Asasi Edisi Januari-Februari 2010 - Elsam

More documents

Recommendations

Info

laporan utama dilakukan secara tidak tepat dan gegabah, tindakan ini justru merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertama, kebijakan ini dapat secara langsung melanggar hak warga n e g a r a ( p e n u l i s ) u n t u k menyatakan pendapat dan kebebasan untuk berekspresi yang dijamin dalam Pasal 19 Ayat 1 dan 2 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005. Kedua, tindakan pelarangan juga d a p a t s e c a r a l a n g s u n g menghalangi hak warga negara (pembaca) untuk mencari dan memperoleh informasi, yang dijamin dalam pasal yang sama. Lantas kapan tepatnya suatu tindakan pelarangan dapat dikatakan sebagai tindakan p e l a n g g a r a n h a k a s a s i manusia? Memang seperti diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 (3) Kovenan tersebut, penikmatan hak ini membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya, pemenuhan hak ini dimungkinkan tunduk pada pembatasan tertentu. Namun pembatasan ini hanya dapat dilakukan apabila: (1) Diatur dalam undangundang, (2) Untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, (3) Untuk perlindungan keamanan nasional, atau ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat atau moral publik. Lebih lanjut ditegaskan oleh Komite Hak Sipil dan Politik PBB bahwa tindakan pembatasan tersebut, meskipun dimungkinkan, tidak boleh membahayakan hak tersebut (Komentar Umum Komite Hak Sipil dan Politik paragraf 4) sehingga menghilangkan jaminan penikmatan hak tersebut. Prasyarat dan prosedur pembatasan seperti diatur dalam kovenan tersebut memang dirumuskan dengan bahasa yang sangat umum yang memungkinkan adanya variasi pemahaman dan inteprestasi, misalnya terkait dengan batasan dan cakupan ketertiban umum, keamanan nasional maupun kesehatan masyarakat ataupun moral publik. Upaya untuk merumuskan suatu panduan yang lebih rigid atas praktek pembatasan hak-hak sipil dan politik melahirkan Prinsip-Prinsip Siracusa yang secara universal telah dipergunakan oleh badanbadan PBB dan organisasi internasional lainnya untuk menilai tindakan pembatasan hak oleh negara. Prinsip ini lahir dari suatu konferensi internasional di Siracusa Italia di tahun 1984 yang diprakarsai sejumlah NGOs dan didukung oleh akademisi serta praktisi hak asasi dari seluruh dunia. Serangkaian prinsip ini kemudian diadopsi badan dunia PBB di tahun yang sama. B e r d a s a r k a n p r i n s i p Siracusa, prasyarat 'diatur dalam undang-undang' mensyaratkan lima hal: 1. Pembatasan hanya dapat dilakukan melalui suatu undangundang yang secara umum berlaku yang substansinya konsisten dengan Kovenan. Dengan demikian, keberadaan suatu undang-undang sebagai suatu alas pembenar pelarangan tidak secara otomatis bisa menjadi justifikasi keabsahan tindakan pelarangan tersebut. Apabila substansi dari undangundang tersebut tidak sesuai a t a u k o n s i s t e n d e n g a n Kovenan, tindakan pelarangan justru dapat menjadi suatu bentuk pelanggaran hak asasi, 2. Selain itu, hukum yang dipergunakan untuk mendasari pembatasan haruslah tidak bersifat semena-mena dan masuk akal, 3. Aturan hukum yang membatasi penikmatan hak asasi tersebut haruslah dirumuskan secara jelas dan dapat diakses oleh setiap orang, 4. Perlindungan yang memadai dan pemulihan yang efektif harus disediakan oleh hukum atas penerapan kebijakan pembatasan yang melawan hukum dan kejam, 5. Negara memiliki beban untuk menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak merusak fungsi demokratis masyarakat. Perumusan prasyarat ini ditegaskan lebih lanjut melalui prinsip Johannesburg yang secara khusus menguraikan prinsipprinsip utama pembatasan penikmatan atas kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Berdasarkan prinsip ini, prasyarat kejelasan substansi undang-undang yang dipergunakan untuk melakukan pembatasan diuraikan dengan lebih mendetail dengan mensyaratkan keterjangkauan, batasan dan ketepatan rumusan sehingga memungkinkan seseorang menilai sah tidaknya tindakan pelarangan yang diterapkan. Dengan mempertimbangkan kelima elemen tersebut sebagai indikator, tampaknya sulit m e m b e r i k a n p e m b e n a r a n terhadap praktek pelarangan yang d i d a s a r k a n p a d a U U N o 4/PNPS/1964. Sebaliknya justru terlihat absennya beberapa prasyarat penting, seperti absennya mekanisme perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi korban pelarangan. Dengan demikian, lebih mudah mengidentifikasi tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran daripada menemukan argumentasi yang kuat untuk menunjukkan kesesuaiannya dengan prinsip dan standar hak asasi manusia Selain itu, pelarangan buku paling sering dikaitkan dengan alasan melindungi ketertiban umum. Meskipun ketertiban umum merupakan alasan yang dapat dibenarkan dalam melakukan pembatasan, cakupan pengertian ketertiban umum perlu diperiksa apakah sesuai dengan standar hak asasi yang telah diakui secara universal. Artinya negara tidak dapat secara ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA 06 EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong>
