Laptri I-2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiapengaturan, dan pengawasan makroprudensial guna mendukung terwujudnya stabilitassistem keuangan Indonesia.Melalui kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia berupaya mencegah dan mengurangirisiko sistemik yang mungkin timbul dan mengakibatkan gejolak di sistem keuanganIndonesia. Selain itu, kebijakan makroprudensial juga dimaksudkan untuk mendorongfungsi intermediasi yang seimbang bagi perekonomian, serta meningkatkan akses danefisiensi sistem keuangan. Upaya ini dilakukan melalui tiga fungsi, yakni systemic surveillance,menetapkan kebijakan makroprudensial, serta pengembangan pasar keuangan dankeuangan inklusif.3.2.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial3.2.1.1. Pengaturan MakroprudensialBank Indonesia mengeluarkan kebijakan dan pengaturan makroprudensial untukmemengaruhi perilaku para pelaku/institusi keuangan sehingga mampu memitigasi risikodan menjaga stabilitas sistem keuangan.Pada triwulan I-2014, kegiatan pengaturan makroprudensial difokuskan pada evaluasipenguatan terhadap beberapa ketentuan makroprudensial yang telah diterbitkan padaperiode-periode sebelumnya. Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan kesesuaianketentuan dengan perkembangan terkini industri perbankan, termasuk kesinambunganpelaksanaan ketentuan sehubungan dengan pengalihan tugas pengaturan danpengawasan perbankan ke OJK.Bank Indonesiamengeluarkankebijakan danpengaturanmakroprudensialuntukmemengaruhiperilaku parapelaku/institusikeuanganBeberapa ketentuan yang sedang dikaji implementasi ketentuannya serta kemungkinanpenyempurnaannya ke depan adalah ketentuan Loan To Value (LTV)/Financing To Value(FTV), Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) baik untuk bank konvensional maupunbank syariah, dan Giro Wajib Minimum berbasis Loan to Deposit Ratio (GWM LDR).Evaluasi terhadap ketentuan LTV/FTV difokuskan pada penguatan aspek legal dan aspekteknis terkait mekanisme pemberian kredit pemilikan properti. Penyesuaian terhadapketentuan FPJP selain bertujuan untuk beradaptasi dengan perubahan kelembagaanpengawasan bank juga dimaksudkan untuk memastikan tetap berjalannya fungsikoordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dalam proses pemberian FPJP.Evaluasi terhadap pengaturan GWM berbasis Loan to Deposit Ratio (LDR) dimaksudkan agarmekanisme perhitungan GWM LDR mampu mendorong perbankan untuk menjaga LDRpada level yang optimal. Selain GWM LDR, penyempurnaan terhadap ketentuan GWM jugadilakukan untuk memberikan panduan teknis dalam perhitungan GWM terhadap bankbaru dan bank merger yang saat ini belum diatur secara detail.Selain melakuan evaluasi terhadap ketentuan yang telah ada, Bank Indonesia juga tengahmempersiapkan ketentuan mengenai pengaturan dan pengawasan makroprudensial.Pengaturan ini akan menjabarkan kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturanmakroprudensial termasuk instrumennya, dan pelaksanaan pengawasan yang mencakupsurveilans dan pemeriksaan terhadap lembaga keuangan.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201441