Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia ... - psflibrary.org

Perkembangan Triwulanan Perekonomian IndonesiaMeningkatkan kesiagaan,memastikan ketahananPemerintah menerapkansejumlah reformasipengelolaan keuanganyang penting termasukperluasan penerapananggaran berbasis kinerjadan penyajian kerangkapengeluaran jangkamenengah……dan juga mekanismeinsentif yang bertujuanuntuk meningkatkankualitas belanja danmempercepatpelaksanaan anggaranSeperti dimandatkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara (UU 17/2003), pemerintahsedang menjalankan reformasi pengelolaan keuangan pemerintah untuk meningkatkanefektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dari sistem anggaran. Termasuk didalamnya adalah penerapan anggaran terpadu (unified budget), kerangka pengeluaranjangka menengah (Medium Terms Expenditure Framework atau MTEF) dan anggaranberbasis kinerja (Performance Based Budgeting atau PBB). PBB bertujuan untukmeningkatkan hubungan antara kinerja – yang ditunjukkan melalui output atau outcome -dan alokasi anggaran untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.PBBdipilotkan pada tahun 2009 di 6 kementrian dan diperkenalkan di dalam APBN 2011bersama dengan kerangka pengeluaran jangka menengah. MTEF bertujuan untukmenyelaraskan perkiraan jangka menengah yang disusun oleh kementerian-kementerianutama (pendekatan bottom-up) dengan perkiraan batasan sumberdaya (top-down). Akantetapi hanyadi APBN 2012, pemerintah memasukkan MTEF didalam dokumen anggaranresmi dengan menyajikan perkiraan pengeluaran yang detail dan menyesuaikan formatpengajuan anggaran. MTEF juga disajikan dalam Nota Keuangan APBN 2012 denganpengeluaran yang diproyeksikan untuk tiga tahun ke depan sebagai proyeksi dasar(baseline) jangka menengah.Pasal 20 dari UU APBN juga menguraikan mekanisme insentif, yang disebut “reward danpunishment”, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja dan mempercepatpelaksanaan anggaran. Kementerian dapat menggunakan penghematan yang diperolehdari optimalisasi anggaran mereka pada tahun fiskal berikutnya. Kementerian yang tidakdapat merealisasikan anggarannya tanpa penjelasan yang baik akan mendapatkanalokasi anggaran yang lebih rendah pada tahun berikutnya, yang besarnya dapat berupajumlah maksimum dari anggaran yang tidak digunakan. Akhirnya, untuk meningkatkantingkat efektivitas dari proyek-proyek yang dibiayai oleh hutang domestik, Pasal 25 dariUU APBN menyatakan bahwa proyek tersebut dapat diterapkan dengan kerangka tahunjamak, sedangkan kerangka tahun jamak untuk proyek yang dibiayai oleh pinjaman luarnegeri telah diterapkan. Juga terdapat peraturan yang membolehkan kontrak tahun jamakuntuk proyek yang dibiayai dengan rupiah murni, tetapi dibawah aturan yang ketat, danhanya sebagian kecil dari total belanja modal telah disetujui sebagai kontrak tahun jamak,Untuk Kementrian Pekerjaan Umum, sebagai contoh, jumlah nilai kontrak dalam tahunjamak hanya berkisar 5-11 persen di tahun 2010-2011Rasio pajak terhadapPDB Indonesiadiproyeksikan akanmeningkat dari 12,2persen di tahun 2011menjadi 12,7 persen dariPDB di tahun 2012c. Defisit anggaran ditargetkan semakin menurun ke 1,5 persen dari PDB di tahun2012Pemerintah memperkirakan bahwa rasio pajak terhadap PDB akan meningkat dari 12,2persen di tahun 2011 (angka APBN-Perubahan) menjadi 12,7 persen di tahun 2012.Penerimaan pajak diproyeksikan akan meningkat sebesar 18 persen dari APBN-P tahun2011. Kuatnya pertumbuhan pajak pendapatan non minyak, PPN dan cukai menjadipendorong pertumbuhan utama tahun 2012, diikuti oleh kuatnya pertumbuhan ekonomisecara keseluruhan (dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 6,7 persen, seperti diuraikanpada Kotak 3) dan sedikit perlambatan dalam harga-harga komoditas. Perlu dicatatbahwa pajak pendapatan minyak diperkirakan akan menurun sesuai dengan asumsiharga minyak yang lebih rendah.Sensus pajak telahdilakukan dengan tujuanuntuk memperluas basisjumlah wajib pajakKementerian Keuangan menggelar sensus pajak nasional di bulan September yang akanberlangsung hingga bulan Desember 2012. Tujuannya adalah untuk melibatkansetidaknya 1,5 juta wajib pajak, baik perorangan maupun badan, untuk lebih memahamidan mengarahkan kebijakan pajak masa depan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak,yang merupakan tantangan yang berkelanjutan bagi Indonesia. Sebagai contoh, laporanmedia menunjukkan bahwa hanya 466.000 perusahaan dari 12,9 juta usaha yang aktifdan 22,6 juta perusahaan yang aktif di Indonesia membayar pajak di tahun 2010 4 . Sejalandengan itu, hanya 8,5 juta orang yang membayar pajak penghasilan pribadinya di tahun2010, dibandingkan dengan 100 juta pekerja yang aktif.4The Jakarta Post, 22 Agustus 2011, Tax office counts on census to meet revenue target,http://www.thejakartapost.com/news/2011/08/22/tax-office-counts-census-meet-revenue-target.html.THE WORLD BANK | BANK DUNIA Desember 201121