ratifikasi statuta roma untuk memperkuat perlindungan hak asasi ...

More documents

Recommendations

Info

akyatlah yang menentukan kapan pelanggaran HAM yang berat sebelum pembentukan UU Pengadilan HAM telah terjadi yang penyelesaiannya membutuhkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Hadirin Peserta Seminar yang saya hormati, Meratifikasi sebuah konvensi atau perjanjian internasional bukanlah hal yang mudah. Terkadang ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian internasional tidak selaras dengan prinsip konstitusional yang terkandung dalam UUD sebuah negara. Atau suatu perjanjian internasional yang disepakati oleh pemerintah yang merepresentasikan suara mayoritas di sebuah negara, belum tentu disepakati oleh kelompok minoritas negara tersebut untuk dilakukan ratifikasi. Sebagai contoh, dalam upaya meratifikasi Statuta Roma, Kolombia menemui hambatan dalam hal penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya. Salah satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan pidana internasional adalah hukum penjara, maksimal hingga seumur hidup (life imprisonment) untuk pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan kejahatan yang sangat keji (extreme gravity of the crime). Disisi lain, Konstitusi Kolombia melarang jenis hukuman penjara seumur hidup bagi warga negaranya. Atas hambatan ini, Pengadilan Kolombia dapat melakukan perbandingan dari putusan Mahkamah Konstitusi Italia dalam Putusan nomor 223 tertanggal 25 Juni 1996 kasus Venezia v. United States of America yang berpendapat bahwa pengadilan tidak dapat memperkirakan apakah hukuman percobaan (parole) bagi warga negaranya yang menjadi tersangka dapat diberikan oleh pengadilan pidana internasional atau tidak, sehingga penyerahan (transfer) atau menyerahkan diri (surrender) kepada pengadilan pidana internasional harus ditolak. Dengan kata lain, kedaulatan negara untuk melindungi warga negara lebih diutamakan dibanding menyerahkannya untuk diadili di pengadilan internasional. Saat ini, Mahkamah Konstitusi sedang memeriksa perkara pengujian UU nomor ... tahun ... yang meratifikasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter). Saya tidak bermaksud untuk membicarakan atau mengomentari perkara ini, karena MK sendiri belum menjatuhkan putusan atas perkara ini. Perkara ini saya jadikan contoh untuk menunjukkan bahwa tidak mudah melakukan ratifikasi konvensi atau perjanjian internasional. Akan senantiasa ada wacana perdebatan antara pro dan kontra dalam kelompok-kelompok masyarakat. Bagi Mahkamah yang memeriksa perkara mengenai ratifikasi perjanjian internasional, tentunya bukanlah perkara yang mudah. Mahkamah perlu mencari keseimbangan guna mencapai keadilan antara penerapan nilai-nilai konstitusional yang menjunjung kedaulatan negara dengan penghormatan kesepakatan antara negara yang dimuat dalam suatu perjanjian sebagai suatu pacta sunt servanda. Hadirin Peserta Seminar yang saya hormati, Kondisi HAM Indonesia saat ini bisa dikatakan lebih baik dibandingkan dimasa lalu. Memang harus diakui bahwa masih terdapat beberapa pelanggaran HAM yang terjadi. Akan tetapi, 4
derajat pelanggaran HAM yang terjadi itu tidak dapat dikategorikan dalam pelanggaran HAM berat yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan pidana internasional. Disinyalir bahwa tragedi mesuji, Lampung Barat, beberapa waktu lalu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Namun, asumsi ini butuh penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut. Kondisi berbeda sangat terlihat di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang mengalami fenomena Arab Spring. Rezim otoritarian diganti melalui proses demokratisasi yang dibangun dari masyarakat secara langsung. Perubahan rezim itu, menguak berbagai pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemimpin negeri yaitu Mesir, Libya, dan saat ini negeri yang tengah bergejolak, Suriah. Yang menarik adalah tidak ada kasus yang diajukan ke Pengadilan Pidana Internasional akan adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara tersebut. Mesir dan Suriah adalah negara yang menandatangani statuta Roma (signatories) namun keduanya belum meratifikasi statuta Roma dan belum menjadi pihak (state parties). Di Indonesia, proses ajudikasi maupun non-ajudikasi penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia telah banyak ditangani oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memberi perhatian khusus pada penegakan Hak Asasi Manusia, baik itu lembaga pemerintah, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Ombudsman, maupun lembaga swadaya masyarakat yang menjadi pangawas (watchdog) atas upaya penegakan HAM. Mahkamah Konstitusi pun memiliki peran dalam rangka penegakan dan perlindungan hak asasi atau hak konstitusional warga negara. Melalui penyelesaian perkara pengujian UU terhadap UUD, MK berupaya memulihkan hak konstitusional warga negara yang dilanggar dengan berlakunya UU. Akan tetapi, pengadilan pidana memiliki peran yang berbeda dengan lembaga-lembaga penegakan dan perlindungan HAM yang telah disebutkan diatas. Sebagaimana hukum pidana yang memiliki sifat dasar represif dan memberi efek jera (detterent effect) maka penegakannya oleh pengadilan pidana menuntut pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini selaras dengan tujuan pembentukan pengadilan pidana internasional, yaitu untuk memutus rantai kekebalan hukum (impunity) dari para pelaku sehingga berpengaruh pada pencegahan terulangnya kejahatan yang sama. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan HAM sungguh sangat penting. Keberadaan pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan UU nomor 26 tahun 2000 dengan kewenangan mengadili perkara meliputi (i) kejahatan genosida dan (ii) kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat dianggap sebagai ketidakmampuan (inability) dari sistem hukum Indonesia untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat. Hal ini merupakan peluang atau celah yang harus dimanfaatkan untuk mendorong diratifikasinya Statuta Roma. Dengan demikian, pengadilan pidana internasional bermanfaat sebagai pelengkap dari sistem hukum pidana nasional untuk menegakkan HAM. 5
Page 1 and 2: RATIFIKASI STATUTA ROMA UNTUK MEMPE
Page 3: disebutkan bahwa Statuta Roma ini m

ratifikasi statuta roma untuk memperkuat perlindungan hak asasi ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?