Download this publication as PDF - Ditjen Cipta Karya

daftar isiFebruari 2010Berita Utamahttp://ciptakarya.pu.go.id4 RIS PNPM MandiriMengurangi Kemiskinandengan InfrastrukturPelindungBudi Yuwono PPenanggung JawabDanny SutjionoDewan RedaksiAntonius Budiono, Tamin M. ZakariaAmin, Susmono, Guratno Hartono,Joessair Lubis,Budi HidayatPemimpin RedaksiDwityo A. Soeranto, SudarwantoPenyunting dan Penyelaras NaskahT.M. Hasan, BukhoriBagian ProduksiDjoko Karsono, Emah Sadjimah,Radja Mulana MP. Sibuea,Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri,Indah RaftiartyBagian Administrasi & DistribusiSri Murni Edi K, Ilham Muhargiady,Doddy Krispatmadi, A. Sihombing,Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi,Harni Widayanti, Deva Kurniawan,Mitha Aprini, NurfhatiahKontributorPanani Kesai, Rina Agustin Indriani,Sriningsih BZ, Hadi Sucahyono,Amiruddin, Handy B. Legowo,Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi,Ismono Yahmo, Muhammad Abid,Siti Bellafolijani, Djoko Mursito,Ade Syaeful Rahman,Th. Srimulyatini Respati,Alex A. Chalik, Bambang Purwanto,Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan,Nieke Nindyaputri, Deddy Sumantri,M. Yasin Kurdi, Lini TambajongAlamat RedaksiJl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru12110 Telp/Fax. 021-72796578Emailpublikasi_djck@yahoo.com8 Lampung TengahSediakan Rp 1,6 Miliarsebagai BOP RIS PNPM10 Fasilitator MasyarakatDesa Babakan Loa, RISPNPM Mandiri LampungMengabdi dengan HatiLiputan Khusus12 Perjalanan MuhibahSanitasi Perdesaan di IndiaInfo Baru15 UU KIP Mengatur HajatInformasi Setiap Orang19 APMCHUD Ke-32010 Ajang PromosiPencapaian IndonesiaInovasi22 Pipa Plastik Serat Kaca,Terobosan Baru SistemPerpipaan24 Perubahan NIP BaruPNS‘Lebih Otentik danUnik’27 Tahun 2010, SistemSemi E-Procurement PlusTambah Empat Provinsi412Redaksi menerima artikel, berita,karikatur yang terkait bidang ciptakarya dan disertai gambar/fotoserta identitas penulis. Naskahditulis maksimal 5 halaman A4,Arial 12. Naskah yang dimuat akanmendapat insentif.Resensi2229 Rusunawa di IndonesiaGagasan,Perkembangandan Keberlanjutan(2005-2009)

Foto Cover : Jembatan GantungRIS PNPM di DesaBunut Seberang,Kecamatan PadangCermin,Kab. Pesawaran@.....Suara AndaSKPA Tambahan Desa 2009editorialJangan Buat Citra Buruk Program PemberdayaanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri hingga saat ini sudah menginjak usia3 tahun. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum pun semakin meningkatkananggarannya untuk proram-program di bawah payung program ini. Itu semua karena asa tinggi untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat (khususnya perdesaan) melalui pembangunan infrastruktur danbukti yang sudah terlihat dengan menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Pemerintah ingin menjaminprogram tersebut berjalan sesuai harapan, yaitu melalui perangkat pedoman, peraturan, pembinaan, danpengawasan yang telah dibuat. Namun bukan berarti semua beres, penyimpangan tetap akan mengintaiketika ada niat dan kesempatan. Apalagi jika sudah berurusan dengan uang.Buletin Cipta Karya Edisi Februari 2010 ini akan mengulas Program RIS PNPM Mandiri di ProvinsiLampung. Banyak pelajaran bisa dipetik dari lawatan Tim Redaksi di provinsi ini, dari mulai dugaan kasuspemungutan, antusiasme masyarakat menerima program, suka cita fasilitator, implementasi pembangunaninfrastruktur secara teknis, dll. Sebutlah ini sebagai pembelajaran masyarakat untuk mandiri dengankendaraan Program Pemberdayaan. Harapan masyarakat yang tinggi akan peningkatan kesejahteraandengan tersedianya infrastruktur jangan sampai dibayar dengan catatan gagal. Direktur Jenderal CiptaKarya Budi Yuwono berpesan agar jangan ada cerita buruk yang bisa menteror masyarakat penerima laindan berpikir macam-macam tentang program pemberdayaan.Edisi ini juga mengulas cerita menarik lain dari muhibah sanintasi ke India yang bisa menjadi pelajaranberharga utuk masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan Community-Led Total Sanitation, para fasilitatormencoba mengajak masyarakat berpikir bahwa membiayai sanitasi lebih murah daripada biaya berobatkalau sakit akibat sanitasi yang buruk, suatu pelajaran semangat kemandirian yang begitu tinggi di tingkatmasyarakat disana, hal inipun tercermin melalui harga BBM (bensin) yang per liternya sekitar 30 rupe (Rp.6.000,-) artinya subsidi BBM tidak diberlakukan dan masyarakat dapat menerimanya.Menjelang diberlakukannya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada 10 April 2010nanti, Redaksi tak mau menyia-nyiakan momen ini untuk mensosialisasikan poin-poin penting untukdiketahui oleh masyarakat maupun Badan Informasi Publik. Sebagai bagian dari BIP di lingkungan DitjenCipta Karya, kami pun sedang menyusun kesiapan menyambut pemberlakuan UU ini.Dari ajang internasional, tak ketinggalan kami pun menyajikan kesiapan Asia Pacific Minister’sConference on Housing and Urban Development (APMCHUD) yang akan dipusatkan di Solo, Jawa Tengah,Juni 2010 mendatang. APMCHUD sebagai pertemuan regional dilaksanakan secara regular dua tahunan,untuk membahas kebijakan yang komprehensif mengenai isu-isu yang berhubungan dengan perumahan,permukiman, dan pembangunan perkotaan. Di Solo, APMCHUD akan mengangkat tema EmpoweringCommunities for Sustainable Urbanization - with special focus on Adaptation to Climate Change andStrengthening the Local Economy (Pemberdayaan Komunitas untuk Urbanisasi Berkelanjutan, dengan fokuskhusus pada Adaptasi terhadap Perubahan Iklim dan Penguatan Ekonomi Lokal).Selamat membaca dan berkarya!Pak, saya adalah operator komputer tentang pelaporan e-monitoringDinas PU Cipta Karya Kab. Banyuasin. Apakah laporan tersebutbisa digabung dalam aplikasi e-monitoring antara DIPA RIS-PNPMdengan surat SKPA 2009, sedangkan 2 Dana ini RIS-PNPM berasaldari ADB (Asian Development Bank) dan surat SKPA 2009 berasaldari APBN Rupiah Murni? Bagaimana cara untuk pelaporan melaluie-monitoring? Mohon bantuan Bapak. Terima kasih.Tomi JepisaSdr. Tomi Jepisa, Yth. Pelaporan e-Monitoring yang dilakukan olehSatker PIP Kabupaten Musi Banyuasin adalah e-Monitoring gabunganantara DIPA RIS-PNPM dengan SKPA 2009. E-Monitoring gabungan inidilakukan setelah me-restore backup data e-Monitoring SKPA yangdikirim dari Satker PPIP Pusat. Backup data e-Monitoring SKPA untukKabupaten Banyuasin tersebut telah dikirim Satker PPIP Pusat kepadaPPK Randal/PPK PIP Satker Propinsi Sumatera Selatan (randalsumsel@yahoo.co.id, ismail.alwi@gmail.com, d4v1d_18@yahoo.com). Bapakdapat menghubungi staf PPK randal tersebut (Sdr. David no Hp.085273889772) yang bertugas sebagai operator e-Monitoring SatkerPIP Provinsi Sumatera Selatan atau menghubungi Sdr. Wayan LinduSuwara (tlp. 021-5742254, email: ppip.djck2@gmail.com) asisten MonevSatker PPIPP Pusat. Terimakasih. (Direktorat Jenderal Cipta Karya).Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.idBuletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010 3

Berita UtamaFoto Atas : Jembatan Desa Sido Rahayu, Kabupaten Tulang BawangFoto Bawah : Anak-anak di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang, Lampungmerasa nyaman setrelah dibangun talud penahan sungaidan jalan setapak di lingkungan rumahnya.RIS PNPM MandiriMengurangiKemiskinandengan InfrastrukturTTingkat kemiskinan di Indonesia masihcukup tinggi, terutama kemiskinan di wilayahperdesaan, baik ditinjau dari indikatorjumlah dan persentase penduduk miskin,maupun tingkat kedalaman dan keparahankemiskinan itu sendiri. Melalui programPNPM Mandiri angka kemiskinan hinggaMaret 2009 sudah mencapai 14,15 persendari jumlah total penduduk atau sekitar32,55 juta rumah tangga miskin. Angkaitu menurun 2,5 juta orang dibandingkantahun 2008 (www.menkokesra.go.id).Masalah kemiskinan di perdesaan antaralain disebabkan rendahnya pelayanan dankondisi infrastruktur dalam mendukungpengembangan ekonomi perdesaan,produktivitas, mobilitas dan distribusi hasilhasilproduk pertanian yang merupakanbidang paling banyak digeluti olehmasyarakat.4 Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010

