Laptri I-2014

www.bi.go.id

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada DewanPerwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada setiap triwulan merupakan pemenuhanamanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BankIndonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2009. Penyampaian laporan tersebut pada hakikatnya merupakan salah satuwujud dari akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenangBank Indonesia. Laporan triwulan ini melaporkan Pelaksanaan Tugas danWewenang Bank Indonesia selama triwulan I-2014.

Kata PengantarPuji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dankarunia-Nya, Bank Indonesia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik pada triwulanI-2014. Sebagai bagian dari pemenuhan aspek transparansi dan akuntabilitas sesuai pasal58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009, Bank Indonesia telahmenyusun laporan pelaksanaan tugas dan wewenang periode triwulan I-2014. Selanjutnya,melalui laporan ini Bank Indonesia juga menyampaikan rencana kebijakan dan langkahlangkahpelaksanaan tugas dan wewenang untuk periode yang akan datang denganmemperhatikan kondisi perekonomian dan pasar keuangan global maupun domestik.Laporan pelaksanaan tugas dan wewenang periode triwulan I-2014 ini memiliki nuansayang berbeda dengan laporan-laporan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan beralihnyafungsi pengawasan mikroprudensial bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas JasaKeuangan pada 31 Desember 2013 dan dilaksanakannya amanat Undang-UndangNomor 21 Tahun 2011 yang memberikan tugas dan wewenang kepada Bank Indonesiadibidang makroprudensial. Diawali dengan laporan triwulanan ini, Bank Indonesia tidaklagi memaparkan perkembangan perbankan serta pelaksanaan tugas pengaturan danpengawasan mikroprudensial bank. Sebagai gantinya, Bank Indonesia menyampaikaninformasi pemantauan stabilitas sistem keuangan serta pelaksanaan tugas Bank Indonesiadalam pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Laporan triwulan ini selanjutnyadiharapkan dapat melengkapi bahan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiadalam melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur Bank Indonesia dan BankIndonesia.Secara umum, respons kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah telahmampu mengarahkan perekonomian nasional menuju ke sebuah kondisi yang lebihseimbang, baik keseimbangan internal maupun eksternal. Terjaganya keseimbanganeksternal tergambar dari defisit transaksi berjalan yang terus menurun, dengan defisitpada triwulan I-2014 yang tercatat sebesar 2,06% dari PDB. Sementara itu, keseimbanganinternal ditunjukkan oleh moderasi laju pertumbuhan ekonomi yang tetap terkendali,disertai tingkat inflasi yang terus menurun dan kembali ke pola normalnya.Proses penyeimbangan (rebalancing) perekonomian yang berjalan cukup baik, sebagaidampak dari kebijakan makro yang pre-emptive, telah meningkatkan kepercayaan investorivLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

global terhadap prospek perekonomian Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh arusmodal masuk yang cukup besar, sehingga secara keseluruhan Neraca Pembayaran TriwulanI-2014 mengalami surplus USD 2,07 miliar. Sejalan dengan kinerja NPI yang positif, jumlahcadangan devisa pada akhir Maret 2014 meningkat menjadi sebesar USD102,6 miliar danrupiah menguat sebesar 7,13% (qtq).Terkendalinya moderasi laju pertumbuhan ekonomi domestik diatas juga mendapatdukungan ketahanan sektor keuangan. Hal ini tercermin dari terjaganya ketahanansektor perbankan dengan risiko kredit, likuiditas, dan pasar yang cukup terkendali, sertadukungan kemampuan permodalan yang masih kuat untuk menyerap risiko. Selain itu,kelancaran transaksi sistem pembayaran dan ketersediaan uang kartal dalam jumlah yangcukup juga turut menopang kinerja perekonomian pada triwulan laporan.Terjaganya stabilitas makro dan sistem keuangan sepanjang triwulan I-2014 juga tidakterlepas dari semakin kuatnya jalinan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah,serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koordinasi dengan Pemerintah terus dilakukandalam kerangka Protokol Manajemen Krisis (PMK) dan pertemuan koordinasi dilakukansecara rutin melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Sementara itu,jalinan koordinasi dengan OJK ditempuh melalui pertemuan mingguan di level teknisdan bulanan di level pimpinan, serta melalui Forum Koordinasi Pertukaran Informasi danSistem Pelaporan Lembaga Jasa Keuangan.Meskipun pencapaian kinerja perekonomian pada triwulan I-2014 cukup baik, namunBank Indonesia dituntut untuk selalu waspada. Kedepan, perekonomian Indonesia masihdibayangi tantangan yang cukup berat. Di tengah masih berlangsungnya upaya penguatankebijakan struktural di dalam negeri, pemulihan perekonomian global masih dilingkupioleh suasana ketidakpastian yang cukup tinggi dengan laju pertumbuhan ekonomi yanglambat dan beragam antar negara dan kawasan. Kondisi ini memberikan dampak yangtidak kecil pada perekonomian domestik. Mencermati berbagai tantangan tersebut, BankIndonesia akan senantiasa menyikapinya secara terukur, dengan tetap fokus pada upayauntuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengarahkan kinerjatransaksi berjalan yang lebih sehat, guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia juga senantiasa mengedepankannilai-nilai tata kelola organisasi yang baik dan mengoptimalkan kinerjanya agar tugas yangdiamanatkan dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.Jakarta, 30 Mei 2014GUBERNUR BANK INDONESIAAgus D.W. MartowardojoLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014v

Daftar IsiBAB IRingkasanEksekutif1.1. Kinerja Perekonomian1.2. Kebijakan yang Ditempuh pada Triwulan I-20140203BAB II2.1. Inflasi2.2. Pertumbuhan Ekonomi2.3. Neraca Pembayaran2.4. Nilai Tukar Rupiah2.5. Perkembangan Pasar Uang Rupiah dan Valas2.6. Perkembangan Sistem Keuangan0810111315162.6.1. Perkembangan Pasar Keuangan162.6.2. Perkembangan Industri Perbankan2.6.2.1. Perkembangan Kredit dan Risiko KreditIndustri Perbankan2.6.2.2. Perkembangan Likuiditas dan RisikoLikuiditas Industri Perbankan2.6.2.3. Perkembangan Suku Bunga IndustriPerbankan dan Risiko Pasar191920212.6.3. Perkembangan Industri Keuangan Non Bank 222.6.4. Perkembangan Sektor Riil (Sektor Korporasi danRumah Tangga)2.6.4.1. Kinerja Sektor Korporasi2.6.4.2. Kinerja Sektor Rumah Tangga2323242.7. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 252.8. Perkembangan Sistem Pembayaran2.9. Perkembangan Pengedaran Uang2629Perkembangan kondisiMakroekonomi, Moneter,Sistem Keuangan, danSistem PembayaranviLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaanTugas Pokok danWewenangBank Indonesia3.1. Stabilitas Moneter3.1.1. Kebijakan MoneterBoks: Apresiasi Kebijakan Bank Indonesia 20133.1.2. Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar3.1.3. Koordinasi dengan Pemerintah3.1.4. Pengelolaan Utang Luar Negeri3.1.5. Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE)3.1.6. Pengelolaan Database Statistik dan Survei untuk MendukungPerumusan Kebijakan3.2. Stabilitas Sistem Keuangan3.2.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial3.2.1.1. Pengaturan Makroprudensial3.2.1.2. Pengawasan Makroprudensial3.2.2. Pendalaman Pasar Keuangan3.2.3. Program Keuangan yang Inklusif (Financial Inclusion)3.2.4. Penguatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha MikroKecil dan Menengah (UMKM)3.2.5. Pengelolaan Informasi Perkreditan3.2.6. Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Pelaksanaan TugasBank Indonesia-OJK Paska-Pengalihan Fungsi PengawasanBank Ke OJKBoks: Tugas Bank Indonesia dalam Menajaga StabilitasSistem Keuangan Melalui Pendekatan Makroprudensial3.3. Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang3.3.1. Kebijakan Sistem PembayaranBoks: Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran3.3.2. Kebijakan Pengelolaan Uang3.4. Kerjasama Internasional3.4.1. Kerjasama ASEAN3.4.2. Kerjasama G-203.4.3. Kerjasama International Monetary Fund (IMF)3.4.4. Fora Kerjasama Internasional Lainnya3.5. Komunikasi dan Edukasi Kebijakan32323334363739394041414242434648495053535657606061626364Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014vii

Daftar TabelBAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi,Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem PembayaranTabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi PenggunaanTabel 2.2. Perkembangan Indeks Saham RegionalTabel 2.3. Perkembangan Nilai Rata-rata SBDK Industri PerbankanTabel 2.4. Perkembangan Penyaluran PembiayaanTabel 2.5. Baki Debet Kredit UMKMTabel 2.6. Nilai Transaksi PembayaranTabel 2.7. Volume Transaksi PembayaranTabel 2.8. Perkembangan Rata-rata UYD di Masyarakat dan BankTabel 2.9. Indikator Pengedaran Uang101821222528282930BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok danWewenang Bank IndonesiaTabel 3.1. Realisasi Penarikan ULN PemerintahTabel 3.2. Realisasi Pembayaran ULN PemerintahTabel 3.3. Perkembangan Peringkat Indikator Getting Credit Negara-Negara di Kawasan ASEAN383849BAB IVManajemen Intern Bank IndonesiaTabel 4.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia PeriodeTriwulan I-201472Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014ix

BAB IRingkasan Eksekutif

BAB IRingkasan Eksekutif1.1. Kinerja PerekonomianPerekonomian Indonesia menunjukkan perlambatan sebagai dampak dari pelemahanekspor, di tengah permintaan domestik yang masih cukup kuat dan kinerja investasiyang meningkat. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2014 tercatat sebesar 5,21%(yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,72%(yoy). Kontraksi ekspor terutama berasal dari komoditas pertambangan antara lain karenamelemahnya permintaan terutama dari Tiongkok, menurunnya harga, serta pengaruhtemporer dari kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah. Sejalan dengan melambatnyaperekonomian, Bank Indonesia merevisi pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun2014 dari 5,5-5,9% menjadi 5,1 – 5,5%.Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi tetapterjaga dan ditopang penyesuaian ekonomi yang tetap terkendali. Kestabilan tersebutantara lain tercermin pada inflasi yang menurun, nilai tukar yang menguat, dan NeracaPembayaran Indonesia (NPI) yang membaik.Dari sisi harga, penurunan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) masih berlanjut bersumberdari kelompok volatile food yang mengalami deflasi karena membaiknya pasokan. Inflasiinti juga mengalami penurunan didukung oleh penguatan nilai tukar rupiah. Sementarainflasi administered prices meningkat sejalan dengan adanya penyesuaian kebijakan hargaoleh Pemerintah. Inflasi IHK triwulan I-2014 tercatat 1.41% (qtq) atau 7,32% (yoy), menurundari inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,75% (qtq) atau 8,38% (yoy). Sejalan dengantren penurunan tersebut, inflasi untuk keseluruhan tahun 2014 diperkirakan lebih rendahdibandingkan tahun 2013 dan berada dalam kisaran sasaran inflasi 2014 sebesar 4,5%±1%.NPI di triwulan laporan kembali mencatat surplus. Ditopang menurunnya defisit transaksiberjalan dan meningkatnya aliran masuk modal asing, NPI surplus sebesar USD2,07 miliar.Defisit transaksi berjalan pada triwulan I-2014 tercatat 2,06% dari PDB, menurun dari defisitpada triwulan sebelumnya sebesar 2,12% dari PDB. Sementara itu, aliran masuk modal asing,baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi portofolio, meningkat dipengaruhisentimen positif terhadap fundamental perekonomian Indonesia yang membaik. Sejalandengan kinerja NPI yang positif, jumlah cadangan devisa pada akhir triwulan I-2014meningkat menjadi sebesar USD102,6 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 5,6 bulanimpor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada diatas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.Fundamental ekonomi yang membaik dan diikuti penguatan kinerja NPI serta perbaikanpersepsi risiko investor global terhadap Indonesia, mendorong penguatan nilai tukarrupiah. Secara point to point, nilai tukar rupiah pada triwulan I-2014 menguat sebesar 7,13%(qtq) dibandingkan dengan level pada akhir 2013 dan ditutup Rp11.360 per dolar AS.Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, kondisi sistem keuangan Indonesia terjagastabil. Stabilnya sistem keuangan Indonesia diindikasikan oleh Indeks Stabilitas SistemKeuangan yang berada pada level 0,96, membaik dibandingkan triwulan IV-2013 padalevel 1,10. Kondisi tersebut ditopang oleh kinerja perbankan dan lnstitusi Keuangan NonBank (IKNB) yang positif serta kondisi pasar keuangan Indonesia yang membaik.Fungsi intermediasi perbankan dan IKNB berjalan lancar dengan moderasi pada penyalurankredit. Penyaluran kredit perbankan melambat seiring dengan perlambatan ekonomi.Meski demikian, risiko kredit dan risiko likuiditas tetap terjaga. Di pasar keuangan, sentimenpositif terhadap kondisi perekonomian domestik dan membaiknya perekonomian AS dan2Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IRingkasan EksekutifEropa mendorong penguatan Indeks Harga Saham Gabungan dan menurunkan yield SuratBerharga Negara. Kondisi ini sekaligus memberikan dampak positif terhadap terkendalinyarisiko pasar di industri perbankan.Dari sisi sektor riil, kinerja korporasi menunjukanperlambatan sebagaimana dikonfirmasikan melalui Survei Kegiatan Dunia Usaha BankIndonesia. Namun, sektor korporasi tetap optimis dengan perkembangan ekonomi ditriwulan II-2014. Di sektor Rumah Tangga, keyakinan konsumen tetap terjaga dipengaruhioleh membaiknya ekspektasi terhadap kondisi ekonomi dalam enam bulan ke depan.Terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tidak terlepas dari dukunganpenyelenggaraan sistem pembayaran yang berlangsung dengan baik dan lancar. Hal initercermin dari kehandalan sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesiadari ketersediaan sistem BI-RTGS sebagai setelmen dana, BI-SSSS sebagai setelmen suratberharga Pemerintah dan Bank Indonesia, serta SKNBI, yang mencapai 100%. Sementarakemampuan setelmennya mencapai 99,91%. Di samping itu, ketersediaan uang kartaldalam jumlah yang cukup juga mendukung kelancaran transaksi pembayaran selamatriwulan laporan. Peningkatan kebutuhan uang kartal yang melonjak terutama dipengaruhioleh faktor perayaan beberapa hari besar keagamaan dapat dipenuhi dengan baik.1.2. Kebijakan yang Ditempuh pada Triwulan I-2014Tetap kondusifnya situasi perekonomian dan terjaga stabilnya sistem keuangan selamatriwulan I-2014 merupakan dampak dari berbagai respons kebijakan yang ditempuh olehPemerintah dan Bank Indonesia.Respons kebijakan Bank Indonesia tetap diarahkan untuk menjaga agar inflasi terkendalidan menjaga kesinambungan perekonomian. Untuk itu, Bank Indonesia menempuhbauran kebijakan guna meredam potensi risiko yang mempengaruhi keseimbanganekonomi makro. Konsisten dengan tujuan tersebut, Bank Indonesia memutuskan untukmempertahankan suku bunga kebijakannya (BI Rate) pada level 7,50%, dengan suku bungaLending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing pada level 7,50% dan 5,75%.Kebijakan ini dinilai masih konsisten dengan upaya mengarahkan inflasi tetap berada padalintasan sasaran 4,5+1% pada 2014 dan 4,0+1% pada 2015, sekaligus menurunkan defisittransaksi berjalan ke arah yang lebih sehat.Dalam pengelolaan nilai tukar, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga pergerakannilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Hal ini didukung dengan upayamemperdalam pasar valas antara lain melalui peningkatan transaksi lindung nilai. BankIndonesia menerbitkan petunjuk pelaksanaan transaksi swap lindung nilai kepada BankIndonesia. Inisiasi Bank Indonesia dalam pembentukan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate(JISDOR) sebagai referensi harga pasar yang representatif untuk transaksi spot USD/IDR.Pasar domestik dinilai kredibel sebagai referensi harga USD/IDR.Pengelolaan nilai tukar rupiah diimbangi pula dengan pengelolaan likuiditas. BankIndonesia berupaya agar likuiditas di pasar tetap seimbang. Hal ini dilakukan melalui operasimoneter Bank Indonesia. Hasilnya, perbankan dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnyadengan baik dan suku bunga Pasar Uang Antar Bank overnight bergerak stabil.Untuk meningkatkan pengendalian inflasi, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasidengan pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini dilakukan dalam kerangka kerjasama TimPengendalian Inflasi/Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPI/TPID). Pada triwulan I-2014, TPILaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 20143

BAB IRingkasan Eksekutiftelah menyepakati program kerja tahun 2014 dan membahas usulan penetapan sasaraninflasi 2016-2018 yang akan menjadi acuan legal drafting Peraturan Menteri Keuangan(PMK). Sementara itu, TPID sepanjang triwulan I-2014 terus aktif dalam pengendalian inflasi.Koordinasi antar TPID terus diperkuat di berbagai daerah. TPID di Jawa Timur membentukIndonesia Network sebagai langkah awal penguatan produksi, distribusi, dan konektivitasantar wilayah dalam wadah TPID. Dari sisi kelembagaan, TPID terus berkembang. Padatriwulan I-2014, telah terbentuk 42 TPID baru sehingga secra keseluruhan TPID berjumlah233 buah.Upaya untuk meminimalkan potensi gangguan likuiditas sistem keuangan juga dilakukanmelalui kerjasama bank sentral. Sebagai tindak lanjut kesepakatan di 2013, pada triwulanI-2014, Bank Indonesia menandatangani kerjasama swap mata uang lokal IDR/KRW melaluiBilateral Currency Swap Agreement (BCSA) dengan Bank of Korea.Pasar keuangan yang sehat, stabil, dan efisien akan memudahkan transmisi baurankebijakan untuk mewujudkan stabilitas harga. Guna mewujudkan hal tersebut, BankIndonesia melaksanakan program pendalaman pasar keuangan. Salah satu kegiatan yangdilakukan pada triwulan I-2014 yakni memfasilitasi perluasan penggunaan kontrak standardalam transaksi repo antar bank dalam bentuk Mini Master Repurchase Agreement (MiniMRA). Dengan adanya perluasan tersebut, jumlah bank yang menyepakati penggunaanMini MRA dalam bertransaksi repo antar bank telah mencapai lebih dari 60 bank. Melaluiimplementasi Mini MRA yang merupakan kelanjutan dari program yang telah dilaksanakanpada 2013, diharapkan mempermudah transaksi repo antar bank. Pada gilirannya akanmendukung pendalaman pasar uang rupiah.Pasca-beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJKpada akhir Desember 2013, Bank Indonesia memperkuat perannya dalam menjagastabilitas sistem keuangan. Hal ini dilakukan melalui fungsi pengaturan dan pengawasanmakroprudensial.Melalui kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia berupaya mencegah dan mengurangirisiko sistemik yang mungkin timbul dan mengakibatkan gejolak di sistem keuanganIndonesia. Selain itu, kebijakan makroprudensial juga dimaksudkan untuk mendorongfungsi intermediasi yang seimbang bagi perekonomian, serta meningkatkan aksesdan efisiensi sistem keuangan. Upaya ini dilakukan melalui tiga fungsi, yakni (i) systemicsurveillance, (ii) menetapkan kebijakan makroprudensial, serta (iii) pengembangan pasarkeuangan dan keuangan inklusif.Selama triwulan I-2014, Bank Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan yang terkaitdengan pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Di bidang pengaturan, BankIndonesia memfokuskan pada evaluasi penguatan terhadap beberapa ketentuanmakroprudensial yang telah diterbitkan pada periode-periode sebelumnya. Selain untukmemastikan kesesuaian ketentuan dengan dinamika yang terjadi di industri keuangan,evaluasi ini juga dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dengan OJK. Selain itu, BankIndonesia juga tengah mempersiapkan ketentuan mengenai pengaturan dan pengawasanmakroprudensial. Pengaturan ini menjabarkan kewenangan Bank Indonesia dalampengaturan prudensial.Pengawasan makroprudensial dilakukan melalui kegiatan surveilans sistem keuangan.Pemantauan terhadap perbankan antara lain untuk mengetahui kondisi likuiditas dalam4Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IRingkasan Eksekutiftaraf aman dan berjalannya fungsi intermediasi. Pemantauan terhadap IKNB antara laindilakukanguna memonitor keseimbangan struktur pembiayaan dan sumber dana.Dalam upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia juga secaraintensif melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait di bidang keuangan.Koordinasi tersebut dilakukan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan(FKSSK). Secara rutin dilakukan asesmen terhadap kondisi sistem keuangan terkini. Selainitu, di triwulan laporan juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penyelesaianLaporan Kegiatan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) tahun 2013,pembaruan SKB tentang Sekretariat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, danpenyusunan draf Prosedur Operasional Komunikasi Publik. Selain melakukan koordinasilintas instansi, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan OJK. Hal inimerupakan tindak lanjut dari Naskah Keputusan Bersama yang disepakati kedua instansipada 18 Oktober 2013.Dalam peningkatan akses keuangan, Bank Indonesia melaksanakan berbagai programkeuangan inklusif bekerjasama dengan pihak terkait untuk mendorong terpeliharanyastabilitas sistem keuangan. Pada triwulan I-2014, dilakukan berbagai kegiatan antara lain(i) program Tabunganku dan basic savings account, (ii) kampanye gerakan menabung, (iii)penyiapan revisi pengaturan layanan keuangan digital, (iv) pembahasan usulan skema bisnismodel penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat, dan (v) penyiapanpayung hukum Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).Upaya penguatan sektor riil dan pemberdayaan UMKM selalu menjadi perhatian BankIndonesia. Pada triwulan I-2014, dilakukan berbagai kegiatan antara lain pilot projectpemeringkatan kredit UKM di Jawa Tengah, sosialisasi kajian sektor industri kreatif yangberdaya saing di Indonesia, dan pemetaan klaster komoditas pangan yang menjadi sumberinflasi per wilayah.Di bidang sistem pembayaran, kebijakan Bank Indonesia ditujukan untuk menjaga agarsistem pembayaran terselenggara dengan aman, lancar, dan efisien. Beberapa kegiatanyang dilakukan merupakan kesinambungan dari kegiatan yang telah dilaksanakan padaperiode sebelumnya. Diantaranya terkait dengan implementasi National Payment Gatewayserta pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II, serta Sistem Kliring NasionalBank Indonesia Next Generation. Selain aspek keamanan, kelancaran dan efisiensi, BankIndonesia juga memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan konsumen. Untuk itu,di triwulan laporan telah diterbitkan ketentuan mengenai perlindungan konsumen jasasistem pembayaran.Guna mendukung kelancaran transaksi tunai, kebijakan Bank Indonesia dalam pengelolaanuang diarahkan untuk memastikan ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya,distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta layanan kas yang prima.Pada triwulan I-2014, telah dilakukan pencetakan uang sesuai perjanjian kerjasama denganPerum Percetakan Uang Republik Indonesia. Pemenuhan uang juga dilakukan denganmenjangkau daerah terpencil, pulau terluar, dan perbatasan. Upaya pemenuhan uang jugaterus diimbangi dengan penanggulangan uang palsu. Bekerjasama dengan KepolisianRepublik Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang palsu. Selain itu, kegiatansosialisasi dan edukasi publik mengenai ciri keaslian uang Rupiah dan cara penggunaanuang rupiah yang baik juga terus dilaksanakan.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 20145

BAB IRingkasan EksekutifUntuk mendukung efektivitas kebijakan dan pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesiasenantiasa mengkomunikasikan kebijakannya kepada pemangku kepentingan. Selain itu,dilakukan pula kegiatan edukasi mengenai tugas kebanksentralan dan materi lainnya. Tidakhanya ditujukan kepada pemangku kepentingan domestik, komunikasi juga dilakukankepada investor asing dan lembaga internasional lainnya.Terlaksananya tugas utama Bank Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dukunganpengelolaan organisasi dan sumber daya Bank Indonesia. Agar akuntabel dan transparan,Bank Indonesia melakukan pengelolaan dengan berlandaskan prinsip tata kelola organisasiyang baik.6Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIPerkembangan KondisiMakroekonomi, Moneter, SistemKeuangan, dan Sistem PembayaranPenyesuaian ekonomi yang berlangsung pada triwulan I-2014 masih terkendali, meskipunterjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas makroekonomi tetap terjaga, antaralain tercermin pada inflasi, nilai tukar, dan neraca pembayaran yang membaik. Inflasi terusmenurun dan diperkirakan akan berada dalam kisaran targetnya. Sementara itu, NeracaPembayaran Indonesia juga mencatat surplus yang cukup besar. Kondisi fundamental yangmembaik tersebut berdampak pada nilai tukar rupiah yang cenderung bergerak stabil. Namun,pertumbuhan ekonomi melambat dipengaruhi ekspor riil yang mencatat kontraksi.

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran2.1. InflasiPenurunaninflasi masihterus berlanjutpada triwulanI-2014sehinggadiperkirakandapatmendukungpencapaiantarget inflasi2014 padakisaran4,5+1%.Respons kebijakan yang ditempuh secara konsisten oleh Bank Indonesia dan koordinasidengan pemerintah cukup efektif untuk terus menurunkan tekanan inflasi pada triwulanI-2014. Inflasi pada triwulan I-2014 tercatat 1,41% (qtq) atau 7,32% (yoy), menurun secaratahunan dari triwulan sebelumnya sebesar 0,75% (qtq) atau 8,38% (yoy) (Grafik 2.1).Penurunan inflasi secara tahunan terutama ditopang oleh kelompok volatile food dan inflasiinti. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, inflasi kelompok volatile food dan inflasiinti pada triwulan laporan tercatat lebih rendah. Sementara itu, inflasi pada kelompokadministered price mengalami peningkatan (Grafik 2.2).14121086420-2-4-61 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142,661,411,331,14201482-4-10%, yoy6,577,2513579111 3579111 3579111 3579111 3579111 3579111 3579111 32007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201417,644,66IHKCoreAdm. PricesVol. FoodCPICoreAdministered PricesVolatile FoodGrafik 2.1Perkembangan Inflasi TriwulananGrafik 2.2Perkembangan Inflasi TahunanPada triwulan I-2014, kelompok volatile food menjadi penyumbang terbesar deflasi seiringmembaiknya pasokan sejumlah bahan makanan. Inflasi volatile food mencapai 2,66%(qtq) atau 7,25% (yoy), turun tajam dibanding triwulan IV-2013 yang sebesar -0,58 (qtq)atau 11,83% (yoy). Penurunan tersebut didukung pasokan yang lebih baik dibandingkanperiode yang sama tahun sebelumnya ketika terjadi kelangkaan beberapa komoditashortikultura akibat pembatasan impor. Berdasarkan komoditas, penyumbang deflasi padatriwulan I-2014 adalah meningkatnya panen bawang merah dan cabai merah di akhirtriwulan laporan, serta melimpahnya pasokan daging ayam dan telur ayam. Sementara itu,penyumbang tekanan inflasi berasal dari beras, cabai rawit, dan ikan segar.Inflasi yang meningkat pada triwulan I-2014 terjadi pada kelompok administered price.Inflasi administered prices di triwulan I-2014 sebesar 1,33% (qtq) atau 17.47% (yoy), lebihtinggi dari triwulan IV-2013 yang sebesar 1.40 (qtq) atau 16,65% (yoy). Inflasi administeredprices disebabkan kenaikan harga LPG 12 kg di awal Januari 2014, kenaikan tarif cukai rokokdi awal tahun, dan implementasi kebijakan surcharge pada tarif angkutan udara. Dampakpenerapan surcharge masih terbatas karena adanya persaingan tarif penerbangan yangmenyebabkan belum semua maskapai menerapkan tarif surcharge tersebut.Inflasi inti pada triwulan I-2014 menurun didukung menguatnya nilai tukar rupiah,minimalnya tekanan permintaan, dan menurunnya ekspektasi inflasi. Inflasi inti tercatatsebesar 4,61% (yoy) menurun dibandingkan triwulan IV-2013 sebesar 4,98% (yoy).8Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem PembayaranPenurunan tersebut didukung adanya tren perlambatan pada inflasi inti nontraded seiringdengan moderatnya tekanan permintaan domestik.Inflasi inti yang menurun juga didukung ekspektasi inflasi yang membaik. Hasil surveypedagang eceran maupun konsumen menunjukkan bahwa ekspektasi tekanan hargauntuk periode 3 maupun 6 bulan yang akan datang cenderung membaik, dibandingkandengan beberapa bulan sebelumnya. (Grafik 2.3 dan Grafik 2.4).Indeks200%, yoy20250%, yoy2018016014015102201901601612812051304100013579111 3579111 3579111 3579111 3579111 3579111 3579111 3579111 35791112005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Inflasi IHK aktual (skala kanan)Indeks Ekspektasi Harga Pedagang 3 bln yadIndeks Ekspektasi Harga Pedagang 6 bln yad100013579111 3579111 35791113579111 3579111357911135791113579111357911132005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014Inflasi IHK aktual (skala kanan)Indeks Ekspektasi Harga Konsumen 3 bln yadIndeks Ekspektasi Harga Konsumen 6 bln yadIndeks Ekspektasi Harga Konsumen 6 bln yad (CMA 6)Grafik 2.3Ekspektasi Harga Pedagang EceranGrafik 2.4Ekspektasi Harga KonsumenBerdasarkan kawasan, deflasi terjadi di kawasan Jawa dan Sumatera yang merupakan sentraproduksi bahan pangan (Gambar 2.1). Panen beras dan beberapa komoditas hortikulturayang berlangsung di Jawa Barat dan Jawa Tengah menyebabkan terjadinya deflasi yangcukup besar di kawasan Jawa. Berbagai daerah di Sumatera juga mencatat deflasi karenakoreksi harga holtikultura dan melimpahnya produksi sayuran. Sebaliknya, Jakarta danmayoritas wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih mencatat inflasi. Sebagai contoh,inflasi pada komoditas aneka cabai tercatat cukup tinggi di Gorontalo dan Maluku.4.88 - 5.775.77 - 6.586.58 - 7.857.58 - 8.958.95 - 9.61Gambar 2.1Peta Sebaran Inflasi Daerah Triwulan I 2014 (%, yoy)Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 20149

