11.07.2015 Views

klaim jasa konstruksi kasus propinsi sulawesi tengah - jurnalsmartek

klaim jasa konstruksi kasus propinsi sulawesi tengah - jurnalsmartek

klaim jasa konstruksi kasus propinsi sulawesi tengah - jurnalsmartek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jurnal SMARTek, Vol. 4, No. 2, Mei 2006: 77 - 872. Tinjauan PustakaBerbagai faktor yang dapatmenimbulkan terjadi proses <strong>klaim</strong> akibatdari salah satu pihak tidak memenuhiwewenang dan tanggung jawabnyasehingga pihak lain merasa dirugikan(Asnudin A, 2005).Klaim melibatkan banyak pihak yangterkait dalam penyelenggaraan kontrak<strong>konstruksi</strong>, antara lain (1) kontraktor, (2)subkontraktor, (3) pemilik proyek(owner), dan (4) perusahaan asuransi,serta (5) institusi keuangan, (6) revalansir,dan (7) masyarakat.Menurut Yasin, H.N (2004) <strong>klaim</strong>dapat dikategorikan dalam 3 hal, yaitu(1) dari pengguna <strong>jasa</strong> terhadappenyedia <strong>jasa</strong>, seperti pengurangannilai kontrak, percepatan waktupenyelesaian pekerjaan, dankompensasi atas kelalaian penyedia<strong>jasa</strong>, (2) dari penyedia <strong>jasa</strong> terhadappengguna <strong>jasa</strong>, seperti tambahanwaktu pelaksanaan pekerjaan,tambahan kompensasi, dan tambahankonsesi atas pengurangan spesifikasiteknis atau bahan, dan (3) dari subpenyedia <strong>jasa</strong> atau pemasok bahanterhadap penyedia <strong>jasa</strong> utama.2.1 Faktor-faktor penyebab <strong>klaim</strong>Berbagai faktor yang dapatmenimbulkan terjadi proses <strong>klaim</strong> akibatdari salah satu pihak tidak memenuhiwewenang dan tanggung jawabnyasehingga pihak lain merasa dirugikan.Beberapa pendapat tentangpenyebab timbulnya <strong>klaim</strong> dalampenyelenggaraan proyek <strong>konstruksi</strong>yang pada prinsipnya mempunyaitujuan yang sama, antara lain :Menurut Harkunti P. Rahayu (2002)<strong>klaim</strong> timbul akibat dari (1) tuntutanakan hak, dan (2) tuntutan akan hakatas biaya, dan (3) properti maupunganti rugi.Penyebab timbulnya <strong>klaim</strong>menurut William J. Palmer, et al (1994)dapat dikelompokkan menjadi limakategori, yaitu : (1) penundaan (delay),(2) adanya gangguan (disruption), (3)kondisi-kondisi yang diubah (changedconditions), dan (4) perubahanlingkup/cakupan (changes conditions),serta (5) penghentian (termination).Peristiwa-peristiwadalampenyelenggaraan proyek <strong>konstruksi</strong>yang menyebabkan terjadi proses <strong>klaim</strong>terkait dengan kelima kategori tersebutdapat dilihat pada tabel 1.Penundaan (Delay), <strong>klaim</strong>penundaan terjadi akibat penyedia <strong>jasa</strong>belum memenuhi jadwal ditentukan.Penundaan dapat disebabkan olehbeberapa permasalahan, sepertiketerlambatan gambar kerja, materialtidak memenuhi spesifikasi, danketiadaan akses, serta pedomanpelaksanaan belum dimiliki. Penundaanmenyebabkan timbulnya biaya-biayatambahan yang terkait dengan waktutambahan, seperti perpanjangankontrak manajemen dan tambahanperalatan. Penundaan dapatmempengaruhi produktivitas tenagakerja, ongkos material, dan sewaperalatan.Gangguan (Disruption), Klaimuntuk gangguan muncul karenakontraktor tidak memiliki kemampuanuntuk melaksanakan pekerjaan sesuaidengan kontrak dalam suatu cara yangterencana. Klaim jenis ini didasarkanpada produktivitas yang rendahmenyebabkan biaya tenaga kerja lebihbesar. Klaim ini sering dikaitkan