BERITAUTAMA“Program inimengupayakanpeningkatan prasaranadasar perdesaandan pendekatanpemberdayaanmasyarakat.”.(Dirjen Cipta Karya)Tak hanya itu, akses masyarakatperdesaan terhadap pengambilankebijakan pembangunan selama ini masihlemah, karena tidak memiliki koneksi yangmemadai, kapasitas yang terbatas danseterusnya. Sementara itu, pembangunanyang dilakukan di kawasan perdesaan olehpemerintah daerah sering bersifat top down.Masyarakat sering menganggap fasilitasfasilitasitu sebagai hadiah, dan tidakmelahirkan sense of belonging. Sehinggalambat laun, kondisi seperti ini akan membentukmental masyarakat yang kuranggigih dalam berusaha, bekerja denganfasilitas apa adanya, kurang perhatianterhadap usaha pengembangan prasaranadi lingkungannya, apalagi berpikir tentangorientasi pembangunan berkelanjutan.Dalam upaya mengejar ketertinggalanpembangunan perdesaan, adalah denganmenyediakan sarana dan prasarana dengantingkat pelayanan yang handal. Dalam hal iniKementerian Pekerjaan Umum melalui DitjenCipta Karya, melaksanakan program RuralInfrastructure Support to PNPM Mandiri (RISPNPM Mandiri). Program ini mengupayakanpeningkatan prasarana dasar perdesaan danpendekatan pemberdayaan masyarakat.Pemberdayaan masyarakat dilakukan denganmendorong peran serta masyarakat dalampelaksanaan serta meningkatkan kapasitasmasyarakat dalam pelaksanaan serta dalamproses pembangunan. Dengan demikian,diharapkan hasil pelaksanaan dapat sesuaidengan kebutuhan masyarakat yang telahdiidentifikasikan secara partisipatif.“Untuk mencapai sasaran tersebut, kitatelah melaksanakan program pembangunanperdesaan tahun 2009 untuk 1.853 desa,”kata Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono padasuatu kesempatan.Program tersebut tersebar di Riau,Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung.Program RIS PNPM Mandiri, jelas BudiYuwono, bertujuan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat desa melaluiperbaikan akses masyarakat miskin terhadappelayanan infrastruktur dasar perdesaan,yang mencakup jalan perdesaan, irigasiperdesaan, air minum perdesaan, sertainfrastruktur sanitasi perdesaan.“Oleh karena itu, program ini bukansekedar program fisik saja tapi benarbenardirancang untuk membangun desadan masyarakatnya”, kata Budi. Karena itupenyelenggaraannya berdasarkan pada 7pendekatan, yakni Pemberdayaan Masyarakat;Keberpihakan kepada yang miskin; Otonomidan desentralisasi; Partisipatif; Keswadayaan;Keterpaduan program pembangunan; danPenguatan Kapasitas Kelembagaan pemerintahdaerah dan masyarakat.Total anggaran yang telah dialokasikanuntuk RIS PNPM Mandiri hingga saat inimencapai Rp 463 miliar. Dana itu berasaldari bantuan ADB dan rupiah murni.Setiap desa mendapatkan bantuan sebesarRp 250 juta dalam bentuk Dana BantuanInfrastruktur Perdesaan. Titik berat kegiatanadalah peningkatan infrastruktur perdesaanyang meliputi sarana jalan dan transportasiperdesaan, sanitasi perdesaan, air minumperdesaan, drainase perdesaan dan irigasiperdesaan. Program ini dimaksudkan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakatdesa melalui perbaikan akses masyarakatmiskin terhadap pelayanan infrastrukturperdesaan.“Masyarakat melalui Kelompok Pemanfaatdan Pemelihara (KPP) yang didampingioleh pemerintah daerah, masih harusmengoperasikan dan memelihara infrastrukturyang dibangun, sehingga mampu memberikanpelayanan yang memadai bagi masyarakat,”jelas Budi. (bcr)Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010 5

Berita UtamaLampung TengahProvinsi Lampung tercatat sebagai provinsipenerima program Rural Infrastructure Support(RIS) PNPM Mandiri tahun 2009. Sebanyak413 desa telah menerima bantuan programpemberdayaan yang diandalkan pemerintahuntuk mengentaskan kemiskinan. KabupatenLampung Tengah menyediakan Rp. 1,6 miliarsebagai Biaya Operasional Program (BOP)untuk 77 desa yang menjadi sasaran tahun2010.Selain itu, Pemerintah KabupatenLampung Tengah juga seakan berlombadengan Pemerintah Pusat, yaitu denganmeluncurkan program bernama “BeguaiJejamo Wawai” (BJW) atau berbuat bersamauntuk kebaikan. BJW adalah motto LampungTengah dan menjadi program denganpendekatan yang sama dengan ProgramPemberdayaan seperti RIS PNPM, PPIPdan lainnya, ciri khasnya adalah prosesperencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaanyang dilakukan oleh masyarakat sendiri.Dengan tambahan bantuan dari DirektoratJenderal Cipta Karya melalui RIS PNPM akanmempercepat pembangunan infrastrukturperdesaan, terutama di desa-desa tertinggal .“Kami sangat berterimakasih kepadaDitjen Cipta Karya yang telah membantu132 kampung (desa) yang tersebar di 19kecamatan dengan RIS PNPM Mandiri.Kunjungan Bapak Direktur Jenderal CiptaKarya di Kabupaten Lampung Tengah sangatmelegakan karena kami tidak repot-repot lagike Jakarta dengan membawa kliping tentangkabupetan, yang 70% warganya adalahtransmigran Jawa,” ujar Bupati LampungTengah Mudiyanto Thoyib.Di hadapan Dirjen Cipta Karya, DirekturBina Program, serta rombongan, serta 55camat dan kepala desa di Lampung Tengah,Mudiyanto Thoyib, mengatakan pihaknyaakan mengucurkan dana APBD sebesar Rp1,6 miliar untuk BOP RIS PNPM Mandiri danPPIP 2010 yang akan dilaksanakan di 77kampung di wilayahnya. Mudiyanto siapmenambah dana BOP pada APBD Perubahanjika daerahnya diberikan tambahan lokasi RISPNPM maupun PPIP.“Kami juga mengharapkan pelaksanaanprogram bisa dimulai dari Juli atau AgustusBERITAUTAMASediakan Rp 1,6 Miliarsebagai BOP RIS PNPMTruk pengangkut barang melewati jalan yangsudah diperkuat onderlagh di Desa Sakti Buana,Seputih Banyak, Lampung Tengah“Kami siap menambahdana BOP pada APBDPerubahan jika daerahkami diberikan tambahanlokasi RIS PNPM maupunPPIP”.(Bupati Lampung Tengah)karena pada saat itu banyak warga kami yangnganggur akibat kemarau dan belum masukmasa panen. Sebelumnya pelaksanaan RIS danPPIP tidak ada bantuan alat-alat berat, tahunini kami meminta Dinas PU meminjamkannyasaja dan masyarakat hanya membeli solarnyasaja,” tambah Mudiyanto.Merubah perilakuDirektur Jenderal Cipta Karya BudiYuwono menekankan bahwa program RISPNPM maupun PPIP adalah wadah semuaorang untuk belajar. Sebagai Pembina, baikdi tingkat pusat maupun daerah, aparatpemerintah harus ikhlas karena yangdilakukannya adalah belanja sosial. Danakedua program tersebut langsung dikucurkanke rekening masyarakat untuk melengkapikarakter program pemberdayaan, di manamasyarakat merencanakan, melaksanakan,dan memelihara sendiri infrastruktur yangdibuat.“Jika ada hasil pekerjaan yang kurangbaik jangan lantas diserahkan ke kontraktor.Biarkan masyarakat bangga dengan apayang sudah dihasilkannya karena itulahprinsip-prinsip pemberdayaan. Baik Presidenmaupun Wapres dalam setiap kesempatanberkomitmen akan terus meningkatkanprogram pemberdayaan yang tahun inisudah dilakukan di 3.900 desa (RIS PNPMdan PPIP, red). Dengan demikian, kita semuaharus menjamin program pemberdayaan iniberjalan dengan baik,” pesan Budi Yuwono.(bcr)8 Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010