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem PembayaranUntuk keseluruhan tahun 2014, inflasi diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun2013 dan berada dalam kisaran sasaran inflasi 2014 sebesar 4,5%±1%. Realisasi inflasiyang terjaga tersebut tidak terlepas dari peran kebijakan Bank Indonesia dan pemerintahkhususnya di tahun 2013. Selain itu, ekspektasi yang cenderung membaik dan hargakomoditas internasional yang masih lemah diperkirakan akan menyebabkan pergerakankelompok inflasi inti relatif terjaga. Inflasi inti yang terjaga juga ditopang berkurangnyakecenderungan pergerakan nilai tukar yang depresiatif.PerekonomianIndonesia padatriwulan I-2014melambat.Di sisi lain,pertumbuhankonsumsimasih cukuptinggi yangdisertaidenganpertumbuhaninvestasi yangmembaik.2.2. Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan ekonomi triwulan I-2014 tercatat sebesar 5,21% (yoy), melambatdibandingkan triwulan IV-2013 sebesar 5,72% (yoy). Melambatnya pertumbuhan terutamabersumber dari pelemahan ekspor, sementara permintaan domestik masih cukup kuat.Ekspor mengalami kontraksi sebesar 0,78% (yoy) akibat terhambatnya ekspor tambangmineral dan masih tertekannya ekspor batubara. Sementara ekspor manufaktur masihtumbuh solid sesuai tren perbaikan perekonomian dunia.Perlambatan juga terjadi pada konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah triwulan I-2014hanya tumbuh sebesar 3,58% (yoy) melambat dibanding triwulan IV-2013 sebesar 6,45%(yoy), akibat pergeseran penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke triwulan II-2014. Sementarakonsumsi rumah tangga tumbuh menguat menjadi 5,61% (yoy) dari triwulan sebelumnyasebesar 5,25% (yoy). Hal ini terutama ditopang optimisme konsumen dan penyelenggaranpemilu legislatif. Secara keseluruhan, konsumsi pada triwulan I-2014 masih cukup tinggi.Seiring dengan konsumsi yang masih cukup tinggi, investasi meningkat menjadi 5,13%(yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 4,37% (yoy). Peningkatan tersebut terutama berasaldari investasi nonbangunan yang mengantisipasi potensi peningkatan permintaan kedepan dan utilisasi kapasitas yang tinggi. Namun, investasi bangunan tumbuh melambatmerespons pengetatan kebijakan Loan to Value (LTV) dan kenaikan suku bunga. Sementaraitu, impor tercatat mengalami kontraksi 0,66% (yoy).Tabel 2.1Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan%Y-o-Y, Tahun Dasar 2000Komponen2013201320142014* 2015*I II III IVIKonsumsi Rumah Tangga 5,2 5,1 5,5 5,3 5,3 5,6 5,1-5,5 5,3-5,7Konsumsi Pemerintah 0,4 2,2 8,9 6,4 4,9 3,6 6,2-6,6 5,4-5,8Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 5,5 4,5 4,5 4,4 4,7 5,1 4,8-5,2 5,3-5,7Ekspor Barang dan Jasa 3,6 4,8 5,2 7,4 5,3 -0,8 1,5-1,9 5,1-5,5Impor Barang dan Jasa 0,0 0,7 5,1 -0,6 1,2 -0,7 0,5-0,9 4,9-5,3PDB 6,0 5,8 5,6 5,7 5,8 5,2 5,1-5,5 5,4-5,8Sumber : BPS* Proyeksi Bank IndonesiaSecara spasial, perlambatan ekonomi triwulan I-2014 terutama bersumber dari kinerja KTIdan Jawa yang tumbuh melambat. Beberapa daerah di KTI seperti Kalimantan Timur, Papua,Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Aceh bahkan tumbuh pada kisaranyang rendah yaitu 0,6% - 3,3% (Gambar 2.2). Perlambatan ekonomi di KTI dipengaruhioleh menurunnya kinerja sektor pertambangan, sementara perlambatan pertumbuhan10Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaranekonomi di Jawa terutama bersumber dari kinerja sektor pertanian. Namun demikian,pertumbuhan ekonomi Jakarta masih meningkat didorong oleh sektor perdagangan dansektor pengangkutan antara lain terkait penyelenggaraan Pemilu.Untuk keseluruhan tahun 2014, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran5.1%-5.5%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 5.5%-5.9%. Revisi pertumbuhanekonomi pada 2014 banyak dipengaruhi oleh komponen ekspor tambang. Ke depan, perludiupayakan langkah-langkah untuk melakukan diversifikasi komoditas ekspor yang lebihberdaya saing.gPDRB > 7%6% < gPDRB < 7%5% < gPDRB < 6%4% < gPDRB < 5%gPDRB < 4%Gambar 2.2Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I-20142.3. Neraca PembayaranKinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)miliar dolar ASpada triwulan I-2014 kembali membaik15,00dipengaruhi permintaan domestik yang10,00terkendali dan stabilitas ekonomi yang5,00semakin kuat. NPI triwulan I-2014 mencatat0,00surplus sebesar 2,07 miliar dolar AS, ditopang-5,00oleh menurunnya defisit transaksi berjalan-10,00dan meningkatnya aliran masuk modal asing.-15,00Defisit transaksi berjalan pada triwulan I-2014-20,00tercatat 2,06% dari PDB, menurun dari defisitpada triwulan IV-2013 sebesar 2,12% dariPDB (Grafik 2.5). Sementara itu, aliran masukmodal asing meningkat seiring dengan* angka sementara** angka sangat sementarapersepsi positif investor terhadap perbaikanfundamental ekonomi Indonesia. Peningkatanaliran modal asing ini berkontribusi padasurplus transaksi modal dan finansial sebesar 7,83 miliar dolar AS.Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1**2011 2012 2013* 2014Transaksi Modal dan FinansialTransaksi BerjalanGrafik 2.5Neraca Pembayaran IndonesiaNeraca KeseluruhanNeracaPembayaranIndonesia padatriwulan I-2014mencatatsurplus,ditopang olehmenurunnyadefisit transaksiberjalan danmeningkatnyaaliran masukmodal asing.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201411

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem PembayaranPerbaikan defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi impor yang terkontraksi, sejalandengan moderasi pertumbuhan ekonomi. Impor nonmigas terkontraksi 5,5% (yoy) antaralain dipengaruhi menurunnya impor bahan baku dan barang modal (Grafik 2.6). Selain itu,impor migas juga terkontraksi lebih dalam sebesar 8,6% (yoy) mengikuti pola konsumsiBahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih rendah di awal tahun. Namun, perbaikan sektoreksternal tertahan karena ekspor juga mengalami kontraksi. Ekspor nonmigas tumbuhnegatif (-0,2%) karena melemahnya permintaan global terutama Tiongkok, penurunanharga komoditas global, dan pengaruh temporer kebijakan pelarangan ekspor mineralmentah. Ekspor migas juga tumbuh negatif (-8,8%) seiring dengan turunnya produksiminyak. Perkembangan tersebut secara keseluruhan mengakibatkan surplus neracaperdagangan barang triwulan I-2014 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan surplustriwulan IV-2013 (Grafik 2.7).100,0%, yoy12,00milliar dolar AS80,060,040,020,07,002,00-3,000,0-20,0-40,0Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar2011 2012 2013 2014-8,00-13,00Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1**2011 2012 2013* 2014Total ImporBahan BakuBarang KonsumsiBarang ModalNeraca Nonmigas* angka sementara** angka sangat sementaraNeraca MigasNeraca PerdaganganGrafik 2.6Impor Non MigasGrafik 2.7Neraca PerdaganganDefisit transaksi berjalan yang lebih rendah juga dipengaruhi defisit neraca jasa yangmenurun. Neraca jasa mencatat defisit yang lebih rendah pada triwulan laporan sebesar2,2 miliar dolar AS dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,1 miliar dolarAS. Hal itu disebabkan oleh menurunnya jasa pembayaran pengangkutan (freight) sejalandengan impor yang turun cukup dalam, dan meningkatnya surplus jasa perjalanan (travel)sesuai dengan pola musimannya.Perkembangan pada sisi transaksi modal dan finansial tetap solid ditopang masih kuatnyaaliran masuk modal asing. Aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsungmaupun investasi portofolio pada triwulan I-2014 meningkat. Peningkatan tersebutdidorong oleh positifnya persepsi investor terhadap kondisi fundamental ekonomiIndonesia.Aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio asing meningkat tajam dari1,63 miliar dolar AS pada triwulan IV-2013 menjadi 8,51 miliar dolar AS pada triwulanlaporan. Peningkatan tersebut ditopang oleh meningkatnya neto beli asing pada instrumenportofolio berdenominasi rupiah (saham dan SUN). Penerbitan global bond pemerintahsenilai 4,00 miliar dolar AS juga mendorong peningkatan investasi portfolio.12Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem PembayaranSementara itu, investasi langsung asing di Indonesia (PMA-Penanaman Modal Asing)tercatat stabil dari triwulan sebelumnya sebesar 4,53 miliar dolar AS. Namun, secara netotransaksi modal dan finansial mencatat surplus yang lebih rendah dari triwulan sebelumnya(Grafik 2.8). Hal ini dikarenakan investasi lainnya mencatat defisit yang disebabkan olehmeningkatnya penempatan simpanan swasta domestik di luar negeri.Dengan perkembangan positif pada NPI tersebut, cadangan devisa Indonesia beradadalam tren meningkat. Pada Maret 2014, cadangan devisa Indonesia tercatat mencapai102,6 miliar dolar AS, meningkat dari triwulan IV-2013 sebesar 99,4 miliar dolar AS.Level cadangan devisa tersebut setara dengan 5,6 bulan impor atau 5,4 bulan impordan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupaninternasional sekitar 3 bulan impor (Grafik 2.9).milliar dolar AS15,0010,005,000,00-5,0010,0015,0020,00Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1**2011 2012 2013* 2014Investasi PortofolioInvestasi LainnyaInvestasi LangsungTransaksi Modal & Finansial140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.0000Cadevmilliar dolar ASbulan1098765432101 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 32009 2010 2011 2012 2013 2014Bulan Impor & pembayaran ULN Pemerintah (rhs)Grafik 2.8Neraca Transaksi Modal dan FinansialGrafik 2.9Perkembangan Cadangan DevisaProspek NPI diperkirakan membaik pada 2014. Hal ini didukung oleh defisit transaksiberjalan yang menurun di bawah 3,0% dari PDB, lebih rendah dibanding tahun 2013 yangsebesar 3,33%. Penurunan defisit transaksi berjalan ini terutama didukung oleh pemulihanekonomi global. Selain itu, penurunan defisit transaksi berjalan juga didukung olehberbagai upaya yang ditempuh pemerintah dalam membatasi impor, antara lain melaluipeningkatan penggunaan biodiesel dan peningkatan pajak untuk barang impor.Di sisi transaksi modal dan finansial, aliran modal asing diperkirakan masih meningkat untukkeseluruhan tahun 2014. Optimisme ini didukung oleh bauran kebijakan yang difokuskanpada stabilisasi makroekonomi, defisit transaksi berjalan yang menurun, dan kondisi pasarfinansial global yang semakin membaik. Terus membaiknya kondisi pembiayaan eksternaltersebut akan menopang pemulihan keseimbangan neraca pembayaran Indonesia.2.4. Nilai Tukar RupiahSeiring dengan perbaikan fundamental ekonomi domestik dan membaiknya persepsi risikoinvestor global terhadap Indonesia, nilai tukar rupiah secara point-to-point mengalamipenguatan pada triwulan I-2014. Rupiah menguat 7,13% dibandingkan dengan levelpada akhir 2013 dan ditutup pada level Rp11.360 per dolar AS pada akhir triwulan I-2014Perkembangannilai tukarrupiah selamatriwulan I-2014secara umummembaik.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201413

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran(Grafik 2.10). Penguatan tersebut terutama terjadi sejak Februari 2014 sejalan denganmeningkatnya aliran masuk modal asing.Penguatan rupiah juga diikuti dengan volatilitas nilai tukar yang menurun. Pada triwulanI-2014, volatilitas nilai tukar secara triwulanan menurun dari 15,3% pada triwulansebelumnya menjadi 11,5% pada triwulan I-2014. Tingkat volatilitas tersebut relatif sejalandengan volatilitas pada sebagian negara emerging lainnya, seperti Turki, Brazil, dan AfrikaSelatan (Grafik 2.11).1250012200119001160011300110001070010400101009800950011580109209698IDR/USD12.16011.91911.42011360Jan Mei Sep 2 6 8 10 15 17 21 23 27 29 3 5 7 11 13 17 19 21 25 27 3 5 7 11 13 17 19 21 25 272013 Januari Februari MaretIDR/USD DailyMonthly Average2018161412108642015,311,58,35,1 5,47,5QIV-136,34,69,26,75,1 4,39,67,618,917,2 17,215,414,2 14,2IDR THB KRW PHP MYR SGD INR TRY BRL ZARQI-14Grafik 2.10Nilai Tukar RupiahGrafik 2.11Volatilitas Nilai Tukar di KawasanPenguatan nilai tukar rupiah pada triwulan I-2014 utamanya dipengaruhi oleh sentimenpositif dari persepsi pelaku pasar terhadap perbaikan data fundamental perekonomiandomestik. Hal ini tercermin dari meredanya laju tekanan inflasi dan meningkatnya cadangandevisa. Pergerakan rupiah tersebut relatif sejalan dengan pergerakan mata uang negaralain di kawasan (Grafik 2.12).EURINRCNYKRWIDRSGDJPYMYRPHPTHB-0,09-2,55-0,17-1,81-0,75-1,34-1,51-2,31-2,77-1,09-2,78-2,82Q1-2014 vs Q4-2013 3500,660,360,100,440,82-4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00point-to-point average%2,103,197,1330025020015010050031 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar2012 2013 2014IndonesiaPhilippinesMalaysiaKoreaThailandChinaGrafik 2.12Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Mata Uang RegionalTriwulan I-2014Grafik 2.13Perkembangan CDS Obligasi Pemerintah Tenor 5 Tahundi Negara Kawasan14Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem PembayaranSejalan dengan optimisme terhadap perbaikan kondisi fundamental ekonomi, persepsirisiko investor asing terhadap nilai tukar rupiah cenderung mengalami perbaikan. Kondisiyang sama turut dialami oleh negara kawasan lainnya yang tercermin dari indikator risikoCredit Default Swap (CDS) yang cenderung menurun (Grafik 2.13).2.5. Perkembangan Pasar Uang Rupiah dan ValasSeiring dengan tidak berubahnya stance kebijakan Bank Indonesia yang tercermin darisuku bunga BI Rate dan suku bunga Deposit Facility (DF) yang tetap selama triwulan I-2014,rata-rata harian suku bunga PUAB tenor overnight (O/N) relatif stabil di kisaran 5,88%.Rata-rata harian PUAB O/N tersebut naik tipis sebesar 5 bps dari triwulan sebelumnyasebesar 5,83%. Suku bunga PUAB O/N yang meningkat tipis tersebut terutama seiringdengan meningkatnya penggunaan likuiditas untuk pajak serta setelmen Surat BerhargaNegara (SBN) dan Sukuk ritel pada Maret 2014. Kebutuhan tersebut diimbangi oleh adanyapeningkatan aliran masuk uang kartal pasca-penarikan kartal oleh masyarakat menghadapiperayaan hari besar keagamaan dan Tahun Baru selama triwulan I-2014.Rata-rata harian suku bunga PUAB tenor 1minggu dan tenor 1 bulan meningkat masingmasingsebesar 15 bps dan 57 bps menjadi6,51% dan 8,06%. Pergerakan suku bungaPUAB tersebut juga seiring dengan pergerakankuotasi perbankan yang tercermin padaJakarta Interbank Offered Rate (JIBOR), yangmerupakan suku bunga indikasi penawarantingkat bunga antar bank. Rata-rata harianJIBOR O/N naik tipis selama triwulan I-2014sebesar 3 bps, yaitu dari 5,85% menjadi 5,88%.Dari sisi volume transaksi, rata-rata harianvolume transaksi PUAB pada triwulan I-2014menurun sebesar 3% dibandingkan triwulansebelumnya, atau menurun dari Rp10,57 triliun%8765432Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar2013 2014PUAB O/N BI Rate DF O/N LF O/NGrafik 2.14Suku Bunga PUAB dan BI RatePergerakansuku bungaPUAB O/Nsebagaisasaranoperasionalkebijakanmoneter stabil,sejalan denganperbaikankondisilikuiditasharianperbankan.14121086Rp TriliunRp Triliun8070596050403068 66 667567 6770250200150100420Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV TW I2012 2013 2014O/N 2-4 hr 1 mgg >1 mgg20100Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV TW I2012 2013 2014Bank Peminjam Bank PemberiJlh Bank Pelaku Frekuensi (rhs)500Grafik 2.15Volume Transaksi PUABGrafik 2.16Jumlah Bank Pelaku PUABLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201415

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaranmenjadi Rp10,23 triliun. Penurunan volume transaksi tersebut terutama terjadi pada tenordi atas 1 minggu. Di sisi lain, frekuensi transaksi PUAB selama triwulan I-2014 meningkatmenjadi 147 transaksi/hari dan jumlah bank pelaku sebesar 70 bank/hari (pada periodesebelumnya terdapat 143 transaksi/hari dengan pelaku sebesar 67 bank/hari).Secara umum, volume transaksi pasar valas domestik cenderung meningkat. Pada triwulanI-2014, total volume transaksi valas domestik tercatat sebesar USD174,03 miliar ataumeningkat 15,16% dibandingkan triwulan IV-2013 yang totalnya sebesar USD151,12 miliar.Dari sisi komposisi, transaksi di pasar valas domestik tersebut didominasi oleh transaksi spot(72%), sementara komposisi transaksi swap dan forward masing-masing tercatat sebesar23% dan 5%. Pertumbuhan transaksi spot juga merupakan yang terbesar dibandingkantransaksi lainnya.Pada triwulan I-2014, total volume transaksi spot naik 18,14% dari USD106,14 miliar menjadiUSD125,39 miliar. Sementara itu, transaksi swap meningkat 13,20% dari USD34,63 miliarmenjadi USD39,20 miliar. Sebaliknya, aktivitas transaksi forward pada periode laporanmengalami penurunan sebesar 8,77% dari USD10,34 miliar menjadi USD 9,44 miliar.Juta USD250.000200.000150.000100.00050.0000Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I2013 2014Sumber: LHBU – Bank Indonesia100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%8% 5% 6% 7% 5%24%24%23%23%35%58%Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I2013 2014Forward Swap SpotSumber: LHBU – Bank Indonesia71% 70% 70% 72%Grafik 2.17Perkembangan Volume Transaksi Valas DomestikGrafik 2.18Perkembangan Komposisi Transaksi Valas DomestikStabilitassistemkeuanganmasihterjaga. Halini tercermindari IndeksStabilitasSistemKeuangan(ISSK) yangberada padalevel 0,96membaik darisebelumnyalevel 1,10.2.6. Perkembangan Sistem Keuangan2.6.1. Perkembangan Pasar KeuanganPasar keuangan Indonesia pada triwulan I-2014 menunjukkan penguatan dibandingkantriwulan sebelumnya. Penguatan tersebut antara lain membaiknya defisit transaksiberjalan, stabilnya inflasi, ekspektasi naiknya Produk Domestik Bruto, dan penyelenggaraanpemilihan umum legislatif yang berjalan lancar. Selain faktor domestik, penguatan jugadidorong faktor eksternal. Membaiknya ekonomi AS dan Eropa, serta masih melimpahnyalikuiditas global mendorong masuknya arus dana ke negara emerging markets.Menguatnya pasar keuangan Indonesia diikuti dengan menurunnya yield Surat BerhargaNegara (SBN) (Grafik 2.19). Yield SBN tenor pendek (1-5 tahun) turun 51,03bps, tenormenengah (6 -10 tahun) turun 37,88 bps, dan tenor panjang (11-30 tahun) turun 42,78 bps.Risiko pergerakan harga SBN juga menurun seiring dengan turunnya volatilitas yield SBN(Grafik 2.20).16Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran% Bps10,009,0-208,0-407,0-606,0-805,0-1002Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y11Y12Y13Y15Y16Y18Y20Y30Y4035302520151050Jan Jan Mar Apr Mei Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar2013 2014Jangka PendekJangka MenengahJangka PanjangGrafik 2.19Yield Obligasi NegaraGrafik 2.20Volatilitas Yield 20 HariMenurunnya yield dan volatilitas SBN terjadi seiring dengan tingginya inflow asing ke pasarSBN (Grafik 2.21). Pada triwulan I-2014, tercatat investor asing masuk sebesar Rp37,3 triliunke pasar SBN. Tingginya minat asing terhadap SBN terlihat dari tingginya pertumbuhankepemilikan yakni sebesar 11,4% (qtq) atau mencapai 28,5% (yoy).Di pasar saham, sentimen positif mendorong penguatan Indeks Harga Saham Gabungan(IHSG) dan jumlah transaksi harian di bursa. IHSG pada triwulan I-2014 menguat sebesar11,6% ke level 4768,3 mendekati titik tertinggi pada akhir Mei 2013 di level 5068,3.Sementara itu, rata-rata transaksi harian pada triwulan laporan tercatat mencapai Rp5,94triliun, naik sebesar Rp0,98 triliun dibandingkan triwulan IV-2013 (Grafik 2.22).Rp Triliun403020100-10-20-30Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q12010 2011 20122013 2014Net Asing IHSG (RHS)6.0005.0004.0003.0002.0001.0000Rp Miliar9.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q120092010201120122013 20146000500040003000200010000Nilai rata-rata perdagangan saham harianIHSG (RHS)Grafik 2.21Perkembangan & Net Flow Asing di IHSGGrafik 2.22Perkembangan & Nilai Rata-rata Perdagangan Harian IHSGRisiko di pasar saham terpantau rendah, tercermin dari volatilitas IHSG yang lebih rendahdibandingkan periode krisis di pertengahan 2013 (Grafik 2.23). Rata-rata volatilitas IHSG ditriwulan I-2014 tercatat sebesar 18,7% lebih rendah dari triwulan IV-2013 yang mencapai25,9%.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201417

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran160140120100806040200Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar2012 2013 2014IHSG (Rebased 1/1/11 = 100)Volatilitas IHSG (RHS)Grafik 2.23Perkembangan & Volatiltas IHSG50454035302520151050Pasar saham Indonesia mencatat kenaikanterbesar secara triwulanan dibandingkannegara Asia lainnya, yaitu sebesar 11,56%.Pelemahan masih terjadi di pasar saham Asiayang lebih maju seperti Jepang, Hong Kong,Tiongkok, dan Korea Selatan (Tabel 2.2).Negara-negara seperti Indonesia, Thailand,India, dan Filipina adalah beberapa negarayang terkena dampak terbesar dari isu krisiscurrent account Asia pada pertengahan2013 dan pada triwulan laporan mengalamipertumbuhan yang cukup besar. Nilaikapitalisasi pasar saham Indonesia sebesar USD414,32 miliar, mengalami peningkatan secaratriwulanan sebesar USD 72,8 Miliar (21,3%).Namun, kapitalisasi pasar saham Indonesiarelatif lebih rendah bila dibandingkan denganbursa negara-negara di regional.Tabel 2.2Perkembangan Indeks Saham RegionalRegional Market Indiccs Mar-2013 Des-2013 Mar-2013PerubahanQTQ (%)PerubahanYoY (%)1 Indonesia (IHSG) 4.940,99 4.274,18 4.768,28 11,56 (3,50)2 Jepang (Nikkei) 12.397,91 16.291,31 14.827,83 (8,98) 19,603 Hongkong (HSI) 22.299,63 23.306,39 22.151,06 (4,96) (0,67)4 China (Shanghai) 2.236,62 2.115,98 2.033,31 (3,91) (9,09)5 Korea Selatan (Kospi) 2.004,89 2.011,34 1.985,61 (1.28) (0.96)6 Singapura (STI) 3.308,10 3.167,43 3.188,62 0.67 (3.61)7 malaysia (KLCI) 1.671,63 1.866,96 1.849,21 (0,95) 10,628 Thailand (SET) 1.561,06 1.298,71 1.376,26 5,97 (11,84)9 Australia (AS30) 4.979,87 5.353,08 5.402,99 0,93 8,5010 Filipina (PSEi) 6.847,47 5.889,83 6.428,71 9,15 (6,12)11 India (Sensex) 18.835,77 21.170,68 22.386,27 5,74 18,8512 China (Shenzhen) 927,89 1.057,67 1.039,88 (1,68) 12,072502001501005001 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 32011 2012 2013 201410008006004002000Membaiknya kinerja pasar keuanganIndonesia juga berdampak positif terhadapkinerja reksadana (Grafik 2.24). Net AktivaBersih (NAB) reksadana pada triwulan I-2014tercatat meningkat 7,15% dibandingkantriwulan IV-2013. Kenaikan NAB jugaditopang dengan bertambahnya jumlahproduk reksadana dan unit penyertaan yangberedar dipasaran. Pada triwulan I-2014,jumlah produk reksadana naik sebesar 0,13%sementara unit penyertaan naik 1,75%.Jumlah RD (RHS)NAB (Rp T)UP beredar (jt)Grafik 2.24Perkembangan Industri Reksadana18Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran2.6.2. Perkembangan Industri Perbankan2.6.2.1. Perkembangan Kredit dan Risiko Kredit Industri PerbankanSejalan dengan perlambatan ekonomi, perbankan telah melakukan penyesuaian ekspansikredit sehingga pertumbuhan kredit baik secara triwulan maupun tahunan cenderungmelambat. Selama triwulan I-2014, kredit perbankan tumbuh 0,4% (qtq) sehingga menjadiRp3.306,9 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 2,23%(qtq).Berdasarkan jenis penggunaannya, Kredit Investasi (KI) mencatat pertumbuhan yanglebih tinggi dibandingkan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konsumsi (KK). KI padatriwulan I-2014 tumbuh sebesar 2,0% dibandingkan triwulan-IV-2013 diikuti denganpertumbuhan KK sebesar 1,2%. Sementara pertumbuhan KMK pada triwulan laporanmengalami penurunan sebesar 0,8% dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunantersebut disebabkan adanya penyesuaian yang dilakukan korporasi akibat pelemahannilai tukar dan perlambatan ekonomi. Secara sektoral, pada triwulan I-2014, pertumbuhankredit berasal dari sektor Listrik (12,6 %), Pertanian (2,9%) dan sektor perdagangan (1,4%).Sejalan denganperlambatanekonomi,perbankantelahmelakukanpenyesuaianekspansi kreditsehinggapertumbuhankredit baiksecara triwulanmaupuntahunancenderungmelambat.Sejalan dengan masih belum pulihnya perekonomian domestik dan kenaikan suku bungakredit, risiko kredit industri perbankan mulai menunjukkan peningkatan dalam level yangrendah. Kondisi ini tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) gross industri perbankanyang sedikit meningkat dari 1,77% pada triwulan IV-2013 menjadi 2,00% di triwulanlaporan (Grafik 2.25). Peningkatan NPL gross yang masih terbatas tersebut terkait upayaperbankan dalam meningkatkan manajemen risiko perbankan dan menyesuaikan targetpertumbuhan kredit sehingga dapat memitigasi potensi risiko kredit yang lebih besar.Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan risiko kredit terjadi pada kredit produktif(Kredit Modal Kerja/KMK dan Kredit Investasi/KI) maupun kredit konsumsi (KK). Dibandingtriwulan sebelumnya, rasio NPL gross KMK pada triwulan laporan meningkat dari 1,98%menjadi 2,36%. Sementara rasio NPL gross KI naik dari 1,71% menjadi 1,86%, dan rasio NPLgross KK dari 1,45% menjadi 1,49% (Grafik 2.26). Peningkatan rasio NPL gross KMK terutamaterjadi di sektor perdagangan dan industri, Hal ini disebabkan perlambatan ekonomi duniayang berdampak pada penurunan harga komoditas serta pelemahan nilai tukar selamasemester II-2013.4,54,03,53,02,52,002,01,51,051,00,5-2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142,502,001,501,000,500,00%2,361,86KMK KI KK1,49Gross NPLNett NPLTw 1-2013Tw 4-2013Tw 1-2014Grafik 2.25Rasio Non Performing LoanGrafik 2.26Rasio NPL Gross per Jenis PenggunaanLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201419

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran%4,504,003,503,00 2,692,502,132,001,491,501,000,500,00Tw 1-20132,383,93PerdaganganIndustri PengolahanPengangkutanKonnstruksiJasa Dunia UsahaTw 4-20131,701,352,11PertanianJasa SosialPertambanganListrikLain-lain1,940,85Tw 1-2014Berdasarkan sektor ekonomi, kenaikan risikokredit terjadi pada seluruh sektor ekonomi,kecuali sektor Jasa Dunia Usaha, dengan levelyang bervariasi (Grafik 2.27). Peningkatanrasio NPL gross yang berpengaruh signifikanterhadap risiko kredit perbankan terutamaberasal dari sektor perdagangan, industri,angkutan, dan pertambangan. Untukmengatasi peningkatan risiko kredit ke depan,Bank Indonesia akan terus berkoordinasidengan OJK dalam memantau risiko kreditperbankan sehingga tidak mengganggustabilitas sistem keuangan.PertumbuhanDPK industriperbankancenderungmelambat,sejalan denganperlambatanekonomidomestik danpola kontraksikeuanganpemerintahpada awaltahun.2.6.2.2. Perkembangan Likuiditas danRisiko Likuiditas Industri PerbankanPertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan cenderung melambat, sejalandengan perlambatan ekonomi domestik dan pola kontraksi keuangan pemerintah padaawal tahun. Pada triwulan I-2014, DPK industri perbankan tumbuh 11,56% (yoy) lebih rendahdibanding triwulan IV-2013 yang mencapai 13,60% (yoy). Melambatnya pertumbuhan DPKterjadi pada seluruh komponen DPK, terutama pada Giro dan Tabungan (Grafik 2.28).18%17%16%15%14%13%12%11%10%9%8%Grafik 2.27Rasio NPL Gross per Sektor Ekonomi7,50%8%7%6%5%4%11,56%3%2%8,94% 1%0%Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar2013 2014Pertumbuhan DPK Pertumbuhan DPK Adj Va BI Rate (rhs)Grafik 2.28Pertumbuhan DPK (yoy)Pada triwulan laporan Giro tumbuhmelambat dari 10,39% menjadi 7,28% dantabungan dari 12,62% menjadi 10,36%.Pertumbuhan deposito juga mengalamaiperlambatan dari 16,16% menjadi 14,67%.Adanya penyesuaian suku bunga deposito 1bulan yang cukup tinggi dibanding triwulanI-2013 yakni mencapai 2,48%, menyebabkantertahannya perlambatan deposito. Kenaikansuku bunga tersebut juga menyebabkanpergeseran sebagian dana giro dan tabunganke komponen deposito. Hal ini tercermindari peningkatan pangsa deposito terhadaptotal DPK dari 43,79% pada triwulan IV-2013menjadi 45,69% pada akhir triwulan I-2014,sementara pangsa Giro dan Tabungan justruturun dari 56,21% menjadi 54,31%.Seiring dengan melambatnya DPK, likuiditas perbankan mengalami penurunan namunrelatif masih memadai. Alat likuid secara total menurun dari Rp348,8 trilliun pada Desember2013 menjadi Rp311,1 trilliun pada Maret 2014 (Grafik 2.29). Dengan kondisi pertumbuhankredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan DPK, mendorong perbankan melakukanpencairan alat likuid untuk membiayai ekspansi kredit. Namun demikian, risiko likuiditasperbankan masih terjaga sebagaimana tercermin pada rasio Alat Likuid (AL) 1 terhadapNon-Core Deposit (NCD) 2 industri yang masih jauh di atas threshold (50%) (Grafik 2.30).1 Alat Likuid terdiiri dari Kas, Penempatan pada BI, Giro Wajib Minimum, dan excess reserve.2 Non Core Deposit mencakup 30% Giro + 30% Tabungan + 10% Deposito.20Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem PembayaranRp T800700110060050040030010501000950200100090085012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 32011 20122013 2014Primary ReservesTertiery ReservesSumber: Bank Indonesia, diolahSecondary ReservesAlat LikuidRp T1150%120100806040200Tw IV 2012 Tw I 2013 Tw IV 2013 Tw I 2014AL = Kas+Penempatan pada BI+Excess Reverve-GWMNCD = 30% Giro+30% Tabungan+10% DepositoSumber: Bank Indonesia, diolahAL/NCDGrafik 2.29Komposisi Alat Likuid PerbankanGrafik 2.30Alat Likuid dan Non-Core Deposit (NCD)2.6.2.3. Perkembangan Suku Bunga Industri Perbankan dan Risiko PasarSuku bunga perbankan pada triwulan I-2014 masih dalam tren kenaikan, meresponsperkembangan kondisi perekonomian terkini dan pengetatan pada kebijakan moneter.Kenaikan terjadi baik pada suku bunga simpanan mapun pada suku bunga pinjaman.Rata-rata suku bunga deposito 1 bulan pada triwulan laporan meningkat 7 bps daritriwulan sebelumnya menjadi 7,99%. Peningkatan suku bunga simpanan tersebut diikutidengan kenaikan pada suku bunga kredit. Rata-rata suku bunga kredit selama triwulanI-2014 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, naik 18 bps menjadi 12,51%. Adapunsuku bunga kredit KMK dan KI pada akhir triwulan I-2014 masing-masing naik sebesar 24bps dan 17 bps.Suku bungaperbankanpada triwulanI-2014 masihdalam trenkenaikan.Pada triwulan laporan, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 3 pada semua segmen, kecualisegmen korporasi mengalami peningkatan. Segmen kredit konsumsi non KPR mengalamipeningkatan tertinggi dibandingkan segmen kredit lainnya, yaitu sebesar 37 bps.Sementara SBDK segmen konsumsi KPR meningkat sebesar 30 bps, retail sebesar 17 bps,sedangkan korporasi mengalami penurunan sebesar 5 bps (Tabel 2.3).SegmenKreditTabel 2.3Perkembangan Nilai Rata-Rata SBDK Industri Perbankan (%)Seluruh Sample2011 2012 2013 2014Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des MarKorporasi 10,51 10,72 10,51 10,18 9,86 9,81 9,75 9,69 9,53 9,65 10,08 10,64 10,59 (0,05) 1,06 0,08Retail 11,80 11,91 12,04 11,61 11,23 11,08 11,03 11,14 10,91 11,03 11,28 11,72 11,89 0,17 0,98 009KPR 11,16 11,38 11,04 10,71 10,61 10,50 10,45 10,41 10,33 10,37 10,63 10,83 11,13 0,30 0,80 (0,03)Non KPR 11,56 11,86 11,88 11,51 11,05 10,99 10,67 10,65 10,62 10,59 11,06 11,55 11,92 0,37 1,30 0,36qtqMar 13 -Mar 14Mar 11 -Mar 143 Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 Tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (PrimeLending Rate).Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201421

