ratifikasi statuta roma untuk memperkuat perlindungan hak asasi ...

More documents

Recommendations

Info

Hadirin Peserta Seminar yang saya hormati, Meratifikasi Statuta Roma berarti menundukkan diri pada rezim yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional. Namun, sifat menundukkan diri ini bukanlah bersifat mutlak (absolute) melainkan bersifat pelengkap (complementary). Artinya, pengadilan pidana internasional hanya berwenang mengadili bila pengadilan umum dalam sistem hukum nasional suatu negara tidak bersedia (unwilling) atau tidak mampu (unable) untuk mengadili suatu perkara. Ukuran mengenai ketidaksediaan atau ketidakmampuan pengadilan nasional dalam mengadili suatu perkara sehingga harus diambil alih oleh pengadilan pidana internasional telah ditetapkan dalam statuta Roma (vide Pasal 17 ayat (2) dan (3) Statuta Roma). Pengadilan nasional dinilai tidak bersedia mengadili suatu perkara sehingga harus diambilalih oleh pengadilan pidana internasional bila: (i) ada keputusan nasional yang melindungi pelaku tindak pidana dalam yurisdiksi pengadilan pidana internasional; (ii) ada penangguhan yang tidak dapat dibenarkan untuk membawa pelaku tindak pidana dihadapan pengadilan, dan; (iii) langkah-langkah hukum tidak dilakukan secara mandiri atau memihak. Sedangkan ukuran penilaian atas ketidakmampuan pengadilan nasional untuk mengadili perkara tindak pidana dalam yurisdiksi pengadilan pidana internasional adalah bila peradilan nasional dinilai telah mengalami keruntuhan secara total maupun substansial (total or substantial collapse) atau bilamana memang tidak ada (unavailability) pengadilan nasional yang akan mengadili perkara tersebut. Meskipun bersifat pelengkap, permasalahan yurisdiksi pengadilan pidana internasional menjadi hambatan terbesar dalam efektifitas pelaksanaan kinerja pengadilan. Bahkan diawal penyusunan statuta Roma, ketidaksepakatan Amerika Serikat untuk menandatangani Statuta Roma, salah satunya, adalah diterapkannya yurisdiksi pengadilan pidana internasional atas peristiwa tindak pidana yang dilakukan (universal jurisdiction - quasi delicta juris gentium). Amerika Serikat pada saat itu berpendapat bahwa yurisdiksi pengadilan pidana internasional harusnya hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana yang merupakan warga negara dari negara yang meratifikasi statuta roma (active personality jusridiction). Atas perdebatan tersebut, Statuta Roma mengadopsi ketentuan yang dinilai merupakan jalan tengah dari kubu-kubu yang berdebat. Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma mengatur bahwa yurisdiksi pengadilan pidana internasional meliputi wilayah dimana perbuatan pidana itu terjadi (ratione loci) dan warga negara pelaku tindak pidana dari negara yang meratifikasi statuta Roma (ratione personae). Yurisdiksi kewenangan pengadilan pidana internasional dibatasi dalam jenis tindak pidana tertentu (ratione materiae) yang termasuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crimes), yaitu yang disebut dalam Pasal 5 Statuta Roma. Sedangkan dalam hal efektifitas berlakunya pengadilan pidana internasional, Statuta Roma mengatur bahwa pengadilan pidana internasional merupakan lembaga yang bersifat prospektif. Artinya, pengadilan pidana internasional tidak berwenang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan sebelum Statuta Roma berlaku secara efektif, yaitu tanggal 1 Juli 2002. Secara tegas 2
disebutkan bahwa Statuta Roma ini menganut prinsip-prinsip umum hukum pidana, salah satunya, prinsip non-retroaktif (vide Pasal 24 jo. Pasal 11 Statuta Roma). Terdapat pengecualian atas berlakunya prinsip non-retroaktif yang dianut pengadilan pidana internasional. Suatu negara dapat mengakui yurisdiksi pengadilan pidana internasional dengan melakukan deklarasi sementara (ad hoc declaration), bahkan bila negara itu bukan negara yang meratifikasi Statuta Roma (vide Pasal 11 jo. 12 ayat (3) Statuta Roma). Banyak pihak yang menyayangkan diadopsinya prinsip non-retroaktif, yang berarti ada pembatasan bagi pengadilan untuk mengadili perkara kejahatan serius terhadap Hak Asasi Manusia yang dilakukan di masa lalu. Alasan para penyusun statuta roma yang mengadopsi pembatasan atas yurisdiksi temporal dari pengadilan ini adalah lebih kepada pendekatan pragmatis. Para penyusun Statuta Roma beranggapan bahwa bila pengadilan tidak membatasi kewenangan temporal mengadili perkara maka banyak negara yang akan resisten dan menolak keberadaan pengadilan. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana HAM berat yang terjadi dimasa lalu dapat diadili melalui pengadilan domestik dalam sistem hukum pidana nasional masing-masing negara. Pilihan lainnya adalah dengan melakukan perjanjian bilateral untuk membentuk pengadilan internasional seperti yang dilakukan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan pemerintah Sierra Leone pada tahun 2002. Meski belum meratifikasi Statuta Roma, namun dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi masa lalu, Indonesia membentuk pengadilan HAM yang bersifat ad hoc dan berwenang mengadili perkara secara retroaktif. Diterbitkannya UU nomor 26 Tahun 2000 menjadi dasar hukum untuk pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Keberadaan Pengadilan HAM ad hoc yang mengesampingkan prinsip non-retroaktif menimbulkan wacana perdebatan dimasyarakat kala itu. Pengesampingan prinsip nonretroaktif dianggap bertentangan dengan Konstitusi, terutama Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas mengatur “...hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Dengan kata lain, secara tersurat Konstitusi memasukkan prinsip non-retroaktif sebagai nonderogable rights. Namun, Mahkamah Konstitusi memiliki penafsiran yang berbeda. Dalam pengujian Pasal 43 ayat (1) UU nomor 26 Tahun 2000 terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Abilio Osario Soares, Putusan nomor 065/PUU-II/2004, MK berpendapat bahwa keberadaan pengadilan HAM ad hoc tidak bertentangan dengan Konstitusi. Pengesampingan atas prinsip non retroaktif melalui pembentukan pengadilan HAM yang bersifat sementara dikonstruksikan secara hati-hati. Prinsip kehati-hatian dalam pembentukan pengadilan HAM dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: a. pembentukannya hanya terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dengan locus delicti dan tempus delicti yang terbatas, bukan untuk semua peristiwa secara umum; dan b. Pengadilan HAM ad hoc hanya dapat dibentuk atas usul DPR karena, menurut UUD 1945, DPR adalah representasi rakyat Indonesia, yang berarti bahwa pada dasarnya 3
Page 1: RATIFIKASI STATUTA ROMA UNTUK MEMPE
Page 5 and 6: derajat pelanggaran HAM yang terjad

ratifikasi statuta roma untuk memperkuat perlindungan hak asasi ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?