Berita UtamaPastikan Dana RISUtuh DiterimaMasyarakatDDirektur Jenderal Cipta Karya KementerianPekerjaan Umum, Budi Yuwono, berpesankepada masyarakat penerima Program RuralInfrastructure Support to Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (RIS – PNPMMandiri) untuk memastikan dana sebesarRp 250 juta yang diterima digunakan untukmembangun infrastruktur desa sesuai yangdisepakati. Masyarakat harus kritis kepadapara oknum pemungut dana RIS PNPM dantidak perlu membayar jasa para fasilitatormasyarakat (FM) dan aparat di atasnya karenasudah ada haknya masing-masing.“Jangan ada cerita yang aneh-aneh(pungutan liar – red) agar tidak mempengaruhipelaksanaan program RIS PNPM dan PPIPyang tahun 2010 ini akan dilaksanakan di3.900 desa, dan 413 di antaranya ada diProvinsi Lampung,” ujar Budi Yuwono saatmengunjungi Desa Sakti Buana, KecamatanSeputih Banyak, Kabupaten LampungTengah, Selasa (16/2).Budi menambahkan, setiap daerahmenyediakan dana sebesar 5% dari jumlahbantuan untuk pendampingan. Dengandemikian, masyarakat tidak perlu membayarbantuan fasilitator dalam melakukan prosesperencanaan Program Jangka Menengah“KPP jangan seganmeminta retribusi untuksetiap truk yang lewatagar dananya untukpemeliharaan”.(Dirjen Cipta Karya)(PJM) sebagai syarat pencairan dana RISPNPM.“Masyarakat juga perlu terlibat sendiridalam proses pembangunan, apapun jeniskegiatannya asalkan hasil kesepakatan warga.Jangan dikontrakkan, karena sudah terbuktidi desa ini masyarakat mampu melakukanpeningkatan kualitas jalan dengan onderlaghsepanjang 1.400 meter, 1.300 meter dariprogram RIS, dan sekitar 100 meter lanjutannyaadalah swadaya masyarakat. Bandingkan,menurut informasi jika dikontrakkan akanmemakan Rp 300 juta untuk 1.000 meter,itulah hebatnya pemberdayaan,” pungkasBudi Yuwono.Selain pada OMS, Budi juga berpesankepada Kelompok Pengguna dan Pemelihara(KPP) agar tidak segan meminta retribusiuntuk setiap truk pengangkut yang lewatagar dananya bisa digunakan untukpemeliharaan.BERITAUTAMADirjen Cipta Karya, Budi Yuwono bersama DirekturBina Program sedang meninjau lokasi bakpenampung utama dalam SPAM yang dibangunmelalui RIS PNPM Mandiri Kabupaten Pesawaran,LampungKepala Desa Sakti Buana, I NyomanSuasjaya, menjelaskan tiap harinya adalebih dari 100 truk pengangkut barang yangmelewati jalan di desanya. Nyoman bersamaOMS dan KPP sudah menyepakati akanmenarik Rp. 5000 kepada tiap truk tersebut.Selain di Desa Sakti Buana, Dirjen CiptaKarya yang didampingi Direktur Bina ProgramDanny Sutjiono dan pejabat di lingkunganDitjen Cipta Karya, menyempatkanberkunjung di Desa Babakan Loa, KecamatanKedondong, Kabupaten Pesawaran. RIS PNPMdi desa tersebut berhasil membangun SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) yang sudahdirasakan manfaatnya sejak Nopember 2009lalu.“Air dari mata air ditangkap dengan intakeyang kemudian disalurkan dengan sistemgravitasi sepanjang 1,4 km untuk melayanimasyarakat di 4 Dusun . Tiap dusun dibangunbak penampung sebelum disalurkan kerumah tangga. Sebelumnya, masyarakatharus mengambil air sejauh 500 meter selamabelasan tahun,” kata Kepala Desa BabakanLoa, Abdul Rosyid.Selain 4 bak penampung utama dariRIS PNPM, masyarakat secara swadayamembangun bak penampung tambahansebanyak 6 unit yang sementara ini barutersebar di Dusun I Babakan Loa. Ke depan,bersama OMS dan KPP, A. Rosyid sudahmembuat rencana program peningkatanjalan desa dan penyaluran sambunganrumah. “Rencana ini tentunya jika desa kamidipercaya lagi menerima kegiatan RIS PNPMtahun 2010,” pungkas Rosyid. (bcr)Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010 9

BERITAUTAMAFahman Yulisandi (kanan) dan Kepala Desa Babakan Loa, A. Rosyidi (ke-2 dari kanan), beserta masyarakatdan fasilitator lainnyamasyarakat yang dimotori oleh OrganisasiMasyarakat Setempat (OMS). Peran OMS diakuiFahman sangat penting untuk menggerakkanmasyarakat sekaligus menjustifikasi bahwaprogram yang dijalankan memang pilihanmasyarakat sendiri.Dari 7 desa yang mereka fasilitasi, ia salutdengan OMS Desa Bayas Jaya dan BabakanLoa yang bekerja sepenuh hati. Desa lainnya,jika kepala desanya lah yang lebih aktif.Bersama OMS dan Kepala Desa pulaFahman mencari harga aktual di pasar ketikamenyusun RAB. Dia yakin, kalau anjuran KepalaDinas PU Kabupaten Pesawarana g a r m e n g a c u S N I , maka Rp. 250 jutayang didapat dari RIS PNPM tidak c u k u pu n t u k mewujudkan p r o g r a m y a n gd i d a m b a k a n masyarakat. D e n g a nswadaya masyarakat senilai Rp31 juta, barang-barangpun suksesdidatangkan ke Desa BabakanLoa untuk melunasi kebutuhanj a r i n g a n a i r minum di desaini.A l h a s i l , pipa utamas e p a n j a n g 4,6 km mengalirkanair dari bak penangkap sumberair ke Dusun I, II, dan III danditampung di 4 bak penampungutama. Karena perumah diDusun I cenderung berpencar,masyarakat kemudian secaraswadaya membangun 6 bakpenampung lagi di beberapa titiklokasi yang dekat dengan perumahan.“Tanpa sepengetahuan saya,setelah 4 bak utama itu dibangun,secara swadaya masyarakat“Peran OMS sangat pentinguntuk menggerakkanmasyarakat sekaligusmenjustifikasi bahwaprogram yang dijalankanmemang pilihanmasyarakat sendiri”.(Fasilitator Masyarakat)membangun 6 bak tambahan karena merekaingin lebih memperluas pelayanannya,” kataFahman.Difasilitasi oleh Ulu Ili sebagai KelompokPengguna dan Pemelihara (KPP), masyarakatsepakat untuk membayar Rp. 5000 perbulannya untuk air yang mereka pakai.Memang masih lebih tinggi dibandingkanyang dilayani oleh PDAM, namun nilai tersebutsudah diputuskan mereka untuk peningkatandan pemeliharaan jaringan. Bicaratentang pemeliharaan, Fahman mengakukesulitan memobilisasi pengumpulan danapemeliharaan di desa yang membangunjalan, lain ceritanya di desa yang membangunirigasi dan jaringan air bersih.Bersama mengalirnya air dari gunungsampai masyarakat desa, pujian punmengalir dari beberapa peserta rombongankunjungan kerja Direktur Jenderal Cipta KaryaBudi Yuwono di Desa Babakan Loa. Namundengan rendah hati Fahman dan rekan-rekanFM lainnya menunjuk masyarakatlah yangpatut dipuji untuk suksesnya pembangunansistem jaringan air minum oleh RIS PNPMMandiri.Meskipun rencananya tahun depan diatidak lagi di Kabupaten Pesawaran, Fahmantetap optimis OMS dan Ulu Ili akan berperanmaksimal memelihara jaringan agar berlanjutlebih lama. “Saya dengar mereka setiapminggu melakukan pengecekan dari sumbersampai jaringan rumah,” kata Fahman.Masyarakat puas, jaringan dapatmengalirkan air dengan lancar, bahkanair di bak penampung sampai berlebihdan meluber. Agaknya di balik kesuksesantersebut, Fahman dan masyarakat desa itumasih memiliki pekerjaan rumah bagaimanaair bisa diatur debitnya. (bcr)Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010 11

Liputan KhususSebuah catatan ringan Bambang Purwanto saat menghadiri acara muhibah sanitasi di Banglasdeh dan India akhir 2009lalu. Rombongan sebanyak 19 orang terdiri dari wakil Bappenas, Depdagri, Depkes, Pemda Lamongan, Bogor, Lobar,Muara Enim, Dep. PU dan Bank Dunia.Seorang perempuan di India sedang mengisi air dari sebuah pompa airPerjalanan MuhibahSanitasiPerdesaandi IndiaBambang Purwanto*)Pertanyaan pertama yang munculdibenak penulis saat menerima kabarmendapat kesempatan kunjungan muhibahsanitasi ke India adalah “Ada apa dengansanitasi disana ?” dan pertanyaan ini masihterus berputar dikepala sampai kami tiba ditempat yang terkenal dengan Taj Mahal yangmegah itu. Terdapat beberapa tempat unikterkait dengan sanitasi yang kami kunjungi.Taman Bunga Mawar. Di desa Borban desapertama yang kami kunjungi di India dalamwilayah Ahmednagar District, merupakantaman yang mempunyai arti tersendiri bagiwarga desa tersebut. Dimana sebelumnyadi lokasi taman mawar , merupakan tempatbuang hajatnya warga desa khususnya padasaat pagi hari maupun sore menjelang gelap.Namun sekarang setelah desa tersebut12 Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010