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran2.6.3. Perkembangan Institusi Keuangan Non BankKinerjaPerusahaanPembiayaanmenunjukkanperlambatanseiring denganmelambatnyapenyalurankreditperbankan danpembiayaanmelalui pasarmodal.Seiring dengan melambatnya penyaluran kredit perbankan dan pembiayaan melaluipasar modal, kinerja Perusahaan Pembiayaan (PP) pada triwulan I-2014 juga menunjukkanperlambatan. Perlambatan kinerja tersebut terlihat dari pertumbuhan aset sebesar 0,42%,lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 2,26%. Jumlah pembiayaan di triwulanlaporan juga melambat dengan pertambahan sebesar 4,41 triliun, turun dibanding triwulanIV-2013 yang tercatat sebesar 8,39 triliun (Tabel 2.4).Tabel 2.4Perkembangan Penyaluran PembiayaanKeterangan 2011 20122013 2014Q1 Q2 Q3 Q4 2013 Jan Feb Mar Q1A. Kredit Perbankan 434,25 507,77 60,51 190,75 188,08 145,67 585,01 -34,45 9,40 39,08 14,02B. Pembiayaan Non Bank 246,61 174,24 28,73 54,29 35,07 37,96 156,07 5,11 2,87 13,27 21,26B1. Pasar Modal 187,66 117,67 17,94 46,32 16,25 33,59 114,09 2,22 2,75 11,88 16,85- IPO dan Right Issue Saham 61,73 28,22 3,31 27,50 4,28 22,97 58,06 2,22 0,00 6,41 8,63- Obligasi Korporasi 125,93 89,45 14,63 18,82 11,98 10,62 56,04 0,00 2,75 5,47 8,22B2. Perusahaan Pembiayaan 58,95 56,57 10,80 7,98 18,82 8,39 45,98 2,89 0,12 1,40 4,41TOTAL 680,86 682,01 89,24 245,05 223,16 183,63 741,08 -29,34 12,27 52,35 35,28Triliun RpBerdasarkan jenis usaha, perlambatan pembiayaan terutama terjadi pada jenis PembiayaanSewa Guna Usaha, khususnya pada perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa leasingpembangkit listrik, mesin, dan alat berat. Sementara itu, jenis Pembiayaan Konsumenyang memiliki pangsa terbesar sudah melambat sejak pertengahan 2011, sehubungandengan diterbitkannya ketentuan minimum down payment untuk pembiayaan kendaraanbermotor. Perlambatan pembiayaan PP juga berdampak pada melambatnya pendanaanPP baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.1,8%1,6%1,4%1,2%1,0%0,8%0,6%0,4%0,2%0,0%NPF Mar-14Industri: 0,74%P. kons: 0,76%SGU: 0,66%Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar2012 2013 2014NPF Industri NPF PK NPF SGUGrafik 2.31Rasio Non Performing Finance (NPF) Perusahaan Pembiayaan (PP)Melambatnya pembiayaan oleh PP diikutidengan terjaganya risiko pembiayaan. NonPerforming Financing (NPF) pada triwulanI-2014 turun menjadi 0,74% dari 1,09% padatriwulan IV-2013.Di sektor asuransi, kinerja pada triwulan III-2013 4 menunjukkan peningkatan. Total asetindustri asuransi meningkat sebesar Rp46,71triliun atau tumbuh 8,20% dari posisi akhir2012. Investasi juga mengalami peningkatansebesar 1,56% atau Rp7,76 triliun (Grafik 2.32).Sementara itu, rasio Klaim Bruto terhadapPremi Bruto pada triwulan III-2013 menurundari akhir tahun sebelumnya, yaitu dari62,10% menjadi 57,01%. Penurunan tersebutmengindikasikan adanya perbaikan efisiensiindustri asuransi (Grafik 2.33).4 Posisi data terakhir yang diperoleh dari otoritas terkait adalah triwulan III-2013.22Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem PembayaranRp Triliun70087,30%87,12%60081,94%500400569,32612,16481,75497,03506,55419,7030020010002011 2012 2013-Triwulan IIITotal Aset Total Investasi Rasio Investasi terhadap AsetSumber: Bapepam-LK, OJK, diolah.90%85%80%75%70%65%60%55%50%200180160140120100806040200Rp Triliun57,33%153,1387,79Premi Bruto Klaim Bruto Rasio Klaim Bruto terhadap Premi BrutoSumber: Bapepam-LK, OJK, diolah.178,07110,5962,10%91,9957,01%57,212011 2012 2013-Triwulan III65%60%55%50%45%40%35%30%25%Grafik 2.32Aset dan Investasi Industri AsuransiGrafik 2.33Premi dan Klaim Bruto Industri Asuransi2.6.4. Perkembangan Sektor Riil (Sektor Korporasi dan Rumah Tangga)2.6.4.1. Kinerja Sektor KorporasiKegiatan usaha selama triwulan I-2014 tumbuh moderat. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha(SKDU) Bank Indonesia mengonfirmasikan pandangan responden terhadap kegiatan usahayang dinilai lebih lambat dibandingkan triwulan IV-2013. Pandangan ini terefleksikan darinilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada triwulan laporan yang sebesar 2,11%, lebih rendahdari triwulan IV-2013 yang mencapai 12,61%. Perlambatan kegiatan usaha disumbang olehkontraksi di sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan.Meski dinilai melambat pada triwulan I-2014, responden dunia usaha menaruh optimismepeningkatan kegiatan perekonomian di triwulan II-2014. Hal ini diindikasikan dari kenaikanSBT ekspektasi kegiatan dunia usaha yang mencapai 27,27% (Grafik 2.34). Optimismetersebut dipengaruhi oleh faktor musiman serta peningkatan aktivitas ekonomisehubungan dengan bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Seluruh sektor diperkirakan% qtq % SBT4,030,027,273,025,02,01,00,0-1,02,0-1,422,11Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II2011 2012 2013 2014Pertumbuhan PDB (sb. kiri)RealisasiNilai SBT SKDU (sb. kanan)Perkiraan*) Angka perkiraanSumber: SKDU, Bank Indonesia, Triwulan I - 201420,015,010,05,00,0100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar2010 2011 2012 2013 2014Korporasi RT LainnyaSumber: Laporan Bank Umum (LBU)Kegiatanusaha selamatriwulanI-2014 tumbuhmoderat,disumbangoleh kontraksidi sektorpertambangandanpenggalian,serta sektorindustripengolahan.Grafik 2.34Perkembangan Realisasi dan Perkiraan Dunia UsahaGrafik 2.35Komposisi Penyaluran Kredit PerbankanLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201423

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaranmeningkat terutama sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, serta sektorperdagangan, hotel dan restoran.Pertumbuhan sektor korporasi yang moderat juga dikonfirmasikan dari data penyalurankredit perbankan. Pangsa kredit perbankan yang disalurkan kepada sektor korporasi perMaret 2014 mencapai 53,23% dari total kredit perbankan. Meski meningkat dibandingkandengan posisi akhir 2013 (53,105), pangsa kredit korporasi tersebut lebih rendah dibandingposisi bulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 51,43%. Penurunan ini sejalandengan perlambatan penyaluran kredit perbankan.2.6.4.2. Kinerja Sektor Rumah TanggaKonsumsiRumah TanggaIndonesiameningkat,dipengaruhimembaiknyaekspektasiterhadapkondisiekonomidalam enambulan ke depanKonsumsi Rumah Tangga (RT) Indonesia meningkat, dipengaruhi membaiknya ekspektasiterhadap kondisi ekonomi dalam enam bulan ke depan, baik ekspektasi terhadappenghasilan, ketersediaan lapangan pekerjaan, maupun kegiatan usaha. Survei konsumenBank Indonesia menunjukkan kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Maret2014 dibanding bulan sebelumnya maupun periode yang sama dari tahun sebelumnya(Grafik 2.36). Terkendalinya harga dalam beberapa bulan terakhir merupakan faktor yangmenopang optimisme konsumen.Kredit perbankan ke sektor RT pada triwulan I-2014 mencapai Rp699,32 triliun atau tumbuh11,96% (yoy). Namun, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai39,70%, pertumbuhan kredit RT tersebut menunjukkan perlambatan.Dari sisi penggunaannya, pangsa kredit RT masih didominasi oleh kredit yang bertujuanuntuk kredit Perumahan (44,16%) dan kredit Multiguna (36,10%). Selanjutnya, dominasikredit RT oleh kredit Kendaraan Bermotor (15,46%), kredit RT lainnya (4,05%), dan kreditPeralatan RT (0,23%) (Grafik 2.37).Perlambatan kredit RT diiringi dengan berkurangnya risiko kredit sektor RT. Penguranganrisiko ditandai dengan menurunnya rasio NPL gross dari 1,61% pada triwulan IV-2013menjadi 1,59% pada triwulan I-2014. Rasio NPL gross seluruh jenis penggunaan kreditsektor RT masih terkendali di bawah 5%.(Indeks, rata-rata tertimbang 18 kota)140,0130,0RT Lainnya4,05%120,0110,0OPTIMIS116,6113,4117,0Multiguna36,10%Perumahan44,16%100,090,0PESIMISRencana KenaikanHarga BBMKenaikanHarga BBM80,04 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 42011 2012 2013 2014Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (KE)Indeks Keyakinan Konsumen (JKK)Indeks Ekspektasi Konsumen (JEK)Peralatan RT0,23%Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)Kendaraan15,46%Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)Grafik 2.36Perkembangan Indeks Keyakinan KonsumenGrafik 2.37Komposisi Kredit Sektor Rumah Tangga Menurut Jenisnyaper Maret 201424Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran2.7. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)Pada triwulan I-2014, penyaluran kredit UMKM Bank Umum mencapai Rp619,4 triliun,tumbuh 17,0% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2013 sebesar 15,7% (yoy).Secara triwulanan, pertumbuhan kredit UMKM menunjukkan perlambatan yaitu 1,7% (qtq)dibandingkan triwulan IV-2013 (3,3%, qtq), namun masih lebih tinggi bila dibandingkantriwulan I-2013 (0,6%, qtq). Perlambatan pertumbuhan kredit secara triwulanan terjadidi skala usaha mikro dan usaha kecil, sedangkan untuk usaha menengah mengalamipeningkatan pertumbuhan. Ditinjau dari sektor ekonominya, perlambatan pertumbuhankredit UMKM terutama terjadi pada sektor Pertanian, Konstruksi, Listrik, Gas, dan Air.Dari sisi kualitas, di tengah kondisi perekonomian yang sedang menurun, kinerja kreditUMKM mengalami penurunan pada triwulan I-2014. Rasio NPL gross mencapai 3,66%dibandingkan akhir triwulan IV-2013 (3,21%) (Grafik 2.38). Laju perekonomian yangmelambat, diindikasikan menyebabkan penurunan pendapatan UMKM sehinggamempengaruhi kemampuan bayar debitur UMKM.Penyalurankredit UMKMBank Umumpada triwulanI-2014 tumbuhlebih tinggidibandingkantriwulan IV-2013.Tabel 2.5Baki Debet Kredit UMKMKredit UMKMBaki Debet Pangsa Growth (yoy) Growth (qtq) NPLDes’13 Mar ‘14 Des’13 Mar ‘14 Des’13 Mar ‘14 Des’13 Mar ‘14 Des’13 Mar ‘14Kredit UMKM 608,8 619,4 19,4% 19,6% 15,7% 17,0% 3,3% 1,7% 3,21% 3,66%Kredit Non UMKM 2.537,3 2.539,2 80,6% 80,4% 23,2% 20,6% 4,8% 0,1% 1,35% 1,48%Kredit Perbankan 3.146,1 3.158,6 100,0% 100,0% 21,7% 19,9% 4,5% 0,4% 1,71% 1,91%Klasifikasi Usaha 608,8 619,4 100,0% 100,0% 15,7% 17,0% 3,3% 1,7% 3,21% 3,66%Kredit Usaha Mikro 118,9 122,5 19,5% 19,8% 22,3% 23,3% 4,0% 3,0% 2,46% 2,87%Kredit Usaha Kecil 186,4 186,5 30,6% 30,1% 13,5% 16,1% 4,2% 0,0% 4,48% 4,93%Kredit Usaha Menengah 303,6 310,5 49,6% 50,1% 14,6% 15,2% 2,5% 2,3% 2,72% 3,20%Jenis Penggunaan 608,8 619,4 100,0% 100,0% 15,7% 17,0% 3,3% 1,7% 3,21% 3,66%Kredit Modal Kerja 444,0 449,3 72,9% 72,5% 10,2% 10,4% 3,3% 1,2% 3,30% 3,78%Investasi 164,8 170,1 27,1% 27,5% 33,6% 38,8% 3,2% 3,2% 2,95% 3,31%Kredit Konsumsi - - - - - - - - - -Sektor Ekonomi 608,8 619,4 100,0% 100,0% 15,7% 17,0% 3,3% 1,7% 3,21% 3,66%Pertanian dan Kehutanan 48,2 49,4 7,9% 8,0% 18,4% 13,3% 7,1% 2,4% 3,35% 4,16%Perikanan 3,7 3,7 0,6% 0,6% 27,9% 22,6% 5,6% 0,8% 4,61%5,27%Pertambangan & Penggalian 4,8 5,1 0,8% 0,8% -12,5% 1,6% -9,5% 6,3% 3,88% 7,59%Industri Pengolahan 60,1 64,2 9,9% 10,4% 1,0% 11,8% 3,9% 6,8% 2,89% 2,91%Listrik, Gas dan Air 1,8 1,7 0,3% 0,3% 18,7% 1,2% 4,3% -5,1% 1,27% 1,45%Konstruksi 38,8 36,3 6,4% 5,9% 26,8% 13,0% -1,9% -6,4% 4,81% 6,03%Perdagangan Besar dan Eceran 323,1 327,8 53,1% 52,9% 29,8% 27,2% 3,3% 1,5% 3,29% 3,69%Akomodasi 18,1 18,5 3,0% 3,0% 32,2% 33,4% 7,2% 1,8% 1,97% 2,53%Transportasi & telekomunikasi 24,4 24,4 4,0% 3,9% 17,8% 14,2% 2,9% 0,1% 2,68% 3,27%Perantara Keuangan 14,0 14,9 2,3% 2,4% -1,3% 18,6% 2,7% 6,4% 2,70% 2,68%Real Estate 31,6 31,6 5,2% 5,1% 22,1% 31,7% 2,6% 0,2% 2,79% 3,23%Administrasi Pemerintahan 0,3 0,3 0,0% 0,0% 22,0% 13,6% 3,0% -10,7% 1,40% 2,59%Jasa Pendidikan 2,2 2,4 0,4% 0,4% 17,6% 20,5% 12,6% 5,9% 1,77% 1,54%Jasa Kesehatan 4,2 4,4 0,7% 0,7% 20,5% 21,2% 3,5% 3,8% 1,70% 1,88%Jasa Kemasyarakatan 31,5 32,8 5,2% 5,3% 19,4% 26,1% 3,7% 4,0% 2,78% 3,01%Jasa Perorangan 1,5 1,6 0,2% 0,3% 123,3% 95,2% 13,5% 9,3% 2,20% 2,57%Badan Internasional 0,2 0,2 0,0% 0,0% -46,8% -47,2% -14,9% -13,6% 2,48% 2,89%Kegiatan yang belum jelas batasanya 0,5 0,3 0,1% 0,1% -98,3% -98,6% 7,5% -33,3% 0,26% 0,27%Penerima kredit bukan lapangan usaha 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Triliun RpLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201425

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran18,0016,0014,0012,0010,008,006,004,002,00-Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar2011 2012 2013 2014BI RateSuku Bunga Kredit UMKM (rhs)InflasiNPL UMKMGrafik 2.38NPL Kredit UMKMTerkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),realisasi penyaluran KUR pada triwulan I-2014tercatat sebesar Rp2,6 triliun atau 7,0% daritarget penyaluran KUR 2014 sebesar Rp37,0triliun. Akumulasi realisasi KUR sejak 2007 s.d.2014 mencapai Rp146,4 triliun. Berdasarkansebaran demografisnya, penyaluran KUR masihterpusat di Jawa (49,4%). Adapun penyalurandi daerah lain masing-masing sebagai adalahSumatera (23,0%), Sulawesi (9,5%), Kalimantan(10,4%), Bali (4,7%), dan Papua Maluku (3,0%).Dari sisi sektor ekonomi, sektor perdaganganmendominasi penyaluran KUR yakni mencapai62,3% dari realisasi KUR.Dari sisi kualitas, NPL KUR pada triwulan I-2014tercatat 3,75%, memburuk dibandingkan akhirtriwulan IV-2013 (3,07%). Sedangkan Non Performing Guarantee (NPG) yang merupakanperbandingan antara Klaim KUR yang dibayar dengan KUR yang dijamin oleh LembagaPenjamin Kredit (LPK) sebesar 3,66%, relatif tetap sejak triwulan IV-2013 (3,66%).Secara umum,penyelenggaraansistempembayaranselama periodelaporanberlangsungdengan baik danlancar.2.8. Perkembangan Sistem PembayaranPada triwulan I-2014, nilai transaksi sistem pembayaran non-tunai mengalami penurunandibanding triwulan sebelumnya. Nilai transaksi tercatat menurun sebesar Rp559,54 triliunatau (1,63%), dari Rp34.419,79 triliun menjadi Rp33.860,25 triliun, sementara volumetransaksi 5 mengalami peningkatan sebesar 1,87 juta transaksi atau 0,18%, dari 1.057,42juta menjadi 1.059,29 juta. Namun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahunsebelumnya, transaksi sistem pembayaran non-tunai meningkat baik nominal maupunvolume, masing-masing sebesar 34,45% dan 17,69% atau Rp8.692,78 triliun dan 159,19juta transaksi.Penurunan nilai transaksi terutama disebabkan oleh penurunan transaksi melalui sistemBank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). Sedangkan peningkatanvolume sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah transaksi menggunakan APMKkhususnya kartu ATM dan ATM/Debet.Nilai transaksi pembayaran yang diselesaikan melalui sistem BI-RTGS pada triwulanI-2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatantransaksi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp181,92 triliun (0,75%)menjadi sebesar Rp24.585,73 triliun. Kenaikan nilai transaksi didominasi peningkatan nilaitransaksi operasi moneter Bank Indonesia. Sementara, volume transaksi turun sebesar95,03 ribu (2,06%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi sebesar 4,5 jutatransaksi. Penurunan volume transaksi sebagai besar disebabkan oleh pola musiman yaknimenurunnya transaksi masyarakat, setelah sebelumnya meningkat di akhir tahun 2013karena perayaan hari besar keagamaan dan akhir tahun.5 Volume transaksi merupakan total frekuensi transaksi.26Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem PembayaranNilai transaksi BI-SSSS pada triwulan I-2014 menurun sebesar Rp742,96 triliun (9,02%)menjadi Rp7.490,39 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatatsebesar Rp8.233,35 triliun. Penurunan juga terjadi pada volume transaksinya yakni sebesar2,22 juta transaksi (6,31%) menjadi sebesar 0,03 juta transaksi.Pada triwulan triwulan laporan, setelmen Surat Berharga Negara (SBN) melalui BI-SSSS,dilakukan sebanyak 12 kali. Jumlah ini terdiri dari 11 kali setelmen SBN rupiah dan 1 kalisetelmen SBN USD. Nominal masing-masingnya adalah sebesar Rp82,8 triliun dan USD350juta.Sementara itu, nilai transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) selama triwulanI-2014 mencapai Rp701,20 triliun atau turun sebesar Rp6,79 triliun (0,96%) dibandingkantriwulan sebelumnya. Selain penurunan pada nilai transaksi, volume transaksi SKNBI jugamengalami penurunan sebesar 9,27% menjadi 25,18 juta transaksi dibandingkan dengantriwulan sebelumnya. Sebagaimana halnya penurunan volume transaksi di sistem BI-RTGS,penurunan volume transaksi SKNBI dipengaruhi oleh pola musiman transaksi masyarakat.Secara umum, penyelenggaraan sistem pembayaran selama periode laporan baik yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun yang dilakukan di luar Bank Indonesiayakni bank dan lembaga selain bank berlangsung dengan baik dan lancar. Kehandalansistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tetap terjaga selamatriwulan I-2014. Hal ini tercermin dari ketersediaan sistem BI-RTGS sebagai setelmen dana,BI-SSSS sebagai setelmen surat berharga pemerintah dan Bank Indonesia, serta SKNBI,yang mencapai 100%. Sedangkan kemampuan setelmen dari sistem pembayaran yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia mencapai 99,91%.Kinerja penyelenggaraan sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak lain di luar BankIndonesia (bank, lembaga selain bank, dan perusahaan telekomunikasi) menunjukkanperkembangan yang positif selama triwulan I-2014. Hal ini terutama ditunjukkan denganadanya peningkatan pada transaksi APMK, baik dari sisi nilai maupun volume. Dibandingkandengan triwulan sebelumnya, nilai dan volume transaksi APMK pada triwulan I-2014meningkat masing-masing sebesar Rp8,30 triliun (0,77%) dan 4,78 juta transaksi (0,48%).Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumya (yoy), nilai dan volumetransaksi juga meningkat sebesar 20,02% dan 18,08% atau sebesar Rp180,53 triliun dan151,98 juta transaksi. Peningkatan didominasi oleh penggunaan transaksi kartu ATM danATM/Debet.Dengan adanya peningkatan transaksi APMK menunjukkan bahwa kesadaran masyarakatdalam penggunaan instrumen pembayaran non tunai terus tumbuh. Hal ini menyiratkankebutuhan dukungan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang mendorong terciptanyakeamanan dan efisiensi dalam transaksi pembayaran.Sementara itu, transaksi uang elektronik pada triwulan I-2014 menunjukkan penurunan(qtq), baik nominal maupun volume. Nominal dan volume transaksi uang elektronikmengalami penurunan masing-masing sebesar 0,74% dan 0,63% atau sebesar Rp0,01triliun dan 0,24 juta transaksi. Namun apabila dibandingkan dengan periode yang samatahun sebelumnya (yoy), terjadi peningkatan baik dari sisi nilai maupun volume masingmasingsebesar 26,29% dan 19,85% atau sebesar Rp0,15 triliun dan 6,10 juta transaksi.Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penggunaan instrumen pembayarannon tunai di masyarakat melalui penerapan berbagai kebijakan, antara lain denganperluasan penggunaan uang elektronik, serta penggunaan chip pada kartu ATM dan ATMLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201427

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem PembayaranDebet. Kemudahan bertransaksi dengan uang elektronik dan peningkatan keamananalat pembayaran menggunakan kartu pada akhirnya dapat mendorong meningkatnyatransaksi sistem pembayaran retail terhadap produk domestik bruto.Transaksi SistemPembayaran Non TunaiSumber data: EDW SP dan EDW LKPBU per 2 Mei 2014Tabel 2.6Nilai Transaksi PembayaranNominal (Triliun Rp)2013 Total 2014 Naik/(Turun) % Naik/(Turun)Q-I Q-II Q-III Q-IV 2013 Q-I QtQ YoY QtQ YoYBI-RTGS 18.778,31 21.410,43 26.369,46 24.403,82 90.962,02 24.585,73 181,92 5.807,42 0,75% 30,93%- Pengelolaan Moneter 8.970,98 9.420,28 15.014,08 12.800,37 46.205,71 13.168,35 367,98 4.197,37 2,87% 46,79%- Pemerintah 696,86 835,03 813,80 934,21 3.279,89 895,89 (38,32) 199,03 -4,10% 28,56%- Masyarakat 3.970,43 4.685,31 4.422,80 4.508,63 17.587,16 4.402,43 (106,19) 432,00 -2,36% 10,88%- Pasar Modal 469,34 665,06 502,68 522,06 2.159,14 506,50 (15,57) 37,16 -2,98% 7,92%- Valas 812,88 1.077,56 807,92 896,27 3.594,63 851,45 (44,82) 38,58 -5,00% 4,75%- PUAB 1.189,97 1.648,90 1.357,82 1.403,52 5.600,21 1.349,93 (53,60) 159,96 -3,82% 13,44%- Lain-lain 2.667,86 3.078,30 3.450,36 3.338,75 12.535,28 3.411,18 72,43 743,32 2,17% 27,86%BI-SSSS 4.939,05 5.299,69 8.259,94 8.233,35 26.732,03 7.490,39 (742,96) 2.551,35 -9,02% 51,66%SKNBI 547,87 605,66 680,80 707,99 2.542,31 701,20 (6,79) 153,33 -0,96% 27,99%Debet 394,76 414,81 421,16 425,56 1.656,29 420,88 (4,68) 26,12 -1,10% 6,62%- Cek 52,40 55,89 55,35 58,17 221,80 52,87 (5,29) 0,47 -9,10% 0,90%- Bilyet Giro 342,22 358,78 365,69 367,27 1.433,98 346,13 (21,14) 3,91 -5,76% 1,14%- Warkat Debet Lainnya 0,14 0,14 0,11 0,12 0,51 21,87 21,75 21,73 17904% 15673%Kredit 153,11 190,84 259,64 282,43 886,02 280,32 (2,11) 127,21 -0,75% 83,09%APMK 901,67 989,61 1.039,45 1.073,90 4.004,63 1.082,20 8,30 180,53 0,77% 20,02%- Kartu Kredit 51,09 55,23 57,08 59,62 223,02 59,78 0,16 8,69 0,27% 17,01%- Kartu ATM dan ATM/Debet 850,58 934,38 982,36 1.014,28 3.781,61 1.022,42 8,14 171,84 0,80% 20,20%Uang Elektronik 0,59 0,68 0,90 0,74 2,91 0,73 (0,01) 0,15 -0,74% 24,89%Total 25.167,48 28.306,07 36.350,55 34.419,79 124.243,90 33.860,26 (559,54) 8.692,77 -1,63% 34,54%Transaksi SistemPembayaran Non TunaiSumber data: EDW SP dan EDW LKPBU per 2 Mei 2014Tabel 2.7Volume Transaksi PembayaranVolume (Ribu Transaksi)2013 Total 2014 Naik/(Turun) % Naik/(Turun)Q-I Q-II Q-III Q-IV 2013 Q-I QtQ YoY QtQ YoYBI-RTGS 4.250,03 4.498,99 4.263,52 4.621,03 17.633,57 4.526,01 (95,03) 275,97 -2,06% 6,49%- Pengelolaan Moneter 24,20 21,33 18,37 18,42 82,32 18,23 (0,20) (5,98) -1,07% -24,70%- Pemerintah 135,79 140,71 136,78 140,95 554,23 137,38 (3,57) 1,59 -2,53% 1,17%- Masyarakat 3.752,93 3.948,05 3.728,71 4.036,17 15.465,85 3.967,10 (69,06) 214,18 -1,71% 5,71%- Pasar Modal 16,30 18,03 14,96 17,46 66,74 15,73 (1,72) (0,57) -9,87% -3,48%- Valas 17,43 19,46 12,76 17,07 66,72 16,34 (0,73) (1,08) -4,27% -6,21%- PUAB 19,39 25,54 20,31 19,37 84,60 19,12 (0,24) (0,26) -1,26% -1,36%- Lain-lain 284,00 325,88 331,64 371,60 1.313,11 352,10 (19,50) 68,10 -5,25% 23,98%BI-SSSS 34,16 34,16 28,52 35,13 131,97 32,92 (2,22) (1,24) -6,31% -3,64%SKNBI 24.341,27 25.946,38 26.270,70 27.751,07 104.309,42 25.179,21 (2.571,86) 837,93 -9,27% 3,44%Debet 10.615,23 10.902,14 10.596,93 10.504,32 42.618,62 10.012,06 (492,26) (603,17) -4,69% -5,68%- Cek 926,41 939,16 918,60 929,37 3.713,54 877,50 (51,87) (48,91) -5,58% -5,28%- Bilyet Giro 9.469,70 9.740,77 9.463,82 9.368,88 38.043,16 8.928,40 (440,48) (541,30) -4,70% -5,72%- Warkat Debet Lainnya 219,12 222,21 214,51 206,08 861,92 206,16 0,08 (12,96) 0,04% -5,92%Kredit 13.726,04 15.044,24 15.673,77 17.246,75 61.690,80 15.167,15 (2.079,60) 1.441,10 -12,06% 10,50%APMK 840.748,93 917.524,30 945.361,63 987.952,48 3.691.587,34 992.728,89 4.776,41 151.979,96 0,48% 18,08%- Kartu Kredit 56.730,85 59.557,75 61.329,42 61.543,89 239.161,90 61.867,08 323,19 5.136,23 0,53% 9,05%- Kartu ATM dan ATM/Debet 784.018,08 857.966,56 884.032,21 926.408,60 3.452.425,44 930.861,82 4.453,22 146.843,74 0,48% 18,73%Uang Elektronik 30.728,04 34.259,61 35.850,06 37.063,07 137.900,78 36.827,86 (235,21) 6.099,83 -0,63% 19,85%Total 900.102,43 982.263,43 1.011.774,42 1.057.422,79 3.951.563,08 1.059.294,88 1.872,09 159.192,45 0,18% 17,69%28Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran2.9. Perkembangan Pengedaran UangPada triwulan laporan, rata-rata harian Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) 6 tercatat sebesarRp450,0 triliun, meningkat Rp2,0 triliun atau naik 0,4% (qtq) dibandingkan triwulan IV-2013yang tercatat sebesar Rp448,0 triliun. Peningkatan UYD tersebut terutama dipengaruhioleh faktor perayaan beberapa hari besar keagamaan (Grafik 2.39). Apabila dibandingkandengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, terjadi tambahan uang yang diedarkansebesar Rp52,5 triliun atau naik 13,2% (yoy). Peningkatan UYD tersebut sejalan denganperekonomian Indonesia yang tumbuh sebesar 12,01% (yoy, PDB nominal) dan 5,21% (yoy,PDB riil) pada triwulan I-2014 (Grafik 2.40).Rata-rataharian uangkartal yangdiedarkanmengalamipeningkatansejalan denganmeningkatnyapermintaanuang olehmasyarakat.Grafik 2.39Perkembangan Rata-rata UYD (qtq)Grafik 2.40Pertumbuhan PDB dan UYDBerdasarkan komponennya, kenaikan rata-rata harian UYD sebesar 0,4% (qtq) ditopangoleh naiknya rata-rata harian cash in vault sebesar 4,3% dari Rp69,8 triliun pada triwulanIV-2013 menjadi Rp72,8 triliun pada triwulan laporan. Sementara itu, rata-rata hariancurrency outside banks turun sebesar 0,3% yakni dari Rp378,2 triliun pada triwulan IV-2013menjadi Rp377,3 triliun pada triwulan laporan. Kenaikan cash in vault ini merupakan upayaperbankan menjaga persediaan uang tunai terutama dalam menghadapi beberapa haribesar keagamaan. Dengan perkembangan tersebut, pangsa currency outside banks dancash in vault pada triwulan laporan masing-masing sebesar 83,8% dan 16,2% (Tabel 2.8).Tabel 2.8Perkembangan Rata-rata UYD di Masyarakat dan BankPeriodeNominal (Triliun Rp)PangsaMasyarakat Bank Jumlah Masyarakat Bank2012 Q-III 327,6 65,1 392,8 83,4% 16,6%Q-IV 334,8 60,2 395,1 84,8% 15,2%Q-I 332,2 65,3 397,5 83,6% 16,4%2013 Q-II 335,5 61,4 396,9 84,5% 15,5%Q-III 371,2 65,0 436,3 85,1% 14,9%Q-IV 378,2 69,8 448,0 84,4% 15,6%2014 Q-I 377,3 72,8 450,0 83,8% 16,2%6 UYD mencakup uang yang beredar di masyarakat atau berada di luar sistem perbankan (currency outside banks) dan persediaan uang dikhazanah perbankan, termasuk di mesin ATM (cash in vault).Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201429

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem PembayaranBerdasarkan pecahan, terjadi pergeseran pangsa UYD untuk uang pecahan besar (Rp20.000keatas) yang mengalami sedikit penurunan dari 93,5% pada triwulan IV-2013 menjadi92,8% pada triwulan I-2014. Sebaliknya, pangsa uang pecahan kecil (Rp10.000 kebawah)meningkat dari 6,5% pada triwulan IV-2013 menjadi 7,2% pada triwulan I-2014, terutamaterjadi pada pecahan Rp10.000 dan uang logam Rp1000 dan Rp500. Meningkatnya pangsauang pecahan kecil tersebut disebabkan kebutuhan uang pecahan kecil pada sektorekonomi ritel dan sektor transportasi.Dari sisi aliran uang rupiah melalui Bank Indonesia, selama triwulan laporan terjadi aliranbersih uang rupiah yang masuk ke Bank Indonesia (net inflow) sebesar Rp52,1 triliun.Aliran bersih tersebut terjadi karena jumlah setoran uang rupiah oleh perbankan ke BankIndonesia (inflow) mencapai Rp132,5 triliun. Sementara itu, jumlah penarikan uang rupiaholeh perbankan dari Bank Indonesia (outflow) hanya mencapai Rp80,3 triliun. Terjadinya netinflow tersebut merupakan siklus normal setiap awal tahun sejalan dengan arus balik uangrupiah ke Bank Indonesia pasca perayaan Natal dan liburan akhir tahun 2013.Dalam rangka clean money policy, Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang tidak layakedar (UTLE) sebesar Rp28,6 triliun, atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnyasebesar Rp41,3 triliun (Tabel 2.9). Menurunnya pemusnahan UTLE tersebut disebabkankondisi uang yang disetorkan perbankan ke Bank Indonesia mayoritas masih dalam kondisilayak edar.Persediaan uang rupiah di Bank Indonesia selama triwulan I-2014 tetap terjaga denganbaik. Hal ini dicerminkan dengan kemampuan posisi kas Bank Indonesia untuk menjagakebutuhan penarikan perbankan dan masyarakat selama rata-rata 3,18 bulan, yangmeningkat dibandingkan pada akhir triwulan IV-2013 sebesar rata-rata 2,53 bulan.Tabel 2.9Indikator Pengedaran UangIndikator Utama2012 20132014Q-III Q-IV Q-I Q-II Q-III Q-IV Q-IRata-rata harian UYD (triliun Rp) 392,8 395,1 397,5 396,9 436,3 448,0 450,0Pertumbuhan (qtq) 11,5% 0,6% 0,6% -0,1% 9,9% 2,7% 0,4%Pertumbuhan (yoy) 11,5% 0,6% 0,6% 12,7% 11,1% 13,4% 13,2%Outflow (triliun Rp) 125,1 133,6 74,3 101,2 163,6 150,9 80,3Pertumbuhan (qtq) 15,1% 6,8% -44,4% 36,2% 61,7% -7,8% -46,7%Pertumbuhan (yoy) 15,1% 6,8% -44,4% -6,8% 30,8% 12,9% 8,1%Inflow (triliun Rp) 115,6 78,6 119,5 86,5 144,3 86,6 132,5Pertumbuhan (qtq) 50,7% -32,0% 52,0% -27,6% 66,9% -40,0% 52,9%Pertumbuhan (yoy) 50,7% -32,0% 52,0% 12,7% 24,8% 10,2% 10,8%Pemusnahan Uang Tidak Layak EdarNominal (triliun Rp) 2,5 7,4 14,8 19,3 30,0 41,3 28,6Pertumbuhan (qtq) -44,7% 191,4% 99,7% 30,8% 55,2% 37,8% -30,8%Pertumbuhan (yoy) -44,7% 191,4% 99,7% 320,6% 1080,8% 458,6% 93,7%Rasio Pemusnahan terhadap Inflow 2,19% 9,40% 12,35% 22,32% 20,76% 47,66% 21,58%Lembar (miliar) 0,5 1,0 1,2 1,0 1,2 1,7 1,3Pertumbuhan (qtq) -25,1% 92,3% 15,9% -18,1% 24,3% 40,5% -24,1%Pertumbuhan (yoy) -25,1% 92,3% 15,9% 36,7% 126,9% 65,8% 8,6%30Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok danWewenang Bank IndonesiaKondusifnya perekonomian Indonesia selama triwulan I-2014 tidak terlepas dari berbagaikebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Selama triwulan I-2014, Bank Indonesia tetapkonsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi sesuai sasarannya, dan menjaga agarperekonomian tetap tumbuh secara seimbang. Untuk itu, Bank Indonesia mengedepankanbauran kebijakan guna merespons tantangan perekonomian baik yang timbul dari faktoreksternal maupun domestik. Sejalan dengan upaya tersebut, Bank Indonesia juga memperkuatperannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui fungsi pengaturan dan pengawasanmakroprudensial. Hal ini dilakukan sejalan dengan telah beralihnya tugas pengaturandan pengawasan perbankan ke OJK di akhir 2013. Untuk mendukung kelancaran aktivitasperekonomian dan transaksi keuangan, selama triwulan laporan Bank Indonesia juga memastikanagar sistem pembayaran berjalan lancar dan aman, serta kebutuhan uang kartal di perbankandan di masyarakat dapat tetap terpenuhi.