dengan<strong>klaim</strong> penundaan. Situasi ini, munculakibat pemilik (owner) memintadengan tegas kepada kontraktor untukmelaksanakan pekerjaan sesuai denganjadwal yang telah ditentukan dalamkontrak.Kondisi-Kondisi Berubah(Conditions Changes), Klaim ini biasanyaterjadi ketika data-data atau informasiyang disiapkan oleh pemilik kepadakontraktor pelaksana tidak akurat.Sebagai contoh, pada pelaksanaanpondasi tiang pancang kontraktormengalami kesulitan akibat data-databoring yang disiapkan oleh pemilik tidaksesuai dengan kondisi lapangan.Contoh lain adalah suatu situasi di manapermintaan perubahan menjadi sangatbanyak yang memerlukanperencanaan kembali.78


Tabel 1. Peristiwa Menyebabkan KlaimPeristiwa(event)KeterlambatanPenundaan(dealay)Klaim Jasa Konstruksi Kasus Propinsi Sulawesi Tengah(Andi Asnudin)Gangguan(disruption)gambar (late drawing) PerubahanurutanTipe Penyebab KlaimPerubahan(changed)Kondisi(condition)(changes in sequence) KetiadaankeputusanLingkup(scope)Penghentian(termination)(lack of decesion) Akselerasi(acceleration) Deceleration Kesulitan akses (lack ofacces) Ketiadaan petunjuk(lack of right of way) Keterlambatan (delay) Intervensi(interference) Kesalahan (errors) Kondisi lokasi berbeda(different site location) Suspension Kebangkrutan(bankruptay)Ketiadaan dana (lackof funds)Ketidakmungkinan(imposible) Cuaca (weather) Serangan/kerusakan(strikes) Tanpa perseyujuan(lack of approvals) Estimasi penawaransarah Sumber: William J. Palmer, et al, 1994Perubahan Lingkup (ScopeChanged), penambahan biaya danwaktu pelaksanaan akibat terjadinyaperubahan dalam lingkup pekerjaan,<strong>klaim</strong> jenis ini sering terjadi. Sebagaicontoh, setelah <strong>konstruksi</strong> dimulai,pemilik meminta untuk melakukanperubahan atau penambahan jenispekerjaan yang tidak tercakup dalamkontrak kerja. Perubahan ini, akanberpengaruh terhadap biaya danjadwal pelaksanaan, seperti perubahandesain, produktivitas pekerja, dan sewaperalatan.Penghentian (termination), <strong>klaim</strong>ini terjadi akibat kontrak diakhiri sebelumpekerjaan diselesaikan. Penghentianboleh terjadi untuk beberapapertimbangan, seperti proyek dibanguntidak lagi diperlukan atau secarateknologi usang, pemilik proyek tidakmempunyai dana yang cukup untukmelanjutkan pembangunan, ataukerusakan lingkungan .79


Jurnal SMARTek, Vol. 4, No. 2, Mei 2006: 77 - 87Pada kontrak standar FIDIC yangberlaku secara internasional terdapatbeberapa dasar yang dapat digunakanuntuk melakukan <strong>klaim</strong> (Legal Basis forClaims), yaitu :- Berdasarkan kondisi kontrak (Undercontract condition).- Klaim untuk resiko ketidaksesuaiankondisi (Claim for risk differing sitecondition).- Pelanggaran atas kontrak (Breach ofcontract).- Ganti rugi untuk kontraktor samadengan kerugian yang dideritakontraktor berdasarkan prinsip hukumyang berlaku.- Pelanggaran atas tugas (Breach ofduty).- Biaya overhead Lokasi (SiteOverhead Cost).Dengan demikian dapatdiklasifikasikan penyebab <strong>klaim</strong> padapenyelenggaraan proyek <strong>konstruksi</strong>akibat dari (1) tindakan pemilik proyek,(2) tindakan pelaksana, dan (3) kondisilingkungan proyek.