laporan utama ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA semena-mena atau sepihak mengintepretasikan rumusan ketertiban umum tersebut tanpa d a s a r y a n g k u a t . S u a t u pertimbangan atau kondisi tertentu yang menjadi keprihatinan dalam masyarakat, tidak dengan serta merta dapat diintepretasikan sebagai ketertiban umum. Sebagai contoh, ketertiban umum dalam tindakan pelarangan buku dan barang cetakan hampir selalu dikaitkan dengan kekhawatiran akan munculnya keresahan di kalangan masyarakat, atau akan memicu terjadinya kekerasan dan gangguan ketertiban umum. Meskipun tampak masuk akal, tidak secara otomatis alasan ini sesuai dengan standar hak asasi yang berlaku. Berdasarkan prinsip Siracusa, ketertiban umum setidaknya harus diintepretasikan sebagai pertama, serangkaian norma yang menjamin berfungsinya masyarakat, atau seperangkat prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar pembentukan masyarakat. Penghormatan atas hak asasi merupakan bagian yang inheren dari ketertiban umum tersebut. Kekhawatiran akan timbulnya 'kerawanan sosial' tampaknya masih jauh dari memadai untuk dapat menjelaskan terlanggarnya prinsip-prinsip dasar yang membentuk masyarakat. Oleh karena itu, kecuali terdapat seperangkat prosedur dan mekanisme yang sahih untuk menyangga kesimpulan yang menjadi alas pelarangan tersebut, sulit menghindarkan kesimpulan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi. Apalagi, prinsip Siracusa juga mensyaratkan adanya mekanisme kontrol atas kewenangan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, baik melalui badan legislatif, pengadilan ataupun badan independen lain yang kompeten (Siracusa Principle B. iii. Para 24). Menuju Kebijakan Berbasis Hak dalam Pengaturan Barang Cetakan dan Publikasi Sebagai suatu medium penyampaian gagasan ataupun ekspresi, keberadaan barang cetakan ataupun bentuk publikasi lain penting untuk mendorong perkembangan pengetahuan sosial masyarakat. Oleh karena itu, suatu kebijakan yang dapat memungkinkan distribusi pengetahuan di antara anggota masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Secara normatif, perubahan konstitusional yang mengikuti transisi politik di tahun 1998 telah memperkuat jaminan perlindungan hak asasi manusia. Jaminan normatif ini semakin menguat dengan langkah pemerintah untuk meratifikasi dua kovenan utama yakni Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No 11 dan 12 tahun 2005. Untuk dapat merealisasikan jaminan normatif tersebut, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah penting yang tidak dapat ditunda. Salah satunya adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hingga saat ini agar sesuai dengan standar dan prinsip hak asasi manusia yang ada baik dalam konstitusi maupun ketentuan perundangundangan yang lain, termasuk UU No 4/PNPS/1963 ini. Selain itu, perubahan ini juga perlu dilakukan sebagai bagian dari proses transisi agar bisa ditarik garis tegas antara rezim yang saat ini sedang berjalan dengan praktek otoritarian di masa yang lampau. Selama ini, gagasan untuk menarik garis tegas dengan masa lalu hampir selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat di masa lampau. Mudah-mudahan publik tidak lupa, bahwa praktek pelarangan ini merupakan salah satu praktek yang tidak pernah terganggu dengan hiruk pikuk reformasi. Rezim boleh berganti, namun praktek pelarangan buku seperti tak kenal pergantian. Dari tahun ke tahun terus berlangsung, dilakukan oleh institusi negara yang sama, dengan dasar ketentuan hukum yang sama yang diwarisi pada masa Soekarno. Kalau bukan sekarang, kapan garis tegas dari praktek kesewenangan di masa lalu itu dapat dilakukan? Keterangan 1. Secara umum dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik memang dikenal dua klasifikasi hak yakni hak yang dapat dikurangi pemenuhannya pada situasi tertentu (derogable rights) dan hak yang tak dapat dikurangi penikmatannya dalam situasi apapun (non-derogable rights). Hak atas kebebasan berekspreksi dan menyatakan pendapat termasuk dalam klasifikasi hak yang pertama, sehingga tunduk pada kemungkinan pembatasan tersebut. Alasan yang paling umum dipergunakan untuk melakukan pembatasan adalah kondisi kegentingan/darurat. 2. Prinsip Johannesburg dihasilkan dalam suatu pertemuan internasional di Johannesburg, Afrika yang dihadiri oleh sekelompok ahli dalam hukum internasional, keamanan nasional, dan hak asasi pada tanggal 1 Oktober 1995. Prinsip ini dirumuskan berdasarkan standar hukum internasional dan regional yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, dan perkembangan penerapannya seperti tercermin melalui putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa. Semenjak diadopsi, prinsip ini telah secara luas dipergunakan terlebih setelah diadopsi oleh badan PBB sebagai suatu dokumen resmi meski tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di tahun 1984. 3. Lihat, siaran pers Kejaksaan Agung tanggal 28/12/2009, dapat diunduh di http://www.kejaksaan.go.id/ siaranpers.php?id=244 EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong> 07
Page 1 and 2: Menguji Keabsahan Praktek Pelaranga
Page 3 and 4: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 5: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 9 and 10: laporan utama ANALISIS DOKUMENTASI
Page 13 and 14: laporan utama ANALISIS DOKUMENTASI
Page 15 and 16: perspektif ANALISIS DOKUMENTASI HAK
Page 17 and 18: daerah ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASA
Page 19 and 20: daerah ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASA
Page 23 and 24: Diawali dengan pemaparan tentang pr

Asasi Edisi Januari-Februari 2010 - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?