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia3.1. Stabilitas Moneter3.1.1. Kebijakan MoneterResponskebijakanmoneterpada triwulanI-2014 tetapdiarahkan untukmengendalikaninflasi menujuke sasarannya.Respons kebijakan moneter pada triwulan I-2014 tetap diarahkan untuk mengendalikaninflasi menuju ke sasarannya dan menjaga agar proses penyesuaian ekonomi dapatterkendali, sehingga mendukung penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yanglebih sehat. Hal ini menjadi prioritas Bank Indonesia agar kesinambungan pertumbuhanekonomi tetap dapat terjaga. Stance kebijakan tersebut masih sejalan dengan kebijakanyang ditempuh pada triwulan-triwulan sebelumnya di tahun 2013 dalam meresponsmeningkatnya tekanan inflasi dan melebarnya defisit transaksi berjalan.Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia pada triwulan I-2014 masih konsisten dalammenjawab tantangan perekonomian, baik dari eksternal maupun domestik. Dari sisieksternal, perekonomian masih menghadapi tantangan ketidakpastian normalisasikebijakan the Fed. Selain itu, perekonomian juga menghadapi tantangan terkait kerentanannegara-negara emerging market, termasuk perlambatan ekonomi Tiongkok. Di dalamnegeri, terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi pencapaian target inflasi, antaralain penyesuaian harga komoditas strategis, efek tunda banjir. dan El-Nino.Untuk merespons tantangan tersebut, sepanjang triwulan I-2014, Bank Indonesiamemutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 7,50%. Suku bunga Lending Facilitydan suku bunga Deposit Facility juga dipertahankan masing-masing tetap pada level 7,50%dan 5,75%. Kebijakan ini dinilai masih konsisten dengan upaya mengarahkan inflasi tetapberada dalam lintasan sasaran inflasi 4,5+1% pada 2014 dan 4,0%+1 pada 2015, sekaligusmenurunkan defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat. Kebijakan tersebutdiperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah baik yang bersifat siklikal maupun yangbersifat struktural.Pada triwulan I-2014, Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan nilai tukar sehingganilai tukar dapat bergerak sesuai dengan fundamentalnya 7 . Kebijakan nilai tukar tersebutditempuh secara konsisten dan didukung upaya pendalaman pasar keuangan domestik.Secara keseluruhan, berbagai respons kebijakan yang ditempuh cukup efektif dalammendorong terkendalinya proses penyesuaian ekonomi domestik. Hal ini tercermin padainflasi yang masih berada dalam tren menurun dan defisit transaksi berjalan yang mengecil.Permintaan domestik juga tetap terkelola dengan baik, meskipun pertumbuhan ekonomipada triwulan I-2014 menurun dan tercatat lebih rendah dari perkiraan akibat kontraksipada ekspor riil, terutama komoditas pertambangan.7 Nilai tukar yang dapat menyeimbangkan kondisi internal dan eksternal perekonomian Indonesia.32Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank IndonesiaBOKSApresiasi Kebijakan Bank Indonesia 2013Sepanjang 2013, Bank Indonesia memiliki komitmen kuat dalam menjamin stabilitas.Bank Indonesia telah menetapkan strategi yang jelas dengan menempatkan prioritaspada stabilisasi perekonomian di atas pertumbuhan semata. Sejauh ini hasil-hasilnyata telah terlihat, seperti tercermin pada pertumbuhan PDB yang konsisten,indikator luar negeri yang membaik, tingkat inflasi yang terkendali, dan pengakuandari banyak pihak mengenai kemajuan yang dicapai Indonesia.Pada edisi 3 Februari 2014, The Financial Times menobatkan Bank Indonesia sebagaibank sentral terbaik kedua di antara negara-negara emerging setelah Brazil. TheFinancial Times menyebut Bank Sentral Brazil, Bank Indonesia, dan Bank Sentral Indiasebagai “The Guiders”, yaitu bank sentral yang secara ahead of the curve dinilai palingmampu mengarahkan prekonomian dan pasar keuangan.Secara khusus, The Financial Times menghormati Bank Indonesia atas kebijakankebijakannyayang semakin market-friendly, serta posisi (stance) moneter yang secaraagresif diarahkan kepada siklus pengetatan sepanjang triwulan II sampai triwulan IV-2013. Hasilnya telah dirasakan sejak awal 2014.Pada edisi 22 Februari 2014, majalah The Economist juga memberikan apresiasikepada Bank Indonesia yang telah mengambil kebijakan strategis secara tepat waktudan terukur. Bank sentral lain dinilai terlambat merespons situasi pasar global yangmemburuk dan cenderung mengambil kebijakan yang berlebihan.The Economist menilai bahwa kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesiatelah efektif meredam impor dan mendorong peningkatan ekspor, sehinggamembawa dampak positif pada neraca transaksi berjalan. Selain itu, upaya stabilisasidengan kenaikan BI-Rate secara bertahap pada triwulan III dan triwulan IV 2013dipandang telah dilakukan secara terukur, sehingga mampu memperlambat lajupermintaan domestik, namun tidak sampai menyebabkan resesi ekonomi.Ke depan, Bank Indonesia akan terus konsisten dalam komitmen untuk mencapaitujuan menjaga stabilitas. Komitmen tersebut dilakukan melalui implementasi baurankebijakan, usaha sungguh-sungguh dalam pendalaman pasar, dan komunikasi yanglebih pro-aktif.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201433

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank IndonesiaPengelolaanmoneter dannilai tukarditujukanuntuk menjagakecukupanlikuiditasperbankandan stabilitasrupiah.3.1.2. Pengelolaan Moneter dan Nilai TukarKebijakan moneter Bank Indonesia diimplementasikan melalui pengelolaan moneterdan nilai tukar. Pengelolaan moneter dan nilai tukar dilakukan melalui pengelolaanlikuiditas 8 di pasar uang rupiah dan pasar valas. Secara umum, kondisi likuiditas rupiahdi sistem perbankan selama triwulan I-2014 terjaga. Hal ini diindikasikan dengan adanyanet surplus likuiditas perbankan yang secara rata-rata harian mencapai Rp101,84 triliun.Untuk menjaga dan memenuhi likuiditas perbankan secara seimbang, Bank Indonesiamelakukan penyerapan likuiditas melalui operasi moneter sehingga terbentuk sukubunga PUAB overnight yang wajar dan stabil. Pada akhir triwulan I-2014, posisi instrumenoperasi moneter (Operasi Pasar Terbuka dan Standing Facilities) tercatat sebesar Rp276,38triliun, meningkat 1% dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terutamadisebabkan aliran masuk uang kartal yang kembali ke sistem perbankan lebih tinggidibandingkan kontraksi akibat transaksi keuangan pemerintah.Grafik 3.1Perkembangan Outstanding Instrumen Operasi MoneterGrafik 3.2Perkembangan Suku Bunga Instrumen Operasi MoneterPeningkatan kondisi likuiditas perbankan triwulan I-2014 dibandingkan dengan kondisipertengahan tahun 2013, mendorong perbankan menurunkan penempatannya di BankIndonesia pada instrumen operasi moneter tenor overnight berupa Deposit Facility danFASBI Syariah. Proporsi Deposit Facility dan FASBI Syariah pada akhir triwulan I-2014 sebesar33% menurun dibanding posisi akhir triwulan IV-2013 sebesar 47% dari total operasimoneter (grafik 3.1). Perbankan cenderung menempatkan surplus likuiditas hariannyapada instrumen operasi moneter dengan tenor yang lebih panjang. Hal ini berimplikasipada penurunan suku bunga instrumen operasi moneter terutama pada tenor 3,6, dan 9bulan.Pada periode laporan, instrumen operasi moneter yang dominan digunakan untukmenyerap kelebihan likuiditas adalah SBI, SBIS, dan Reverse Repo SBN. Proporsi masingmasinginstrumen tersebut sebesar 39% (SBI dan SBIS) dan 34% SBN dari total posisi operasimoneter, mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.8 Likuiditas dalam hal ini adalah reserve balance (giro bank di Bank Indonesia).34Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank IndonesiaKomposisi OM Tw. IV-2013Komposisi OM Tw. I-2014FX Swap 19%FX Swap 15%DF/S 33%RR SBN 27%DF/S 47%RR SBN 34%SDBI 10%SBI 35%SDBI 8%SBI 39%Grafik 3.3Komposisi Instrumen Operasi MoneterDalam pengelolaan nilai tukar, Bank Indonesia akan tetap konsisten menjaga stabilitasnilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya. Hal ini didukung dengan upayamemperdalam pasar valas antara lain melalui peningkatan transaksi lindung nilai.Kebutuhan lindung nilai bagi kegiatan investasi dan kegiatan ekonomi/dunia usahamendorong Bank Indonesia untuk menerbitkan ketentuan tentang transaksi swap lindungnilai kepada Bank Indonesia di tahun 2013. Ketentuan tersebut mendukung pendalamanpasar keuangan dan kegiatan ekonomi riil melalui tersedianya outlet lindung nilai,serta mencapai stabilitas pasar uang dalam rangka memelihara stabilitas nilai rupiah.Penyempurnaan ketentuan tersebut mencakup (i) perluasan underlying transaksi; (ii)perluasan tenor kontrak sampai dengan 3 tahun dan dapat diroll-over dengan tenor transaksihingga 12 bulan; (iii) penyesuaian pricing sesuai mekanisme pasar; (iv) pencabutan limitspread yang diberikan bank kepada nasabah; (v) penyesuaian nominal transaksi menjadiminimal USD10 juta; (vi) perluasan cakupan dan penjelasan lebih detail tentang dokumentransaksi; (vii) perpanjangan transaksi dapat diselesaikan dengan netting settlement; (viii)mekanisme transaksi yang mencakup transaksi lindung nilai untuk keperluan bank sendiriatau untuk keperluan nasabah; dan (ix) sanksi. Selanjutnya pada triwulan I-2014, BankIndonesia menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan ketentuan tersebut yang telah mulaidiberlakukan sejak Februari 2014.Dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia telah menginisiasipembentukan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) 9 sebagai referensi harga pasaryang representatif untuk transaksi spot USD/IDR pasar domestik. Keberadaan JISDORdinilai kredibel sebagai referensi harga USD/IDR. Hal ini diperkuat dengan rekomendasidari Singapore Foreign Exchange Markets Committee (SFEMC) kepada pelaku pasar keuangandi Singapura untuk beralih dan menggunakan JISDOR sebagai referensi harga sejak 18Februari 2014. Rekomendasi tersebut memperkuat kredibilitas JISDOR sebagai referensiharga yang akan mendukung proses pendalaman pasar.9 JISDOR merupakan harga spot USD/IDR, yang disusun berdasarkan kurs transaksi valuta asing terhadap rupiah antar bank di pasar valasdomestik.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201435

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia3.1.3. Koordinasi dengan PemerintahKoordinasikebijakan BankIndonesia danpemerintahdilakukandi beberapaarea sepertipengendalianinflasi danpenguatanProtokolManajemenKrisis.Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian, Bank Indonesia selalu melakukankoordinasi dengan pemerintah secara rutin dari waktu ke waktu. Koordinasi kebijakan BankIndonesia dan pemerintah dilakukan di beberapa area antara lain: (i) pengendalian inflasidan (ii) penguatan Protokol Manajemen Krisis dalam rangka pencegahan dan penanganankrisis.Dalam rangka pengendalian inflasi, Bank Indonesia senantiasa memperkuat koordinasidengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilakukan melalui TimPengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi kebijakanmelalui TPI semakin diperkuat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter.TPI telah menyepakati program kerja tahun 2014. Program kerja yang disepakati antaralain monitoring tekanan inflasi dan perumusan rekomendasi kebijakan serta pengelolaanekspektasi inflasi untuk mendukung pengendalian inflasi. TPI juga telah membahas usulanpenetapan sasaran inflasi 2016-2018 yang akan menjadi acuan dalam proses legal draftingPeraturan Menteri Keuangan terkait penetapan target inflasi.Sementara itu, TPID sepanjang triwulan I-2014 terus aktif dalam pengendalian inflasi.TPID terutama berperan dalam mengatasi gangguan pasokan pangan untuk mendukungterkendalinya harga pangan. Koordinasi melalui TPID terus diperkuat di berbagaidaerah. TPID di Jawa Timur bahkan menyusun Indonesia Network sebagai langkah awalpenguatan produksi, distribusi, dan konektivitas antar wilayah dalam wadah TPID. Selainitu, TPID juga terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem informasi harga yangdikenal dengan nama Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Hal itu ditujukanuntuk menjaga ekspektasi inflasi baik dari sisi pedagang maupun konsumen. Dari sisikelembagaan, TPID juga terus berkembang dengan pembentukan TPID-TPID baru didaerah. Pada triwulan I-2014 telah terbentuk 42 TPID baru sehingga jumlah TPID sampaidengan akhir Triwulan I-2014 secara keseluruhan mencapai 233 buah.Selain memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka mencapai target inflasi,Bank Indonesia juga terus menjalin koordinasi dengan pemerintah untuk memperkuatProtokol Manajemen Krisis (PMK). Penguatan dilakukan melalui pertemuan koordinasisecara rutin antara anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).Pertemuan koordinasi di level Deputi (Deputies’ Meeting) dilakukan setiap satu bulan sekalidan pertemuan yang dihadiri anggota FKSSK dilakukan setiap tiga bulan sekali. Dalampertemuan koordinasi dilakukan pembahasan asesmen stabilitas sistem keuangan danberbagai kegiatan telah dilakukan di lingkup PMK Nasional.Pada triwulan I-2014 juga telah diselesaikan Laporan Kegiatan Forum KoordinasiStabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) tahun 2013 yang telah disampaikan kepada PresidenRepublik Indonesia. Selain itu, juga telah dilakukan pembaruan SKB tentang SekretariatForum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan antara Menteri Keuangan, Gubernur BankIndonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua DewanKomisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Disamping itu juga dilakukan penyusunandraf Prosedur Operasional Komunikasi Publik sebagai salah satu perangkat kerja FKSSK.Bank Indonesia juga berpartisipasi dalam Working Group (WG) FKSSK yang ditujukan untukmemperkuat pelaksanaan tugas FKSSK.Di tataran PMK Bank Indonesia, upaya penguatan yang berkesinambungan juga terusdilakukan. PMK Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka36Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank IndonesiaPMK Nasional. Kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi penyempurnaan danpengkinian prosedur PMK Internal khususnya pascaberalihnya fungsi pengawasanperbankan ke OJK sejak 31 Desember 2013, serta penguatan indikator surveillance(analytical tool). Koordinasi di internal Bank Indonesia juga ditingkatkan terutamasurveillance terhadap perkembangan nilai tukar di tengah masih mengemukanya sejumlahrisiko, baik yang bersumber dari global maupun domestik.3.1.4. Pengelolaan Utang Luar NegeriDalam rangka pengelolaan utang luar negeri, Bank Indonesia melakukan pemantauanposisi utang luar negeri. Pemantauan ini mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesiadalam upaya memelihara stabilitas ekonomi.Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia per Maret 2014 tercatat sebesar 276,5 miliar dolarAS dan berada dalam tren melambat. ULN Indonesia pada Maret 2014 tumbuh 8,7%, lebihrendah dibandingkan dengan ULN Indonesia posisi Maret 2013 yang tercatat sebesar 254,3miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 11,2%.Posisi ULN Indonesia pada Maret 2014 terdiri dari utang luar negeri sektor publik(Pemerintah dan Bank Indonesia) sebesar 130,5 miliar dolar AS (47,2%) dan utang luarnegeri sektor swasta sebesar 145,9 miliar dolar AS (52,8%), dari total utang luar negeri.Pertumbuhan Utang luar negeri sektor publik pada Maret 2014 tercatat sebesar 5,1% ,lebihtinggi dibandingkan dengan Maret 2013 (4,9%). Sementara itu, pertumbuhan utang luarnegeri sektor swasta pada periode Maret 2014 sebesar 12,2% mengalami perlambatandibandingkan periode yang sama pada Maret 2013 (17,9%).Dalam rangka memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data utangsektor publik, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi bersama(Joint Publication) Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI). Dalam publikasi tersebutmenginformasikan data utang pemerintah, Bank Indonesia, dan BUMN, baik utang domestikmaupun utang luar negeri. SUSPI merupakan joint program antara World Bank dan IMF dalamrangka penyediaan data utang sektor publik setiap negara sesuai standar internasional.Utang LuarNegeri ULN)Indonesia perMaret 2014dalam trenmelambat.Bank Indonesiaterusmelakukanpemantauanposisi ULNdan sekaligusmelaksanakanfungsinyadalampenatausahaanULNPemerintah.Selain melakukan pemantauan dan menerbitkan publikasi utang luar negeri, Bank Indonesiajuga melakukan dan menatausahakan penarikan serta pembayaran ULN Pemerintah, sertamelakukan pengelolaan portofolio ULN Pemerintah.Bank Indonesia menatausahakan penarikan ULN Pemerintah baik untuk membiayaiproyek tertentu maupun untuk membiayai defisit APBN dan pengelolaan portofolio utangserta melakukan pembayaran ULN Pemerintah yang jatuh waktu. ULN Pemerintah yangditatausahakan BI berasal dari kreditor multilateral, bilateral, kredit ekspor dan komersialserta global bond.Untuk pembiayaan defisit APBN, penarikan ULN Pemerintah dilakukan melalui transferlangsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN), sedangkan untuk pembiayaan proyek,penarikan pinjaman dilakukan dengan cara pembayaran langsung, melalui rekeningkhusus, pembukaan letter of credit (L/C) dan pembiayaan pendahuluan.Pada triwulan I-2014 jumlah penarikan ULN Pemerintah yang ditatausahakan oleh BImencapai USD4,3 miliar terutama didominasi oleh penerbitan Global Bond sebesar USD4,0miliar pada tanggal 7 Januari 2014 yang terdiri dari seri RI0124 sebesar USD2,0 miliardengan porsi kepemilikan asing yang tercatat sebagai ULN sebesar USD1,78 miliar danLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201437

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiaseri RI0144 sebesar USD2,0 miliar dengan porsi kepemilikan asing yang tercatat sebagaiULN sebesar USD1,95 miliar, sehingga total yang dicatat sebagai ULN sebesar USD3,7 miliar(Tabel 3.1).Pembayaran ULN Pemerintah yang jatuh waktu dilaksanakan berdasarkan perintahpembayaran dari Kemenkeu, rencana pembayaran yang diperoleh dari data administrasiULN, serta pembayaran ULN di luar rencana seperti pembayaran fee dan kewajiban lainnya.Pada triwulan I-2014 total realisasi pembayaran ULN Pemerintah tercatat sebesar USD2,9miliar (Tabel 3.2).Juta USDTabel 3.1Realisasi Penarikan ULN Pemerintah2013*2014**Tw I Tw II Tw III Tw IV Total Tw IPemerintah 521,9 3.441,8 3.086,4 2.318,6 9.368,7 4.290,6Multilateral 128,1 126,0 209,5 1.385,8 1.849,5 89,5Bilateral 280,6 160,2 153,1 482,2 1.076,1 140,2FKE 31,8 302,3 130,8 14,6 479,4 65,7Komersial 81,3 107,2 437,0 436,1 1.061,6 270,2Bond - 2.746,0 2.156,0 - 4.902,0 3.725,0Total 521,9 3.441,8 3.086,4 2.318,6 9.368,7 4.290,6Sumber : Statistik ULN Indonesia*) Angka-angka sementara**) Angka-angka sangat sementaraJuta USDTabel 3.2Realisasi Pembayaran ULN PemerintahPemerintah 1.640,1 2.444,6 1.694,1 2.722,5 8.501,2 2.853,5Multilateral 537,9 664,6 525,9 653,3 2.381,6 419,9Bilateral 329,4 946,1 384,6 1.095,3 2.755,4 383,5FKE 196,2 454,3 153,5 498,5 1.302,4 146,4Komersial 59,0 70,3 103,7 51,5 284,6 67,3Bond 517,6 309,3 526,4 423,8 1.777,3 1.836,4Bank Indonesia 24,1 39,0 1,1 37,6 101,8 1,3Multilateral 0,5 0,6 0,2 - 1,3 0,6Bilateral - - - - - 0,7Komersial 23,5 38,4 0,9 37,6 100,4 -Total 1.664,1 2.483,6 1.695,2 2.760,1 8.603,0 2.854,8Sumber : Statistik ULN Indonesia*) Angka-angka sementara**) Angka-angka sangat sementara2013* 2014**Tw I Tw II Tw III Tw IV Total Tw IAdapun aspek yang utama dalam pembayaran ULN Pemerintah adalah terlaksananyapembayaran cicilan pokok dan bunga yang aman, akurat dan tepat waktu. Hal ini menjadihal penting karena berpengaruh terhadap reputasi BI dan Republik Indonesia dalammemenuhi kewajiban kepada pihak lender. Oleh karena itu, BI harus dapat menjaminketersediaan valuta asing yang diperlukan Pemerintah sesuai dengan valuta pinjamanyang harus dibayarkan.Untuk mendukung kinerja pembayaran ULN yang aman, akurat dan tepat waktu sertamenjaga akurasi data realisasi pembayaran ULN Pemeritah, setiap bulan dilakukanrekonsiliasi data realisasi pembayaran antara Bank Indonesia dengan Pemerintah(Kemenkeu).38Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia3.1.5. Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE)Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) 10 merupakan salah satu upaya Bank Indonesia untukmeningkatkan pasokan devisa yang relatif stabil dan berkesinambungan. Hal ini bertujuandalam rangka mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan.Sejak diberlakukan pada Januari 2012, respons terhadap pemberlakuan kebijakan ini terusmenunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya aliran DHE kebank devisa dalam negeri pada triwulan I-2014 dibandingkan dengan periode yang samatahun sebelumnya. Peningkatan ini tercermin baik secara nominal maupun pangsanyaterhadap nilai DHE, yaitu dari 31,68 juta dolar AS (83,7% terhadap total nilai DHE) menjadisebesar 32,67 juta dolar AS (88% terhadap total nilai DHE). Kondisi sebaliknya terjadipada aliran DHE yang diterima melalui bank di luar negeri yang mengalami penurunandari 6,17 juta dolar AS (16,3% dari total DHE) menjadi 4,47 dolar AS (12% dari total DHE)dibandingkan periode yang sama tahun 2013.Aliran DHEke bankdevisa dalamnegeri padatriwulan I-2014meningkatdibandingkandenganperiode yangsama tahunsebelumnya.Lima komoditas penyumbang DHE terbesar adalah batubara (coal), minyak sawit (palmoil), produk kimia (chemical products), produk tekstil (textile product), dan alat-alat listrik(electrical appliances). Dari sisi kepatuhan eksportir, Bank Indonesia senantiasa melakukanpengawasan terhadap eksportir yang tidak mematuhi ketentuan DHE. Bank Indonesia jugasenantiasa menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti SKK (Satuan Kerja KhususPelaksana Kegiatan Usaha Hulu) Migas, Ditjen Bea dan Cukai, BPS, Kementerian BUMN,Ditjen Anggaran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ditjen Pajak dan Asosiasi.3.1.6. Pengelolaan Database Statistik dan Survei untuk Mendukung PerumusanKebijakanDalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan untuk mendukung perumusankebijakan, Bank Indonesia melakukan kegiatan statistik, menyediakan data dan informasiekonomi, keuangan dan moneter, dan menyusun laporan/analisis. Selain itu, Bank Indonesiajuga melaksanakan berbagai jenis survei yang terkait dengan kondisi eksternal, keuangan,moneter, dan sektor riil. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengansenantiasa mengedepankan upaya untuk mewujudkan data/statistik dan informasi yangCRATA yaitu komprehensif (comprehensive), terpercaya (reliable), akurat (accuracy), terkini(timeliness) dan mudah untuk diakses (accessible) serta sesuai dengan standar yang berlakusecara internasional.Untuk mendukung proses formulasi kebijakan, Bank Indonesia memanfaatkan hasil-hasilsurvei dalam melakukan analisis sektor riil dan sektor finansial. Beberapa survei yangsecara rutin dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain adalah Survei Konsumen (SK),Survei Penjualan Eceran (SPE), Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Harga PropertiResidensial (SHPR), Survei Perbankan (SP) dan Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi(SPIME) dan survei-survei lainnya yang dilakukan secara ad-hoc. Dalam rangka peningkatankualitas pelaksanaan survei dan pengelolaan data, sejak tahun 2013 Bank Indonesiamengimplementasikan sistem aplikasi yang mengintegrasikan berbagai aplikasi surveidalam suatu alamat website aplikasi untuk mempermudah user melakukan pengisian survei.Bank Indonesiamelakukankegiatanstatistik,menyediakandata daninformasiekonomi,keuangan danmoneter, sertamenyusunlaporan/analisis.Pada triwulan I-2014, telah diimplementasikan sistem aplikasi SKDU (Survei Kegiatan DuniaUsaha). Setelah sebelumnya dilakukan uji coba dan sosialisasi, sistem aplikasi tersebut10 PBI No.14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Utang Luar NegeriLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201439

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiamulai digunakan dalam pelaksanaan survei bulan Maret 2014 untuk laporan triwulanI-2014. Implementasi sistem aplikasi tersebut juga disertai penyempurnaan kuesioner,percepatan pelaksanaan survei, dan penambahan responden. Pelaksanaan survei dengansistem aplikasi SKDU terintegrasi dilakukan secara nasional meliputi Kantor Pusat dan 37KPwDN (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri) pada 33 provinsi. Secara umum,sistem aplikasi telah dapat membantu pelaksanaan survei baik tahap pengumpulanmaupun pengolahan data.Bank Indonesia pada triwulan I-2014 juga telah menyusun beberapa analisis antara lainanalisis sektor moneter, analisis sektor finansial, analisis sektor fiskal, dan analisis sektorsistem pembayaran. Analisis sektor moneter berupa analisis Perkembangan Uang Beredardan Uang Primer yang mencakup juga perkembangan dana, kredit dan suku bunga. Analisissektor finansial dilakukan antara lain dalam bentuk analisis Neraca Pembayaran Indonesia(NPI), Neraca Arus Dana (NAD), Financial Accounts, Pasar Modal, Locational Banking, danPerusahaan Pembiayaan (PP). Untuk analisis sektor fiskal dalam hal ini termasuk analisisperkembangan fiskal APBN. Analisis sektor sistem pembayaran berupa perkembanganrincian banknotes dan coins yang diedarkan Bank Indonesia dan penggunaan kartuelektronik sebagai alat pembayaran.Bank Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kualitas data statistik. Upaya tersebutdilakukan dengan mengembangkan dan menyempurnakan 32 metodologi kompilasistatistik, mengacu pada standar yang berlaku. Salah satu upaya penyempurnaan khususnyaterkait dengan rencana Indonesia untuk mengimplementasikan System National Account(SNA) 2008, dengan menyesuaikan penyusunan NAD tahun 2014 menjadi FinancialAccounts dan Balance of Payments and International Investment Position Manual 6th Edition(BPM6). Dalam upaya penyempurnaan kualitas data, pada Februari 2014, Bank Indonesiajuga menyelenggarakan beberapa workshop penyusunan Statistik Utang Publik (SUSPI)bekerjasama dengan IMF dan Kementrian Keuangan.Di sektor eksternal, pada triwulan I-2014, Bank Indonesia telah mempublikasikan datastatistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan IV-2013 dan laporan lengkapnya.Dalam publikasi tersebut menjelaskan secara komprehensif perkembangan NPI selamatriwulan IV-2013. Selain itu, Bank Indonesia juga mempublikasikan Statistik Utang LuarNegeri Indonesia (SULNI) untuk data November sampai dengan Desember 2013 danJanuari 2014, serta data posisi cadangan devisa per akhir Desember 2013 s.d Februari 2014.Sejak pengalihanpengawasandan pengaturanbank ke OJK, BImemfokuskanfungsi perbankanpada kebijakan,pengaturan, danpengawasanmakroprudensial.Dalam upaya memperluas informasi sekaligus meningkatkan pemahaman para eksportirterhadap ketentuan dokumen ekspor yang baru, pada triwulan laporan, Bank Indonesiaikut mendukung kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Perdagangan(Permendag). Kegiatan sosialisasi diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan danDitjen Bea & Cukai. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pertemuan/rekonsiliasidata dengan Kementerian Keuangan. Pertemuan bertujuan untuk meningkatkan kualitasdata statistik utang luar negeri. Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin sebelumditerbitkannya Buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI).3.2. Stabilitas Sistem KeuanganSejak 31 Desember 2013, tugas pengawasan dan pengaturan bank yang sebelumnyadilakukan Bank Indonesia dialihkan ke OJK. Dengan beralihnya tugas pengawasan danpengaturan bank tersebut, Bank Indonesia memfokuskan fungsi perbankan pada kebijakan,40Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiapengaturan, dan pengawasan makroprudensial guna mendukung terwujudnya stabilitassistem keuangan Indonesia.Melalui kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia berupaya mencegah dan mengurangirisiko sistemik yang mungkin timbul dan mengakibatkan gejolak di sistem keuanganIndonesia. Selain itu, kebijakan makroprudensial juga dimaksudkan untuk mendorongfungsi intermediasi yang seimbang bagi perekonomian, serta meningkatkan akses danefisiensi sistem keuangan. Upaya ini dilakukan melalui tiga fungsi, yakni systemic surveillance,menetapkan kebijakan makroprudensial, serta pengembangan pasar keuangan dankeuangan inklusif.3.2.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial3.2.1.1. Pengaturan MakroprudensialBank Indonesia mengeluarkan kebijakan dan pengaturan makroprudensial untukmemengaruhi perilaku para pelaku/institusi keuangan sehingga mampu memitigasi risikodan menjaga stabilitas sistem keuangan.Pada triwulan I-2014, kegiatan pengaturan makroprudensial difokuskan pada evaluasipenguatan terhadap beberapa ketentuan makroprudensial yang telah diterbitkan padaperiode-periode sebelumnya. Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan kesesuaianketentuan dengan perkembangan terkini industri perbankan, termasuk kesinambunganpelaksanaan ketentuan sehubungan dengan pengalihan tugas pengaturan danpengawasan perbankan ke OJK.Bank Indonesiamengeluarkankebijakan danpengaturanmakroprudensialuntukmemengaruhiperilaku parapelaku/institusikeuanganBeberapa ketentuan yang sedang dikaji implementasi ketentuannya serta kemungkinanpenyempurnaannya ke depan adalah ketentuan Loan To Value (LTV)/Financing To Value(FTV), Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) baik untuk bank konvensional maupunbank syariah, dan Giro Wajib Minimum berbasis Loan to Deposit Ratio (GWM LDR).Evaluasi terhadap ketentuan LTV/FTV difokuskan pada penguatan aspek legal dan aspekteknis terkait mekanisme pemberian kredit pemilikan properti. Penyesuaian terhadapketentuan FPJP selain bertujuan untuk beradaptasi dengan perubahan kelembagaanpengawasan bank juga dimaksudkan untuk memastikan tetap berjalannya fungsikoordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dalam proses pemberian FPJP.Evaluasi terhadap pengaturan GWM berbasis Loan to Deposit Ratio (LDR) dimaksudkan agarmekanisme perhitungan GWM LDR mampu mendorong perbankan untuk menjaga LDRpada level yang optimal. Selain GWM LDR, penyempurnaan terhadap ketentuan GWM jugadilakukan untuk memberikan panduan teknis dalam perhitungan GWM terhadap bankbaru dan bank merger yang saat ini belum diatur secara detail.Selain melakuan evaluasi terhadap ketentuan yang telah ada, Bank Indonesia juga tengahmempersiapkan ketentuan mengenai pengaturan dan pengawasan makroprudensial.Pengaturan ini akan menjabarkan kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturanmakroprudensial termasuk instrumennya, dan pelaksanaan pengawasan yang mencakupsurveilans dan pemeriksaan terhadap lembaga keuangan.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201441