• Tindakan pemilik proyek (actionproject owner), seperti : (1)keterlambatan gambar dan instruksi(late drawing & instruction), (2)keterlambatan persetujuan daripemilik proyek atau tenaga teknis(delay owner/engineer approval),dan (3) pengujian (test), serta (4)persyaratan material, (5) resikopemilik proyek (project owner)• Tindakan kontraktor (Action bynominated subcontractor) seperti :(1) Penilaian BQ (application of ratesin BQ), (2) keterlambatanpelaksanaan pekerjaan (delaysexecution of works), dan (3)perselisihan mengenai kuantitas(disputes of quantity), serta (4)interpretasi dari spesifikasi, (5) metodepelaksanaan• Kondisi lingkungan proyek, seperti (1)kondisi cuaca yang buruk (adverseweather condition), (2)permasalahan dengan bea cukai ,dan (3) permasalahan pada supplier,serta (4) foxil, antik, (5) izinpelaksanaan ( work permits) dan (6)masalah pungutan pemerintahsetempat.Untuk mendapatkan besarankompensasi optimum dari proses <strong>klaim</strong>yang dilakukan, maka dibutuhkanfaktor-faktor pendukung <strong>klaim</strong>. Faktorfaktorpendukung <strong>klaim</strong> terdiri dari (1)latar belakang kejadian (historicalbackground), (2) perjanjian kontrak(contractual argument) yang telahdisepakati oleh kedua belah pihak, dan(3) data pendukung (supporting data),serta (4) analisis keuangan (financialanalysis). Faktor-faktor pendukung <strong>klaim</strong>yang digunakan dapat dilihat padagambar 1.Gambar 1. Faktor pendukung <strong>klaim</strong>80


Klaim Jasa Konstruksi Kasus Propinsi Sulawesi Tengah(Andi Asnudin)Standar prosedur <strong>klaim</strong> pada FIDICdapat dilakukan dengan langkah yangstrategis yaitu sebagai berikut.• Pencatatan semua informasisimultan dengan terjadinya `event'– klausul 53.2• Memberikan `notice' intention toclaim dalam waktu 28 hari setelah'event'- klausul 53.1• Kerjakan perintah engineer dalampenambahan pencatatan - klausul53.2• Buat subtansi claim untuk singleclaim dalam 28 hari setelahpenerimaan 'notice' (bila perludilengkapi kesepakatan denganengineer) - klausul 53.3• Untuk continuing claim, serahkaninformasi detail terkait dalam intervalwaktu tertentu (bila perlu carikesepakatan interval) - klausul 53.3• Untuk continuing claim, serahkanperhitungan final dalam 28 harisetelah effect dari 'event' - klausul53.3• Sertakan permohonan pembayaran<strong>klaim</strong> pada setiap permohonanCertificate of Payment - klausul 53.3.• Perhatikan klausul 60.5 (statement atcompletion), klausul 60.6 (finalstatement) dan klausul 60.9(cessation of employer's liability)yang membatasi waktupenyampaian <strong>klaim</strong>.3. Metode PenelitianMengacu pada gambar 2, dapatdikemukakan pencapaian tujuanpenyelenggaraan <strong>konstruksi</strong> dapatmemenuhi azas kejujuran, keadilan,keterbukaan, dan manfaat, sertakeseimbangan hak dan kewajibandalam penyelenggaraan <strong>konstruksi</strong> jikaada pihak yang merasa dirugikan.Gambar 2. Metode Penelitian81


Jurnal SMARTek, Vol. 4, No. 2, Mei 2006: 77 - 87Melalui penelitian ini, fenomenayang ada dikembangkan sebagaihipotesis yang dianggap sebagaikesimpulan yang bersifat skeptis, sesuaidengan hasil penelitian yangdiharapkan, yaitu Hasil penelitian dapatmembantu pengguna dan penyedia<strong>jasa</strong> menyelesaikan <strong>klaim</strong> secara jujur,adil, terbuka denganmempertimbangkan manfaat dankeseimbangan hak dan kewajibannya.Penelitian ini dilakukan di 4Kabupaten dan Kota di SulawesiTengah, yaitu : Kab. Donggala, Kab.Poso, dan Kab. Luwuk, serta Kota Palu.Pada, lokasi penelitian yang tersebar di4 (empat) kabupaten dilakukanidentifikasi tentang proses pengadaandan pelaksanaanProyek publik (public sector)melalui