LIPUTANKHUSUSwww.flickr.comFoto Kiri Atas : Sebagian masyarakat India masih mempergunakan sungai untukmencuciFoto Kiri Bawah : Seorang ibu sedang mempergunakan fasilitas air bersihdi Kalyani, IndiaFoto Kanan : Seorang perempuan muda India sedang mempergunakan fasilitasair bersihterbebas dari dolbun (modol dikebun/sunda,open defecation/buang hajat), dibekas lokasitersebut dijadikan taman bunga mawaryang harum. Selain itu juga didirikan papanperingatan bahwa desa tersebut telahterbebas dari dolbun dan semua rumah didesa telah memiliki wc tersendiri. Bahkanpada acara kumpul bersama warga kamidiberi “tanda mata masing-masing setangkaibunga mawar, yang kami balas dengannyanyian lagu cucakrowo buat memeriahkansuasana pertemuan.Memasuki Desa Wadgaon kami sedikitsurprise. Jalan desa mulus yang dibangunmelalui 80 % dana pemerintah dan 20 %dana masyarakat, lingkungan yang bersih,rumah-rumah (189 buah) tertata rapih danhampir semuanya terbuat dari tembok, balaipertemuan desa, ada TK (40 murid) dan SD (67murid). Desa ini dengan penduduk 1.199 jiwa(665 laki-laki dan 544 wanita) sebagian besarpenduduk petani dengan beternak sapi (550ekor) kambing (250 ekor) , harga sapi antara15.000- 20.000 rupe sedangkan kambingantara 1500-2.000 rupe.Desa ini sebelumnya mempunyaikondisi sanitasi yang sama dengan desadi Bangladesh. Dimana kebiasaan wargauntuk buang hajat sembarangan, berbekalhasil workshop bulan Februari tahun 2002di Bangladesh dimulailah program TotalSanitation khususnya di Ahmednagar district.Pada saat kunjungan pertama di desa,seluruh warga laki-perempuan, tua-mudadiajak jalan-jalan keliling desa, ternyatasemua orang sambil jalan menutuphidungnya masing-masing akibat baukotoran manusia yang tersebar dimanamana,sang fasilitator berujar untuk tidakmenutup hidung, dari situ dimulailahpenyuluhan tentang pola hidup bersih dansehat (ala PHBS).Suatu pelajaran berharga buat merekauntuk mengenali kondisi lingkungan desamereka, dan biarkan mereka merasakan danmenilainya sendiri bagaimana “bau-nya” desamereka akibat kebiasaan mereka sendiri yangbuang hajat sembarangan dan ternyata tidakmenyenangkan mereka.Melibatkan MuridPembangunan wc komunal dimulai darisekolah secara gotong royong, para muriddan orang tua mengangkut batu, pasirdan mencangkul secara bersama, jadilahwc sekolah, dimulailah pendidikan bersihlingkungan dari sekolah, disediakan sabun,kran air, didekat wc.Sebelumnya sering dikeluhkan olehbu guru bila sedang mengajar terpaksamenutup hidung akibat bau kotoran manusiayang menyengat. Setelah pembangunan wcsekolah dan kebiasaan bersih lingkunganmulai dirasakan manfaatnya oleh para murid,pada kenyataannya banyak murid yangdirumahnya tidak memiliki wc, sehinggamereka mengadu sambil menangis danmerengek untuk dibangunkan wc dirumahnya. Terpanggillah para orang tuaBuletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010 13

LIPUTANKHUSUSFoto Kiri Atas & Kanan Atas :MCK di sebuah asrama sekolah di Gujarat, IndiaFoto Kanan Bawah :Sebuah MCK di Karnataka, Indiawww.flickr.comuntuk membangun wc dirumahnya.Lomba SanitasiDi India khususnya di Maharashtraterdapat dua program sektor sanitasiyaitu; The Total Sanitation Campaign danSant Gadge Baba Clean Village Sanitation(SGBCVS) di seluruh negara bagian. SGBCVSmerupakan kampanye untuk mendidik danmemotivasi penduduk perdesaan. Semuadesa berkesempatan untuk mendaftarmengikuti program ini dengan melakukankegiatan spesifik yang dapat membuat desamereka bersih.Desa yang mengikuti lomba kemudiandinilai oleh tim independen berdasarkankriteria yang spesifik misalnya kondisi airbersih, jumlah toliet, inovasi, kepemilikandan sebagainya. Tiga desa akan ditetapkansebagai pemenang dan berhak mendapatkanhadiah, namun bukan hadiah yang menjaditujuan utamanya, mereka harapkan reputasidan kebanggaan bahwa desa mereka terpilihmenjadi desa bersih, penghargaan ini merekapajang di balai desa, dan penghargaan ini bisadicabut apabila mereka tidak bisa menjagaprestasi mereka.Di India, pemerintahnya mempunyaimisi bahwa tahun 2007 semua district(setingkat kabupaten) sudah bebas daribuang hajat sembarangan. Ini semuawww.flickr.commereka wujudkan melalui “HagandariMukt Gaon” (Desa Bebas Buang HajatSembarangan) melalui Penyuluhan SanitasiTotal dengan membentuk kelembagaanmasyarakat berdasarkan organisasi berbasiskeberlanjutan, memaksimalkan peran semuapihak termasuk para jurnalis, yang berkelilingdesa membuat tulisan-tulisan tentangsanitasi.Mereka juga mempunyai pengalamanseperti kita dimana prasarana dan sarana (p/s)sanitasi yang dibangun Pemerintah di masalalu banyak yang tidak berfungsi (difungsikanoleh masyarakat).Sehingga mereka mengubah polapendekatan pembangunan p/s sanitasidengan total melibatkan seluruh pihak danternyata hasilnya lebih menggembirakan,mencoba mengajak masyarakat berpikirbahwa membiayai sanitasi lebih murahdaripada biaya berobat kalau sakit akibatsanitasi yang buruk, suatu pelajaran semangatkemandirian yang begitu tinggi di tingkatmasyarakat disana, hal inipun tercerminmelalui harga bbm (bensin) yang per liternyasekitar 30 rupe (Rp. 6.000,-) artinya subsidibbm tidak diberlakukan dan masyarakatdapat menerimanya.*) Kabid Pemantauan dan Evaluasi KinerjaPelayanan, Badan Pendukung PengembanganSPAM, Kementerian PU14 Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010

INFOBARU 1Info Baru 1www.flickr.comUU KIPMengatur Hajat Informasi Setiap OrangAdi Sasutji* & Julianti**)S etiap orang berhak untukberkomunikasi dan memperoleh informasiuntuk mengembangkan pribadi danlingkungan sosialnya, serta berhak untukmencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,mengelola, dan menyampaikan informasidengan menggunakan segala jenis saluranyang tersedia (Pasal 28 F UUD 1945).Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2010tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)resmi diberlakukan mulai 30 April 2008setelah melalui sosialisasi dan perdebatanyang panjang. Semua lembaga publik, takterkecuali Kementerian Pekerjaan Umum,termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya perlumelakukan persiapan yang matang.Persiapan tersebut terkait Prasarana danSarana, SDM, Pendanaan serta ManajemenPengumpulan, Pengolahan, Penyajian Datadan Informasi Infrastruktur bidang Cipta Karyayang memadai dan terintegrasi. Termasukjuga mekanisme permintaan, pencatatan,monitoring, evaluasi dan penyampaiannyakepada pengguna Informasi Publik. DitjenCipta Karya sebagai lembaga publik memilikibanyak jenis kegiatan yang terkait denganberbagai sektor, karenanya perlu persiapanlebih komprehensif.Samakan persepsiSebagai tahap awal persiapan, semuapihak yang terkait perlu menyamakanpersepsi terhadap definisi yang terkandungdalam UU tersebut. UU ini mendefinisikanbeberapa hal sebagai berikut:Pertama, informasi adalah keterangan,pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yangmengandung nilai, makna dan pesan, baikdata, fakta maupun penjelasannya yang dapatdilihat, didengar, dan dibaca yang disajikandalam berbagai kemasan dan format sesuaidengan perkembangan teknologi informasidan komunikasi secara elektronik ataupunnonelektronik.Kedua, informasi Publik adalah informasiyang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,dan/atau diterima oleh suatu Badan Publikyang berkaitan dengan penyelenggaradan penyelenggaraan Negara dan/ataupenyelenggara dan penyelenggaraanBadan Publik lainnya yang sesuai denganUndangUndang ini serta informasi lain yangberkaitan dengan kepentingan publik.Ketiga, Badan Publik adalah LembagaEksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Badan lainyang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan Negara, yangsebagian atau seluruh dananya bersumberdari APBN dan/atau APBD, atau OrganisasiNon Pemerintah sepanjang sebagian atauseluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri.Buletin Cipta Karya - 02/Tahun 01/Tahun VIII/2010 15

Penerbitan undang-undang ini membawatujuan antara lain:1. Menjamin hak warga negara untukmengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakanpublik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasannya.2. Mendorong partisipasi masyarakatdalam proses pengambilan kebijakanpublik;3. Mewujudkan penyelenggaraan negarayang baik.4. Mengembangkan ilmu pengetahuandan mencerdaskan kehidupan bangsa;dan/atau5. Meningkatkan pengelolaan danpelayanan informasi di lingkungnaBadan Publik.Isi UU KIP yang Perlu Dicermatia. Hak Pemohon Informasi PublikSecara singkat hak pemohoninformasi publik dapat dijelaskan antaralain; memperoleh informasi, melihat danmengetahui informasi publik, menghadiripertemuan publik, mendapatkansalinan informasi. Pemohon juga berhakmenyebarluaskan informasi, mengajukanpermintaan disertai alasan, serta mengajukangugatan.b. Kewajiban Pengguna Informasi PublikPe n g g u n a wajib m e n g g u n a k a ninformasi publik sesuai dengan peraturanperundang-undangan. Selain itu juga harusmencantumkan sumber informasi publik,baik untuk kepentingan sendiri maupununtuk keperluan publikasi.c. Hak dan Kewajiban Badan PublikB a d a n Pu b l i k b e r h a k m e n o l a kmemberikan informasi publik y a n gdikecualikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. Badan inijuga berhak menolak permintaan informasiyang tidak sesuai dengan ketentuanperundangundangan. Penolakan harusdisertai dengan alasan yang jelas.Selain memiliki hak, Badan Publik jugaberkewajiban; pertama, menyediakan,memberikan dan/atau menerbitkan InformasiPublik yang berada di bawah kewenangannya.Kedua, menyediakan Informasi Publik yangakurat, benar, dan tidak menyesatkan.Ketiga, membangun dan mengembangkanSistem Informasi dan Dokumentasi untukmengelola Informasi Publik secara baikdan efisien sehingga dapat diakses secaramudah. Keempat, membuat pertimbanganSetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dmencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggu(Pasal 28 F UUD 1945)secara tertulis setiap kebijakan yang diambil(pertimbangan politik, ekonomi, sosial,budaya, pertahanan dan keamanan Negara.Keempat, dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.d. Informasi BerkalaInformasi yang wajib disediakan dandiumumkan secara berkala (paling lambat6 bulan sekali) terdiri dari informasi yangberkaitan dengan Badan Publik, kegiatandan kinerja Badan Publik terkait, laporankeuangan, dan/atau informasi lain yang diaturdalam peraturan perundang-undangan.e. Informasi yang Wajib DiumumkanSertamertaBadan Publik wajib mengumumkansecara sertamerta suatu informasi yangdapat mengancam hajat hidup orang banyakdan ketertiban umum. Informasi tersebutdisampaikan dengan cara yang mudahdijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasayang mudah dipahami.f. Wajib Tersedia Setiap SaatInformasi yang wajib ada setiap saatantara lain;1. Daftar Informasi Publik yang beradadi bawah penguasaannya;2. Hasil keputusan Badan Publik danpertimbangannya;3. Seluruh kebijakan yang ada berikutdokumen pendukungnya;4. Rencana kerja proyek termasukperkiraan pengeluaran tahunanBadan Publik;5. Perjanjian Badan Publik dengan pihakketiga;6. Informasi dan kebijakan yangdisampaikan Pejabat Publik dalampertemuan yang terbuka untukumum;7. Prosedur kerja pegawai BadanPublik yang berkaitan dengan16 Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010

