Laptri I-2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank IndonesiaMenyadari pentingnya informasi perkreditan baik bagi lembaga keuangan maupun lembagapublik, Bank Indonesia telah menyusun rencana pengembangan informasi perkreditandalam kerangka blueprint pengembangan Sistem Informasi Perkreditan Nasional (SIPNAS).Di 2013, telah dicapai beberapa target yang ditentukan dalam blueprint pengembanganSIPNAS, antara lain penerbitan aturan mengenai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan(LPIP) serta petunjuk pelaksanaannya. Sebagai tindak lanjut penerbitan ketentuan tersebut,pada triwulan I-2014 telah dilakukan koordinasi dan sosialisasi ketentuan dengan lembagakeuangan dan masyarakat umum. Melalui peraturan dimaksud, Bank Indonesia membukakesempatan bagi pihak swasta untuk turut mengelola dan menghasilkan informasiperkreditan yang komprehensif dan bernilai tambah.Guna meningkatan efektivitas pelaksanaan ketentuan tentang LPIP, telah pula dibentuktask force antara Bank Indonesia dan OJK. Selain itu, Bank Indonesia juga tengah menjajakikerjasama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan DirektoratJenderal Pajak untuk memperkaya data perkreditan yang dikelola dalam SID.Tabel 3.3Perkembangan Peringkat Indikator Getting Credit Negara-Negara di Kawasan ASEANNo Negara 2011 2012 2013 20141 Malaysia 1 1 1 12 Singapore 6 8 12 33 Vietnam 15 24 40 424 Cambodia 89 98 53 425 Brunei 116 126 129 556 Thailand 72 67 70 737 Indonesia 116 126 129 868 Philippines 128 126 129 869 Laos 152 166 167 15910 Myanmar - - 170Sumber: IFC, World Bank, 2014Ketersediaan informasi perkreditan yang lebih komprehensif menjadi nilai tambahterhadap penilaian kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) oleh World Bank. Terkaitindikator kemudahan mendapatkan kredit, terdapat peningkatan yang signifikan dalampemeringkatan Indonesia di 2014 (Tabel 3.3).3.2.6. Koordinasi dan Kerjasama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia-OJK Paska-Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank Ke OJKEratnya keterkaitan tugas makroprudensial yang dilaksanakan oleh Bank Indonesiadengan tugas mikroprudensial yang menjadi kewenangan OJK, membutuhkan koordinasidan kerjasama diantara kedua instansi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesiadan OJK telah menandatangani Naskah Keputusan Bersama pada tanggal 18 Oktober 2013yang mengatur mengenai:a. Kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masingmasing;b. Pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporanbank dan perusahaan pembiayaan oleh Bank Indonesia dan OJK;Bank Indonesiamemastikanterlaksananyakoordinasidengan OJKbaik di levelteknis maupundi levelstrategis.Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 201449