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia3.2.1.2. Pengawasan MakroprudensialMelaluipengawasanmakroprudensial,BankIndonesia dapatmemonitorkerentanandan volatilitasdalam sektorkeuanganDalam rangka memperkuat ketahanan sistem keuangan, selain melakukan asesmenterhadap risiko utama di sistem keuangan, Bank Indonesia juga melakukan pengawasanmakroprudensial. Melalui pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitorkerentanan dan volatilitas dalam sektor keuangan, sehingga mampu mendeteksi potensitekanan yang berdampak pada Sistem Keuangan.Pengawasan makroprudensial oleh Bank Indonesia dilakukan melalui kegiatan surveilansdan pemeriksaan. Surveilans diperlukan untuk memantau perkembangan kondisisistem keuangan, identifikasi dan analisis risiko sistem keuangan, serta penilaian risikosistem keuangan. Sementara itu, Bank Indonesia juga melakukan pemeriksaan untukmengidentifikasi, menganalisis dan memantau risiko sistemik di sistem keuangan termasukyang bersumber dari individual lembaga keuangan.Saat ini, Bank Indonesia telah melakukan surveilans terhadap perbankan antara lainuntuk mengetahui kondisi likuiditas dan fungsi intermediasi yang dilakukan perbankan.Selain itu, surveillance juga dilakukan terhadap Industri Keuangan Non Bank antara lainPerusahaan Pembiayaan guna memonitor struktur pembiayaan dan sumber dana sertaterhadap institusi yang merupakan konglomerasi dari bank dan memiliki dampak yangsignifikan terhadap sistem keuangan.Guna mendukung pelaksanaan tugas surveilans tersebut, Bank Indonesia juga terusmemperkuat kerangka kerja surveilans makroprudensial. Kerangka kerja tersebutdigunakan sebagai standar pelaksanaan tugas dan koordinasi baik di internal BankIndonesia maupun dengan otoritas terkait.3.2.2. Pendalaman Pasar KeuanganBank Indonesiamelaksanakanprogrampendalamanpasar keuanganantara lainfasilitasiperluasanpenggunaankontrak standardalam transaksirepo antar bankdalam bentukMini MasterRepurchaseAgreement(Mini MRA).Pasar keuangan merupakan elemen penting dalam sistem perekonomian dan berfungsisebagai katalisator kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia. Pasar keuanganyang sehat, stabil, dan efisien akan memudahkan transmisi bauran kebijakan mewujudkankestabilan harga.Guna mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia melaksanakan program pendalamanpasar keuangan. Salah satu kegiatan yang dilakukan di triwulan I-2014 yakni memfasilitasiperluasan penggunaan kontrak standar dalam transaksi repo antar bank dalam bentuk MiniMaster Repurchase Agreement (Mini MRA). Program ini merupakan kelanjutan dari programyang telah dilaksanakan di 2013.Implementasi Mini MRA dimaksudkan untuk mendukung pendalaman pasar uang rupiah.Upaya tersebut dilakukan dengan cara mendorong penggunaan kontrak standar dalamtransaksi repo antar bank sehingga mempermudah pelaksanaan transaksi repo. Dengankemudahan bertransaksi, diharapkan pasar uang antar bank akan lebih berkembang,mendorong terciptanya pasar uang bank yang lebih tahan terhadap gejolak, sekaligusmemberikan fleksibilitas yang lebih tinggi bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas.Sebelumnya, pada 18 Desember 2013, Bank Indonesia telah memfasilitasi kesepakatanbersama antara delapan bank dalam rangka penerapan Mini MRA. Pada 13 Februari 2014,Bank Indonesia kembali memfasilitasi upaya perluasan kepesertaan Mini MRA oleh 38 banklainnya. Pasca penandatanganan penggunaan Mini MRA tersebut, masing-masing bankjuga telah melakukan penandatangan perjanjian bilateral antar sesama bank. Dengan42Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiaadanya perluasan tersebut, jumlah bank yang menyepakati penggunaan Mini MRA dalambertransaksi repo antar bank telah mencapai lebih dari 60 bank.Seiring dengan terbentuknya kesepakatan penggunaan perjanjian standar dalambertransaksi repo, perkembangan transaksi repo paska-Mini MRA meningkat signifikan.Rata-rata harian transaksi repo naik dari Rp132 miliar di Desember 2013 menjadi Rp1.084miliar pada Maret 2014. Suku bunga pada transaksi repo yang bersifat collateralized jugacenderung berada di bawah suku bunga transaksi uncollateralized (PUAB) pada tenor yangsama.Selain memfasilitasi Mini MRA, Bank Indonesia juga membentuk Indonesia Foreign ExchangeMarket Committee sebagai mitra strategis untuk mempercepat proses pendalamanpasar keuangan. Pembentukan market committee tersebut bertujuan untuk mendorongperkembangan pasar keuangan yang dalam dan efisien, serta memperkuat kredibilitas,integritas dan reputasi pasar keuangan Indonesia melalui penyusunan market code ofconduct yang berlaku bagi seluruh pelaku pasar valas domestik. Selain itu, komite ini jugaakan membantu otoritas dalam menyusun kerangka kerja dan strategi pendalaman pasarkeuangan, dan melaksanakan edukasi serta sosialisasi terhadap pelaku pasar dan lembagaterkait. Melalui komite ini juga dimungkinkan dilakukan diskusi dan pertukaran informasidi pasar keuangan domestik dan internasional, serta mediasi atas perselisihan di pasarkeuangan domestik.Guna meningkatkan akselerasi proses pendalaman pasar keuangan yang menjadi salahsatu program penting di tahun 2014, Bank Indonesia juga telah membentuk task forcependalaman pasar keuangan. Task force bertugas untuk menyusun, mengkoordinasikan,dan mengintegrasikan program upaya pendalaman pasar keuangan, serta melaksanakankoordinasi dan kolaborasi yang bersifat strategis dengan otoritas lain, institusi keuanganbank dan non-bank, serta instansi terkait lainnya. Dengan dibentuknya task force,diharapkan upaya dan peran BI dalam mendorong pendalaman pasar keuangan domestikdapat lebih signifikan.Di pasar keuangan syariah, Bank Indonesia juga melanjutkan inisiatif pendalaman pasarkeuangan syariah yang telah selesai dilakukan di 2013. Bank Indonesia terus melakukankoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendorongpenyelesaian fatwa transaksi repo antar bank syariah, sebagai salah satu alat manajemenlikuiditas perbankan. Di 2014, Bank Indonesia juga telah memprogramkan pengembanganpasar sukuk dan lindung nilai untuk bank syariah, guna memperkaya instrumen pasarkeuangan syariah.3.2.3. Program Keuangan yang Inklusif (Financial Inclusion)Dalam rangka peningkatan akses keuangan, Bank Indonesia melaksanakan kebijakankeuangan inklusif. Melalui program tersebut, Bank Indonesia berupaya mewujudkantercapainya kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataanpendapatan, dan terpeliharanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dalampelaksanaannya, Bank Indonesia bersinergi dengan kementerian serta lembaga domestikdan international.Pada triwulan I-2014, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan programkeuangan inklusif, dengan perkembangan sebagai berikut:Dalam rangkapeningkatanakseskeuangan,Bank Indonesiamelaksanakankebijakankeuanganinklusif.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201443

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia1. TabunganKu dan Basic Saving Account lainnyaBank Indonesia terus mendorong kesinambungan program Tabunganku dan basicsavings account. Sampai dengan Maret 2014, jumlah rekening TabunganKu dan BasicSaving Account lainnya tercatat sebanyak 11,75 juta rekening. Jumlah ini meningkatsebesar 1,13 juta rekening dibandingkan akhir tahun 2013 (10,62 juta rekening).Dengan jumlah tersebut, maka telah tercapai 56,4% dari target tahun 2014 sebesar 2juta rekening.Dari sisi jumlah nominal, program TabunganKu dan Basic Saving Account lainnyatercatat sebesar Rp9,40 triliun, meningkat Rp1,34 miliar dari posisi Desember 2013(Rp9,26 triliun). Adapun rata-rata saldo rekening TabunganKu dan Basic Saving Accountmencapai Rp800.293,00.Dalam rangka mendorong peningkatan jumlah rekening dan nominal Tabungankuserta Basic Saving Account telah dilaksanakan berbagai upaya meliputi:a. Mengingatkan kembali perbankan untuk menyampaikan rencana dan progress HariRajin Menabung, TabunganKu, rekening Pelajar, dan pencapaian BSA lainnya.b. Penyesuaian fitur TabunganKu bersama perbankan.c. Pemantauan penyampaian laporan progress TabunganKu dan basic savings accountdari seluruh bank umum.d. Pengembangan sistem pelaporan secara online melalui Laporan Kantor Pusat BankUmum (LKPBU).e. Koordinasi dengan Kementerian dan perbankan agar rekening tersebut dapatdigunakan untuk penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat.2. Perluasan Pelaksanaan Edukasi Keuangan kepada MasyarakatKegiatan edukasi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya perencanaankeuangan dan meningkatkan pemahaman tentang produk dan jasa lembaga keuanganformal. Target dari pelaksanaan edukasi ini adalah pelajar mulai tingkat SD, SMP, SMAsampai mahasiswa, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan kelompok masyarakat tertentu,antara lain pedagang dan buruh rumah tangga (homeworkers).Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia telah menyusun modul mengenai pengelolaankeuangan yang ditujukan kepada pelajar, TKI dan kelompok masyarakat nelayan/petani/masyarakat di wilayah perbatasan/masyarakat di kepulauan. Selain itu, BankIndonesia juga melakukan edukasi keuangan diantaranya:a. Edukasi keuangan dan perbankan kepada Pelajar SMK Rodhatul Jannatin Naim diJakarta Utara dan SMK Khazanah Kebajikan di Tangerang.b. Edukasi Perbankan dan Kewirausahaan kepada Kelompok Masyarakat Tertentu,yaitu pedagang di Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat.c. Training to Trainer (ToT) kepada mahsiswa dan dosen Fakultas Ekonomi di wilayahJabodetabek, dan Jawa Timur, serta kepada pegawai & konsultan BI serta dari MitraWanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI) dan YASANTI.44Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia3. Kampanye Gerakan MenabungKampanye Gerakan Menabung merupakan upaya bersama yang dilakukan oleh bankIndonesia, perbankan, dan stakeholder sebagai bagian dari edukasi keuangan kepadamasyarakat. Pada triwulan I-2014, Bank Indonesia melakukan kampanye gerakanmenabung melalui pelaksanaan bazar UMKM yang menjadi binaan Bank Indonesia danperbankan di Purwakarta, Jawa Barat.4. Pengembangan Layanan Keuangan DigitalLayanan Keuangan Digital (LKD) adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dankeuangan yang dilakukan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasismobile maupun berbasis web. Melalui perluasan akses layanan tersebut diharapkanakan mempermudah transaksi keuangan masyarakat.Pada triwulan I-2014, Bank Indonesia mempersiapkan revisi Peraturan Bank IndonesiaNo. 11/12/PBI/2009 mengenai Uang Elektronik (Electronic Money) yang didalamnyaakan mencakup pula pengaturan mengenai Layanan Keuangan Digital. Penerbitanpengaturan mengenai LKD menjadi salah satu upaya Bank Indonesia dalam rangkameningkatkan inklusivitas keuangan di Indonesia. Dalam pengaturan tersebut,media utama yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan LKD adalah uangelektronik yang telah tercatat secara resmi. Selain itu, diatur pula persyaratan penerbityang dapat menyelenggarakan LKD melalui agen LKD individu. Sebagai bagian dariupaya memperkenalkan LKD kepada masyarakat, Bank Indonesia juga mempersiapkansosialisasi, kampanye dan edukasi LKD.5. Memfasilitasi Penyaluran Program Bantuan Pemerintah kepada MasyarakatMelalui LKD IndividuSelain mendukung akses keuangan, luasnya jangkauan LKD dapat dimanfaatkan dalampenyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat. Untuk mewujudkan halitu, Bank Indonesia mempersiapkan pelaksanaan pilot project program tersebut. Padatriwulan I-2014 telah dilakukan pertemuan dalam rangka pembahasan usulan skemabisnis model dengan perbankan dan instansi terkait (Bappenas, kementerian Sosial,TNP2K).6. Penyediaan Informasi Bagi Nelayan dan PetaniProgram keuangan inklusif yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencakup pula upayauntuk mengurangi asimetris informasi yang menghambat efisiensi transaksi keuangan.Terkait hal ini, Bank indonesia memfasilitasi penyediaan informasi perkembanganharga komoditi perikanan dan pertanian bagi nelayan dan petani. Melalui penyediaaninformasi ini, diharapkan akan meningkatkan posisi tawar yang lebih baik bagi nelayandan petani. Saat ini Bank Indonesia sedang melaksanakan pilot project penyediaaninformasi harga komoditi perikanan dan pertanian di dua wilayah yaitu Jakarta danMakassar. Daloam pelaksanaannya, Bank Indonesia bekerjasama dengan penyedialayanan telekomunikasi dan instansi terkait lainnya seperti Badan Pusat Statistik,Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201445

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia7. Pengembangan Database dan Infrastruktur Dalam Rangka Persiapan ImplementasiFinancial Identity Number (FIN)Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan informasi secara komprehensif mengenaidata keuangan individu, sehingga dapat meminimalkan terjadinya asymetric informationdari lembaga keuangan. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan survei FINyang telah dilaksanakan sejak tahun 2012. Sampai dengan triwulan laporan, telahdilaksanakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan konsepPerjanjian Kerjasama pemanfaatan data Nomor Induk Kependudukan sebagai databaseFIN. Selain itu, dilakukan pula penyiapan pengembangan aplikasi terkait dengan FIN.Bank Indonesia juga menyusun model bisnis pengumpulan data FIN melalui programLKD, penyaluran Bantuan Pemerintah dan UMKM, bekerjasama dengan instansi terkait.8. Penyusunan Dasar Hukum Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)Guna mempermudah koordinasi dalam pengembangan dan pelaksanaan StrategiNasional Keuangan Inklusif (SNKI), Bank Indonesia bekerjasama dengan instansi terkaittengah mempersiapkan payung hukum SNKI. Terkait hal ini, telah disusun RancanganPeraturan Presiden termasuk penyusunan Forum Koordinasi Keuangan Inklusif. BankIndonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian terkait termasuk OJK mengenaiSNKI dan pelaksanaan program keuangan inklusif.3.2.4. Penguatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)Bank Indonesiaturut aktifmemperkuatsektor riil danmemberdayakanUMKMmengingatpentingnyakontribusisektor riil danUMKM terhadapperekonomiandan stabilitassistem keuangan.Pentingnya kontribusi sektor riil dan UMKM terhadap perekonomian dan stabilitassistem keuangan, mendorong Bank Indonesia untuk turut aktif memperkuat sektorriil dan memberdayakan UMKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui penelitian danpengembangan, pengembangan klaster komoditas pangan, dan kegiatan lain yangditujukan untuk meningkatkan kapabilitas pelaku usaha.Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan dalam rangka peningkatan akseskredit atau pembiayaan UMKM antara lain:(i) Melakukan penelitian mengenai skema pembiayaan pertanian dengan fokus padakomoditas pangan. Penelitian ini dilakukan antara lain untuk mengetahui sejauh manakonsep value chain financing dapat diterapkan dalam pembiayaan di sektor pertanian.Selain itu, juga ditujukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang timbul darimodel pembiayaan, khususnya untuk tiga komoditas, yaitu beras, cabai, dan bawangmerah. Ketiga komoditas tersebut dipilih karena termasuk komoditas yang dapatmendukung ketahanan pangan dan berpengaruh terhadap stabilitas harga. Selain itu,hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintahmengenai kebijakan pengembangan kredit program di sektor pertanian.(ii) Melakukan evaluasi terhadap penelitian lending model yang sebelumnya telah dilakukanoleh Bank Indonesia, dalam rangka mengidentifikasi pola pembiayaan usaha kecil.(iii) Memfasilitasi pembentukan Asuransi Ternak Sapi, sebagai upaya mitigasi risikobagi perbankan dalam membiayai usaha ternak sapi. Keberadaan asuransi tersebutdiharapkan mendorong peningkatan pembiayaan pada usaha peternakan sapi.Asuransi ini telah diresmikan pada tahun 2013 dengan pilot project di daerah Sleman,46Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank IndonesiaDI Yogyakarta dan beberapa daerah lain seperti Boyolali dan Padang. Di 2014, BankIndonesia melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pilot project tersebut.Selain itu, dilakukan pula risk profiling guna memberi masukan dalam perhitungantingkat premi asuransi ternak sapi.(iv) Memfasilitasi pilot project pemeringkatan kredit untuk UKM di Jawa Tengah. Dalampelaksanaannya, program ini dilakukan antara Bank Indonesia dan PT. PEFINDO.Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak telah ditandatangani 28 Februari 2014 diSemarang. Melalui kerjasama implementasi pemeringkatan kredit tersebut, diharapkandapat meningkatkan penyaluran kredit kepada UKM di Jawa Tengah.(v) Melakukan kajian tentang pemetaan geografis terhadap lima sektor industri kreatifyang berdaya saing di Indonesia. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk memberikangambaran secara umum mengenai industri kreatif yang dianggap memiliki daya saingdi setiap daerah atau propinsi di seluruh Indonesia. Hasil pemetaan telah disosialisasikankepada pemangku kepentingan pada Februari 2014. Selain itu, Bank Indonesia jugabekerjasama dengan World Bank melakukan survei terhadap pelaku industri kreatif danperbankan. Survei tersebut untuk memperkuat kajian peningkatan akses pembiayaanbagi industri kreatif di Indonesia, yang difokuskan pada industri kerajinan.Selain memperluas akses keuangan, Bank Indonesia juga meningkatkan kapabilitas sektorUMKM. Untuk itu, Bank Indonesia memfasilitasi pelatihan pembuatan catatan dan laporankeuangan bagi pelaku UMKM. Selain meningkatkan aspek manajerial dalam pengelolaanusaha, peningkatan kemampuan tersebut sekaligus diharapkan dapat membuka akseskredit/pembiayaan yang lebih luas. Sebagai langkah awal, pelatihan dilakukan di beberapawilayah sebagai pilot project. Ke depan, pelatihan akan diperluas dalam skala nasionaldengan melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah.Upaya pengembangan sektor riil dan UMKM juga dilakukan dengan menerapkan programklaster. Sejalan dengan tugas menjaga kestabilan harga, Bank Indonesia mengembangkanklaster komoditas pangan yang menjadi sumber tekanan inflasi antara lain beras, daging,bawang merah, cabai merah, dan bawang putih. Adanya klaster komoditas pangan tersebutdiharapkan dapat berkontribusi terhadap kestabilan harga dari sisi penawaran.Program klaster komoditas pangan sebelumnya telah dilakukan oleh Bank Indonesiadi 2013. Di 2014, Bank Indonesia kembali melanjutkan program inisiatif serupa dengantarget perluasan jumlah dan wilayah klaster. Pengembangan klaster ketahanan panganakan dilakukan terhadap delapan komoditas (padi, sapi, bawang merah, cabai merah, ikan,kedelai, sayuran dan ungas) yang akan diterapkan di 40 wilayah.Di triwulan I-2014, pelaksanaan program klaster ketahanan pangan telah dimulai denganmengindentifikasi wilayah dan komoditas klaster yang akan diterapkan di masing-masingwilayah. Untuk melakukan hal tersebut, telah dilakukan survei dan koordinasi denganpemangku kepentingan terkait. Implementasi komitmen juga telah dituangkan melaluipenandatanganan kesepakatan bersama.Kegiatan inisiatif lain yang dilaksanakan adalah program Wirausaha Bank Indonesia.Program ini bertujuan untuk melahirkan wirausahawan-wirausahawan yang tangguh.Program wirausaha ini telah diinisiasi oleh Bank Indonesia sejak 2012 dan menjadi bagiandari Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Program pengembangan wirausaha BankLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201447

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank IndonesiaIndonesia tahun 2014 mengusung konsep trilogi program yaitu terfokus, berkelanjutan,dan koordinatif. Aktivitas program difokuskan pada peningkatan jumlah wirausaha disektor agribisnis dan berorientasi ekspor dalam rangka mendukung ketahanan pangandan perbaikan struktur neraca perdagangan. Pada triwulan I-2014, Bank Indonesia telahmelakukan identifikasi, profiling dan penjajakan lembaga pendamping program. Selainitu, telah pula dilakukan sosialisasi dan publikasi program, serta seleksi wirausahawanpotensial.Upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam memberdayakan UMKM mendapatkanapresiasi yang positif dari pemangku kepentingan. Pada triwulan I-2014, indeks kepuasanpemangku kepentingan terhadap peran Bank Indonesia dalam program pengembanganUMKM rata-rata mencapai 5,42 (skala 6). Indeks kepuasan tersebut meningkat dibandingpencapaian di triwulan IV-2013 yang mencapai 5,16.Dalam rangka penguatan sektor riil dan pengembangan UMKM, Bank Indonesia jugaterus melakukan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait diantaranyaKementerian Pertanian, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM,Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pertanahan Nasional, serta kerjasama denganPemprov Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dankerjasama dengan Pemda dan Dinas setempat untuk pengembangan UMKM di daerah.Gunamendukunginfrastruktursistemkeuangan,Bank IndonesiamengelolaSistemInformasiDebitur (SID)agar prosespemberiankredit dapatdilakukanberdasarkanprinsip kehatihatian.3.2.5. Pengelolaan Informasi Perkreditan(Dalam Juta)180161,5160146,2151,5 154,6139,9140128,9 132123,45112,91201008059,7 62,6 64,7 65,969,3 71,7 73,6 75 77,86040200Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I2012 2013 2014Jumlah DebiturJumlah FasilitasGrafik 3.4Perkembangan Jumlah Debitur dan Fasilitas SIDGuna mendukung infrastruktur sistemkeuangan, Bank Indonesia mengelola SistemInformasi Debitur (SID). Melalui SID, lembagakeuangan dapat melakukan pengecekan datadebitur sehingga proses pemberian kreditdapat dilakukan berdasarkan prinsip kehatihatiandan tercapai efisiensi penyediaandana di industri perbankan.Pemanfaatan SID oleh lembaga keuangansemakin meningkat, baik dari sisi jumlahlembaga keuangan yang menjadi pelaporSID dan data debitur serta fasilitas yangdilaporkan (Grafik 3.4). Pada triwulanI-2014, data debitur SID tumbuh 12,26%(yoy), sementara jumlah data fasilitas yangdilaporkan tumbuh 15,44% (yoy). Untukmemberikan basis data yang komprehensif,Bank Indonesia terus meningkatkan cakupan pelapor dan data dalam SID.Peningkatan debitur dan fasilitas yang dilaporkan dalam SID berbanding lurus denganpermintaan Informasi Debitur Individual (IDI) oleh lembaga keuangan. Permintaan IDIselama triwulan I-2014 tercatat sebanyak 9.2 juta permintaan, meningkat 5% (yoy) daritahun lalu. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaranlembaga keuangan untuk memanfaatkan data perkreditan guna menunjang aktivitasbisnisnya.48Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank IndonesiaMenyadari pentingnya informasi perkreditan baik bagi lembaga keuangan maupun lembagapublik, Bank Indonesia telah menyusun rencana pengembangan informasi perkreditandalam kerangka blueprint pengembangan Sistem Informasi Perkreditan Nasional (SIPNAS).Di 2013, telah dicapai beberapa target yang ditentukan dalam blueprint pengembanganSIPNAS, antara lain penerbitan aturan mengenai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan(LPIP) serta petunjuk pelaksanaannya. Sebagai tindak lanjut penerbitan ketentuan tersebut,pada triwulan I-2014 telah dilakukan koordinasi dan sosialisasi ketentuan dengan lembagakeuangan dan masyarakat umum. Melalui peraturan dimaksud, Bank Indonesia membukakesempatan bagi pihak swasta untuk turut mengelola dan menghasilkan informasiperkreditan yang komprehensif dan bernilai tambah.Guna meningkatan efektivitas pelaksanaan ketentuan tentang LPIP, telah pula dibentuktask force antara Bank Indonesia dan OJK. Selain itu, Bank Indonesia juga tengah menjajakikerjasama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan DirektoratJenderal Pajak untuk memperkaya data perkreditan yang dikelola dalam SID.Tabel 3.3Perkembangan Peringkat Indikator Getting Credit Negara-Negara di Kawasan ASEANNo Negara 2011 2012 2013 20141 Malaysia 1 1 1 12 Singapore 6 8 12 33 Vietnam 15 24 40 424 Cambodia 89 98 53 425 Brunei 116 126 129 556 Thailand 72 67 70 737 Indonesia 116 126 129 868 Philippines 128 126 129 869 Laos 152 166 167 15910 Myanmar - - 170Sumber: IFC, World Bank, 2014Ketersediaan informasi perkreditan yang lebih komprehensif menjadi nilai tambahterhadap penilaian kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) oleh World Bank. Terkaitindikator kemudahan mendapatkan kredit, terdapat peningkatan yang signifikan dalampemeringkatan Indonesia di 2014 (Tabel 3.3).3.2.6. Koordinasi dan Kerjasama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia-OJK Paska-Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank Ke OJKEratnya keterkaitan tugas makroprudensial yang dilaksanakan oleh Bank Indonesiadengan tugas mikroprudensial yang menjadi kewenangan OJK, membutuhkan koordinasidan kerjasama diantara kedua instansi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesiadan OJK telah menandatangani Naskah Keputusan Bersama pada tanggal 18 Oktober 2013yang mengatur mengenai:a. Kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masingmasing;b. Pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporanbank dan perusahaan pembiayaan oleh Bank Indonesia dan OJK;Bank Indonesiamemastikanterlaksananyakoordinasidengan OJKbaik di levelteknis maupundi levelstrategis.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201449

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiac. Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Bank Indonesiaoleh OJK; dand. Pengelolaan pejabat dan pegawai Bank Indonesia yang dialihkan atau dipekerjakanpada OJK.Untuk memastikan terlaksananya koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK, Bank Indonesiamemprioritaskan penyelesaian kegiatan tersebut di atas dalam program kerja Inisiatif yangdimulai sejak triwulan I-2014. Selain itu, BI dan OJK juga membentuk working group di levelteknis yang melakukan pertemuan secara rutin (mingguan) untuk membahas isu-isu yangmuncul terkait dengan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Sementara, isuisuyang bersifat strategis dibahas dalam pertemuan koordinasi bulanan di level PimpinanSatuan Keja serta Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Dewan Komisioner OJK.BOKSUntuk menyelesaikan tugas terkait pertukaran data/informasi dan pengelolaan laporan,BI dan OJK telah membentuk Forum/Komite Koordinasi Pertukaran Informasi dan SistemPelaporan Lembaga Jasa Keuangan. Forum ini bertugas merumuskan sistem pertukaraninformasi yang terintegrasi yang memuat antara lain informasi, aplikasi, infrastruktur, dansecurity dari sistem pertukaran informasi. Selain itu, forum juga melakukan harmonisasi,komunikasi, dan koordinasi termasuk menyepakati pengembangan sistem pelaporan jasakeuangan yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Sampai dengan triwulan I-2014,forum ini telah berkoordinasi untuk menyusun petunjuk pelaksanaan pelaporan bank danperusahaan pembiayaan.BOKSTugas Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas SistemKeuangan Melalui Pendekatan MakroprudensialMakroprudensial bukanlah hal yang baru bagi Bank Indonesia. Pengalamanmenghadapi krisis keuangan tahun 1997/1998 telah memberikan pelajaran berhargatentang pentingnya menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) melalui pendekatanmikro dan makro prudensial. Krisis menunjukkan bahwa SSK tidak semata-matatercapai dari kondisi institusi keuangan yang sehat (aspek mikroprudensial). Aspekmakroprudensial seperti interkoneksi antar elemen dalam sistem keuangan sertaperilaku institusi keuangan dalam menghadapi dinamika perekonomian, juga perludipastikan. Hal ini bertujuan agar tetap berada pada koridor yang dapat menunjangkesinambungan fungsi sistem keuangan dalam mendukung perekonomian.Pengalaman yang sama kembali dihadapi oleh Indonesia dan beberapa negaralainnya pada krisis keuangan global yang terjadi tahun 2008. Krisis yang bersumberdari sektor perbankan, memberikan dampak negatif tidak hanya pada sektorkeuangan namun juga memperburuk kondisi makroekonomi di beberapa negara.Pengalaman ini menekankan adanya interaksi antara sektor keuangan denganmakroekonomi, sekaligus mempertegas pentingnya makroprudensial dalammenjaga SSK. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Financial Stability Board(FSB), International Monetary Fund (IMF), dan Bank for International Settlement(BIS) untuk mengembangkan kerangka kebijakan makroprudensial. Kebijakan inibertujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melaluipembatasan risiko sistemik.50Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank IndonesiaSelain menghadapi tantangan ketidakpastian perekonomian global, sistemkeuangan Indonesia juga dihadapkan pada tantangan internal yang tidak mudah.Pada akhir 2013, terjadi perubahan signifikan pada otoritas pengawasan lembagakeuangan di Indonesia. Melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentangOtoritas Jasa Keuangan (OJK), per Desember 2013, pengawasan perbankanberalihdari Bank Indonesia ke OJK. Berdasarkan Undang-undang tersebut, BankIndonesia masih memiliki kewenangan di bidang makroprudensial, melalui fungsipengawasan dan pengaturan.Kerangka kerja SSK Bank Indonesia yang sebelumnya mencakup pengawasanmikroprudensial dan surveilans makroprudensial, berubah menjadi fokus padapendekatan makroprudensial. Dalam pelaksanaannya tetap mengedepankankoordinasi yang erat antara kebijakan makroprudensial dan kebijakanmikroprudensial yang dilaksanakan oleh OJK. Dalam hal ini termasuk koordinasidengan Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalamForum Koordinasi SSK (FKSSK).Sesuai definisi, fungsi pengawasan makroprudensial dilaksanakan Bank Indonesiaterhadap sistem keuangan. Sistem keuangan mencakup sistem perbankan, lembagakeuangan non-bank, pasar keuangan, infrastruktur sistem keuangan, serta rumahtangga dan korporasi sebagai financial service user dalam sistem keuangan. Fungsiini dilakukan dalam kerangka kerja yang diawali dengan proses monitoring hinggaperumusan instrumen dan evaluasi kebijakan sebagaimana gambar berikut:Sumber: Harun & Rachmanira 2013Salah satu karakteristik kebijakan makroprudensial yang membedakan dengankebijakan lainnya, yaitu membatasi risiko sistemik dengan memperhatikandimensi cross section dan dimensi time series. Dimensi cross section menekankanLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201451