penduduk kumuh dunia mencapai 1,4 milyaratau dengan kata lain satu dari dua wargadaerah kumuh akan bertempat tinggal diAsia. Jumlah populasi dunia yang tinggaldiperkotaan mengakibatkan penggunaanemisi sebesar 75% sehingga temperaturglobal menjadi meningkat menjadi lebih dari2 0 C pada tahun 2050 dan akan menimbulkanbencana alam dengan dampak yangmenghancurkan, seperti banjir, kekeringan,tsunami dan sebagainya.Permasalahan tersebut menjadi dasarbagi Badan PBB dan berbagai negara,terutama negara-negara yang merasa palingrentan terhadap dampak dari perubahaniklim, untuk ikut peduli dan berusahameminimalisasi dampak tersebut. NegaranegaraAsia Pasifik juga menyadari akan faktafaktatersebut. Untuk itu, diselenggarakanlahAsia Pacific Ministers’ Conference on Housingand Urban Development (APMCHUD), sebagaiupaya pemberdayaan masyarakat mengenaiurbanisasi berkelanjutan.APMCHUD merupakan Konferensi TingkatTinggi Menteri yang menangani Perumahan,Permukiman, dan Pengembangan Perkotaan.Pertemuan ini diadakan dengan tujuan untukmenjawab tantangan urbanisasi, perumahandan pengelolaan permukiman, MilleniumDevelopment Goals (MDGs), kemiskinanperkotaan dan lingkungan kumuh, sertamengembangkan strategi dan kebijakan bagipengembangan permukiman dan perkotaan.APMCHUD juga menjadi wadah salingberbagi pengalaman dan informasi tentangperumahan, permukiman, dan pembangunanperkotaan untuk pengurangan kemisknan,untuk memungkinkan negara-negara dikawasan Asia Pasifik berbicara satu suara padalingkup regional dan internasional.Saat ini, negara Asia Pasifik yang tergabungdalam APMCHUD berjumlah 68 negara, terdiridari Afganistan, American Samoa, Armenia,Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh,Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja,Republik Rakyat Cina, Kepulauan Cook,Siprus, Republik Kepulauan Fiji, PolinesiaPerancis, Georgia, Teritorial Guam, India,Indonesia, Republik Islam Iran, Irak, Jepang,Jordania, Kazakhstan, Kiribati, Korea, Kuwait,Kirgizstan, Republik Demokratik Rakyat Laos,Libanon, Malaysia, Maladewa, KepulauanMarshall, Micronesia (Fed States), Mongolia,Myanmar, Nauru, Nepal, Kaledonia Baru,Selandia Baru, Niue, Kepulauan Mariana Utara,Oman, Pakistan, Palau, Palestinian Territory,Papua Nugini, Filipina, Qatar, Federasi Rusia,Samoa, Arab Saudi, Singapura, KepulauanSolomon, Sri Lanka, Republik Arab Suriah,Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Tonga,Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Uni Emirat Arab,Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yaman.APMCHUD diselenggarakan pertama kalidi New Delhi, India, yang kemudian tanggalpelaksanaan Konferensi tersebut yaitu 15-16 Desember 2006 dinyatakan sebagaitanggal berdirinya APMCHUD. PelaksanaanAPMCHUD yang ke-1 menghasilkan DeklarasiNew Delhi dan kerangka tambahan tentangimplementasi Urbanisasi Berkelanjutan di AsiaPasifik. Kemudian pelaksanaan APMCHUDyang ke-2 di Teheran, Iran, pada tanggal 12-14 Mei 2008, menghasilkan Deklarasi Teherandan Rencana Aksi untuk Kerjasama Regionaltentang Promosi Pembangunan PerkotaanBerkelanjutan di Asia Pasifik.Solo sebagai Tuan Rumah APMCHUD Ke-3APMCHUD sebagai pertemuan regionaldilaksanakan secara regular dua tahunan.Ajang ini diadakan untuk membahas kebijakanyang komprehensif mengenai isu-isu terkiniyang berhubungan dengan perumahan,permukiman, dan pembangunan perkotaan.Untuk pelaksanaan APMCHUD yang ke-3,kota Surakarta (Solo), Jawa Tengah, terpilihmenjadi tuan rumah penyelenggara.Para pemangku kepentingan di Kota Solotelah berhasil memperlihatkan kemajuanpesat dalam pembangunan perkotaanberkelanjutan, diantaranya melakukanrelokasi pada 989 PKL dari Mojosari ke PasarSemanggi, preservasi lingkungan perumahandi Kampung Laweyan, dan pembangunanSolo City Walk. Di samping pencapaiannya20 Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010

INFOBARU 2APMCHUD ke-3 yang akan diselenggarakan pada tanggal 22-24 Juni 2010 di Surakarta (Solo),Jawa Tengah, dapat dijadikan sebagai ajang mempromosikan pencapaian Indonesia dalampemberdayaan pembangunan perumahan, permukiman, dan perkotaan berkelanjutan,serta dapat dimanfaatkan sebagai ajang dalam mempromosikan budaya Indonesia.Foto Kiri : Rusunawa Semanggi SoloFoto Kanan : Salah satu sudut Taman Kota Solo di depan Terminal Tirtonadi yang sebelumnya kumuhdalam pembangunan, fasilitas bandaradan akomodasi di Solo sebagai pendukungkegiatan APMCHUD sangat memadai.APMCHUD ke-3 yang akandiselenggarakan pada tanggal 22-24 Juni2010 di Surakarta (Solo), Jawa Tengah.Gelaran internasional ini dapat dijadikansebagai ajang untuk mempromosikanpencapaian Indonesia dalam pemberdayaanpembangunan perumahan, permukiman,dan perkotaan berkelanjutan. APMCHUD ke-3ini juga dapat dimanfaatkan sebagai ajangdalam mempromosikan budaya Indonesia.Kegiatan APMCHUD Ke-3Tema yang ditentukan untuk APMCHUDke-3 adalah Empowering Communitiesfor Sustainable Urbanization - with specialfocus on Adaptation to Climate Changeand Strengthening the Local Economy(Pemberdayaan Komunitas untuk UrbanisasiBerkelanjutan, dengan fokus khusus padaAdaptasi terhadap Perubahan Iklim danPenguatan Ekonomi Lokal).Dari tema tersebut, pembahasan isuakan dibagi ke dalam lima Kelompok Kerjasecara paralel, yang terdiri dari: Perencanaandan Manajemen Perkotaan dan Perdesaan;Peningkatan Kualitas Kawasan KumuhPerkotaan; Pelaksanaan MDGs untuk Air danAir Limbah; Pembiayaan Perumahan danPermukiman Berkelanjutan; PenangananUrbanisasi Berkelanjutan.Kegiatan APMCHUD pun terbagi menjadidua, yaitu kegiatan utama dan kegiatanpendukung. Kegiatan utama adalah kelompokkerja, menyusun dan menetapkan DeklarasiSolo dan Rencana Aksi. Deklarasi Solodirencanakan akan berisi kerangka regionalpemberdayaan masyarakat untuk urbanisasiyang berkelanjutan, khususnya dalam konteksperubahan iklim dan penguatan ekonomilokal. Sedangkan kegiatan pendukungberupa pameran dan kunjungan lapangan kebeberapa lokasi praktik terbaik (best practice).Pameran akan memperlihatkan praktik terbaikdalam penanganan urbanisasi berkelanjutandan foto-foto dengan tema pembangunanpermukiman di Indonesia.Ada dua hal yang dapat dilakukan untukdapat berpartisipasi dalam APMCHUD 2010.Pertama, menjadi Peserta Konferensi danmenghadiri APMCHUD di Solo, dengan caramendaftarkan diri terlebih dahulu di websiteSeknas Habitat (www.habitat-indonesia.or.id/apmchud/). Seknas Habitat dibentuk padatahun 2008 melalui Surat Keputusan BersamaMenteri Pekerjaan Umum dengan MenteriPerumahan Rakyat (Nomor 3/PKS/M/2008dan Nomor 9/SKB/M/2008), yang menunjukDirektur Jenderal Cipta Karya sebagai KetuaTim Pengarah, Sekretaris KementerianPerumahan Rakyat sebagai Wakil Ketua TimPengarah, dan Sekretaris Direktorat JenderalCipta Karya sebagai Ketua Tim PelaksanaSeknas Habitat. Peserta konferensi dapatmenambah wawasan, pengalaman, sertadapat meningkatkan jejaring sosial dankerjasama. Kedua, memberikan masukanuntuk materi kelompok kerja melalui websiteSeknas Habitat Welcome to Solo, in June 2010.(www.habitat-indonesia.or.id/apmchud/).*) Staf Subdit Kebijakan dan Strategi,Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta KaryaBuletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010 21