penyebaran kuesioner danwawancara terhadap responden untukkebutuhan data primer dan datasekunder berupa dokumen pelelangan,dokumen kontrak, manual-manual ataustandar operasional prosedur (SOP)pengadaan dan pelaksanaan proyekpublik.Pengolahan data dilakukandengan analisis statistik inferensial untukmenarik kesimpulan dari sampel yangdapat dianggap merepresentasikanpopulasi yang ada.4. Analisis dan Pembahasan4.1 Jumlah respondenPelaksanaan survey dilakukanterhadap <strong>jasa</strong> <strong>konstruksi</strong> yang berada diSulawesi Tengah dengan jumlahresponden sebanyak 110 perusahaan.4.2 Proyek tertanganiTabel 2 menggambarkanpersentase jawaban responden tentangketerlibatan kontraktor skala kecil dalamjangka 5 tahun terakhir pada prosespengadaan proyek publik di SulawesiTengah.Dari hasil survey pada tabel 2memberikan gambaran keterlibatan KSKyaitu, sebanyak 74 % responden <strong>jasa</strong><strong>konstruksi</strong> melaksanakan proyek yangkurang dari 10 proyek dalam lima tahunterakhir dan 26 % responden yangmendapatkan paket <strong>konstruksi</strong> lebih dari10 proyek.Tabel 2. Keterlibatan KSK dalamPenyelenggaraan Proyek PublikUraian Persentase (%)Melaksanakan proyek < 7410 proyekMelaksanakan proyek 36> 10 proyekBerdasarkan data-data tersebut,dapat digambarkan tentangketerlibatan KSK dalampenyelenggaraan proyek publik diSulawesi Tengah sebagai berikut.- Peluang kontraktor sangat kecil untukmendapatkan proyek sebanyak 2paket pekerjaan dalam satu tahunanggaran. Keterbatasan tersebutterkait dengan berbagai faktor,seperti , (1) keterbatasan jumlahpaket pekerjaan, (2) berbagaikelemahan dalam sistem pengadaan<strong>jasa</strong> <strong>konstruksi</strong> (Asnudin A, 2004), dan(3) keterbatasa kemampuan bisnisKSK- Keterbatasan mendapatkan paketpekerjaan terkait dengankemampuan sistem manajemen bisniskontraktor skala kecil sangat terbatas,seperti keterlibatan mereka padaproyek-proyek swasta sangat rendah,kemampuan menciptakan peluangbisnis yang terbatas, dan harapanmereka hanya pada proyek publik(anggaran pemerintah-APBN/APBD)4.3 Jenis kontrakTabel 3 menggambarkanpersentase jawaban responden tentangJumlah persentase jenis kontrak yangsering digunakan pada prosespengadaan proyek publik di SulawesiTengah yang melibatkan kontraktorskala kecil.Tabel 3. Jenis KontrakJenis Kontrak Persentase (%)Lump sum 74,66Harga Satuan 25,34Dari hasil survey pada tabel 3memberikan gambaran jenis kontrakyang sering digunakan yaitu, sebanyak82


Klaim Jasa Konstruksi Kasus Propinsi Sulawesi Tengah(Andi Asnudin)74, 66 % responden menggunakan jeniskontrak lump sum padapenyelenggaraan proyek <strong>konstruksi</strong> diSulawesi Tengah yang melibatkan <strong>jasa</strong>kontraktor dan 25, 34 % respondenmenggunakan kontrak harga satuan.Beberapa permasalahan yangdapat terjadi pada pelaksanaan jeniskontrak tersebut, digambarkan sebagaiberikut.- Permasalahan dalam kontrak lumpsum seperti, akibat keterbatasankemampuan KSK yangmenyebabkan estimasi biaya danvolume yang dilakukan tidak tepatsehingga dapat menimbulkankerugian baik bagi kontraktormaupun bagi pemilik proyek(owner), seperti berikut ini.- Kerugian bagi kontraktor adalah bilabiaya aktual/nyata yang dikeluarkanlebih besar dari penawaran yangdiajukan oleh kontraktor tersebut.- Kerugian bagi pemilik adalahtertundanya pekerjaan, kontraktortidak dapat melanjutkan pekerjaan,dan kualitas pekerjaan dihasilkantidak sesuai dengan spesifikasi yangtelah ditentukan.