Kertas Posisi Revisi Permentan 262007_24052013_final.pdf - Elsam

publik terhadap operasionalisasi perusahaan yang melebihi batas usaha maksimum yangdiperbolehkan.Dalam tahap dan proses awal pembangunan kebun, perusahaan tidak pernahmemberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat terkait dengan rencanatersebut yang meliputi luasan, sistem dan skema pengelolaan, serta status atas tanahsaat dialihkan dan beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.Masukan Masyarakat Dalam Proses Penerbitan IzinSebagaimana tercantum dalam poin-poin masukkan UKP4 atas revisi Permentan26/2007. Kami menyatakan bahwa pemberitahuan kepada masyarakat dan pemangkukepentingan lainnya pada proses pengurusan dan penerbitan izin, mulai dari tahap awalsangat mustahil jika dibatasi dalam waktu 7 (tujuh) hari, mengingat proses ini sangatpenting dalam memberikan jaminan partisipasi publik untuk turut serta memberikanmasukan dan proses monitoring perizinan yang sedang dilakukan.Setidaknya, proses ini harus memberikan waktu cukup kepada masyarakat danpemangku kepentingan lain untuk bersama-sama memastikan proses ini berlangsungsecara adil dan terbuka. Waktu 30 hari kerja merupakan batasan waktu minimum yangmampu memberikan ruang yang cukup untuk memastikan hal itu dapat terjadi, dimanadalam proses ini turut pula disertai dengan pemberian informasi yang terbuka kepadapublik tentang profil perusahaan tersebut, rencana operasional, dan hal lain yangrelevan dengan ini. Hasil koreksi dan monitoring yang dilakukan pemerintah,masyarakat, dan pemangku kepentingan lain, harus menjadi pertimbangan bagipemerintah dalam mengambil keputusan. Hasil penilaian dan monitoring bersama yangmenjadi pertimbangan ini harus dicantumkan dalam bagian yang tidak terpisahkandalam surat keputusan pemberian izin yang dikeluarkan oleh pemerintah sehinggamampu dijadikan bukti dan alat kontrol bersama oleh para pihak.Selain batas waktu, perlu diatur pula media yang dapat dengan mudah diakses dandimengerti tiap pihak yang berkepentingan. Mengingat pada pertemuan dengan pihakDirjenbun (19/4/2013), dijelaskan bahwa pengumuman ini melalui website. Padahalhampir semua perkebunan 10 Membangun dibangun Perkebunan di kawasan Yang Berkeadilan, atau wilayah Berkelanjutan yang cukup & Demokratis jauh daripusat keramaian atau perkotaan, sehingga tentu pengumuman atau masukkan yangdijaring selama proses penerbitan izin perkebunan jangan hanya sebatas melaluiwebsite, tetapi juga penting dipikirkan bagaimana media yang dapat menjangkaumasyarakat pedalaman.6. Perlindungan Lahan Konservasi dan Lahan Pertanian BerkelanjutanMelalui PP Nomor 10 tahun 2011, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untukmelakukan moratorium terhadap konversi lahan hutan dan lahan gambut menjadiperuntukan yang lain, serta mengeluarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB)sebagai sebuah panduan wilayah dan daerah mana saja yang telah teridentifikasimenjadi wilayah konservasi. Namun dalam kenyataannya, pada 3 kali proses masaevaluasi dan revisi PIPIB ini telah terjadi pengurangan yang cukup signifikan mencapailebih dari 4,2 juta Ha. Penyusutan ini karena lahan yang telah dimasukkan dalam PIPIBtersebut telah ada izin di atasnya, untuk perkebunan kelapa sawit, HPH/HTI, dan10 Membangun Perkebunan Yang Berkeadilan, Berkelanjutan & Demokratis