Inovasi 1Bidang teknologi perpipaan telahmengalami sejarah yang panjang. Dimulaidari pipa-pipa zaman Romawi yang dibuatdari material terakota dan kayu hingga pipapipabeton, besi, baja dan plastik yang kerapdigunakan di era teknologi informasi ini.Perkembangan teknologi memungkinkanproduksi pipa yang semakin ringan, kuatdan tahan lama. Selain itu, meningkatnyakesadaran publik mengenai kesehatan danisu-isu lingkungan memicu produsen untukmencari bahan yang aman bagi manusiadan lingkungan. Saat ini, muncul inovasiPipa Plastik Serat Kaca,Terobosan BaruSistem Perpipaanterbaru material pipa yang kuat, tahan lamadan ramah lingkungan yaitu Pipa PlastikPenguatan Serat Kaca atau GRP Pipe (GlassReinforced Plastic Pipe).GRP merupakan produk komposit yangmengandung serat kaca atau fiberglass. Seratkaca diproduksi dari kaca cair yang ditarikmenjadi serat-serat tipis berdiameter 0.005mm – 0.01 mm. Serat-serat ini kemudiandapat dibuat menjadi benang ataupunditenun menjadi kain yang diserap denganbahan resin sehingga menjadi bahan yangkuat untuk dipakai sebagai badan mobil,bangunan kapal, dan sebagainya.Material serat kaca yang telah ditenun inisanggup menahan gaya tekan maupun tarik,namun kurang kuat menahan gaya geserNaomi Paramita Adhi *)(shear). Dengan menggabungkan serat kacadengan bahan plastik, maka menghasilkanmaterial dengan kekuatan yang lebih tinggiterhadap gaya geser maupun gaya tarik dantekan. Sifatnya yang ringan namun kuat dantahan lama membuatnya banyak dipakaidi bidang-bidang pertahanan, konstruksi,elektronik, transportasi hingga alat olahraga.Contohnya seperti badan pesawat dan stickgolf.Bahan GRP pertama kali dikembangkandi Inggris pada era perang dunia keduadan digunakan sebagai bahan bangunankapal. Barulah beberapa dekade setelahnyadikembangkan pipa yang menggunakanmaterial GRP.Di Asia, pipa GRP pertama kali diproduksihuitongfrp.hisupplier.comPipa GRP merupakan inovasi terbaru material pipa yang kuat, tahan lama dan ramah lingkungan22 Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010

INOVASI 1oleh perusahaan Hankuk Fiber Co., Ltd yangberpusat di Gyeongnam, Korea Selatan, padatahun 1998. Pada akhir tahun itu juga dimulaipenggunaannya secara domestik di dalamnegeri Korea Selatan.Pada tahun-tahun selanjutnya pipaini berhasil mendapatkan sertifikasi darilembaga standarisasi di Korea Selatan. Hinggaakhirnya pada tahun 2004 mendapatkanpenghargaan dari Kementerian LingkunganKorea Selatan dan dijadikan sebagai salahsatu pipa standar untuk fasilitas air minumnegeri tersebut. Kini, pipa tersebut telahdigunakan dalam berbagai proyek air minummaupun air limbah di seluruh dunia.Kekuatan pipa GRP terletak daristrukturnya yang terdiri dari 12 lapisanbahan. Lapisan-lapisan tersebut memilikistruktur seperti sandwich yang bagian palingdalamnya diisi dengan lapisan coal tar resinyang kuat namun cukup elastis sehinggatidak mudah patah.Lapisan ini diapit oleh tiga lapis bahanserat kaca yang memberikan ketahanantinggi terhadap tekanan internal. KemudianFoto Atas : Sistem pemipaan zaman Romawi dan masa kiniFoto Bawah : Pemasangan Pipa GRP untuk pegairan pertanian di Buan, Koreaditambah lagui sebuah lapisan materialkain khusus. Lapisan yang berada di bagianpaling luar maupun paling dalam terbuat daribahan plastik resin yang permukaannya lebihlicin, sehingga lebih lancar mengalirkan airmaupun limbah. Dengan kekuatannya dankemampuan mengalirkan air yang tinggi,pipa ini dinyatakan memiliki masa pakai semipermanendan hampir tidak memerlukanperawatan (very low maintenance).Pipa GRP telah terbukti lebih ungguldari jenis-jenis pipa lainnya, seperti pipabeton yang dikenal berkekuatan tinggi,namun sangat berat dan sering bocor. Pipabeton biasanya diperkuat untuk mencegahkebocoran dengan teknik sentrifugasi.Pada proyek Nonsan GanggyeongIntercepting Sewer pada tahun 2003, pipaGRP mulai digunakan untuk menggantikanpipa beton sentrifugasi yang patah ketikadipasang dengan panjang 100 m. Padaakhirnya digunakan pipa GRP yang dipertebalmenjadi 15-28 mm, dua kali lipat dari ukurannormalnya yaitu 8 mm, agar mampu mencapaiukuran yang lebih panjang. Ternyata terbuktipipa GRP tersebut mampu mencapai panjanglebih dari 100 m dan tidak patah pada saatpemasangan. Dengan ketebalan yang masihtergolong sangat tipis jika dibandingkandengan ketebalan pipa beton yang mencapai70 mm, pipa GRP terbukti lebih ekonomisdengan harganya yang lebih murah 5% daripipa beton.Selain itu, pipa GRP juga memilikikeunggulan dibandingkan dengan pipa darimaterial logam. Pipa logam dikenal karenakekuatannya yang tinggi dan variasinya yangbanyak, mulai dari pipa besi sampai pipa bajagalvanis. Namun, pipa-pipa ini juga memilikiberat yang besar serta rentan terhadap korosidan reaksi terhadap bahan kimia. Pipa-pipatersebut harus diberi perlakuan khususseperti pelapisan dan penutupan untukmencegah korosi.Pipa asal Korea yang terbuat dari materialplastik dan serat kaca ini terbukti sangat kuatdan tahan terhadap korosi oleh kandungankimiawi yang mungkin terdapat dalam airataupun limbah yang dialirkannya.Material plastik polyester resin yangdigunakan sebagai pelapis luar dan dalampipa GRP telah teruji oleh FDA (Food and DrugAdministration), lembaga makanan dan obatobatanAmerika Serikat, sebagai bahan yangtidak bereaksi dengan asam maupun basa.Kementerian Lingkungan Korea Selatan jugatelah menguji air yang dialirkan melalui pipaGRP dan menemukan bahwa air tersebutaman dikonsumsi oleh manusia dan amanbagi lingkungan. Selain itu bahan serat kacayang dipakai dalam pipa ini dikategorikansebagai bahan yang tidak karsinogenik (tidakmenyebabkan kanker) oleh IARC (InternationalAgency for Research on Cancer).Satu-satunya kelemahan pipa ini adalahketidakpopulerannya sebagai inovasi yangrelatif baru dan belum dikenal masyarakat.Selain itu, produsen pipa ini terbilangmasih sedikit dan belum diproduksi olehpabrik lokal di Indonesia, sehingga untukmendapatkannya masih harus mengimpor.Dengan berbagai keunggulan yangdimilikinya, pipa ramah lingkungan ini pantasmendapatkan sorotan yang lebih banyaksupaya lebih dikenal dan diaplikasikan dalamsistem perpipaan di Indonesia . Dengan begitudiharapkan di masa depan pemerintah dalamhal ini Kementerian Pekerjaan Umum selakukomandan pembangunan infrastrukur dapatmenggunakannya untuk proyek-proyek airminum maupun air limbah.*) Staf Subdit Data dan Informasi,Dit. Bina ProgramBuletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010 23

Inovasi 2Perubahan NIP Baru PNS‘Lebih Otentikdan Unik’Siti Aliyah Junaedi *)Perubahan NIP dari 9 digit menjadi 18 digitsudah dilakukan. Menurut BKN, KebijakanKonversi NIP ini merupakan langkah strategisuntuk pemutakhiran data PNS yang sangatKomprehensif. Setiap terdapat perbedaandata maka satu-persatu tata naskah PNSharus dilakukan penelitian, secara cermat,terutama untuk PNS yang berbeda tanggallahir dan NIP yang dimiliki.Perubahan tersebut didasarkan padaPeraturan Kepala BKN No.22 Tahun 2007tentang Nomor Identitas PNS. PerubahanNIP ini sebenarnya d i b e r l a k u k a ndan mulai dipakai awal tahun, Januari2009. Tapi mungkin karena begitu banyakjumlah PNS, maka BKN tidak bisa on timemengirimkan SK-nya kepada masing-masingPNS tepat waktu.Setelah dilakukan kajian, Sistem NIPyang lama tidak mungkin dipertahankan lagi.NIP yang baru merupakan identitas PegawaiNegeri Sipil yang otentik dan unik. PerubahanNIP ini menjadi mutlak, karena pengaturanNomor Identitas PNS ini merupakanbagian dari pelaksanaan administrasi PNS.Sistem yang lama sudah tidak mungkindipertahankan lagi. Pada 2 digit pertamanyasudah tidak unik lagi. Dua digit itu menunjukinstansi yang pertama kali seseorang PNS24 Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010