- Permasalahan tersebut dapatmenyebabkan dana yangdikeluarkan pemilik lebih besarkarena pemilik harus mengeluarkanbiaya perbaikan atau pengadaankontraktor lain yang sanggupmenyelesaikan pekerjaan tersebut.- Permasalahan dalam kontrak sistemharga satuan (unit price) adalahterjadinya biaya pelaksanaanproyek yang lebih besar dan tidakmencukupi untuk melanjutkanpelaksanaan proyek karenaterdapatnya volume pekerjaanyang belum diketahui, karenakesalahan perhitungan volumepekerjaan, ataupun karena volumepekerjaan yang dihitung secaraberlebih.4.4 Permasalahan kontrakTabel 4 menggambarkanpersentase jawaban responden tentangpemahaman isi kontrak yangdigunakan pada penyelenggaraanproyek publik di Sulawesi Tengah yangmelibatkan kontraktor skala kecil.Tabel 4. Pemahaman KontrakUraianPersentase(%)Tidak memperhatikan isikontrak pekerjaan16,19Membaca tetapi tidakmemahami isi kontrak29,52membaca danmemahami isi kontrak 54,29pekerjaanDari hasil survey pada tabel 4memberikan gambaran tentangpemahaman kontrak yang seringdigunakan yaitu, sebanyak 16,19 %responden yang tidak memperhatikan isikontrak pekerjaan, dan 29,52 %responden tidak memahami isi kontrak,serta 54,29 % responden yangmembaca dan memahami isi kontrakpekerjaan.Berdasarkan data-data tersebut,dapat digambarkan beberapapermasalahan yang berkaitan denganpemahaman tentang kontrak sebagaiberikut.- Umumnya kontraktor telahmemahami isi kontrak perjanjian,tetapi ada beberapa hal yang seringterjadi dalam pelaksanaan, sepertikontraktor tidak melakukan <strong>klaim</strong>atas hak-hak yang semestinyadidapatkan sebagaimana dalamkontrak.- Beberapa dampak negatif yangterjadi bila kontraktor tidakmemahami isi kontrak kerja, seperti(1) terjadinya kerugian ataukehilangan keuntungan, (2)perlakuan yang tidak adil daripemilik proyek, yang dapat berupadenda, dan (3) pemutusan kontraksecara sepihak.4.5 Permasalahan kontraktor skala kecilTabel 5 menggambarkanpersentase jawaban responden tentangbeberapa permasalahan yang pernahterjadi pada kontraktor skala kecildalam pelaksanaan proyek <strong>konstruksi</strong> diSulawesi Tengah.83


Jurnal SMARTek, Vol. 4, No. 2, Mei 2006: 77 - 87Tabel 5. Permasalahan PelaksanaanUraian PermasalahanPersentase(%)Perubahan akibatkondisi lokasi proyek18Perubahan akibatpemilik proyek2Kondisi tanah yang tidakdiperkirakan5Dokumen kontrak 7Perubahan dikarenakansebab eksternal6Gangguan padaperalatan13Cuaca buruk 19Pembebasan lahanyang terlambat6Keterlambatan informasidesain1Kesalahan spesifikasibahan1Kelambatanpembayaran4Menurunnyaproduktivitas7Berdasarkan data-data hasilpelaksanaan survey pada respondendapat dilihat pada tabel 5 yangmenggambarkanbeberapapermasalahan yang dapatmenimbulkan <strong>klaim</strong>, yaitu sebagaiberikut.- Perubahan akibat kondisi lokasi dancuaca buruk merupakanpermasalahan yang dominan terjadidalam penyelenggaraan proyek.Permasalahan ini terjadi akibat dariberbagai faktor, seperti (1)data daninformasi yang tidak akurat, (2) tidakdilakukan survey lapangan, dan (3)hasil perencanaan yang tidakrelevan.- Gangguan pada peralatanmerupakan permasalahan yangberkaitan dengan kemampuankontraktor skala kecil yang sangatkecil, seperti (1) keterbatasankemampuan untuk menyewaperalatan, (2) penggunaanperalatan yang tidak optimal.