Laptri I-2014

BAB IRingkasan Eksekutiftelah menyepakati program kerja tahun 2014 dan membahas usulan penetapan sasaraninflasi 2016-2018 yang akan menjadi acuan legal drafting Peraturan Menteri Keuangan(PMK). Sementara itu, TPID sepanjang triwulan I-2014 terus aktif dalam pengendalian inflasi.Koordinasi antar TPID terus diperkuat di berbagai daerah. TPID di Jawa Timur membentukIndonesia Network sebagai langkah awal penguatan produksi, distribusi, dan konektivitasantar wilayah dalam wadah TPID. Dari sisi kelembagaan, TPID terus berkembang. Padatriwulan I-2014, telah terbentuk 42 TPID baru sehingga secra keseluruhan TPID berjumlah233 buah.Upaya untuk meminimalkan potensi gangguan likuiditas sistem keuangan juga dilakukanmelalui kerjasama bank sentral. Sebagai tindak lanjut kesepakatan di 2013, pada triwulanI-2014, Bank Indonesia menandatangani kerjasama swap mata uang lokal IDR/KRW melaluiBilateral Currency Swap Agreement (BCSA) dengan Bank of Korea.Pasar keuangan yang sehat, stabil, dan efisien akan memudahkan transmisi baurankebijakan untuk mewujudkan stabilitas harga. Guna mewujudkan hal tersebut, BankIndonesia melaksanakan program pendalaman pasar keuangan. Salah satu kegiatan yangdilakukan pada triwulan I-2014 yakni memfasilitasi perluasan penggunaan kontrak standardalam transaksi repo antar bank dalam bentuk Mini Master Repurchase Agreement (MiniMRA). Dengan adanya perluasan tersebut, jumlah bank yang menyepakati penggunaanMini MRA dalam bertransaksi repo antar bank telah mencapai lebih dari 60 bank. Melaluiimplementasi Mini MRA yang merupakan kelanjutan dari program yang telah dilaksanakanpada 2013, diharapkan mempermudah transaksi repo antar bank. Pada gilirannya akanmendukung pendalaman pasar uang rupiah.Pasca-beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJKpada akhir Desember 2013, Bank Indonesia memperkuat perannya dalam menjagastabilitas sistem keuangan. Hal ini dilakukan melalui fungsi pengaturan dan pengawasanmakroprudensial.Melalui kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia berupaya mencegah dan mengurangirisiko sistemik yang mungkin timbul dan mengakibatkan gejolak di sistem keuanganIndonesia. Selain itu, kebijakan makroprudensial juga dimaksudkan untuk mendorongfungsi intermediasi yang seimbang bagi perekonomian, serta meningkatkan aksesdan efisiensi sistem keuangan. Upaya ini dilakukan melalui tiga fungsi, yakni (i) systemicsurveillance, (ii) menetapkan kebijakan makroprudensial, serta (iii) pengembangan pasarkeuangan dan keuangan inklusif.Selama triwulan I-2014, Bank Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan yang terkaitdengan pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Di bidang pengaturan, BankIndonesia memfokuskan pada evaluasi penguatan terhadap beberapa ketentuanmakroprudensial yang telah diterbitkan pada periode-periode sebelumnya. Selain untukmemastikan kesesuaian ketentuan dengan dinamika yang terjadi di industri keuangan,evaluasi ini juga dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dengan OJK. Selain itu, BankIndonesia juga tengah mempersiapkan ketentuan mengenai pengaturan dan pengawasanmakroprudensial. Pengaturan ini menjabarkan kewenangan Bank Indonesia dalampengaturan prudensial.Pengawasan makroprudensial dilakukan melalui kegiatan surveilans sistem keuangan.Pemantauan terhadap perbankan antara lain untuk mengetahui kondisi likuiditas dalam4Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014