BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiaseri RI0144 sebesar USD2,0 miliar dengan porsi kepemilikan asing yang tercatat sebagaiULN sebesar USD1,95 miliar, sehingga total yang dicatat sebagai ULN sebesar USD3,7 miliar(Tabel 3.1).Pembayaran ULN Pemerintah yang jatuh waktu dilaksanakan berdasarkan perintahpembayaran dari Kemenkeu, rencana pembayaran yang diperoleh dari data administrasiULN, serta pembayaran ULN di luar rencana seperti pembayaran fee dan kewajiban lainnya.Pada triwulan I-<strong>2014</strong> total realisasi pembayaran ULN Pemerintah tercatat sebesar USD2,9miliar (Tabel 3.2).Juta USDTabel 3.1Realisasi Penarikan ULN Pemerintah2013*<strong>2014</strong>**Tw I Tw II Tw III Tw IV Total Tw IPemerintah 521,9 3.441,8 3.086,4 2.318,6 9.368,7 4.290,6Multilateral 128,1 126,0 209,5 1.385,8 1.849,5 89,5Bilateral 280,6 160,2 153,1 482,2 1.076,1 140,2FKE 31,8 302,3 130,8 14,6 479,4 65,7Komersial 81,3 107,2 437,0 436,1 1.061,6 270,2Bond - 2.746,0 2.156,0 - 4.902,0 3.725,0Total 521,9 3.441,8 3.086,4 2.318,6 9.368,7 4.290,6Sumber : Statistik ULN Indonesia*) Angka-angka sementara**) Angka-angka sangat sementaraJuta USDTabel 3.2Realisasi Pembayaran ULN PemerintahPemerintah 1.640,1 2.444,6 1.694,1 2.722,5 8.501,2 2.853,5Multilateral 537,9 664,6 525,9 653,3 2.381,6 419,9Bilateral 329,4 946,1 384,6 1.095,3 2.755,4 383,5FKE 196,2 454,3 153,5 498,5 1.302,4 146,4Komersial 59,0 70,3 103,7 51,5 284,6 67,3Bond 517,6 309,3 526,4 423,8 1.777,3 1.836,4Bank Indonesia 24,1 39,0 1,1 37,6 101,8 1,3Multilateral 0,5 0,6 0,2 - 1,3 0,6Bilateral - - - - - 0,7Komersial 23,5 38,4 0,9 37,6 100,4 -Total 1.664,1 2.483,6 1.695,2 2.760,1 8.603,0 2.854,8Sumber : Statistik ULN Indonesia*) Angka-angka sementara**) Angka-angka sangat sementara2013* <strong>2014</strong>**Tw I Tw II Tw III Tw IV Total Tw IAdapun aspek yang utama dalam pembayaran ULN Pemerintah adalah terlaksananyapembayaran cicilan pokok dan bunga yang aman, akurat dan tepat waktu. Hal ini menjadihal penting karena berpengaruh terhadap reputasi BI dan Republik Indonesia dalammemenuhi kewajiban kepada pihak lender. Oleh karena itu, BI harus dapat menjaminketersediaan valuta asing yang diperlukan Pemerintah sesuai dengan valuta pinjamanyang harus dibayarkan.Untuk mendukung kinerja pembayaran ULN yang aman, akurat dan tepat waktu sertamenjaga akurasi data realisasi pembayaran ULN Pemeritah, setiap bulan dilakukanrekonsiliasi data realisasi pembayaran antara Bank Indonesia dengan Pemerintah(Kemenkeu).38Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I <strong>2014</strong>
BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia3.1.5. Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE)Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) 10 merupakan salah satu upaya Bank Indonesia untukmeningkatkan pasokan devisa yang relatif stabil dan berkesinambungan. Hal ini bertujuandalam rangka mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan.Sejak diberlakukan pada Januari 2012, respons terhadap pemberlakuan kebijakan ini terusmenunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya aliran DHE kebank devisa dalam negeri pada triwulan I-<strong>2014</strong> dibandingkan dengan periode yang samatahun sebelumnya. Peningkatan ini tercermin baik secara nominal maupun pangsanyaterhadap nilai DHE, yaitu dari 31,68 juta dolar AS (83,7% terhadap total nilai DHE) menjadisebesar 32,67 juta dolar AS (88% terhadap total nilai DHE). Kondisi sebaliknya terjadipada aliran DHE yang diterima melalui bank di luar negeri yang mengalami penurunandari 6,17 juta dolar AS (16,3% dari total DHE) menjadi 4,47 dolar AS (12% dari total DHE)dibandingkan periode yang sama tahun 2013.Aliran DHEke bankdevisa dalamnegeri padatriwulan I-<strong>2014</strong>meningkatdibandingkandenganperiode yangsama tahunsebelumnya.Lima komoditas penyumbang DHE terbesar adalah batubara (coal), minyak sawit (palmoil), produk kimia (chemical products), produk tekstil (textile product), dan alat-alat listrik(electrical appliances). Dari sisi kepatuhan eksportir, Bank Indonesia senantiasa melakukanpengawasan terhadap eksportir yang tidak mematuhi ketentuan DHE. Bank Indonesia jugasenantiasa menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti SKK (Satuan Kerja KhususPelaksana Kegiatan Usaha Hulu) Migas, Ditjen Bea dan Cukai, BPS, Kementerian BUMN,Ditjen Anggaran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ditjen Pajak dan Asosiasi.3.1.6. Pengelolaan Database Statistik dan Survei untuk Mendukung PerumusanKebijakanDalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan untuk mendukung perumusankebijakan, Bank Indonesia melakukan kegiatan statistik, menyediakan data dan informasiekonomi, keuangan dan moneter, dan menyusun laporan/analisis. Selain itu, Bank Indonesiajuga melaksanakan berbagai jenis survei yang terkait dengan kondisi eksternal, keuangan,moneter, dan sektor riil. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengansenantiasa mengedepankan upaya untuk mewujudkan data/statistik dan informasi yangCRATA yaitu komprehensif (comprehensive), terpercaya (reliable), akurat (accuracy), terkini(timeliness) dan mudah untuk diakses (accessible) serta sesuai dengan standar yang berlakusecara internasional.Untuk mendukung proses formulasi kebijakan, Bank Indonesia memanfaatkan hasil-hasilsurvei dalam melakukan analisis sektor riil dan sektor finansial. Beberapa survei yangsecara rutin dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain adalah Survei Konsumen (SK),Survei Penjualan Eceran (SPE), Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Harga PropertiResidensial (SHPR), Survei Perbankan (SP) dan Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi(SPIME) dan survei-survei lainnya yang dilakukan secara ad-hoc. Dalam rangka peningkatankualitas pelaksanaan survei dan pengelolaan data, sejak tahun 2013 Bank Indonesiamengimplementasikan sistem aplikasi yang mengintegrasikan berbagai aplikasi surveidalam suatu alamat website aplikasi untuk mempermudah user melakukan pengisian survei.Bank Indonesiamelakukankegiatanstatistik,menyediakandata daninformasiekonomi,keuangan danmoneter, sertamenyusunlaporan/analisis.Pada triwulan I-<strong>2014</strong>, telah diimplementasikan sistem aplikasi SKDU (Survei Kegiatan DuniaUsaha). Setelah sebelumnya dilakukan uji coba dan sosialisasi, sistem aplikasi tersebut10 PBI No.14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Utang Luar NegeriLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I <strong>2014</strong>39