- Permasalahan yang berkaitandengan dokumen kontrak, sepertinilai jaminan uang muka sangatmembebani KSK yang mempunyaikemampuan modal terbatas dantahapan pembayaran hasilpekerjaan melalui proses administrasiyang cukup panjang,mengakibatkanbesarnyapengeluaran yang harus dipikulkontraktor, tertundanya pelaksanaanpekerjaan, dan sangatmemungkinkanterjadinyapenyelewengan.4.6 Pemahaman tentang <strong>klaim</strong>Tabel 6 menggambarkanpersentase jawaban responden tentangpemahaman prosedur <strong>klaim</strong> padapenyelenggaraan proyek publik diSulawesi Tengah yang melibatkankontraktor skala kecil.Tabel 6. Pemahaman Prosedur KlaimUraianPersentase(%)Tidak memahami 63,96prosedur <strong>klaim</strong>mengerti tentang 36,04prosedur <strong>klaim</strong>Dari hasil survey pada tabel 6memberikan gambaran tentangpemahaman prosedur <strong>klaim</strong>, yaitusebanyak 63,96 % responden yang tidakmemahami tentang <strong>klaim</strong>, dan 36,04 %responden yang mengerti tentangprosedur <strong>klaim</strong>.Berdasarkan data-data tersebut, makadapat digambarkan beberapapermasalahan sebagai berikut.- Pada umumnya kontraktor skala kecilmempunyaikemampuanpemahaman yang rendah tentangprosedur <strong>klaim</strong> sehingga kontraktortidak melakukan <strong>klaim</strong> atas hak-hakyang semestinya didapatkansebagaimana dalam kontrak.4.7 Tanggapan terhadap fungsi <strong>klaim</strong>Tabel 7 menggambarkanpersentase jawaban responden tentangfungsi <strong>klaim</strong> pada kontraktor skala kecildalam pelaksanaan proyek <strong>konstruksi</strong> diSulawesi Tengah.84


Klaim Jasa Konstruksi Kasus Propinsi Sulawesi Tengah(Andi Asnudin)Tabel 7. Fungsi KlaimFungsi KlaimMendapatkan hak-hakyang semestinyadidapatkan sesuaidengan perjanjiankontrakUntuk menunjukkanprofesionalisme dalampelaksanaan<strong>konstruksi</strong>.Memberikan peluanguntuk memenangkantender untuk proyekselanjutnyaPersentase(%)403921Dari hasil survey pada tabel 7memberikan gambaran tentangtanggapan terhadap fungsi <strong>klaim</strong>, yaitusebanyak 40 % responden dengantuntutan terhadap kesetaraan hakantara pihak-pihak dalam perjanjiankontrak, dan 39 % responden untukmenunjukkan profesionalisme dalampelaksanaan <strong>konstruksi</strong>, serta 21 %responden dengan harapanmemenangkan tender untuk proyekselanjutnya.Berdasarkan data-data tersebut,dapat digambarkan beberapatanggapan sebagai berikut.- Umumnya, kontraktor skala kecilmempunyai pemahaman tentangfungsi <strong>klaim</strong> dalam penyelenggaraan<strong>konstruksi</strong>, yaitu (1) mendapatkankesetaraan hak atau mendapatkanhak-hak yang semestinyadidapatkan dan (2) menunjukkanprofesionalisme dalam pelaksanaan<strong>konstruksi</strong>.- Sementara sebagian kontraktormempunyai tendensi lain, sepertimendapatkanpeluangmemenangkan tender untuk proyekselanjutnya dan untuk memperolehkeuntungan yang lebih besar.4.8 Keinginan untuk <strong>klaim</strong>Tabel 8 menggambarkanpersentase jawaban responden tentangproses <strong>klaim</strong> pada kontraktor skala kecildalam pelaksanaan proyek <strong>konstruksi</strong> diSulawesi Tengah.Tabel 8 Proses KlaimPersentaseFungsi Klaim(%)Berkeinginan98melakukan <strong>klaim</strong>Tidak melakukan Klaim 2Dari hasil survey pada tabel 8memberikan gambaran tentangtanggapan terhadap proses <strong>klaim</strong>, yaitusebanyak 98 % berkeinginan untukmengajukan <strong>klaim</strong> dan 2 % yang tidakmelakukan <strong>klaim</strong>.Berdasarkan data-data tersebut, dapatdigambarkan beberapa tanggapanyang berkaitan dengan fungsi <strong>klaim</strong>sebagai berikut.