INOVASI 2dianggap menjadi CPNS. Sejalan denganpelaksanaan otonomi daerah yang sudahbergulir hampir sembilan tahun menjadikanNIP tersebut, maka sistem NIP pun perludiganti.Sebelum dilakukan konversi NIP, terlebihdahulu dilakukan verifikasi data terhadap4,1 juta PNS yang akan dijadikan bagiandari identitas PNS yang bersangkutan. Datatersebut menyangkut NIP lama, nama,tanggal lahir, bulan dan tahun diangkatmenjadi CPNS/PNS dan jenis kelamin. Dengandijadikannya tanggal lahir sebagai bagiandari identitas PNS, diharapkan kesalahantanggal lahir sudah dapat diketahui di saatyang bersangkutan mulai diangkat menjadiCPNS. Hal itu juga sesuai dengan UndangundangNomor 11 tahun 1969 tentangPensiun Pegawai dan Pensiun Janda/DudaPegawai yang tidak memungkinkan lagiadanya perubahan tanggal lahir. NIP yangbaru sudah berlaku mulai Januari 2009 dankenaikan pangkat periode april 2009 sudahakan menggunakan NIP baru, sehingga tidakmenjadi kendala proses KP dan mutasi lainnyakedepan dan CPNS untuk formasi 2008 sudahakan menggunakan NIP baru.Bagi PNS yang telah mendapatkan suratpenetapan konversi NIP Baru pasti akankaget. Betapa tidak? NIP yang dahulu telahdihafal sebayak 9 digit menjadi 18 digit. Tetapibagaimanapun tujuan penggunaan NIP baru18 digit ini akan sangat berpengaruh besarBuletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010 25

INOVASI 2pada manajemen pengelolaan administrasi kepegawaian secara menyeluruh. Tujuan intinyaadalah untuk memudahkan dalam administrasi kepegawaian. Sebelumnya mari kita “bedah”makna dari kedelapan belas digit yang digunakan. Kita ambil contoh sebagai berikut :19810316 200802 2 001• Delapan digit pertama yaitu : 19810316 adalah deskripsi dari kelahiran dengan formatYYYY-MM-DD (Y=tahun, M=bulan, D=tanggal) sehingga dapat diketahui bahwa tanggallahir PNS tersebut adalah : 16 Maret 1981.• Enam digit selanjutnya yaitu : 200802 adalah deskripsi dari TMT CPNS dengan formatYYYY-MM (Y=tahun, M=bulan) sehingga dapat diketahui bahwa TMT CPNS-nya adalah 1Februari 2008 (TMT=terhitung mulai tanggal).• Satu digit selanjutnya adalah : 2 yang mendeskripsikan bahwa kode jenis kelaminnyaadalah Perempuan (sedangkan untuk kode 1 adalah Laki-laki).• Tiga digit terakhir yaitu : 001 merupakan nomor urut dari Nama PNS tersebut, yangdidapatkan dari urutan seluruh PNS se-Indonesia yang mempunyai kesamaan padakelahiran, TMT CPNS serta jenis kelamin.Dengan berubahnya NIP yang digunakan oleh PNS se-Indonesia tentu saja berpengaruhbesar pada berubahnya pula seluruh administrasi kepegawaian yang terlibat dalam birokrasiPNS. Diantaranya perubahan data pada Karpeg, Karis/Karsu, Kartu Askes, penggunaannyapada penulisan sebuah Surat Keputusan maupun Surat Perintah lainnya, yang jelas akanmembutuhkan space yang lebih lebar.Sebagai langkah strategis dalampelaksanaan Reformasi Biokrasi di bidangkepegawaian maka bagian Kepegawaian danOrtala di lingkungan Direktorat Jenderal CiptaKarya melakukan Pendataan Ulang PegawaiNegeri Sipil baik yang ada di Pusat maupundi daerah melalui program MonitoringPegawai Direktorat Jenderal Cipta Karya.Hasil pendataan tersebut dijadikan dasaruntuk membangun database kepegawaiandengan menggunakan perubahan NIP19 digit. Agar data yang diperoleh dapatmaksimal maka dalam program monitoringpegawai ini dilakukan pengkoreksian jikaterdapat kesalahan pada penomoran danunit organisasi yang ada pada SK NIP barutersebut serta mendata pegawai yang belummenerima SK NIP baru tersebut.Diharapkan dengan perubahan NIP dari 9digit menjadi 18 digit pelayanan prima dapatdiberikan kepada para Pegawai Negeri Sipil.*) Staf Bagian Kepegawaian dan OrtalaSetditjen Cipta Karya BagianFoto Atas & bawah : Suasana pendaftaran NIP baruSuasana penyerahan NIP baru dalam rangka monitoring pegawai Ditjen Cipta Karya di Provinsi Jambi26 Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010

INOVASI 3Inovasi 3Kementerian Pekerjaan Umum telah membuat perangkat agar pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan secara lebih baik dengan menggunakanperangkat komputerisasi, yaitu e-ProcurementTahun 2010,Sistem Semi E-ProcurementPlusTambahEmpat ProvinsiMulai 2010 ini, sistem Semi E-Procurementplus diberlakukan untuk 4 Satker Provinsidi luar Pulau Jawa. Satker provinsi tersebutadalah Propinsi Bali, Gorontalo, Riau danKalimantan Selatan. Sementara untuk sisteme-Emonitoring pada 2010 ini juga lebihdiperbarui, diantaranya penambahan fasilitasupload foto untuk dokumentasi pekerjaanfisik.Setiap tahun tiap Kementerian PekerjaanUmum mendapat tugas untuk melaksanakankegiatan yang merupakan amanat UU yaituUU APBN. Semua kegiatan tersebut perludipertanggung jawabkan sebaik-baiknya,diantaranya dengan melaksanakan amanattersebut secara transparan, jujur, danberkeadilan serta dalam rangka memberantaspraktik KKN yang sedang terus digalakkanguna terlaksananya Good Governance.Salah satu kegiatan adalah PengadaanBuletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010 27

INOVASI 3Barang dan Jasa (baik pengadaan barang,konsultan, maupun jasa konstruksi) yangharus dilakukan melalui pelelangan maupunpemilihan langsung dan pengadaanlangsung. Pengadaan Barang dan Jasa diKementerian PU harus dilaksanakan denganperaturan dan ketentuan yang berlaku.Untuk hal tersebut KementerianPekerjaan Umum telah membuat perangkatuntuk dipergunakan sebagai sarana agarpelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasadapat dilakukan secara lebih baik denganmenggunakan perangkat komputerisasi,yaitu e-Procurement. Selain itu, dalammelaksanakan pemantauan dan pelaporan,setiap Satker harus berpedoman pada aturandan petunjuk yang telah ditetapkan, antaralain adalah dengan melakukan pelaporanprogres kegiatan dengan menggunakanmekanisme e-Monitoring.Dalam rangka mensosialisasikane-Procurement dan e-Monitoring tersebut,Ditjen Cipta Karya dalam hal ini DirektoratBina Program melakukan sosialisasi di empatkota di Indonesia yaitu Jakarta, Balikpapan,Surabaya dan Batam. Sosialisasi ini diikutioleh para Satker Propinsi di seluruh Indonesiapara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sertaasisten perencanaan maupun pelaksanaanuntuk e-Procurement maupun e-Monitoring.Dalam satu kesempatan Direktur BinaProgram Danny Sutjiono mengatakan,sosialisasi ini merupakan sarana untuk salingberbagi satu dengan yang lainnya. ParaSatker dipersilahkan untuk mengajukantuntutannya, karena ini merupakan saranauntuk memperbaiki bagaimana strategikita kedepan dalam melaksanakan tugasmonitoring maupun pelelangan denganbaik.“Tahun ini penyerapan kita sebesar 94%merupakan yang terbaik diantara SatminkalPU lainnya. Meskipun demikian e-monitoringkita hanya mencapai 86%. Ini merupakantantangan kita pada tahun 2010 ini. Saya harapalasan klasik seperti komputer dan jaringaninternet sudah tidak ada lagi,” katanya.Adapun para instruktur untuk kegiatane-Procurement adalah dari Pusat PengolahanData (PUSDATA) Kementerian PekerjaanUmum yang merupakan pengelola sisteme-Procurement, sedangkan instruktur untukkegiatan e-Monitoring adalah dari BiroPerencanaan dan Kerjasama Luar NegeriKementerian Pekerjaan Umum selakupengelola sistem e-Monitoring.Dalam sosialisasi tersebut akan diberikanFoto Atas & Bawah : Suasana Sosialisasi Pemantapan E-Procurement dan E-Monitoring di lingkunganKementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karyapenjelasan mengenai sistem yang akandiaplikasikan dan dilakukan pemantapanuntuk mengoperasikan sistem tersebutdengan data dari masing-masing SatuanKerja yang bersangkutan. Oleh karena itupara peserta diminta untuk membawa datayang terkait dengan Satuan Kerjanya masingmasing.Para Satuan Kerja akan diberikansoftware sistem aplikasi e-Procurement dane-Monitoring agar dapat diimplementasikandi unit kerjanya masing-masingSosialisasi ini dilakukan, dengan harapansemua Satuan Kerja di lingkungan DirektoratJenderal Cipta Karya baik di Pusat maupundi Daerah dapat menerapkan tahapannyadan melaporkan realisasinya melalui:a. Penayangan informasi umum tentangSatker (nama Kasatker/PPK/Alamat Satker/Pagu dana) ; b. Penayangan informasi paketkegiatan yang akan dilaksanakan sertapagu dananya; c. Tahap-tahap prakontrakselanjutnya hingga tahap penandatanganankontrak.Pengalaman tahun sebelumnyamenunjukkan masih ada Satker yangmemulai kegiatan pelelangan pada bulanMei, yang berdampak pada lambatnyaprogres keuangan. Untuk itu diharapkan agarproses lelang dapat segera dilaksanakan,sehingga pada awal April sudah dilakukanpenandatanganan kontrak, dan paling lambatakhir November 2010 pekerjaan telah selesai.Danny menambahkan, penempatanpetugas-petugas yang khusus, teliti, dancermat sangat diperlukan di masingmasingSatker, untuk menghasilkan hasilpemantauan yang cepat, akurat, dan terkini.Ketepatan waktu dalam pengiriman back-updan kelengkapan akurasi data yang dikirimmerupakan indikasi keberhasilan prosese-Monitoring.”Ketaatan pengiriman akan dipantau olehDit. Bina Program, Satker yang terlambat atautidak mengirim laporan progres kegiatansecara elektronik akan diberi teguran dandilaporkan ke Inspektorat Jenderal (sebagaibagian dari penilaian kinerja Satker terbaikdan Satker terburuk),” tambahnya.28 Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010