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiabagaimana risiko terdistribusi dalam sistem keuangan pada satu periode tertentuyang disebabkan oleh kesamaan eksposure maupun interlink dalam sistemkeuangan. Sementara dimensi time series menitikberatkan pada bagaimana risikoberevolusi dalam sebuah siklus. Sebagai contoh adalah membatasi risiko sistemikyang muncul dari perilaku procyclicality, yaitu kecenderungan agen ekonomi untukmengambil risiko lebih tinggi dalam pembiayaan pada saat perekonomian membaikserta mengurangi pembiayaan secara drastis pada saat perekonomian memburuk.Karakteristik lain dari kebijakan makroprudensial adalah memiliki interaksi dengankebijakan lain, seperti kebijakan mikroprudensial, kebijakan fiskal, dan sebagainya.Berikut tabel perbandingan antara kebijakan makroprudensial dengan kebijakanlain.Tabel Perbandingan Kebijakan Makroprudensial dengan LainnyaKebijakanDimensiDimensiTime SeriesCross SectionDampakMoneter Ya Tidak MakroekonomiFiskal / Sektor Riil Ya Ya, rumah tangga dan korporasi Makroekonomi dan Sektor RiilMikroprudensial Tidak Ya, institusi keuangan Sistem KeuanganMakroprudensial Ya Ya, institusi keuangan dengan Sistem Keuangan, dengan potensiperhatian pada rumah tangga dampak kepada rumah tangga dandan korporasikorporasiSumber: Harun & Rachmanira 2013Beberapa kebijakan makroprudensial yang telah diimplementasikan oleh BankIndonesia, antara lain Giro Wajib Minimum yang dihubungkan dengan Loan toDeposit Ratio (GWM-LDR), Loan to Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah danKredit Kendaraan Bermotor, Posisi Devisa Netto (PDN), dan Transparansi SukuBunga Dasar Kredit (SBDK) 11 . Dalam rangka penerapan Basel III, Bank Indonesiajuga sudah mulai mempersiapkan kebijakan makroprudensial yang berkaitandengan permodalan yaitu (i) Countercyclical Capital Buffer, yang merupakan upayauntuk mengurangi perilaku prosiklikal dari sistem keuangan, (ii) Capital Surchargeyaitu tambahan permodalan untuk bank-bank yang diidentifikasikan sebagaiDomestic-Systemically Important Banks, dan (iii) Macroprudential Leverage Ratio yaitupengukuran permodalan yang dianggap mampu mendukung tingkat leverage yangdiambil oleh bank.11 GWM-LDR mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro WajibMinimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, LTV mengacu pada Surat Edaran BankIndonesia (SE BI) No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang MelakukanPemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atauPembiayaan Kendaraan Bermotor, PDN mengacu pada PBI No. 12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan BankIndonesia Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, sedangkan SBDK mengacu pada SE BI Nomor 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit.52Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia3.3. Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang3.3.1. Kebijakan Sistem PembayaranKebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran ditujukan untuk menjagakeamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Kebijakan ini termasuk pengembanganinfrastruktur secara berkelanjutan baik untuk sistem pembayaran bernilai besar maupunritel. Kebijakan diterapkan baik terhadap sistem pembayaran yang diselenggarakan olehBank Indonesia maupun oleh penyelenggara lain di luar Bank Indonesia.Pada triwulan I-2014, kebijakan sistem pembayaran yang diambil meliputi:1. Migrasi Sistem Sentral Kliring (SSK) SKNBI menggunakan Infrastruktur BaruDalam rangka meningkatkan layanan kepada stakeholder dan memitigasi risikogangguan operasional SKNBI, Bank Indonesia telah melakukan penggantianinfrastruktur lama dengan infrastruktur baru yang menggunakan hardware denganteknologi terkini. Pada Maret 2014, telah dilakukan proses migrasi dan tes logon olehseluruh bank peserta dan Penyelenggara Kliring Lokal. Secara nasional, infrastrukturSSK versi baru telah digunakan dalam operasional SKNBI sejak minggu kedua Maret2014. Sejauh ini tidak terdapat permasalahan yang menggganggu operasional sistemsecara signifikan.Kebijakansistempembayarandiarahkandalam upayamenjagasistempembayarannasional yanglancar, amandan efisien.2. Rencana Implementasi SKNBI di Penyelenggara Kliring Lokal Non BI Prabumulih danPangkalan Bun.Untuk menjawab kebutuhan perbankan di wilayah Prabumulih–Sumatera Selatan danPangkalan Bun – Kalimantan Tengah dalam lalu lintas giral/cek dan bilyet giro, BankIndonesia merencanakan membuka wilayah kliring baru di kedua kota tersebut. Tercatat11 bank telah mendaftar menjadi peserta kliring di wilayah Prabumulih, dan 10 Bank diwilayah Pangkalan Bun. Implementasi SKNBI di kedua wilayah tersebut direncanakanawal April 2014 untuk wilayah kliring Prabumulih dan awal Mei 2014 untuk wilayahkliring Pangkalan Bun.3. Pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi IIPengembangan Sistem BI-RTGS (Bank Indonesia Real Time Gross Settlement) dan BI-SSSS(Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System) Generasi II, dilakukan sebagaiupaya untuk meningkatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi operasional sistempembayaran. Peningkatan keandalan dan keamanan dilakukan dengan penggunaanteknologi dan sistem informasi terkini, yang lebih fleksibel dalam mengakomodasiperubahan sesuai kebutuhan bisnis. Adapun peningkatan efisiensi dilakukan melaluipenggunaan international standard platform dan pengembangan fitur liquiditymanagement dalam sistem aplikasi yang memungkinkan peserta Sistem BI-RTGS danBI-SSSS Generasi II untuk dapat mengelola likuiditasnya dengan lebih optimal.Pada triwulan I-2014, telah dilakukan tahapan integration test untuk menguji prosesbisnis secara full cycle yang meliputi aplikasi Bank Indonesia Electronic Trading Platform(BI-ETP), BI-SSSS, BI-RTGS, dan sistem internal Bank Indonesia terkait. Pelatihanoperasional BI-SSSS dan BI-ETP kepada seluruh peserta merupakan kelanjutan kegiatanperiode sebelumnya. Dari sisi ketentuan, saat ini sedang diselesaikan penyusunanPeraturan Bank Indonesia dan ketentuan pelaksanaannya sebagai dasar hukum dalampenyelenggaraan Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201453

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia4. Pengembangan SKNBI Next GenerationPengembangan SKNBI Next Generation (SKNBI-NG) merupakan program multiyears,dan telah dimulai sejak tahun 2013. Setelah menyelesaikan pengadaan konsultandan penelitian yang terkait dengan SKNBI, pada triwulan I-2014 dilanjutkan dengankegiatan pengembangan tahap kedua, yaitu penyusunan Dokumen Functional andDesign Specification modul kliring individual.5. Pengaturan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem PembayaranSebagai tindak lanjut amanat Undang-undang Bank Indonesia Nomor 23 tahun 1999khususnya terkait perlindungan konsumen, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuantentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran 12 . Ruang lingkup dalampengaturan tersebut antara lain meliputi kegiatan transfer dana uang elektronik, APMKserta penyediaan dan atau penyetoran uang rupiah.Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan ketentuan, Bank Indonesia melakukan sosialisasiketentuan. Sosialisasi dilakukan kepada pelaku industri sistem pembayaran, OtoritasJasa Keuangan (OJK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan beberapainstansi Pemerintah, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasidan Informatika. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi kepadamasyarakat melalui media massa.6. Pengembangan National Payment Gateway (NPG)Dengan mempertimbangkan pada pencapaian efisiensi bagi masyarakat denganmengurangi biaya transaksi, memperlancar konektivitas, dan meningkatkan akses bagipenyelenggara domestik serta mempertimbangkan pada kepentingan nasional, saatini Bank Indonesia sedang melakukan pengembangan NPG.Pada triwulan I-2014, selain melakukan pematangan strategi pengembangan NPG, BankIndonesia juga melakukan diskusi dengan industri terkait dukungan pembentukandomestic switch kartu kredit nasional yang merupakan langkah awal pengembanganNPG. Rencana pembentukan domestic processing untuk transaksi pembayaran yangmenggunakan instrumen APMK (khususnya kartu kredit) akan diupayakan untukdilakukan melalui infrastruktur maupun message format yang saat ini sudah dipakai diindustri sistem pembayaran di Indonesia. Selanjutnya, strategi pengembangan NPGakan terus diselaraskan dengan arsitektur fungsi strategis Bank Indonesia yang tengahdisiapkan oleh Bank Indonesia.7. Pengembangan Kawasan Less Cash Society (LCS)Pada triwulan I-2014 pengembangan kawasan LCS direncanakan pada beberapa lokasidi Indonesia. Penentuan lokasi ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapahal, antara lain besarnya populasi, frekuensi transaksi, dan jaringan/koneksi sistemyang memadai di daerah tersebut. Selama periode laporan, telah dilakukan koordinasidengan tujuh Bank komersial untuk membahas pengembangan kawasan LCS.12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.54Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia8. Perluasan Penggunaan Uang ElektronikPada periode laporan, telah dilakukan pembahasan strategi pembayaran Government toPeople (G2P) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) secara elektronis beserta rencanaaksi lanjutan dan kegiatan ujicoba. Kegiatan tersebut bertujuan untuk perluasanpenggunaan uang elektronik. Selain itu, telah dilakukan pertemuan antara perbankandengan BAPPENAS dan Kemensos terkait penentuan lokasi penyaluran bantuan PKH.9. Standardisasi chip pada kartu ATM dan kartu ATM DebetDalam rangka meningkatkan keamanan transaksi, kartu ATM dan kartu ATM debetyang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia beserta sarana pemrosesnya wajibmenggunakan standar teknologi chip yang telah disepakati oleh industri dan disetujuioleh Bank Indonesia. Kewajiban penggunaan standar teknologi chip berlaku bagiseluruh kartu ATM dan kartu ATM debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia,termasuk kartu ATM dan kartu ATM debet yang telah menggunakan standar teknologichip lainnya. Teknologi chip tersebut memiliki fasilitas enkripsi sehingga data dalamkartu ATM dan kartu ATM debet tidak mudah diduplikasi, dengan demikian diharapkandapat mengurangi timbulnya fraud dalam transaksi APMK.Pada triwulan ini telah dilakukan sosialisasi implementasi National Standard Indonesiafor Chip Card Specification (NSICCS) oleh Prinsipal kartu ATM dan kartu ATM debetkepada bank-bank yang menjadi anggotanya. Selain dihadiri oleh perbankan, sosialisasijuga dihadiri oleh perwakilan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan BankIndonesia.Selain dengan menerapkan berbagai kebijakan di bidang sistem pembayaran, BankIndonesia sebagai otoritas sistem pembayaran berwenang untuk melakukan pengawasan,pemantauan, atau pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Obyekpengawasan dalam sistem pembayaran meliputi sistem pembayaran yang diselenggarakanoleh Bank Indonesia maupun terhadap sistem pembayaran yang diselenggarakan olehpihak lain di luar BI. Ruang lingkup pengawasan sistem pembayaran menitikberatkan padaaspek keamanan dan dipatuhinya ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan perlindungankonsumen, manajemen resiko, serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaanterorisme. Pengawasan terhadap sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh BI antaralain dilakukan melalui pemantauan (monitoring). Sedangkan pengawasan terhadap sistempembayaran yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar Bank Indonesia, Bank Indonesiamelakukan pengawasan baik secara off site berdasarkan data dan informasi laporan,maupun secara on site melalui kunjungan langsung ke penyelenggara.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201455

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank IndonesiaBOKSPerlindungan Konsumen Jasa Sistem PembayaranDalam perekonomian, sistem pembayaran memegang peranan penting sebagaipendukung dalam penerapan kebijakan moneter. Di samping itu, transaksi dalamsistem pembayaran dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatantransaksi tersebut tentunya membawa konsekuensi tidak saja bagi konsumen namunjuga bagi penyelenggara maupun Otoritas di Bidang Sistem Pembayaran. Di sisi lain,berbagai permasalahan akan muncul seiring dengan meningkatnya aktivitas daritransaksi Sistem Pembayaran.Dari seluruh pengaduan konsumen kepada bank yang dilaporkan oleh bankmelalui LKPBU (Laporan Kantor Pusat Bank Umum) tahun 2013, pengaduan terkaitdengan sistem pembayaran mencapai 97,29%. Sebagai respons atas pengaduantersebut, Bank Indonesia melihat urgensi terhadap penanganan pengaduan dalamrangka memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa sistem pembayaran,yaitu dengan membentuk struktur dalam organisasi Bank Indonesia yang khususmenangani perlindungan konsumen. Selain itu, Bank Indonesia juga telahmenerbitkan peraturan mengenai Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memberikan edukasi, konsultasi, fasilitasikepada konsumen, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja seluruhindustri Sistem Pembayaran Mekanisme fasilitasi pengaduan konsumen adalahsebagai berikut:Permintaan informasi dan pengaduan konsumen kepada Bank Indonesia mengalamipeningkatan dari bulan ke bulan, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:56Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia800700Permintaan Informasi & Pengaduan Sistem Pembayaran74260050040030020010003 10 1729Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar2013 2014Series2222269349Periode 1 Agustus 2013 s.d 31 Maret 2014Total = 1641Jenis permintaan informasi kepada Bank Indonesia sebagian besar terkait denganpenyediaan dan penyetoran uang, sedangkan pengaduan konsumen sebagianbesar terkait dengan kartu kredit.3.3.2. Kebijakan Pengelolaan UangKebijakan pengelolaan uang diarahkan untuk mencapai tiga pilar, yaitu (i) ketersediaanuang yang berkualitas dan terpercaya, (ii) distribusi dan pengolahan uang yang aman danoptimal, (iii) serta layanan kas yang prima. Selama triwulan I-2014, implementasi kebijakandalam rangka mencapai pilar pertama adalah :a. Penyusunan Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) tahun 2015.Dalam penyusunan EKU tahun 2015 pada Mei 2014, telah dilakukan pengumpulaninformasi, baik dari sisi indikator pengedaran uang maupun dari sisi asumsi awalbeberapa indikator ekonomi makro. Informasi pengedaran uang antara lain berupaarus kas (outflow dan inflow) dan pemusnahan uang tidak layak edar dari seluruh kantorBank Indonesia, baik di Kantor Pusat maupun seluruh Kantor Perwakilan Dalam Negeri.Sementara itu, asumsi ekonomi makro tahun 2015 adalah data pertumbuhan ekonomi,Kebijakanpengelolaanuang diarahkanuntukmemenuhikebutuhanuang rupiahdalam jumlahnominal yangcukup, jenispecahan yangsesuai, kondisiyang layakedar, danpenyediaanyang tepatwaktu.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201457

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiainflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Selain itu, data dan informasi pendukung lainnyaadalah survei preferensi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia terhadapkualitas uang rupiah yang beredar.b. Kerja sama dengan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) terkait perjanjianpencetakan uang Rupiah tahun 2014.Penandatanganan perjanjian pelaksanaan pekerjaan pencetakan uang Rupiah tahun2014 oleh Bank Indonesia dan Perum Peruri telah dilaksanakan pada 30 Desember 2013.Sebagai tindaklanjutnya telah direalisasikan pencetakan uang sebesar Rp32,0 triliun,dengan komposisi pencetakan uang kertas dan uang logam masing-masing sebesarRp31,8 triliun dan Rp298,5 miliar.c. Koordinasi dengan Pemerintah terkait penerbitan uang Rupiah NKRI (Negara KesatuanRepublik Indonesia) pada 17 Agustus 2014.Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menyepakati jenis pecahan, desain,ukuran, gambar pahlawan nasional, dan tema uang yang akan diterbitkan. Terkaitdengan gambar pahlawan, pada triwulan laporan, Bank Indonesia juga berkoordinasidengan Kementerian Sosial dan Sekretariat Kabinet dalam rangka persiapan KeputusanPresiden (Keppres) terkait penggunaan gambar pahlawan nasional dalam desain uangRupiah kertas. Hal ini memenuhi amanat Undang-undang tentang Mata Uang padaPasal 7 Ayat (3). Penggunaan gambar pahlawan nasional dimaksud sudah mendapatpersetujuan ahli waris pahlawan, dan draft Keppres sudah disampaikan oleh pihakKemenkeu kepada Presiden RI untuk memperoleh persetujuan dan penandatanganan.d. Kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan pemalsuanuang.Pada triwulan laporan, Bank Indonesia dan Kepolisian RI (Bareskrim) telah melakukanrekonsiliasi data temuan uang palsu selama tahun 2013. Hal ini dilakukan denganpertimbangan penatausahaan data uang palsu oleh Bank Indonesia dan Kepolisian RIdiperoleh dari sumber yang berbeda.Data uang rupiah palsu yang ditatausahakan Bank Indonesia berasal dari hasil klarifikasiperbankan dan masyarakat terhadap uang yang diragukan keasliannya, serta temuanuang rupiah palsu dari setoran uang oleh perbankan. Sedangkan data uang rupiahpalsu yang ditatausahakan Kepolisian RI berasal dari hasil pengungkapan kasus tindakpidana uang palsu dan laporan masyarakat. Selain itu, juga dilakukan evaluasi kasustindak pidana uang rupiah palsu yang menonjol tahun 2013, evaluasi kerjasama antaraBank Indonesia dan Kepolisian RI tahun 2013, serta rencana kerjasama pada tahun 2014.Pada triwulan laporan, Bareskrim-Kepolisian RI telah memusnahkan 135.110 lembaruang rupiah palsu yang terdiri dari pecahan Rp1.000 hingga Rp100.000.Bank Indonesia juga memberikan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yangdilakukan oleh Kepolisian RI. Dukungan tersebut dalam bentuk pemberian keteranganahli pada kasus tindak pidana pemalsuan uang rupiah dan pemeriksaan uang palsupada laboratorium BI-CAC (Bank Indonesia-Counterfeit Analysis Center).e. Kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga lainnya dalam rangka sosialisasi danedukasi publik mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) dan cara memperlakukanuang Rupiah dengan baik.58Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank IndonesiaBank Indonesia telah melakukan 11 kali kegiatan sosialisasi di beberapa wilayah diIndonesia, antara lain Banjarnegara, Balikpapan, Bojonegoro, Purwakarta, serta diwilayah Jakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh 2. 275 peserta dari berbagai kelompokmasyarakat/instansi, antara lain guru dan pelajar (500 orang), pedagang (125 orang),Kepolisian (250 orang), serta masyarakat umum (1.350 orang).Selain sosialisasi pada berbagai kelompok masyarakat dan aparat penegak hukum,mulai tahun 2013 dilakukan pula kegiatan edukasi publik melalui jalur pendidikan.Pada triwulan laporan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan& Kebudayaan (Pusat Kurikulum Perbukuan) telah menyelesaikan penyusunan BukuPanduan Guru Tingkat SMA dan Madrasah Aliyah mengenai Materi Kebanksentralan,yang didalamnya memuat materi Sistem Pembayaran Non Tunai, Pengelolaan UangRupiah, dan Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) sebagai bagian dari materi pendidikanEkonomi. Materi Kebanksentralan ini telah masuk dalam Kurikulum 2013 yang akandilaksanakan secara bertahap di seluruh Indonesia.Selanjutnya, terkait implementasi kebijakan dalam rangka mencapai pilar kedua adalahsebagai berikut:a. Distribusi uang ke satuan kerja kas Bank Indonesia.Selama triwulan I-2014, Bank Indonesia telah merealisasikan pengiriman uang rupiahsebesar Rp18,7 triliun untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di wilayah Indonesia.Dari jumlah tersebut, sebesar 62,5% atau Rp11,7 triliun didistribusikan untuk memenuhitambahan kecukupan persediaan kas KPwDN-BI dalam berbagai pecahan. Sementaraitu, 37,5% atau Rp7,0 triliun untuk memenuhi tambahan kecukupan persediaan kasKPBI. Pengiriman uang ke KPwDN-BI dengan porsi terbesar dilakukan pada Depo Kas(DK) Palembang sebesar Rp3,4 triliun dan DK Balikpapan sebesar Rp3,3 triliun.b. Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasaangkutan terkait distribusi uang.Kerja sama ini dilakukan dengan PT. Kereta Api Indonesia dan PT. PELNI untukmenyediakan armada transportasi secara reguler, berupa kereta api dan kapalpenumpang, untuk mendukung kelancaran kegiatan distribusi Rupiah ke seluruhIndonesia.Selanjutnya, implementasi kebijakan dalam rangka mencapai pilar ketiga adalah:a. Layanan kas Keliling yang berlokasi di tempat-tempat keramaian, seperti pasar, stasiunKereta Api, dan pada kegiatan pameran.Kegiatan ini berupa penukaran uang pecahan besar menjadi uang pecahan kecildan uang rusak/cacat/lusuh dengan uang layak edar. Selama triwulan laporan, telahdilakukan 121 kali kegiatan kas keliling dengan total penukaran Rupiah sebesar Rp55,0miliar. Kegiatan tersebut terdiri dari 104 kali kegiatan kas keliling di wilayah Jakarta –Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi (Jabodetabek) dan 17 kali kegiatan kas keliling diluar wilayah Jabodetabek, seperti wilayah Serang, Pandeglang, Labuan dan Cilegon.Kegiatan layanan kas keliling juga dilakukan oleh seluruh KPwDN-BI, yang selamatriwulan laporan mencapai Rp300,4 miliar. Penukaran tertinggi dilakukan di KPwDNSolo yang tercatat sebesar Rp19,5 milliar. Dengan demikian, total jumlah penukaranpada layanan Kas Keliling pada triwulan laporan mencapai Rp355,3 miliar.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201459

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiab. Layanan Kas Titipan bekerja sama dengan perbankan di daerah yang sulit atau belumterjangkau oleh layanan Bank Indonesia namun memiliki aktivitas ekonomi yang cukuptinggi (blank spot area).Sampai dengan triwulan laporan, tercatat jumlah Kas Titipan sebanyak 25 unit kastitipan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia diluar Pulau Jawa, dengan melibatkansebelas bank umum. 11 bank umum tersebut adalah Bank Mandiri (delapan Kas Titipan),Bank Negara Indonesia (empat Kas Titipan), Bank Rakyat Indonesia (tiga Kas Titipan),BPD Nusa Tenggara Timur (dua Kas Titipan) dan BPD Sulawesi Selatan dan SulawesiBarat (dua Kas Titipan), serta BPD Sumsel & Babel (satu Kas Titipan), BPD Sulawesi Utara(satu Kas Titipan), BPD Kalimantan Barat (satu Kas Titipan), BPD Kalimantan Tengah (satuKas Titipan), BPD Nusa Tenggara Barat (satu Kas Titipan), dan BPD Papua & Papua Barat(satu Kas Titipan).Jumlah uang rupiah yang ditarik oleh bank pengelola Kas Titipan sebesar Rp4,8 triliun. Darijumlah tersebut, jumlah uang rupiah yang ditarik oleh bank pengelola di KPwDN ProvinsiSumatera Selatan merupakan yang tertinggi yakni mencapai Rp849,2 miliar (pangsa 17,8%),dan diikuti oleh KPwDN Provinsi Jambi sebesar Rp843,6 miliar (pangsa 17,7%) dan KPwDNPematang Siantar sebesar Rp693,5 miliar (pangsa 14,5%). Sementara jumlah uang rupiahyang disetor oleh bank pengelola ke Bank Indonesia sebesar Rp6,6 triliun, yang merupakanuang rupiah tidak layak edar hasil dari penukaran perbankan dan masyarakat.3.4. Kerjasama Internasional3.4.1. Kerjasama ASEANBank Indonesiaberpartisipasiaktif dalamberbagai forakerjasamainternasionalbaik padatataran regionalmaupunmultilateral.Bank Indonesia mendorong kerjasama di ASEAN untuk mendukung terwujudnya dinamikaekonomi yang tinggi, pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi inklusif, sertaperekonomian ASEAN yang terintegrasi, sesuai amanat Kepala Negara pada KTT ASEAN2007 di Singapura.Pada triwulan I-2014, beberapa inisiatif integrasi melanjutkan pencapaian inisiatif kerjasama yang telah digulirkan sebelumnya sesuai dengan wilayah kerja sama masing-masing.Beberapa fokus utama agenda yang diperjuangkan Bank Indonesia adalah integrasi sektorperbankan, sektor keuangan, dan pengembangan sistem pembayaran di wilayah ASEAN.Terkait integrasi sektor perbankan, Bank Indonesia melalui kerjasama dengan Otoritas JasaKeuangan (OJK) memperjuangkan kepentingan nasional terutama dengan mendorongakses pasar bagi perbankan nasional untuk beroperasi di ASEAN. Pada 2011, GubernurBank Sentral ASEAN telah menyepakati perlunya percepatan proses integrasi perbankan.Kesepakatan dituangkan dengan dibentuknya Task Force on ASEAN Banking IntegrationFramework (TF-ABIF), dengan menunjuk Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia sebagaiCo-Chairs. Saat ini proses integrasi tengah berada pada tahap penyempurnaan pedomanuntuk menjamin kehadiran perbankan Indonesia di regional ASEAN sebagai QualifiedASEAN Banks (QAB).Selain agenda di sektor perbankan, agenda integrasi sektor keuangan juga menitikberatkanpada upaya pengembangan kapasitas dan integrasi infrastruktur pasar modal danobligasi di ASEAN. Saat ini tengah disusun cetak biru infrastruktur pasar modal ASEANsebagai pedoman arah pengembangan integrasi dimaksud. Untuk mendukung upayatersebut, area kerja sama lainnya terkait pengaturan rezim aliran modal serta kebijakan60Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiadan penyelenggaraan sistem pembayaran dan setelmen. Upaya integrasi jasa keuangandi ASEAN dilakukan dengan hati-hati dengan tetap mempertimbangkan aspek stabilitassistem keuangan dan makroprudensial.3.4.2. Kerjasama G-20Sepanjang triwulan I-2014, Bank Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan terkaitkeanggotaan Indonesia dalam forum G-20. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalahmenghadiri rangkaian pertemuan G-20 tingkat Deputies dan pertemuan tingkat MenteriKeuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20. Selain kehadiran sebagai bagian dari delegasiRepublik Indonesia, partisipasi aktif Bank Indonesia pada forum G-20 sepanjang triwulanI-2014 juga dilakukan dalam bentuk pembahasan di working group maupun berbagai rapatkoordinasi antar instansi.Pertemuan G-20 Deputies serta pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank SentralG-20 membahas pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:(i) isu perekonomian global, khususnya dampak normalisasi kebijakan moneter di negaramaju dan upaya mengatasi volatilitas perekonomian negara emerging serta upayauntuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi global,(ii) identifikasi upaya reformasi yang dapat didorong untuk menciptakan iklim yang lebihkondusif bagi peningkatan investasi sektor swasta termasuk infrastruktur dan small andmedium sized enterprises (SME), serta upaya mengatasi berbagai hambatan yang ada,(iii) upaya mengatasi rendahnya pertumbuhan ekonomi global melalui perumusankerangka kebijakan yang lebih kuat serta reformasi stuktural untuk mendongkrakpertumbuhan ekonomi global dengan merumuskan strategi pertumbuhan yangkomprehensif,(iv) upaya melanjutkan reformasi tata kelola International Monetary Fund (IMF) khususnyaimplementasi reformasi general quota ke-14 yang sudah disepakati pada tahun 2010dan penyelesaian General Review of Quotas (GRQ) ke-15, dalam rangka penyeimbanganrepresentasi di IMF serta penguatan sumber daya IMF.(v) upaya melanjutkan reformasi sektor keuangan dan identifikasi hambatan-hambatanutama dalam implementasi kebijakan reformasi, dan(vi) upaya bersama untuk mengatasi tantangan utama sistem perpajakan internasional,sejalan dengan globalisasi dan peningkatan digitalisasi ekonomi, serta perlunyadukungan terhadap standar global dalam pertukaran informasi perpajakan.Dalam pertemuan G-20, Bank Indonesia secara aktif mempromosikan kebijakan yangtelah ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam meningkatkan daya tahanperekonomian. Selain itu, Bank Indonesia juga menyuarakan perlunya kehati-hatian negaramaju dalam mengkalibrasi dan mengkomunikasikan kebijakannya untuk menghindaririsiko peningkatan volatilitas aliran modal serta mempertimbangkan dampak outwardspillover kebijakan mereka.Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 menghasilkan kesepakatanpenting antara lain:Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201461

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia(i) komitmen G-20 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global secara signifikandengan tetap memperhatikan sustainabilitas fiskal dan stabilitas sektor keuangan.Reformasi sektor keuangan diarahkan untuk mendukung daya tahan sistem keuangandan meningkatkan kepastian dalam lingkup regulasi dan dalam kerangka mendukungkepercayaan pasar dan pertumbuhan.(ii) menciptakan iklim investasi yang kondusif di setiap negara, terutama investasi padaproyek infrastruktur dan UKM.Kerjasama dalam rangka keuangan inklusif.Dalam forum G20, Bank Indonesia terlibat dan aktif dalam Global Partnership on FinancialInclusion (GPFI) dan Development Working Group (DWG)i. Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI)Bank Indonesia saat ini telah aktif dalam 2 sub group GPFI, yaitu sebagai co-chair subgroup Regulation and SSB; dan anggota sub group SME Finance. Dalam workshop GPFIyang dilaksanakan di Hobart Australia tanggal 5-6 Mei 2014, Bank Indonesia telahmemberikan masukan khususnya terkait 4 area utama penyempurnaan FinancialInclusion Action Plan (updated FIAP).ii. Development Working Group (DWG)Keterlibatan Bank Indonesia dalam Group ini adalah terkait dengan financial inclusiondan remitansi. Kedua materi tersebut sudah dikoordinasikan dengan Bappenas selakupimpinan Delegasi dalam forum DWG.3.4.3. Kerjasama International Monetary Fund (IMF)Kegiatan surveillance merupakan kegiatan rutin IMF untuk melakukan asesmen kondisimakroekonomi saat ini dan proyeksi ke depan, termasuk di dalamnya kegiatan identifikasirisiko dan saran kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara anggotanya. Pada triwulanlaporan, IMF melakukan kunjunganke Indonesia dalam rangka surveillance.Berdasarkan asesmen IMF, kebijakan ekonomi yang dibuat otoritas telah menempatkanIndonesia pada kondisi yang baik terhadap tapering, khususnya kebijakan ekonomi makroyang diambil sejak pertengahan 2013. Kebijakan tersebut telah berhasil mengurangivolatilitas pasar keuangan dan memperbaiki sentimen pasar. Kebijakan “stability overgrowth”(mengutamakan stabilitas ekonomi) telah diterima dengan baik oleh pasar,ditambah dengan koordinasi moneter dan fiskal yang baik, juga telah meningkatkankepercayaan pelaku ekonomi.Berdasarkan kondisi tersebut, IMF memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesiasebesar 5,4% pada 2014, dengan konsumsi swasta masih menjadi pendukung. IMF jugamemproyeksikan:i. ekspor neto cenderung akan memberikan kontribusi yang lebih rendah dibandingkantahun lalu. Kondisi tersebut sebagai dampak dari kebijakan minerba dan besarnya defisitperdagangan pada minyak dan gas neto, meski pertumbuhan ekspor manufaktur lebihtinggi;62Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiaii. pertumbuhan investasi diperkirakan akan melambat. Hal itu seiring dengan semakinketatnya pembiayaan internal dan meningkatnya biaya pinjaman, sementara ForeignDirect Investment (FDI) berada pada level modest; daniii. tren headline inflasi akan kembali pada kisaran target 4,5%+1% pada akhir 2014.Selain itu, IMF melihat prospek risiko Indonesia terhadap downside berada pada levelmoderat. Kondisi tersebut terutama disebabkan faktor eksternal, yaitu penurunan sentimeninvestor terhadap emerging market yang diperburuk oleh QE tapering turbulence dan/atauperlambatan pada mitra dagang utama emerging market (termasuk ekonomi Tiongkok).Selanjutnya Tim IMF memberikan rekomendasi kepada Indonesia agar kebijakan ekonomimakro dan keuangan terus diarahkan untuk mengurangi ketidakseimbangan eksternal danfiskal. Selain itu, Indonesia agar memelihara sistem keuangan yang stabil, mengingat faktoroutlook dan risiko global. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang berkelanjutan akanmembantu mengurangi kerentanan. Reformasi struktural sangat penting dilakukan untukketersediaan lapangan pekerjaan dan prospek pertumbuhan ekonomi.Selain surveillance, kerjasama dengan IMF juga terkait dengan reformasi kuota dan tatakelola. Dalam kerangka quota review ke-14, Board of Governors (BoG) IMF telah menyetujuireformasi kuota dan tata kelola IMF tahun 2010 yang menghasilkan kenaikan kuota IMF danperubahan Dewan Eksekutif. Upaya reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan legitimasidan efektivitas IMF, melalui penyesuaian (realignment) kuota negara anggota sehinggaterdapat peningkatan representasi negara berkembang dan emerging.Sebagai suatu bentuk dukungan nyata, Indonesia telah menyampaikan persetujuannyaatas reformasi kuota dan tata kelola 2010. Selanjutnya, Indonesia secara konsistenmendukung peningkatan legitimasi dan efektivitas IMF dengan turut mengadopsi resolusiBoG bulan Februari 2014 dan menyerukan penyelesaian reformasi 2010 dan quota reviewke-15 dalam forum G-20.3.4.4. Fora Kerjasama Internasional LainnyaSelain kerja sama regional dan multilateral tersebut di atas, Bank Indonesia memperkuatkerja sama secara bilateral dengan beberapa negara mitra dialog utama khususnya dalamkaitan dengan tugas Bank Indonesia. Pada triwulan I-2014, Bank Indonesia dan Bank ofKorea telah menjalin kerjasama swap mata uang lokal IDR/KRW yang memungkinkankedua bank sentral mempertukarkan mata uang lokalnya pada periode waktu tertentu.Bentuk kerjasama antara Bank Indonesia dan Bank of Korea ini adalah Bilateral CurrencySwap Arrangement (BCSA). Tujuan kerja sama swap tersebut adalah untuk memfasilitasitransaksi perdagangan internasional dan investasi yang telah terjalin secara bilateral antaraIndonesia dan Korea selama ini.Selain kerjasama dengan Bank of Korea, Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama antarbank sentral di wilayah Asia Timur dan Pasifik dalam forum Executive Meeting on East-Asiaand Pacific Central Banks and Monetary Authorities (EMEAP) serta kerja sama multilateraldalam keanggotaannya pada forum Bank for International Settlement (BIS).Bank Indonesia telah menjadi menjadi anggota AFI sejak tahun 2010. Bank Indonesiatelah berkomitmen dalam Maya Declaration (2011) untuk meningkatkan akses keuanganunbanked people melalui pengembangan dan implementasi berbagai terobosan inisiatif,Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201463

