Laptri I-2014

Recommendations

Info

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiabagaimana risiko terdistribusi dalam sistem keuangan pada satu periode tertentuyang disebabkan oleh kesamaan eksposure maupun interlink dalam sistemkeuangan. Sementara dimensi time series menitikberatkan pada bagaimana risikoberevolusi dalam sebuah siklus. Sebagai contoh adalah membatasi risiko sistemikyang muncul dari perilaku procyclicality, yaitu kecenderungan agen ekonomi untukmengambil risiko lebih tinggi dalam pembiayaan pada saat perekonomian membaikserta mengurangi pembiayaan secara drastis pada saat perekonomian memburuk.Karakteristik lain dari kebijakan makroprudensial adalah memiliki interaksi dengankebijakan lain, seperti kebijakan mikroprudensial, kebijakan fiskal, dan sebagainya.Berikut tabel perbandingan antara kebijakan makroprudensial dengan kebijakanlain.Tabel Perbandingan Kebijakan Makroprudensial dengan LainnyaKebijakanDimensiDimensiTime SeriesCross SectionDampakMoneter Ya Tidak MakroekonomiFiskal / Sektor Riil Ya Ya, rumah tangga dan korporasi Makroekonomi dan Sektor RiilMikroprudensial Tidak Ya, institusi keuangan Sistem KeuanganMakroprudensial Ya Ya, institusi keuangan dengan Sistem Keuangan, dengan potensiperhatian pada rumah tangga dampak kepada rumah tangga dandan korporasikorporasiSumber: Harun & Rachmanira 2013Beberapa kebijakan makroprudensial yang telah diimplementasikan oleh BankIndonesia, antara lain Giro Wajib Minimum yang dihubungkan dengan Loan toDeposit Ratio (GWM-LDR), Loan to Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah danKredit Kendaraan Bermotor, Posisi Devisa Netto (PDN), dan Transparansi SukuBunga Dasar Kredit (SBDK) 11 . Dalam rangka penerapan Basel III, Bank Indonesiajuga sudah mulai mempersiapkan kebijakan makroprudensial yang berkaitandengan permodalan yaitu (i) Countercyclical Capital Buffer, yang merupakan upayauntuk mengurangi perilaku prosiklikal dari sistem keuangan, (ii) Capital Surchargeyaitu tambahan permodalan untuk bank-bank yang diidentifikasikan sebagaiDomestic-Systemically Important Banks, dan (iii) Macroprudential Leverage Ratio yaitupengukuran permodalan yang dianggap mampu mendukung tingkat leverage yangdiambil oleh bank.11 GWM-LDR mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro WajibMinimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, LTV mengacu pada Surat Edaran BankIndonesia (SE BI) No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang MelakukanPemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atauPembiayaan Kendaraan Bermotor, PDN mengacu pada PBI No. 12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan BankIndonesia Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, sedangkan SBDK mengacu pada SE BI Nomor 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit.52Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014
BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia3.3. Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang3.3.1. Kebijakan Sistem PembayaranKebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran ditujukan untuk menjagakeamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Kebijakan ini termasuk pengembanganinfrastruktur secara berkelanjutan baik untuk sistem pembayaran bernilai besar maupunritel. Kebijakan diterapkan baik terhadap sistem pembayaran yang diselenggarakan olehBank Indonesia maupun oleh penyelenggara lain di luar Bank Indonesia.Pada triwulan I-2014, kebijakan sistem pembayaran yang diambil meliputi:1. Migrasi Sistem Sentral Kliring (SSK) SKNBI menggunakan Infrastruktur BaruDalam rangka meningkatkan layanan kepada stakeholder dan memitigasi risikogangguan operasional SKNBI, Bank Indonesia telah melakukan penggantianinfrastruktur lama dengan infrastruktur baru yang menggunakan hardware denganteknologi terkini. Pada Maret 2014, telah dilakukan proses migrasi dan tes logon olehseluruh bank peserta dan Penyelenggara Kliring Lokal. Secara nasional, infrastrukturSSK versi baru telah digunakan dalam operasional SKNBI sejak minggu kedua Maret2014. Sejauh ini tidak terdapat permasalahan yang menggganggu operasional sistemsecara signifikan.Kebijakansistempembayarandiarahkandalam upayamenjagasistempembayarannasional yanglancar, amandan efisien.2. Rencana Implementasi SKNBI di Penyelenggara Kliring Lokal Non BI Prabumulih danPangkalan Bun.Untuk menjawab kebutuhan perbankan di wilayah Prabumulih–Sumatera Selatan danPangkalan Bun – Kalimantan Tengah dalam lalu lintas giral/cek dan bilyet giro, BankIndonesia merencanakan membuka wilayah kliring baru di kedua kota tersebut. Tercatat11 bank telah mendaftar menjadi peserta kliring di wilayah Prabumulih, dan 10 Bank diwilayah Pangkalan Bun. Implementasi SKNBI di kedua wilayah tersebut direncanakanawal April 2014 untuk wilayah kliring Prabumulih dan awal Mei 2014 untuk wilayahkliring Pangkalan Bun.3. Pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi IIPengembangan Sistem BI-RTGS (Bank Indonesia Real Time Gross Settlement) dan BI-SSSS(Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System) Generasi II, dilakukan sebagaiupaya untuk meningkatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi operasional sistempembayaran. Peningkatan keandalan dan keamanan dilakukan dengan penggunaanteknologi dan sistem informasi terkini, yang lebih fleksibel dalam mengakomodasiperubahan sesuai kebutuhan bisnis. Adapun peningkatan efisiensi dilakukan melaluipenggunaan international standard platform dan pengembangan fitur liquiditymanagement dalam sistem aplikasi yang memungkinkan peserta Sistem BI-RTGS danBI-SSSS Generasi II untuk dapat mengelola likuiditasnya dengan lebih optimal.Pada triwulan I-2014, telah dilakukan tahapan integration test untuk menguji prosesbisnis secara full cycle yang meliputi aplikasi Bank Indonesia Electronic Trading Platform(BI-ETP), BI-SSSS, BI-RTGS, dan sistem internal Bank Indonesia terkait. Pelatihanoperasional BI-SSSS dan BI-ETP kepada seluruh peserta merupakan kelanjutan kegiatanperiode sebelumnya. Dari sisi ketentuan, saat ini sedang diselesaikan penyusunanPeraturan Bank Indonesia dan ketentuan pelaksanaannya sebagai dasar hukum dalampenyelenggaraan Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201453
Page 2:
www.bi.go.id
Page 6 and 7:
Kata PengantarPuji syukur kami panj
Page 8 and 9:
Daftar IsiBAB IRingkasanEksekutif1.
Page 11:
Daftar TabelBAB IIPerkembangan Kond
Page 16 and 17: BAB IRingkasan Eksekutif1.1. Kinerj
Page 18 and 19: BAB IRingkasan Eksekutiftelah menye
Page 20 and 21: BAB IRingkasan EksekutifUntuk mendu
Page 22 and 23: BAB IIPerkembangan Kondisi Makroeko
Page 46 and 47: BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan
Page 84 and 85: BAB IVManajemen Intern Bank Indones
Page 98 and 99: 1. PERATURAN BANK INDONESIANo Nomor
Page 100 and 101: Foreign Direct Investment (FDI) :In
Page 102 and 103: Repurchase Agreement (Repo) :Sertif
Page 104: LPS : Lembaga Penjamin SimpananLTV
show all

Laptri I-2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?