- Sebagian besar kontraktorberkeinginan melakukan <strong>klaim</strong>sebagai upaya untuk mendapatkanbesaran kompensasi berupa biaya(cost) akibat dari kehilangankeuntungan, kehilangan peluangakibat permintaan atas perubahanlingkup pekerjaan atau desain(variation order), keterlambatan(delay), serta biaya tak langsung(overhead costs).4.9 Kompensasi <strong>klaim</strong>Tabel 9 menggambarkanpersentase jawaban responden tentangkompensasi atas <strong>klaim</strong> padapelaksanaan proyek <strong>konstruksi</strong> diSulawesi Tengah yang melibatkankontraktor skala kecil.Tabel 9 Kompensasi KlaimJenis KlaimPersentase(%)Penambahan Biaya 18Penambahan waktu 21penyelesaianPenambahan waktu 25dan biayaPerubahan volume 16pekerjaanPerubahan Desain 12ProyekPerubahan Metode 8Kerja85


Jurnal SMARTek, Vol. 4, No. 2, Mei 2006: 77 - 87Dari hasil survey pada tabel 9memberikan gambaran tentangkompensasi atas <strong>klaim</strong>, yaitu sebanyak18 % responden dengan tuntutanterhadap penambahan biaya, 21 %responden dengan tuntutan terhadappenambahan waktu pelaksanaan,untuk 25 % responden dengan tuntutanterhadap penambahan biaya danwaktu pelaksanaan, 16 % respondendengan tuntutan terhadap perubahanvolume pekerjaan, 12 % respondendengan tuntutan terhadap perubahandesain, dan 16 % responden dengantuntutan terhadap perubahan metodekerjaBerdasarkan data-data tersebut,dapat digambarkan beberapatanggapan sebagai berikut.- Sebagian besar kontraktor skala kecilmelakukan <strong>klaim</strong> penambahanwaktu pelaksanaan dan tambahanbiaya. Hal ini memberikangambaran bahwa berbagaipermasalahan yang terjadi, sepertipermasalahan yang timbul akibattindakan pemilik proyek ataupengaruh dari kondisi lingkunganproyek yang buruk (cuaca/iklim)- Klaim yang timbul akibat tindakanpemilik proyek (action projectowner), seperti (1) keterlambatangambar dan instruksi (late drawing &instruction), (2) keterlambatanpersetujuan dari pemilik proyek atautenaga teknis (delayowner/engineer approval), dan (3)pengujian (test), serta (4)persyaratan material, (5) resikopemilik proyek (project owner)- Kondisi lingkungan proyek, seperti (1)kondisi cuaca yang buruk (adverseweather condition), (2)permasalahan dengan bea cukai ,dan (3) permasalahan padasupplier, serta (4) foxil, antik, (5) izinpelaksanaan ( work permits) dan (6)masalah pungutan pemerintahsetempat.4.10 Alasan untuk melakukan <strong>klaim</strong>Tabel 10 menggambarkanpersentase jawaban responden tentangalasan tidak melakukan <strong>klaim</strong> padakontraktor skala kecil dalampelaksanaan proyek <strong>konstruksi</strong> diSulawesi Tengah.Tabel 10 Alasan Untuk Melakukan KlaimUraianPersentase(%)Ragu-ragu 37Tidak Melakukan, 42Melakukan 21Dari hasil survey pada tabel 10memberikan gambaran tentang alasanuntuk melakukan <strong>klaim</strong>, yaitu sebanyak21 %responden berkeinginan untukmengajukan <strong>klaim</strong> dan 42 % respondenyang tidak melakukan <strong>klaim</strong>, serta 37 %responden ragu-ragu untuk melakukan<strong>klaim</strong>.Berdasarkan data-data tersebut,dapat digambarkan beberapatanggapan yang berkaitan denganfungsi <strong>klaim</strong> sebagai berikut.