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiayaitu Program Edukasi Keuangan, Financial Identity Number (FIN), Basic Saving Account(TabunganKu), serta program Branchless Banking. Selain itu, tahun 2013 Bank Indonesiatelah berkomitmen dalam Sasana Accord untuk melakukan pengukuran pencapaiankomitmen keuangan inklusif menggunakan the core set of AFI Financial Inclusion Data. BankIndonesia selalu aktif dan terlibat dalam working group AFI yaitu (i) SME Finance WorkingGroup (SMEFWG), (ii) Financial Inclusion Data Working Group (FIDWG), (iii) Financial InclusionStrategy Peer Learning Group (FISPLG), (iv) Financial Integrity Working Group (FINTWG), dan(V) Mobile Financial Services Working Group (MFSWG).3.5. Komunikasi dan Edukasi KebijakanKomunikasikebijakanditujukan untukmendukungefektivitaskebijakan yangdikeluarkanoleh BankIndonesia.Dalam komunikasi, Bank Indonesia selalu melakukan prinsip–prinsip komunikasi yangberpegang pada prinsip RACE (Research, Action Plan, Communication, dan Evaluation).Dengan demikian, setiap kegiatan komunikasi yang dilakukan selalu mengedepankanriset serta perencanaan demi terciptanya kegiatan komunikasi yang efektif. Dalam setiapkegiatan komunikasi juga selalu dilakukan evaluasi dalam upaya rekomendasi perbaikankegiatan komunikasi ke depannya. Salah satunya melalui tools media monitoring yangdapat mengontrol dan melihat persepsi publik terhadap kebijakan yang diputuskan dandijalankan.Pada triwulan I-2014, berbagai kebijakan dikomunikasikan oleh Bank Indonesia kepadapemangku kepentingan utama dan public melalui tahapan yang terencana, mulai daripre launching sampai kepada post launching kebijakan. Komunikasi kebijakan tersebutdilakukan melalui penyelenggaraan konferensi pers, penerbitaan siaran pers, dan berbagaipublikasi lainnya. Selain itu, Bank Indonesia juga telah melakukan berbagai kegiatankomunikasi kebijakan yang melibatkan stakeholders dari berbagai kalangan.Komunikasi kebijakan sektor moneter, umumnya kebijakan dilakukan dalam rangkapendalaman pasar keuangan serta kebijakan suku bunga (BI Rate). Dari sisi kebijakansuku bunga, Bank Indonesia selama triwulan I-2014 tetap mempertahankan suku bungapada level 7,5%. Kebijakan ini masih sesuai dengan arah kebijakan yang ditempuh BankIndonesia yaitu dalam rangka mengarahkan inflasi ke kisaran 4,5 + 1% di tahun 2014 dan3,5+1% di tahun 2015. Kebijakan ini juga masih sejalan dengan upaya mengendalikandefisit transaksi berjalan.Selain itu, dalam rangka melakukan pendalaman pasar keuangan, pada triwulan I-2014, BankIndonesia juga terus melakukan sosialisasi swap hedging serta Mini Master Repo Agreement(Mini MRA). Mini MRA merupakan salah satu instrumen yang mendapatkan tanggapanpositif dari banyak pihak. Pada 18 Januari 2014, kembali dilakukan penandatangananperjanjian Mini MRA dari sebelumnya hanya diikuti oleh 8 bank, diikuti oleh 38 bank nasional.Pemberitaan terkait Mini MRA cukup banyak diberitakan di media. Hampir keseluruhanpemberitaan terkait Mini MRA pada awal triwulan I-2014 memiliki tone pemberitaan yangcukup positif. Capaian tersebut diperoleh melalui komunikasi kebijakan yang terukur danefektif, antara lain melalui kegiatan-kegiatan seperti media briefing, pelatihan wartawan,press conference, press release, Fokus Group Dicussion (FGD), dan talk show.Dari sektor Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), Bank Indonesia juga melakukan beberapaprogram komunikasi dalam rangka menegaskan fungsi dan peran Bank Indonesia dalamSSK yaitu melalui kebijakan-kebijakan makroprudensial. Salah satu kegiatan komunikasiadalah kegiatan FGD yang dilakukan pada awal triwulan I-2014 melibatkan redaktur dan64Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiawartawan. Kegiatan FGD terkait dengan evaluasi dan arah kebijakan Bank Indonesiadibidang SSK.Pada triwulan I-2014, Bank Indonesia juga terus mengkomunikasikan kebijakan terkaitfinancial inclusion kepada masyarakat. Salah satunya adalah mengkomunikasikanpokok-pokok peraturan terkait Layanan Keuangan Digital. Melalui komunikasi tersebut,diharapkan masyarakat yang belum dapat menikmati layanan perbankan, ke depannyadapat menggunakan fasilitas layanan perbankan. Layanan Keuangan Digital sudah lamaditunggu khususnya oleh perbankan serta publik pada umumnya. Layanan KeuanganDigital merupakan salah satu produk yang diharapkan memiliki manfaat yang besarkhususnya dalam mendukung stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia.Komunikasi arah kebijakan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran dilakukan padatriwulan I-2014 dilakukan melalui FGD dengan wartawan dan redaktur. Selain itu, jugadikomunikasikan mengenai pengaturan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaranyang diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Selain melalui FGD, kegiatan komunikasijuga dilakukan melalui media briefing, seminar, dan talk show yang dalam pelaksanaannyabekerja sama dengan kementerian perdagangan di Makassar. Selain itu, Bank Indonesiamelakukan edukasi serta sosialisasi dengan mengajak masyarakat menggunakan uangelektronik dalam bertransaksi.Kegiatan komunikasi lain terkait dengan sistem pembayaran adalah talk show mengenaipengedaran uang palsu. Pengedaran uang palsu cukup sering diberitakan khususnyadikaitkan dengan Pemilu yang akan diselenggarakan pada triwulan II-2014. Untuk itu,sosialisasi dan edukasi terkait pengedaran uang palsu menjadi cukup penting untukdilakukan.Bank Indonesia terus menyempurnakan channel komunikasinya melalui contact centerBICARA (Bank Indonesia Call Interactive). Penyempurnaan BICARA terus dilakukan dalamrangka membangun persepsi positif Bank Indonesia di dalam dan di luar negeri” khususnyadalam rangka penyediaan informasi kepada publik. BICARA saat ini sedang dalam tahapuntuk mendapatkan ISO 9001:2008 dalam rangka meningkatkan standar mutu dan kualitasterhadap penyediaan layanan.Upaya peningkatan persepsi positif mengenai perekonomian Indonesia baik yangditunjukkan oleh peningkatan sovereign credit rating dan berbagai indikator persepsilainnya terus dilakukan melalui Investor Relations Unit (IRU). IRU Bank Indonesia yangmerupakan single point of contact bagi stakeholders internasional, telah melaksanakanberbagai program komunikasi dengan stakeholders utama. Beberapa program komunikasimencakup investor dan opinion leaders yang berpengaruh dalam menentukan persepsimengenai Indonesia seperti lembaga pemeringkat, lembaga multilateral serta akademisiinternasional.Kegiatan utama yang dilakukan IRU pada triwulan I-2014 meliputi: (i) kegiatan pelaksanaanasesmen lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P), (ii) Non Deal Roadshow GMTN8, dan(iii) investor update baik melalui investors conference call yang diikuti investor dari berbagaibelahan dunia maupun melalui individual investor briefing. Selain itu, juga telah dilakukankoordinasi dengan Investor Relations perbankan dan korporasi, serta pengkinian data daninformasi ekonomi Indonesia secara berkala bagi stakeholders melalui website IRU BankIndonesia.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201465

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank IndonesiaPelaksanaan upaya peningkatan persepsi positif mengenai perekonomian Indonesiaoleh Investor Relations Unit (IRU) juga didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesiadi Luar Negeri (KPwLN), baik yang berada di London, New York, Singapura, maupunTokyo. Sepanjang triwulan I-2014 seluruh KPwLN telah melaksanakan sejumlah kegiatanhubungan investor khususnya dengan lembaga rating dan investor utama.Terkait lembaga rating, KPwLN telah memfasilitasi pertemuan high level dengan S&Pdan Moody’s di sela pertemuan IMF/World Bank Spring Meeting 2014 (KPw New York),melaksanakan pertemuan dengan Japan Credit Rating Agency/JCRA (KPw Tokyo), sertamelaksanakan pertemuan dengan Fitch Ratings (KPw London). Terkait dengan investor,tiga KPwLN (London, New York, dan Singapura) telah melaksanakan pertemuan dengansejumlah investor utama yang memegang surat-surat berharga pemerintah Indonesia.Pertemuan dengan lembaga rating dan investor utama tersebut selain merupakan mediayang sangat baik untuk membangun hubungan baik dan menjaga persepsi positif merekaterhadap ekonomi Indonesia juga menjadi sarana yang efektif untuk mengelaborasiconcerns mereka terkait perekonomian Indonesia dan mendapatkan feedback dari mereka.Key messages yang disampaikan oleh KPwLN sepanjang triwulan I-2014 pada umumnyaditekankan pada beberapa topik yang menjadi burning issues selama triwulan I-2014,antara lain:a. Arah kebijakan ekonomi Indonesia, di tengah tantangan ekonomi global dan domestik,yang difokuskan pada pencapaian stabilitas (stabilization over growth) dan ditempuhmelalui bauran kebijakan oleh BI dan pemerintah. Termasuk dalam kaitan ini berbagaiupaya yang ditempuh untuk mengatasi defisit current account dan meredam inflasi.b. Upaya pendalaman pasar keuangan khususnya pasar uang yang ditempuh oleh BIdimana hal ini merupakan bagian dari reformasi struktural dan ditujukan antara lainagar pasar keuangan Indonesia lebih resilience.c. Terkait UU Minerba yang baru saja dirilis oleh Pemerintah dan dampak positifnya dalamjangka panjang terhadap kinerja ekspor Indonesia.d. Pelaksanaan pemilu yang ditekankan tidak akan mengubah drastis kebijakan ekonomiIndonesia sebagaimana terkonfirmasi dalam beberapa pemilu sebelumnya yangberjalan dengan lancar dan tidak diikuti dengan perubahan kebijakan ekonomi secararadikal.Terkait Asesmen tahunan S&P terhadap sovereign credit rating Indonesia,penyelenggaraannya dilakukan melalui koordinasi dengan beberapa Kementerian danKorporasi antara lain: Bank Indonesia, OJK, Kementrian Keuangan, DJPU, KementerianKoordinator Bidang Perekonomian, BAPPENAS, BKPM, Kementerian Perdagangan,Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT Pertamina, dan PTAstra International. Pada Maret 2014, asesmen oleh S&P telah berjalan dengan baik dantelah diperoleh informasi yang cukup untuk menjadi dasar bagi penilaian sovereign ratingIndonesia.Pada 25 Februari-7 Maret 2014, telah dilaksanakan kegiatan Non Deal Roadshow (NDR).Kegiatan NDR bertujuan untuk memberikan update informasi kepada investor di Singapura,Eropa (Frankfurt, Amsterdam, Paris), dan Amerika Serikat (New York dan Los Angeles).Kegiatan NDR ini merupakan bagian dari penerbitan global bond RI di awal tahun 2014.66Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank IndonesiaTercatat lebih dari 65 investor telah ditemui selama NDR, baik dalam bentuk one on onemaupun group meeting.Selain itu, juga dilakukan investor update dalam bentuk investors conference call. Padatriwulan I-2014, telah dilakukan investor conference call sebanyak dua kali, Januari danFebruari. Pelaksanaan conference call pada Januari 2014 memperoleh respon baik dariinvestor. Hal tersebut terlihat dari jumlah partisipan yang mencapai 89 peserta dan berasaldari Kawasan Asia Pasifik, Eropa, dan AS. Selanjutnya, conference call pada Februari 2014juga memperoleh respon yang sangat positif dari investor dengan jumlah partisipansebanyak + 70 peserta dari Asia dan Eropa.Kegiatan investor briefing yang dilakukan juga menunjukkan animo yang tinggi dariinvestor dalam mendapatkan informasi dan update kondisi perekonomian Indonesia yangakan menjadi dasar pengambilan keputusan investasi investor. Pada triwulan I-2014, telahdipenuhi sembilan permintaan briefing dari investor. Selain memberikan informasi danupdate kepada investor, dari kegiatan investor briefing juga diperoleh masukan bahwawalaupun sebagian besar investor menyatakan kekhawatirannya terhadap tekananeksternal yang dihadapi Indonesia, mayoritas tetap yakin bahwa prospek pertumbuhanekonomi Indonesia dapat terjaga dengan baik.Dalam rangka melakukan diseminasi informasi kepada stakeholder eksternal, IRUsenantiasa melakukan pengkinian data dan informasi ekonomi Indonesia secara berkalamelalui website IRU Bank Indonesia.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201467

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia68Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IVManajemen Intern Bank IndonesiaDalam rangka mendukung terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesiayang berlandaskan tata kelola organisasi yang baik, selama triwulan I-2014, Bank Indonesiamelaksanakan berbagai kegiatan strategic support yang berpegang pada prinsip-prinsipakuntabilitas dan transparansi kepada publik.

BAB IVManajemen Intern Bank Indonesia4.1. Manajemen Strategi dan KinerjaEvaluasiterhadappelaksanaanstrategi danpencapaiankinerja BankIndonesiadilakukanmelaluipengukuranpencapaianIKU. Untukmengakselerasipencapaianstrategi dankinerja, telahditetapkan 12Program KerjaInisiatif.Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan strategi jangka menengah Bank Indonesia2014-2018 yang dirumuskan pada Forum Strategis Bank Indonesia Tahun 2013. Padarumusan strategi jangka menengah ini, Dewan Gubernur Bank Indonesia bukan sajatelah menetapkan Destination Statement 2018 untuk perjalanan strategi lima tahunanberikutnya, tetapi juga telah mendefinisikan ulang visi, misi, dan nilai-nilai strategisbaru bagi Bank Indonesia. Momentum awal pelaksanaan strategi jangka menengah danpendefinisian ulang visi, misi, dan nilai-nilai strategis ini juga tak lepas dari peran dan tugasyang diemban Bank Indonesia pasca-beralihnya tugas pengawasan perbankan kepadaOtoritas Jasa Keuangan. Visi, misi, dan nilai-nilai strategis baru yang dirumuskan tersebutadalah sebagaimana pada Gambar 4.1.Gambar 4.1Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Strategis Bank IndonesiaVisi baru yang hendak dicapai memiliki horizon sampai tahun 2024, dengan tiga pentahapan,yaitu restrukturisasi (restructuring), penajaman (enhancing), dan pembentukan kondisiakhir (shaping the end state). Sedangkan untuk pencapaian Destination Statement 2018,Dewan Gubernur Bank Indonesia telah menetapkan sepuluh sasaran konkrit. Kesepuluhsasaran konkrit ini dirumuskan dalam bentuk target kuantitatif yang ingin dicapai pada70Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IVManajemen Intern Bank Indonesiaakhir 2018. Target tersebut disusun secara realistis memperhatikan outlook makroekonomidan kapabilitas internal BI ke depan.Untuk mencapai sasaran-sasaran konkrit dimaksud, Dewan Gubernur juga telahmenetapkan lima strategi utama (SU) Bank Indonesia. Kemudian dalam bentuk lebihdetail untuk tahun ini, dari strategi utama tersebut telah ditetapkan Sasaran Strategis danIndikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia tahun 2014 yang hendak dicapai. Pada leveloutcome (perspektif stakeholders) yang menjadi fokus kebijakan Bank Indonesia ditetapkanempat Sasaran Strategis (strategic outcome) yang meliputi stabilitas nilai Rupiah, kondisimoneter stabil, sistem keuangan stabil dan efisien, dan sistem pembayaran aman, efisien,dan lancar. Sasaran Strategis dan IKU BI Tahun 2014 dipetakan dalam suatu Peta StrategiBank Indonesia tahun 2014 seperti Gambar 4.2.StakeholdersB. Kondisi moneterstabilPeta Strategi Bank Indonesia Tahun 2014VISI : Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regionalmelalui penguatan nilai‐nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabilA. Stabilitas nilai RupiahC. Sistem keuangan stabildan efisienD. Sistem pembayaranaman, efisien, dan lancarProses BisnisSU #2 Menetapkan arah dan mewujudkan strategi jangkamenengah‐panjang fungsi moneter, SSK, dan sistempembayaranyang integratif dan berorientasi ke depan1 . Memperkuat pengendalianinflasi dari sisi permintaandan penawaran3. Mendorongpasar keuangan yang dalamdan efisien2. Menjaga stabilitasnilai tukar4. Menjaga SSK yangdidukung denganpenguatan surveillance SPSU #1 Memastikan terlaksananya pengalihan fungsiperbankan, perijinan, pengaturan, dan pengawasanperbankan ke Otoritas Jasa keuangan tepat waktudan tepat kualitas11. Memantapkan kelancarantransisi pengalihan fungsipengawasan bank ke OJKSU #4 Membangun dan memperkuat aliansistrategis internal dan eksternal baik secaraekstensif maupun intensifKeuanganSU #3 Menyusun danmelaksanakan anggarantahunan sesuai mandatUU dan Arah Strategis BIserta penyelesaianpending matters 2012‐20137. Memperkuatpengelolaankeuangan BI yangakuntabel5. Mewujudkan keuanganinklusifyang terarah, efisien,dan sinergis6. Memelihara SPyang aman, efisien,dan lancar10. Memperkuataliansi strategisdan meningkatkan persepsi positif BIGovernance danKapabilitas InternalSU #5 Membangun organisasi BI yang prima melalui penguatan governance, kultur, kompetensi, dan kapabilitas8. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengandukungan SI, kultur, dan governance9. Mempercepat ketersediaanSDM yang kompetenPerencanaan Strategis Bank Indonesia 2014 ‐ 2018 4Gambar 4.2Peta Strategi Bank Indonesia Tahun 2014Selanjutnya operasionalisasi strategi Bank Indonesia dilakukan dengan menurunkannyamenjadi strategi setiap satuan kerja. Seluruh satuan kerja telah menyusun Kontrak KinerjaTahunan Satuan Kerja yang berisi Peta Strategi, Sasaran Strategis, IKU dan targetnya,program kerja serta anggaran masing-masing yang mengacu pada strategi Bank Indonesiayang telah ditetapkan.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201471

BAB IVManajemen Intern Bank IndonesiaPada proses manajemen strategis di Bank Indonesia, evaluasi terhadap pelaksanaan danpencapaian strategi antara lain dilakukan melalui proses progress review kinerja secaraberkala dalam tahun berjalan, baik untuk pencapaian keseluruhan strategi BI maupunmasing-masing satuan kerja. Selain melalui progress review, proses pengendalian dalammanajemen strategis juga didukung evaluasi berkala lainnya antara lain dalam bentukpertemuan berkala Dewan Gubernur dengan seluruh pemimpin satuan kerja (managementmeeting).Pada periode review triwulan I-2014 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategidan pencapaian kinerja Bank Indonesia melalui pengukuran pencapaian IKU. Evaluasidilakukan untuk monitoring dan masukan untuk memastikan pencapaian target-targetyang diharapkan sampai akhir tahun nanti. Pencapaian IKU Bank Indonesia untuk periodetriwulan I-2014 sebagaimana tergambar dalam Tabel 4.1.Tabel 4.1Pencapaian Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia Periode Triwulan I-2014No.Indikator Kinerja UtamaTargetTahun 2014PencapaianTriwulan I-21041 Tingkat inflasi (IHK) yoy 4,5%± 1% 7,322 Efektivitas transmisi kebijakan moneter Efektif Efektif3 Rata-rata volatilitas nilai tukar Rp/USD Tertentu 11,504 Tingkat keyakinan terhadap kredibilitas kebijakan moneter. Minimal 4,5 4,84*(skala 1-6)5 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan ≤ 2,0 0,906 Tingkat keyakinan terhadap kredibilitas kebijakan makroprudensial Minimal 4,5 4,70*(skala 1-6)7 Tingkat kehandalan sistem pembayaran BI (RTGS, SSSS, SKN) Minimal 99,95% 100%8 Peningkatan transaksi Sistem Pembayaran retail (Alat Pembayaran 1,8 kali PDB 1,73 kali PDBMenggunakan Kartu dan uang elektronik)9 Tingkat ketersediaan dan kualitas uang layak edar 100% 68%Keterangan :*) IKU dengan pengukuran kualitatif melalui survey sementara menggunakan data pencapaian pada Semester II-2013. Survey persepsi kinerja BankIndonesia Tahun 2014 akan dilaksanakan menjelang akhir Semester I dan Semester II Tahun 2014.Untuk mengakselarasi pencapaian sasaran strategis dan IKU BI 2014, Dewan GubernurBank Indonesia juga telah menetapkan 12 Program Kerja Inisiatif (PK Inisiatif) yang menjadiprioritas untuk dilaksanakan. Pelaksanaan PK Inisiatif dengan koordinasi intensif antarsatuan kerja mengacu pada Initiative Charter yang memuat kegiatan utama dan targetdeliverable yang harus dicapai. Perkembangan pelaksanaan inisiatif sampai triwulan I-2014secara umum sesuai dengan rencana kegiatan yang dijadwalkan.Dalam bidang moneter dilaksanakan dua inisiatif, yakni:- Inisiatif No. 1. Memperkuat Kerangka Kerja Bauran Kebijakan Bank Indonesia yangmengintegrasikan Kebijakan Moneter, Makroprudensial dan Sistem Pembayaran untukMendukung Tercapainya Sasaran Inflasi Nasional.Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan danpenawaran. Sampai Triwulan I-2014 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lainpenyusunan draft ketentuan mengenai kerangka kebijakan utama Bank Indonesia yangakan menjadi acuan implementasi kerangka kerja bauran kebijakan, penyusunan kajianterm structure suku bunga sebagai sasaran operasi moneter, persiapan rekrutmen72Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IVManajemen Intern Bank Indonesiaregional economist, serta penyiapan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali InflasiDaerah (TPID) yang dilaksanakan pada Mei 2014.- Inisiatif No. 2. Mengoptimalkan strategi pengelolaan nilai tukar yang mencerminkankondisi fundamental untuk mendukung ketahanan eksternal.Tujuan utama inisiatif ini adalah untuk mewujudkan stabilitas nilai tukar yang sesuaidengan keseimbangan internal dan eksternal. Sampai Triwulan I-2014 beberapakegiatan yang telah dilaksanakan antara lain kajian penyempurnaan penentuan nilaitukar, kajian mekanisme pembantukan nilai tukar yang konvergen, dan monitoringrata-rata transaksi harian, rasio volume transaski spot foreign exchange terhadap PDBdan volume perdagangan.Dalam bidang stabilitas sistem keuangan dilaksanakan tiga inisiatif, yaitu:- Inisiatif No. 3. Memperkuat strategi mewujudkan pasar keuangan yang dalam danefisien untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan dan pembiayaan sektorproduktif.Inisiatif ini bertujuan mendorong terwujudnya pasar keuangan yang dalam dan efisienmelalui kebijakan yang dapat menciptakan instrumen pasar keuangan baru dalammendukung pembiayaan bagi sektor produktif. Sampai triwulan I-2014 telah dilakukanantara lain penerbitan code of market conduct, dan proses penyusunan beberapaketentuan dan rencana pengaturan.- Inisiatif No. 4. Memperkuat dan mendorong Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) termasukmewujudkan makroprudensial yang efektif dalam menjaga ketahanan, intermediasi,dan efisiensi sistem keuangan nasional.Inisiatif ini bertujuan memperkuat dan mendorong SSK termasuk mewujudkanmakroprudensial yang efektif dalam menjaga ketahanan, intermediasi, dan efisiensisistem keuangan nasional. Sampai triwulan I-2014 telah dilakukan penyusunankerangka kerja macroprudential surveillance, penyiapan tools dan indikator standaruntuk mendukung macroprudential surveillance, selain itu telah dimulai jugapenyusunan kebijakan countercyclical capital buffer dan financial cycles.- Inisiatif No. 5. Memperkuat sinergi dan kolaborasi BI dengan pihak terkait dalam rangkamengembangkan sektor riil, UMKM, dan akses keuangan.Inisiatif ini bertujuan mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis.Sampai triwulan I-2014 telah dilaksanakan kegiatan sesuai rencana yang dijadwalkanantara lain koordinasi dan monitoring perkembangan program untuk penyusunansistem informasi perkembangan klaster ketahanan pangan, penetapan wilayah/komoditas untuk klaster ketahanan pangan, profiling lembaga untuk pemilihan sebagaipendamping dalam program wirausaha, rencana pelaksanaan sosialisasi dan edukasimengenai keuangan, TabunganKU dan Basic Saving Account, penjajakan potensi daerahuntuk implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD), serta penyiapan penyusunansistem informasi keuangan inklusif (Modul Financial Identification Number dan LKD).Dalam bidang sistem pembayaran dilaksanakan dua inisiatif, sebagai berikut:- Inisiatif No. 6. Meningkatkan efisiensi transaksi perekonomian melalui implementasiGPN (Gerbang Pembayaranan Nasional) dan perluasan penggunaan instrumen nontunai.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201473

BAB IVManajemen Intern Bank IndonesiaInisiatif ini bertujuan mendorong inovasi pembayaran ritel melalui fasilitasi penggunaanuang elektronik dan meningkatkan efisiensi industri pembayaran ritel di Indonesia.Sampai triwulan I-2014 terkait dengan layanan uang elektronik telah dilaksanakanantara lain koordinasi dengan bank dan daerah yang akan ditargetkan ungtuksurvei penggunaan uang elektronik dan pengembangan kawasan less cash society,serta koordinasi pemerintah untuk penyiapan implementasi layanan keuangan G2P(government to private).- Inisiatif No. 7. Meningkatkan ketersedian ULE (workstream tunai).Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas baikdalam jumlah yang cukup dan denominasi yang sesuai kebutuhan. Kegiatan utamainisiatif dilakukan dalam bentuk pembangunan Sentra Pengelolaan Uang (SPU). Sampaitriwulan I-2014 dilakukan persiapan untuk perencanaan desain fasilitas SPU.Dalam bidang manajemen intern dilaksanakan lima inisiatif, yakni:- Inisiatif No. 8. Strategi penguatan manajemen keuangan dan pengendalian anggaranyang mendukung kinerja BI melalui pengembangan Sistem Keuangan BI (SKBI).Tujuan inisiatif ini adalah menyempurnakan Sistem Keuangan Bank Indonesia melaluipengembangan aplikasi yang terintegrasi. Sampai triwulan I-2014 telah dilaksanakanpersiapan pengadaan konsultan pengembangan.- Inisiatif No. 9. Mengembangkan organisasi dan menerapkan sistem Manajemen SumberDaya Manusia (MSDM) yang efektif dan efisien, serta kultur baru BI.Tujuan inisiatif ini adalah penyempurnaan sistem MSDM, memenuhi kebutuhan SDMsecara kuantitas dan kualitas, serta menginternalisasi dan mengimplementasikanperilaku-perilaku pegawai yang selaras dengan nilai-nilai strategis. Sampai triwulanI-2014 telah dilakukan antara lain kegiatan dalam rangka program transformasi budayakerja.- Inisiatif No. 10. Membangun persepsi positif BI di dalam dan luar negeri.Tujuan inisiatif ini adalah memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsipositif terhadap Bank Indonesia. Sampai triwulan I-2014 dilakukan penyusunan strategikomunikasi kebijakan BI, penyiapan penyusunan Sistem Informasi Kehumasan, sertamelanjutkan pengembangan infrastruktur Layanan Informasi Publik, yang antara laindalam bentuk Call Center BICARA 500-131.- Inisiatif No. 11. Memantapkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaantugas BI-OJK pasca pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK.Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya pengalihan fungsi perbankan,perijinan, pengaturan, dan pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa keuangan tepatwaktu dan tepat kualitas. Sampai triwulan I-2014 telah dilakukan penyusunan konsepmekanisme kerja makroprudensial-mikroprudensial, pembahasan bersama 3 PBIbersama OJK serta pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perbankan (SIP) modulsyariah.74Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IVManajemen Intern Bank Indonesia- Inisiatif No. 12. Menyusun arsitektur fungsi strategis BI.Inisiatif ini secara khusus dilakukan untuk mendorong maksimalisasi potensi organisasiuntuk mewujudkan Visi Bank Indonesia tahun 2024. Upaya ini juga sejalan denganperan Bank Indonesia pasca UU No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan,yang mengharuskan Bank Indonesia untuk menyesuaikan arah, struktur maupun tatakerja organisasinya. Hingga triwulan I-2014, telah dilaksanakan antara lain penyelesaianterm of reference penyusunan Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia, penunjukankonsultan strategi, serta diagnostic/ gap assessment fungsi Bank Indonesia.4.2. Manajemen RisikoTantangan dan dinamika perubahan yang cepat menuntut Bank Indonesia untukmeningkatkan pengelolaan risiko secara terintegrasi melalui Manajemen Risiko BankIndonesia (MRBI), guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih kredibel. Untuk itutelah dilakukan review terhadap MRBI yang menghasilkan rekomendasi penyempurnaanframework dan organisasi. Sesuai implementasi Struktur Organisasi Level Atas (SOLA)pada pertengahan Mei 2013, penerapan fungsi MRBI diperluas tidak hanya mencakupManajemen Risiko Kegiatan (MRK), melainkan juga mencakup Manajemen Risiko Strategis(MRS), dan Manajemen Kelangsungan Kegiatan (MKK).Dalam pelaksanaan MRK, Bank Indonesia didukung oleh Sistem Informasi ManajemenRisiko yang mampu merekam profil risiko satuan kerja untuk memperoleh dashboard risikosecara BI-Wide. Dengan informasi yang disajikan dalam dashboard dimaksud, implementasimanajemen risiko di Bank Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.Hal tersebut didukung oleh tindak pengendalian terhadap berbagai risiko yang dinilaimemberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia,baik berupa preventive maupun corrective actions,.Tantangandan dinamikaperubahanyang cepatmenuntutBank Indonesiauntukmeningkatkanpengelolaanrisiko secaraterintegrasimelaluiManajemenRisiko BankIndonesia.Selain melaksanakan MRK yang telah berjalan sejak akhir 2007, pada triwulan I–2014MRBI juga melaksanakan kegiatan MRS dan MKK. Dalam kegiatan MRS, Bank Indonesiamelakukan pilot project profil risiko utama Bank Indonesia yang disusun secara bottom-upoleh satuan kerja. Berdasarkan profil risiko utama, dilakukan penyempurnaan PeraturanDewan Gubernur mengenai MRBI dan sosialisasi risiko utama Bank Indonesia kepadaseluruh satuan kerja.MKK yang merupakan pengembangan Business Continuity Management (BCM) BankIndonesia juga terus diperkuat. Penguatan dilakukan melalui penyempurnaan PeraturanDewan Gubernur, penyusunan Surat Edaran, dan Standard Operating Procedure MKK dilevel satuan kerja. Pada triwulan I-2014, telah dilakukan pembahasan perangkat draftpengaturan MKK di level teknisKe depan, sejalan dengan tantangan Bank Indonesia yang semakin menguat, sejumlahfaktor risiko perlu tetap diwaspadai. Guna menjawab dinamika perubahan yang terjadi,penguatan kerangka kerja MRBI terus dilakukan, khususnya dalam rangka penyempurnaanfungsi Enterprise Wide Risk Management.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201475

