Pram mendirikan
penerbit 'Hasta Mitra' dengan versi
Belandanya 'Manus Amici', dan
menerbitkan naskah tersebut
sebagai serial “Karya Pulau Buru”
tahun 1980. Malang tak henti
merundung. Jaksa Agung kembali
hadir dalam kehidupan kepengarangan
Pram. Kali ini dia datang
untuk melarang peredarannya dan
menginterogasi Pram, Joesoef dan
Hasjim. Jejak Pak Jaksa diikuti oleh
komandan Kodim Yogyakarta. Atas
perintahnya, satuan intelijen dan
militer menangkap Bonar Tigor
Naipospos, Bambang Isti dan
Subono, menyiksa dalam interogasi.
Mereka diadili dan diganjar
hingga 8 tahun oleh hakim
Bubur Kertas
Pengadilan Negeri. Kesalahan
mereka adalah melawan larangan
Jaksa Agung menjual buku Pram.
Kisah dokumen intelijen belum
lagi jadi sejarah. Perintah melarang
peredaran buku tetap bergema
hingga hari ini. Soalnya tak berhenti
pada sifat rezim yang lalim. Benar
Yoga Sugama Kepala Staf
Kopkamtib 1978, pernah berkata
“… the position was given to me has
never had any precedent in any
country, not before. The precedent
was during himmler's time and was
given by Himmler (sic) (seharusnya
Hitler, pen)…” (Tapol, 1979). Tetapi
memasuki koridor pembangunan
bangsa dan modernisasi sejak
tahun 50-an, tak pelak buku duduk
di kederajatan politik tinggi. Seruan
“mencerdaskan kehidupan bangsa”
menjadi ambisi mewujudkan apa
yang disebut Partha Chatterjee
(2004) sebagai bangsa yang
homogen, tak berwajah, tak berdimensi
waktu. Kekal, berstandar dan baku.
D e m i p o l i t i k k e b a n g s a a n ,
pelarangan buku berurusan dengan
perang dingin. Putusnya hubungan
diplomatik dengan Cina dilengkapi
rezim Orde Baru dengan melarang
penggunaan aksara Cina dalam
barang cetakan dan non-cetakan.
Selain Jaksa Agung, Departemen
Pendidikan, Departemen Agama,
bahkan Departemen Perdagangan,
Dirjen Pers dan Grafika, dikerahkan
untuk mengawasi buku.
Di sini juga berlangsung
mistifikasi pelarangan buku. Misi
pembersihan dosa, demikian Jaksa
Agung memuliakan kedudukannya,
dengan tugas kebangsaan yang
pamungkas yaitu memusnahkan
buku. Penghancuran candi, penggulingan
ke laut arca-arca pemujaan
yang dipandang berhala, penghancuran
kerajaan Hindu terakhir, hidup
kembali 500 abad kemudian.
Membakar buku. Padahal tak
sebarispun perundangan memaklumkan
kuasa memusnahkan.
Pernah dikerahkan massa untuk
m e m b u m i h a n g u s k a n b u k u .
Mulanya tim penelaah buku
bergerak menelusuri peredaran
buku hingga ke daerah. Hasilnya,
tak lebih dari 1 bulan 2000 buah
b u k u d i m u s n a h k a n d a l a m
pergolakan politik 45 tahun lalu.
Membakar buku menjadi atraksi
publik mencekam, gigantis, ritualistik
yang diliput media. Hukuman mati
bagi kebudayaan.
Penghangusan gagasan menantang
mereka yang berseberangan:
bahwa pelarangan buku
adalah tindakan paripurna, tak bisa
dicabut apapun situasi politik dan
seberapapun tinggi tingkat kecerdasan
masyarakat. Ini lebih dari
yang diatur dalam PNPS No. 4/
1963. Ketika publik mengecam
betapa tidak beradabnya pembakaran
buku, Jaksa Agung segera
membuatnya tampak 'beradab'.
Teknologi daur ulang, ikon generasi
ketiga gerakan hak asasi manusia
dengan ide pembangunan berkelanjutan
dan penyelamatan lingkungan,
menjalankan perintah mendaur.
Para wartawan kembali diundang
bukan untuk melihat tumpukan abu
sisa bakar melainkan bubur kertas.
Tak ada pasalnya penulis atau
penerbit punya hak membela diri.
Entah buku Yoshihara Kunio
,“Kapitalisme Semu di Asia
Tenggara” atau Harry Poeze tentang
Tan Malaka, Jaksa Agung telah
menjadikannya bubur kertas.
Demokrasi pasca Orde Baru
belum mengubah hubungan negara
dan masyarakat. Keberagaman
budaya dan kecerdasan pikiran
belum jadi sumber kekuatan politik
bangsa. Kita pun masih mendaur
ulang kebijakan kolonial. Dari
haatzaai artikelen dalam wetboek
van Strafrecht, persbreidelordonnantie,
staat van oorlog en beleg
ordonnantie menjadi KUHP, PNPS
No 4 1963 dan menjadi UU No
4/PNPS/1963. Demokrasi ini
bertabur pujian dari berbagai
b e l a h a n d u n i a s e m e n t a r a
pengendalian pikiran selangkah
demi selangkah dilakukan. Apa
boleh buat kertas sudah menjadi
bubur.
Agung Putri
Direktur Eksekutif
04
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2010