- Sebagian besar kontraktor tidakpernah melakukan <strong>klaim</strong> atau raguraguuntuk melakukan prosestersebut. Hal ini pengaruhi olehberbagai faktor, seperti (1) prosesyang rumit, (2) waktu penyelesaianlama, (3) administrasi proyek yangkurang lengkap, dan (4) tidakmengetahui prosedur <strong>klaim</strong>, serta (5)mahalnya biaya pengurusan.4.11 Jalur penyelesaian disputeTabel 11 menggambarkanpersentase jawaban responden tentangjalur penyelesaian perselisihan padapelaksanaan proyek <strong>konstruksi</strong> diSulawesi Tengah yang melibatkankontraktor skala kecil.Tabel 11 Jalur Penyelesaian DisputeUraianPersentase(%)Negosiasi 83Arbitrase, 17Dari hasil survey pada tabel 11memberikan gambaran tentang jalurpenyelesaian dispute, yaitu sebanyak 83% dengan cara negosiasi dan 17 %responden melalui proses arbitrase.Berdasarkan data-data tersebut, dapatdigambarkan beberapa tanggapan86


Klaim Jasa Konstruksi Kasus Propinsi Sulawesi Tengah(Andi Asnudin)yang berkaitan dengan fungsi <strong>klaim</strong>sebagai berikut.- Negosiasi merupakan alternatif yangdominan yang akan digunakan olehkontraktor untuk penyelesaiansengketa (dispute) dalampenyelenggaraan <strong>konstruksi</strong> dansebagai upaya untuk menghindarisengketa <strong>konstruksi</strong> yang berlarutlarut.5. Kesimpulan dan Saran5.1 Kesimpulan• Proses penyelenggaraan proyekpublik di Sulawesi Tengah yangmelibatkan kontraktor skala kecilterdapat beberapa potensi yangdapat menimbulkan <strong>klaim</strong>, tetapipotensi ini tidak digunakan akibatberbagai faktor, seperti (1) <strong>klaim</strong>melalui proses yang rumit, (2) waktupenyelesaian lama, (3) administrasiproyek yang kurang lengkap, dan (4)tidak mengetahui prosedur <strong>klaim</strong>,serta (5) membutuhkan biayatambahan.• Kemampuan kontraktor skala kecilsangat terbatas dan terjadinyaketimpangan kesetaraan hak dankewajiban antara pemilik proyekdengan <strong>jasa</strong> <strong>konstruksi</strong> (kontraktor)dalam kontrak kerja.5.2 Rekomendasi• Dibutuhkan suatu konsep danprosedur yang dapat mendukungterwujudnya tertib penyelenggaraanpekerjaan <strong>konstruksi</strong> yang menjaminkesetaraan kedudukan antarapengguna <strong>jasa</strong> (project owner) danpenyedia<strong>jasa</strong>(consultant/contractor) dalam hakdan kewajiban, serta meningkatkankepatuhan pada ketentuanperaturan yang berlaku.• Konsep yang ditawarkan dilandasioleh asas kejujuran dan keadilan,manfaat, keserasian, keseimbangan,kemandirian,keterbukaan,kemitraan, serta keamanan dankeselamatan demi kepentinganmasyarakat, bangsa dan negara.6. Daftar PustakaAsnudin Andi, 2006, Manajemen Proyek,,UNTAD.Asnudin Andi, 2004, Proses PengadaanInfrastruktur Melibatkan KontraktorSkala Kecil, Tesis, Institut TeknologiBandung.FIDIC Red Book, 1987, Condition ofContract for Work of CivilEngineering Construction Part I, ,Fourth Edition.Gunawan Logawa, 1999, ManajemenKontrak dan performanceKontraktor, ITB, Bandung.Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 2000tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang / Jasa InstansiPemerintahKeputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang / Jasa InstansiPemerintah.Palmer William J., 1994, ConstructionAccounting and FinancialManagement, McGraw-Hill, Inc,New York.Rahayu Harkunti P., 2002 , Mata KuliahAspek Hukum dan AdministrasiKontrak , ITB. BandungSuyud Margono. ,Alternative DisputeResolution and Arbitrase – ProsesPelembagaan dan AspekHukum”, Ghalia, Indonesia.87

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!