BAB IVManajemen Intern Bank Indonesia4.3. Audit InternPenyelesaiantindak lanjuttemuan BPK-RI terhadapLaporanKeuanganTahunan BankIndonesia(LKTBI) sejak1999 sampaidengan 2012telah mencapai86,3%.Dalam mengawal pencapaian sasaran strategis Bank Indonesia, pelaksanaan fungsi auditintern Bank Indonesia meliputi kegiatan audit (assurance) dan konsultasi (consulting). Auditdan konsultasi dilakukan di bidang tata kelola organisasi (governance), manajemen risiko(risk management), dan pengendalian intern (internal control) dalam operasional kegiatanBank Indonesia.Kegiatan audit selama triwulan I-2014 diawali dengan melakukan identifikasi danmemetakan kembali proses bisnis di Bank Indonesia pascaimplementasi SOLA danberalihnya fungsi pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemetaan kembaliproses bisnis tersebut bertujuan untuk meyakini kesesuaian proses aktual denganketentuan, yang secara bertahap telah dilakukan terhadap enam area yaitu logistik,keuangan inklusif, Pengelolaan Uang, Keuangan Intern, Sistem Informasi, dan Statistik.Selain kegiatan audit, pelaksanaan fungsi audit intern juga dilakukan dengan pemberiankonsultasi kepada satuan kerja di Bank Indonesia dalam rangka perbaikan implementasidan desain ketentuan. Untuk mendukung kelancaran dan kualitas kegiatan audit dankonsultasi, kompetensi auditor internal senantiasa ditingkatkan melalui sertifikasi auditorinternal nasional dan internasional.Fungsi audit intern juga sebagai fasilitator dalam kegiatan audit Badan Pemeriksa Keuangan–Republik Indonesia (BPK-RI) termasuk monitoring penyelesaian hasil audit ekstern. Sampaidengan triwulan I-2014, penyelesaian tindak lanjut temuan BPK-RI terhadap LaporanKeuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) sejak 1999 sampai dengan 2012 telah mencapai86,3% atau sebanyak 1.453 butir dari total 1.684 butir temuan.Dalam rangka penyempurnaan fungsi audit intern secara berkelanjutan, pada triwulanI-2014 ditetapkan Roadmap Pengembangan Audit Intern 2014-2018. Roadmappengembangan audit mencakup sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur, strukturorganisasi, serta Database, dan Sistem Informasi Audit Intern (SIAI). Pelaksanaan roadmapsecara konsisten diharapkan dapat memperkuat keberadaan dan peran fungsi audit interndi Bank Indonesia.4.4. Keuangan InternBPK-RImemberikanopini WajarTanpaPengecualian(WTP) atasLaporanKeuanganTahunan BankIndonesia2003-2012.Kebijakan dan pelaksanaan program kerja di bidang Manajemen Keuangan Intern selamatriwulan I-2014 diarahkan untuk memelihara sustainabilitas keuangan Bank Indonesia danmeningkatkan governance dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.Berdasarkan posisi keuangan sementara Bank Indonesia per 28 Maret 2014 (triwulanI-2014), surplus tercatat sebesar Rp17,61 triliun dengan posisi penerimaan sebesar Rp25,17triliun dan pengeluaran sebesar Rp7,52 triliun, Penerimaan tersebut terutama berasal daripenerimaan pengelolaan devisa dan selisih kurs karena transaksi valuta asing, sedangkanpengeluaran terutama bersumber dari beban operasi moneter dan beban lainnya.Good governance pengelolaan keuangan internal Bank Indonesia juga tercermin daripemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan BankIndonesia (LKTBI) Tahun 2003 - 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(BPK-RI). Pada triwulan I-2014, BPK-RI tengah melakukan pemeriksaan terhadap LKTBITahun 2013.76Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IVManajemen Intern Bank IndonesiaPelaksanaan tugas Bank Indonesia selama triwulan I-2014 dilakukan dengan dukunganAnggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2014 yang telah disetujui oleh Komisi XI DewanPerwakilan Rakyat tanggal 3 Desember 2013. Program kerja dan anggaran sesuai ATBIdilaksanakan dengan berlandaskan prinsip transparansi, efektivitas, dan kepatutan.Selama triwulan I-2014, Bank Indonesia telah melakukan berbagai program kerja dalamrangka mendukung sustainabilitas, transparansi, dan akuntabilitas keuangan BankIndonesia sebagai berikut:a. Tindak lanjut Asset Liability Management (ALM) antara Bank Indonesia denganPemerintah. Kegiatan difokuskan pada pelaksanaan harmonisasi hubungan Pemerintahdan Bank Indonesia secara keseluruhan. Sebagai langkah awal, Bank Indonesia telahmelakukan rekapitulasi topik-topik yang akan dibahas dengan Pemerintah, termasukpending matters, untuk ditindaklanjuti secara proporsional. Topik pending matterstersebut antara lain revisi Surat Keputusan Bersama perihal Penyelesaian BantuanLikuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih menunggu penyelesaian Buku PutihKementerian Keuangan.Sasaran yang diharapkan adalah perubahan Surat Keputusan Bersama perihalMekanisme Penyetoran Sisa Surplus Bank Indonesia Kepada Pemerintah dan PelunasanObligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 oleh Pemerintah Kepada Bank Indonesia.Selama triwulan I-2014, telah dilakukan pembahasan awal antara Bank Indonesia danPemerintah dalam rangka menyusun kerangka sovereign ALM untuk mengidentifikasirisiko aset dan liabilities Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Keuangan dengantechnical assistance dari World Bank.b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Pernyataan KebijakanAkuntansi Keuangan Bank Indonesia/PKAK-BI) telah selesai pada 2013 dan telahdiimplementasikan mulai awal Januari 2014. Selama triwulan I-2014, Bank Indonesiamengevaluasi dan memonitor implementasi PKAK-BI tersebut dan melakukantindak lanjut yang diperlukan. Selain itu, Bank Indonesia juga merencanakan untukmengkomunikasikan PKAK-BI kepada stakeholders dan diharapkan PKAK-BI tersebutdapat digunakan oleh auditor sebagi acuan dalam memberikan opini atas pemeriksaanlaporan keuangan Bank Indonesia.c. Implementasi Performance Based Budgeting (PBB) dilakukan dengan penerapanstandard cost secara bertahap untuk kegiatan tertentu. Pada triwulan I-2014, telahdilakukan evaluasi terhadap implementasi standard cost 2014 dan penyempurnaanstandard cost untuk penyusunan anggaran Bank Indonesia 2015.d. Penyempurnaan Sistem Keuangan Bank Indonesia (SKBI) dilakukan dengan menyediakanaplikasi SKBI yang handal dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan governancedalam pengelolaan keuangan di Bank Indonesia. Penyempurnaan SKBI direncanakanakan dilaksanakan secara multiyears sejak Januari 2014 s.d. November 2017, dengancakupan antara lain penyusunan desain utama SKBI, penyusunan ketentuan intern BankIndonesia, pengembangan aplikasi, dan pengadaan infrastruktur sistem informasi sertateknologi informasi. Sampai dengan triwulan I-2014, telah diselesaikan penyusunandraft Peraturan Dewan Gubernur tentang Desain Utama SKBI.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201477

BAB IVManajemen Intern Bank Indonesia4.5. Sistem InformasiBank Indonesiadan OJKmeningkatkankoordinasipertukaraninformasimelaluipertemuanForumKoordinasiPertukaranSistemInformasi.Pengelolaan Sistem Informasi (SI) di Bank Indonesia bertujuan untuk mendukungpelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan,sistem pembayaran, pengedaran uang, dan manajemen intern. Bank Indonesia memperkuatarah pengembangan SI, meningkatkan kualitas informasi, dan layanan SI sesuai standarinternasional.Dukungan SI terhadap pelaksanaan tugas Bank Indoensia dalam menjaga stabilitasmoneter pada triwulan I-2014 terkait kegiatan pengelolaan operasi moneter dan nilaitukar, koordinasi dengan pemerintah, implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE),dan pengelolaan database statistik dan survei. Saat ini tengah dikembangkan beberapaaplikasi yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan tersebut.Guna mendukung penguatan operasi moneter dan memudahkan koordinasi denganpemerintah, dikembangkan aplikasi yang menyediakan data instrumen operasi moneter,surat berharga negara, pasar uang, dan pasar modal. Terkait kegiatan operasionalisasiketentuan DHE, dilakukan enhancement atas sistem monitoring DHE.Selanjutnya dalam rangka mendukung perumusan kebijakan moneter, dilakukan integrasisistem survei yang telah dimulai sejak 2013 dan akan dilanjutkan pada 2014. Pengembangandilakukan dengan memperluas lingkupnya termasuk survei konsumen, perbankan, danpemantauan harga berbasis web. Selain itu juga dilakukan pengembangan atas aplikasitresuri guna lebih mengoptimalkan pengelolaan devisa di Bank Indonesia.Dukungan SI terhadap juga dilakukan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia terkaitStabilitas Sistem Keuangan. Pada triwulan I-2014, pengembangan SI dilakukan khususnyaterkait kegiatan pengawasan makroprudensial, kebijakan pendalaman pasar keuangan,program keuangan yang inklusif, serta penguatan sektor riil dan UMKM. Dukungan tersebutdiwujudkan melalui pengembangan beberapa aplikasi.Untuk mendukung kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan perbankan keOJK khususnya dalam pengelolaan SI, Bank Indonesia dan OJK telah membentuk ForumKoordinasi Pertukaran Sistem Informasi (FKPISP). Forum tersebut diketuai oleh AnggotaDewan Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuanganyang menangani pengelolaan sistem informasi. Forum bertujuan untuk meningkatkankoordinasi dalam pertukaran informasi antara kedua lembaga. Saat ini, FKPISP tengahmembahas beberapa ketentuan, diantaranya terkait pengelolaan pelaporan dan saranapertukaran informasi.Dukungan SI terhadap pelaksanaan tugas sistem pembayaran pada triwulan I-2014dilakukan terkait pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS generasi 2, serta SistemKliring Nasional Next Generation (SKN-NG). Terkait pengembangan sistem BI-RTGS danBI-SSSS generasi 2, Bank Indonesia melakukan pengujian baik dengan internal maupundengan industri perbankan. Untuk pengembangan SKN-NG yang dimulai sejak 2013,bertujuan untuk meningkatkan kehandalan sistem pembayaran melalui penerapanteknologi terbaru. Dukungan terhadap pengawasan penyelenggara dan industri sisteminformasi dilakukan melalui pengembangan sistem pengawasan sistem pembayaran.Untuk pengelolaan uang, dukungan SI pada triwulan I-2014 dilakukan melalui implementasiSistem Informasi Layanan Kas. Sistem ini memuat informasi posisi likuiditas uang kartal diperbankan dan kegiatan penyetoran/penarikan uang kartal.78Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IVManajemen Intern Bank IndonesiaSI juga mendukung pelaksanaan tugas manajemen intern. Dukungan SI pada triwulanI-2014 dilakukan khususnya terkait kegiatan pengelolaan keuangan intern. Saat ini tengahdilakukan peningkatan kualitas teknologi atas sistem informasi pengelolaan keuanganBank Indonesia melalui implementasi teknologi terbaru. Selain itu, juga tengah dilakukanpengembangan untuk menyempurnakan aplikasi anggaran, akunting, dan keuangan BIsecara bertahap dan bersifat multi-years.Dalam rangka meningkatkan governance SI, pada triwulan I-2014 tengah disusun rancanganketentuan pengelolaan sistem informasi dan Rencana Strategis Sistem Informasi BankIndonesia (Renstra SIBI) 2014 – 2018. Ketentuan pengelolaan sistem informasi bertujuanuntuk meningkatkan tata kelola sistem informasi melalui integrasi antar komponen sisteminformasi yaitu informasi, aplikasi dan teknologi. Sementara itu, penyusunan Renstra SIBI2014 – 2018 bertujuan untuk memberikan arah pengembangan dan pengelolaan SI agardapat mendukung proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan pelaksanaankebijakan di berbagai bidang tugas Bank Indonesia.Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi, sejak tahun 2012 dilakukan pengembanganintegrasi sistem pelaporan perbankan. Integrasi sistem pelaporan dilakukan denganmenggunakan metode eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Pemilihan metodeini dikarenakan metode ini mengacu kepada standar internasional sistem pelaporan. Saatini metode tersebut telah diterapkan pada sistem pelaporan bulanan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah yang tengah memasuki tahap parallel run hingga Juni 2014. Perluasanruang lingkup integrasi kepada pelaporan perbankan konvensional tengah dikaji dandikoordinasikan dengan OJK.Guna meningkatkan layanan SI khususnya pada aspek availability dan security,tengah dikembangkan Data Center (DC) baru yang memenuhi standar internasional.Pengembangan DC saat ini tengah memasuki tahap penyelesaian pengembangan fisikyang selanjutnya akan dilakukan persiapan instalasi perangkat jaringan komunikasi data.Pengembangan DC akan dilakukan secara bertahap dan bersifat multiyear.4.6. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)Kebijakan Bank Indonesia di bidang organisasi dan SDM pada triwulan I-2014 diarahkanpada penyempurnaan organisasi, pemenuhan dan pengembangan SDM, pengelolaan SDMyang ditugaskan ke OJK, dan transformasi budaya pascaimplementasi Struktur OrganisasiLevel Atas (SOLA).4.6.1. Penyempurnaan Organisasi Bank IndonesiaProses penataan dan penyempurnaan organisasi terus diupayakan secara terarah, terukur,dan sistematis berdasarkan tahapannya. Pada triwulan I–2014, penyempurnaan organisasisesuai SOLA dilanjutkan dengan kegiatan sebagai berikut:a. Persiapan rancangan penyusunan arsitektur proses bisnis dan arsitektur organisasiBank Indonesia, termasuk desain organisasi sampai dengan level bawah dan desainjabatan yang diharapkan dapat menjadi dasar perhitungan formasi efektif SDM.Kebijakanorganisasi danSDM diarahkanantara lain padapenyempurnaanorganisasi,pemenuhan danpengembanganSDM,pengelolaanSDM yangditugaskan keOJK.b. Pengumpulan masukan awal satker mengenai evaluasi serta masukan terhadapimplementasi SOLA tahun 2013.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201479

BAB IVManajemen Intern Bank Indonesiac. Penyusunan draft konsep job family dan pembahasannya, serta keterkaitannya denganrancangan jalur karir pegawai.d. Penetapan nilai jabatan sementara pada masa transisi sampai dengan penyelesaianpenyempurnaan organisasi dan regrading.4.6.2 Pemenuhan dan Pengembangan SDMMempertimbangkan kebutuhan SDM berdasarkan perencanaan kebutuhan SDM tahun2014 s.d. 2018, Bank Indonesia melakukan pemenuhan dari eksternal melalui rekrutmencalon pegawai dan dari internal melalui mutasi dan promosi pegawai di berbagai level/jabatan.Program pengembangan SDM yang dilaksanakan pada triwulan I-2014 adalah:a. On Boarding, ditujukan bagi calon pegawai baru sebagai pembekalan pengetahuandan praktikal melalui klasikal dan On the Job Training (OJT).b. Leadership Development Program (LDP): yakni pembekalan aspek–aspek kepemimpinanbaik teknis maupun perilaku yang ditujukan untuk pegawai yang memperoleh kenaikanjabatan/kepangkatan.c. Competency Development Program (CDP), ditujukan untuk pengembangan kompetensiyang dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Mutu Ketrampilan (PMK) dalam bentukshort course, seminar, benchmarking, dll.d. Program Tugas Belajar (PTB), pengembangan pegawai yang bersifat jangka panjangdengan melaksanakan program tugas belajar S2 maupun S3 baik di dalam negerimaupun di luar negeri.e. Penugasan dan Attachment/Technical Assistance: Program pengembangan pegawaiBank Indonesia yang bersifat penugasan (lebih dari 1 tahun), attachment dan technicalassistance (kurang dari 1 tahun) baik di lembaga negara, pemerintah atau perusahaanswasta di dalam negeri atau diluar negeri. Program penugasan dilakukan antara laindi International Monetary Fund (IMF), Asean Macro Economics Research Office (AMRO),Islamic Reasearch and Training Institute (IRTI), dan lembaga dalam negeri seperti LembagaPenjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),Sekretariat Wakil Presiden, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan PengendalianPembangunan (UKP4), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, programattachment dilakukan di lembaga internasional seperti Deutsche Bundesbank, ReserveBank of Australia, De Nederlandsche Bank, Australian Prudential Regulation Authority,dan The South East Asian Central Banks (SEACEN) Center.f. International Conference, Workshop, Course: Program kegiatan internasional dalambentuk seminar, workshop, maupun pelatihan . Pelaksanaannya bekerjasama denganlembaga-lembaga internasional seperti The SEACEN Center, Asia-Pacific EconomicCooperation (APEC), Toronto Centre dan Deutsche Bundesbank.4.6.3. 4.6.3. Kebijakan Terkait Pegawai Bank Indonesia yang Ditugaskan ke OJKMenindaklanjuti penugasan Pegawai Bank Indonesia ke OJK, pada triwulan I-2014 BankIndonesia menyusun paket kebijakan SDM yang kondusif baik bagi BI maupun OJK sebagaiberikut:80Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

BAB IVManajemen Intern Bank Indonesiaa. Sebagai tindak lanjut Perjanjian BI-OJK No. 15/453/DSDM tanggal 31 Desember2013 tentang Pengelolaan Pejabat dan Pegawai BI yang dialihkan atau dipekerjakanpada OJK, Bank Indonesia sedang melakukan finalisasi draft Surat Perjanjian tentangKetentuan dan Syarat-Syarat Pengelolaan Pejabat dan Pegawai Bank Indonesia yangDialihkan atau Dipekerjakan pada Otoritas Jasa Keuangan.b. Sebagai landasan pengaturan internal Bank Indonesia, saat ini tengah disusun draftKeputusan GBI tentang pengelolaan SDM pegawai penugasan di OJK.4.6.4. Transformasi Budaya Kerja Bank IndonesiaSebagai bentuk Program Transformasi Budaya Kerja, Bank Indonesia mencanangkanChange Program yang terdiri dari program generik dan program spesifik satuan kerja.Terdapat tiga change program generik yang wajib dilakukan satuan kerja yaitu: (i) Oneinformation a day; (ii) Better, Faster, Cheaper; dan (iii) 5 minutes before. Sedangkan ChangeProgram spesifik dilakukan oleh satuan kerja yang mengalami perubahan organisasi dandidesain untuk menyelaraskan budaya kerja di satuan kerja.Pada triwulan I–2014, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:a. Internalisasi nilai strategis melalui workshop/pelatihan bagi Change Leader, ChangeCoordinator, dan Change Agent. Change Leader adalah pemimpin satuan kerja yangmenjadi role model dan menjadi pendorong dengan menymapiakn penjelasan arahdan strategi implementasi. Change Coordinator merupakan pejabat satu tingkatdi bawah pemimpin satuan kerja yang menjadi role model bersama-sama denganChange Leader. Change Agent merupakan pegawai atau pejabat yang ditunjuk untukmenjalankan Change Program di satuan kerja.b. Penyusunan dan penetapan Change Program generik yang berlaku secara BankIndonesia wide dan Change Program spesifik oleh seluruh satuan kerja.c. Penyusunan materi komunikasi kartu nilai-nilai strategis dan tools lainnya (videoperilaku, banner, poster, souvenir nilai strategis) dalam rangka sosialisasi nilai-nilaistrategis kepada seluruh satker.4.7. Aspek HukumBerdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan badanhukum publik yang berwenang menetapkan peraturan yang digunakan sebagai landasanhukum dalam pelaksanaan tugas sebagai bank sentral.Pada triwulan I-2014, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan baikketentuan eksternal maupun internal Bank Indonesia. Terdapat 15 buah peraturan yangdikeluarkan, yang terdiri dari enam Peraturan Bank Indonesia (PBI), tiga Surat EdaranEkstern (SE Ekstern) dan enam Surat Edaran Intern (SE Intern) (daftar PBI dan SE Eksternsebagaimana lampiran).Dalam rangka melaksanakan tugas secara efektif, dukungan perangkat peraturanperundang-undangan sebagai landasan hukum sangat diperlukan. Oleh karena itu, BankIndonesia senantiasa berpartisipasi dalam penyusunan Naskah Akademik, RancanganUndang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Peraturan Pemerintah (RPP) yangterkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Beberapa pembahasan RUU yangPada triwulanI-2014, BankIndonesiamengeluarkan15 buahperaturan yangterdiri dari 6Peraturan BankIndonesia (PBI),3 Surat EdaranEkstern dan 6Surat EdaranIntern.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201481

BAB IVManajemen Intern Bank Indonesiaterkait langsung dengan Bank Indonesia pada triwulan I-2014 antara lain pembahasanRUU Perbankan, RUU Amandemen UU Bank Indonesia, RUU Perubahan Harga Rupiah(Redenominasi), dan pembahasan Naskah Akademik RUU Pembatasan Transaksi Tunai.Dalam rangka koordinasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, Bank Indonesiajuga melakukan pembahasan internal mengenai keterkaitan tugas dan wewenang BankIndonesia. Pembasan dilakukan terkait materi RUU tentang Keuangan Negara dan RUUtentang Usaha Perasuransian. Selain itu, Bank Indonesia juga membahas materi RUUtentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh atas permintaan beberapa anggota DPR-RIyang berkunjung ke Kantor Bank Indonesia. Disamping itu, partisipasi Bank Indonesiadalam penyusunan RPP antara lain terkait RPP tentang Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan dan Pemisahan Perseroan, dan RPP tentang Perkoperasian.Selanjutnya, guna mendukung pengembangan dan pembangunan hukum nasional sertadalam rangka pendalaman materi yang akan diatur dalam RUU Amandemen UU BankIndonesia, Bank Indonesia telah menyusun Terms of Reference (ToR) Penelitian Hukummengenai Peran BI sebagai Lender of the Last Resort dan Aspek Hukum Sistem Pembayarandan Sistem Perdagangan Elektronik (e-commerce), untuk selanjutnya dilaksanakanpenelitian hukum bekerjasama dengan perguruan tinggi yang menguasai materi penelitian.Bank IndonesiamelaksanakanProgram SosialBank Indonesia(PSBI) dalamrangkamewujudkankepeduliansosial kepadalingkungannya.4.8. Program Sosial Bank IndonesiaBank Indonesia melaksanakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dalam rangkamewujudkan kepedulian sosial kepada lingkungannya. Pada 2014, tema yang diangkatadalah “Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Kuat, Berkesinambungan danInklusif”. Tema ini merupakan kesinambungan dari tema tahun 2013, yaitu “MendorongPembangunan Ekonomi Berkelanjutan”. Sejalan dengan tema tersebut, beberapa programunggulan yang diusung adalah program pertanian terintegrasi, komoditi unggulan,mencetak tenaga kerja siap pakai, dan ketahanan pangan.Pada akhir 2013 dan awal tahun 2014, terdapat berbagai bencana alam seperti LetusanGunung Sinabung (Medan), Gunung Kelud (Malang/Kediri), banjir/bencana alam di Jakartadan Manado (Sulawesi Utara). Mempertimbangkan hal tersebut, pada triwulan I-2014 PSBIlebih banyak difokuskan pada kegiatan insidental. Kegiatan insidental tersebut meliputitanggap darurat bencana dan program pasca bencana berupa renovasi berbagai saranaprasarana ekonomi, ibadah, pendidikan dan sosial.Dari sisi program edukasi publik, Bank Indonesia melalui media kesenian daerah, khususnyawayang, melakukan edukasi mengenai tugas pokok Bank Indonesia di Cilacap.Secara keseluruhan, penyerapan PSBI-BI wide pada triwulan I-2014 adalah sebesar 9,62%atau sebesar Rp9,5 miliar.82Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

LampiranProduk Hukum Bank IndonesiaTriwulan I - 2014Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201483

1. PERATURAN BANK INDONESIANo Nomor PBI Tanggal Perihal1 16/1/PBI/2014 16 Januari 2014 Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran2 16/2/PBI/2014 14 Februari 2014 Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan tahun 20133 16/3/PBI/2014 18 Maret 2014 Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesis Nomor 6/28/PBI/2004 tentangPengeluaran dan Pengedaran uang Kertas Rupiah Pecahan 1OO.OOO (seratusribu) tahun emisi 20044 16/4/PBI/2014 18 Maret 2014 Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 tentangPengeluaran dan Pengedaran uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (lima puluhribu) tahun emisi 20055 16/5/PBI/2014 18 Maret 2014 Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentangPengeluaran dan Pengedaran uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (lima puluhribu) tahun emisi 20046 16/6/PBI/2014 18 Maret 2014 Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tentangPengeluaran dan Pengedaran uang Kertas Rupiah Pecahan 2.000 (dua ribu)tahun emisi 20092. SURAT EDARAN EKSTERNNo Nomor PBI Tanggal Perihal1 16/1/DKSP 10 Januari 2014 Laporan Penyelenggaraan Transfer Dana oleh Badan Usaha Berbadan HukumIndonesia Bukan Bank Secara On-Line.2 16/2/DPM 28 Januari 2014 Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia3 16/3/DPTP 3 Maret 2014 Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia DalamRangka Kredit Program84Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

Daftar IstilahAdministered prices :BI Rate :Bank Indonesia Real-Time Gross :Settlement (BI-RTGS)Bank Indonesia – Scripless :Securities Settlement System(BI-SSSS)Branchless Banking :Cadangan Devisa :Clean Money Policy :Deflasi :Deposit Facility :Down payment :Emerging market :Financial Inclusion/(Keuangan :Inklusif)Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diaturPemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakanmoneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepadapublik.Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement, merupakan sistem transferdana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uangrupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksisecara individual.Bank Indonesia – Scripless Securites Settlement System, merupakansarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannyadan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubunglangsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.Strategi pemberian layanan jasa keuangan perbankan tanpa bergantungpada keberadaan kantor cabang.Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatatpada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas,uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka,wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepadapihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luarnegeri.Kebijakan penggantian uang rusak dengan uang layak edar.Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum.Fasilitas penempatan dana perbankan di Bank Indonesia dalam rangkaoperasi moneter.Pembayaran awal sebelum melunasi pembelian.Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesatyang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan danindustrialisasi.Pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagiansegmen masyarakat yang berpenghasilan rendah.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201485

Foreign Direct Investment (FDI) :Indeks Stabilitas Sistem :KeuanganInflasi Indeks Harga :Konsumen (IHK)Inflasi inti :Investment grade :Jakarta Interbank Offered Rate :(JIBOR)Jakarta Interbank Spot Dollar :Rate (JISDOR)Kliring :Lending facility :Less Cash Society :Loan to Deposit Ratio (LDR) atau :Financing to Deposit Ratio (FDR) :Likuiditas :Makroprudensial :Pemberian Pinjaman Atau Pembelian Kepemilikan Perusahaan Di LuarWilayah Negaranya Sendiri.Indikator kinerja stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhanyang mencakup perbankan, pasar saham dan pasar obligasi, danmembantu mengidentifikasi potensi tekanan di sistem keuangan.Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen,yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhanmasyarakat luas.Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalampergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, sepertiinteraksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional,inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dariangka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods danadministered prices.Peringkat layak investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat.Suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi PUAB di Indonesia yangberasal dari kontributor JIBOR.Kurs referensi harga USD/IDR berdasarkan kurs transaksi valuta asingterhadap rupiah antarbank di pasar domestik secara real time.Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat disatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dansuat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan(clearing).Fasilitas penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dalamrangka operasi moneter.Masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran non tunai.Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank.FDR digunakan untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank umum.Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasisegera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuidapabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebihbesar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (liquidity).Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistemkeuangan secara keseluruhan.86Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

Mikroprudensial :National Payment Gateway (NPG) :Neraca Pembayaran Indonesia :(NPI)Neraca transaksi berjalan :Non Performing Loan (NPL) :Non Performing Financing (NPF) :Operasi Moneter :Pasar Uang Antar Bank (PUAB O/N) :Protokol Manajemen Krisis (PMK) :Prinsipal :Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan lembagakeuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsunganusahanya.Kebijakan yang menitikberatkan pada upaya mengarahkan industripembayaran untuk bekerjasama menciptakan platform standar sistematau infrastruktur yang dapat digunakan secara bersama.Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatunegara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu(biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian danpenjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing,dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atasneraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, danitem-item finansial.Bagian dari neraca pembayaran yang mencatat lalu lintas barang danjasa suatu negara.Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi KurangLancar, Diragukan dan Macet.Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk banksyariah.Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangkapengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor SukuBunga (Standing Facilities).Kegiatan pinjam meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antarBank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (overnight).Pedoman dan tata cara dalam melaksanakan langkah-langkahpencegahan dan penanganan krisis.Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanyabaik berperan sebagai penerbit dan acquirer dalam transaksi AlatPembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang kerjasamadengan anggotanya didasarkan pada satu perjanjian tertulis. Sedangkanyang dimaksud dengan acquirer adalah bank atau lembaga selain bankyang (i) melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagangmampu memproses transaksi APMK yang diterbitkan oleh pihak selainacquirer yang bersangkutan, (ii) bertanggung jawab atas penyelesaianpembayaran kepada pedagang.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201487

Repurchase Agreement (Repo) :Sertifikat Bank Indonesia (SBI) :Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) :Surat Utang Negara (SUN) :Sovereign Credit Rating :Transaksi Reverse Repo :Uang Kartal :Unbanked :Wajar Tanpa Pengecualian :Volatile food :Yield :Transaksi penjualan instrumen efek antara dua belah pihak yang diikutidengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan dikemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yangsama dengan harga tertentu yang disepakati.Surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BankIndonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.Suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi Bank dalampenentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah Bank.Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam matauang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bungadan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masaberlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yangberlaku.Peringkat hutang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitupemerintah. Sovereign Credit Rating mengindikasikan tingkat risiko darisebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan olehinvestor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.Transaksi pembelian Surat Berharga oleh peserta Operasi Pasar Terbuka(OPT) dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali olehpeserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh BankIndonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayahRepublik Indonesia.Orang-orang atau bisnis yang tidak memiliki akses terhadap layanankeuangan utama yang biasanya ditawarkan oleh bank-bank ritel.Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadipembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualianyang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansiyang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensipenerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapanmemadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggapmenyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatuorganisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.Komponen inflasi IHK yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalamkelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, ataufaktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupuninternasional.Imbal hasil.88Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014

Daftar SingkatanAPBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraAPMK : Alat Pembayaran Menggunakan KartuASEAN : The Association of Southeast Asian NationsATM : Anjungan Tunai MandiriBBM : Bahan Bakar MinyakBCSA : Bilateral Currency Swap AgreementBI : Bank IndonesiaBI-RTGS : Bank Indonesia-Real Time Gross SettlementBI-SSSS : Bank Indonesia-Scripless Security Settlement SystemBPD : Bank Pembangunan Daerahbps : Basis PointBUMN : Badan Usaha Milik NegaraDHE : Devisa Hasil EksporDPK : Dana Pihak KetigaDPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaFASBI : Fasilitas Simpanan Bank IndonesiaFGD : Focus Group DiscussionFIN : Financial Identity NumberFKSSK : Forum Koordinasi Stabilitas Sistem KeuanganFTV : Financing to ValueGWM : Giro Wajib MinimumIHSG : Indeks Harga Saham GabunganIKNB : Industri Keuangan Non BankIKU : Indikator Kinerja UtamaIMF : International Monetary FundIRU : Investor Relations UnitJIBOR : Jakarta Interbank Offered RateJISDOR : Jakarta Interbank Spot Dollar RateKI : Kredit InvestasiKK : Kredit KonsumsiKMK : Kredit Modal KerjaKPR : Kredit Perumahan RakyatKPwDN BI : Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank IndonesiaKUR : Kredit Usaha RakyatLDR : Loan to Deposit RatioLKD : Layanan Keuangan DIigitalLKTBI : Laporan Keuangan Tahunan Bank IndonesiaLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201489

LPS : Lembaga Penjamin SimpananLTV : Loan to ValueMini MRA : Mini Master Repurchase AgreementNPG : National Payment GatewayNPI : Neraca Pembayaran IndonesiaNPL : Non Performing LoanOJK : Otoritas Jasa KeuanganPBI : Peraturan Bank IndonesiaPDB : Produk Domestik BrutoPerum Peruri : Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik IndonesiaPMK : Protokol Manajemen KrisisPP : Perusahaan PembiayaanPUAB : Pasar Uang Antar BankPUAB O/N : Pasar Uang Antar Bank Overnightqtq : quarter to quarterRR-SBN : Reverse Repo-Surat Berharga NegaraRT : Rumah TanggaRUU : Rancangan Undang-UndangSBDK : Suku Bunga Dasar KreditSBI : Sertifikat Bank IndonesiaSBIS : Sertifikat Bank Indonesia SyariahSBN : Surat Berharga NegaraSDM : Sumber Daya ManusiaSID : Sistem Informasi DebiturSIPNAS : Sistem Informasi Perkreditan NasionalSKB : Surat Keputusan BersamaSKBI : Sistem Keuangan Bank IndonesiaSKDU : Survei Kegiatan Dunia UsahaSKNBI : Sistem Kliring Nasional Bank IndonesiaSKNI : Strategi Nasional Keuangan InklusifSSK : Stabilitas Sistem KeuanganSUN : Surat Utang NegaraSUSPI : Statistik Utang Sektor Publik IndonesiaTPI : Tim Pengendali InflasiTPID : Tim Pengendali Inflasi DaerahULN : Utang Luar NegeriULE : Uang Layak EdarUKM : Usaha Kecil dan MenengahUMKM : Usaha Mikro Kecil dan MenengahUU : Undang-UndangUYD : Uang Kartal yang DiedarkanValas : Valuta Asingyoy : year on year90Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014