RESENSIResensiRusunawadi IndonesiaGagasan, perkembangandan keberlanjutan(2005-2009)Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)dirintis oleh Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 2003(Dahulu Departemen Kimpraswil) kemudian tahun 2005 dilanjutkanKementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Negara PerumahanRakyat atas banyaknya permintaan dari Pemerintah Daerah dalamupaya penyediaan rumah sewa murah di perkotaan.Buku Rusunawa di Indonesia ini merupakan review pembangunanRusunawa yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya selama lima tahun.Dimana Rusunawa yang dibangun meliputi rusunawa MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR), Rusunawa pekerja atau buruh,Rusunawa mahasiswa.Rusunawa MBR yang dibangun antara lain, Seruai, Belawan, SeniRaja dan Surakarta. Sementara Rusunawa pekerja atau buruh antaralain Muka Kuning Batam, Menteng Asri Bogor dan Kima Daya Makassar.Untuk Rusunawa Mahasiswa antara lain Rusunawa USU Medan, UNPADSumedang dan ITS Surabaya, dan lain-lain.Buku setebal 118 halaman ini berisi foto profil tiap-tiap Rusunawayang dibangun, dilengkapi juga dengan testimoni penghuniRusunawa tersebut. Seperti testimoni Agus penghuni RusunawaGulomantung Gresik berikut ini “Saya merasa beruntung dapat terpilihsebagai penghuni atau penyewa Rusunawa Gulomantung, sehinggadapat bekerja lebih nyaman dan gampang mencapai tempat bekerjadibanding sewaktu masih tinggal di rumah orang tua yang relatif agakjauh. Di tempat ini saya dapat juga membawa keluarga, satu istri dansatu anak balita” katanya.Buku ini juga dilengkapi dengan tabel dan juga peta tematikpembangunan Rusunawa di Indonesia. Sehingga kita dapat denganmudah mengetahui penyebaran rusunawa di Indonesia.Seperti kita ketahui, penyelenggaraan rusunawa sudah berjalanselama 2003-2009. Peningkatan penyediaan rusunawa setiap tahunmenunjukkan dinamika terhadap kebutuhan bertempat tinggal yanglayak dalam peningkatan kualitas perkotaan. Performa KementerianPekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagaiinstansi teknis, mampu mensinergikan kinerja dan kesepakatan dalampenyelenggaraan serta pengelolaan rusunawa di Indoensia.Dimana salah satu tugas dan tanggung jawab Ditjen Cipta Karyaadalah menuntaskan target ke-11 MDG’s yaitu mencapai perbaikanyang berarti meningkatkan kehidupan paling tidak sejumlah 100juta masyarakat miskin yang hidup di permukiman kumuh padatahun 2020. Target tersebut diejawantahkan salah satunya melaluipembangunan sekitar 60.000 unit satuan Rusunawa sampai dengantahun 2009.Outcome yang diharapkan, adalah : perbaikan kawasan kumuh danpeningkatkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan, penyediaanhunian layak, memadai, murah dan berkualitas, memberikan kepastianhukum dalam menghuni bagi masyarakat, pembelajaran kemandirianmasyarakat melalui pembentukan institusi pengelola Rusunawa,peningkatan kesejahteraan bagi MBR, menjadi percontohan (bestpractice) untuk direplikasi oleh Pemda.Buku ini cocok untuk koleksi para satuan kerja di daerah baikprovinsi maupun kabupaten. Paling tidak buku ini dapat memberikankita pandangan maupun pemikiran tentang kebijakan maupunimplementasi pembangunan Rusunawa Bidang Cipta Karya diIndonesia.Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010 29

Seputar Kita2010, PNPM MandiriKementerian PUSasar 17.420 DesaTahun 2010, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Kementerian Pekerjaan Umum yang dinakhodai oleh DitjenCipta Karya menyasar 17.420 desa. Program ini terdiri dari ProgramPenanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di 8200 desa, ProgramPembangunan Infrastruktur Perkotaan (PPIP) di 3900 desa, ProgramPengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di4000 desa dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi BerbasisMasyarakat (Pamsimas) di 1320 desa.Ditjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, pada pemerintahanKabinet Indonesia Bersatu II ini perhatian pemerintah sangat besarterhadap program-program pemberdayaan. Kedepannya program–program seperti ini akan terus ditingkatkan tiap tahunnya. Disampingitu, anggaran untuk program ini juga cukup besar.“Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Budiono baru sajamenyerahkan bantuan langsung sebesar Rp 1,2 triliun untuk programpemberdayaan. Di Ditjen Cipta Karya sendiri pada tahun 2010 sebanyak40% dari total anggaran yang ada atau sekitar Rp 4 triliun dialokasikanuntuk program pemberdayaan. Sorotan pemerintah maupun publikterhadap program ini cukup besar, sehingga harus dilaksanakandengan sebaik-baiknya ,” katanya disela-sela acara Konsolidasi RISPNPM di Jakarta, (9/2).Sebanyak 24 kabupaten/kota sudah menyusun StrategiSanitasi Kota (SSK) dalam rangka mendukung Program PercepatanPembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) di Indonesia selama limatahun (2010 – 2014). Tahun 2010 ini ditargetkan SSK sudah dimilikiRakor KegiatanBidang Cipta Karya 201024 Kabupaten/Kota Telah Miliki Strategi Sanitasi KotaSEPUTARKITADalam rangka melakukan pembinaan terhadap aparat pemerintahpusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam hal penyusunan danpengendalian program TA 2010 bidang Cipta Karya, Ditjen CiptaKarya mengadakan Rapat Kooordinasi Pelaksanaan kegiatan BidangCipta Karya TA 2010, di Jakarta (12/2). Rakor ini diikuti seluruh KepalaSatuan Kerja di semua sektor Bidang Cipta Karya, PPK Perencanaandan pengendalian serta para pejabat eselon 2 dan 3 di lingkunganDitjen Cipta Karya.Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam arahannya mengatakan,lima tahun terakhir merupakan tugas yang berat bagi Ditjen CiptaKarya. Menurutnya, masih terdapat kelemahan dalam Rencana Strategi(renstra) bidang Cipta Karya, dimana renstra yang disusun tidak sesuaidengan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM).“Akibatnya terjadi backlog atau gap yang cukup besar untukbeberapa sektor tertentu. Start kita tidak baik pada saat itu. Untuk limatahun kedepan, RPIJM sudah disahkan dan renstra sudah dikonsolidasidengan baik. Sehingga selama lima tahun kedepan kita mempunyaiacuan yang lebih jelas dan baik,” katanya.oleh 41 kabupaten/kota, dan hingga 2014 ditargetkan sebanyak 330kabupaten/kota akan difasilitasi dalam Urban Sanitation DevelopmentProgram (USDP) untuk menyusun SSK. SSK berisi detail rencana teknispembangunan sanitasi mencakup air limbah, persampahan, dandrainase, baik drainase perkotaan maupun drainase mandiri.Demikian disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya KementerianPekerjaan Umum, Budi Yuwono, saat memberikan pengarahan dalamSeminar on Sewerage and Water Environmental Issues, di Jakarta, Selasa(23/2). Seminar ini hasil kerjasama Direktorat Jenderal Cipta Karyadengan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT)Government of Japan.“Tidak adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, sektor swasta atau komunitas akan membuattugas jauh lebih sulit. Untuk melaksanakan komitmen ini dibutuhkanbanyak dana, yaitu sekitar Rp. 8,4 triliun dari Anggaran Nasional danRp. 1,3 triliun dari APBD,” tutur Budi Yuwono.30 Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010

Air MinumAir adalah Sumber Kehidupan, ketersediaan air minum adalah suatu kebutuhan utamamanusia. Keberadaan air bersih menjadi tanggung jawab kita untuk terus menjaganya agar tetapbersih terbebas dari pencemaran.

Segenap Pimpinan dan StafDirektorat Jenderal Cipta KaryaMengucapkanSELAMATTAHUN BARU IMLEK 2561GONG XI FAT CHAI