Laptri I-2014

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesiac. Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Bank Indonesiaoleh OJK; dand. Pengelolaan pejabat dan pegawai Bank Indonesia yang dialihkan atau dipekerjakanpada OJK.Untuk memastikan terlaksananya koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK, Bank Indonesiamemprioritaskan penyelesaian kegiatan tersebut di atas dalam program kerja Inisiatif yangdimulai sejak triwulan I-2014. Selain itu, BI dan OJK juga membentuk working group di levelteknis yang melakukan pertemuan secara rutin (mingguan) untuk membahas isu-isu yangmuncul terkait dengan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Sementara, isuisuyang bersifat strategis dibahas dalam pertemuan koordinasi bulanan di level PimpinanSatuan Keja serta Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Dewan Komisioner OJK.BOKSUntuk menyelesaikan tugas terkait pertukaran data/informasi dan pengelolaan laporan,BI dan OJK telah membentuk Forum/Komite Koordinasi Pertukaran Informasi dan SistemPelaporan Lembaga Jasa Keuangan. Forum ini bertugas merumuskan sistem pertukaraninformasi yang terintegrasi yang memuat antara lain informasi, aplikasi, infrastruktur, dansecurity dari sistem pertukaran informasi. Selain itu, forum juga melakukan harmonisasi,komunikasi, dan koordinasi termasuk menyepakati pengembangan sistem pelaporan jasakeuangan yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Sampai dengan triwulan I-2014,forum ini telah berkoordinasi untuk menyusun petunjuk pelaksanaan pelaporan bank danperusahaan pembiayaan.BOKSTugas Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas SistemKeuangan Melalui Pendekatan MakroprudensialMakroprudensial bukanlah hal yang baru bagi Bank Indonesia. Pengalamanmenghadapi krisis keuangan tahun 1997/1998 telah memberikan pelajaran berhargatentang pentingnya menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) melalui pendekatanmikro dan makro prudensial. Krisis menunjukkan bahwa SSK tidak semata-matatercapai dari kondisi institusi keuangan yang sehat (aspek mikroprudensial). Aspekmakroprudensial seperti interkoneksi antar elemen dalam sistem keuangan sertaperilaku institusi keuangan dalam menghadapi dinamika perekonomian, juga perludipastikan. Hal ini bertujuan agar tetap berada pada koridor yang dapat menunjangkesinambungan fungsi sistem keuangan dalam mendukung perekonomian.Pengalaman yang sama kembali dihadapi oleh Indonesia dan beberapa negaralainnya pada krisis keuangan global yang terjadi tahun 2008. Krisis yang bersumberdari sektor perbankan, memberikan dampak negatif tidak hanya pada sektorkeuangan namun juga memperburuk kondisi makroekonomi di beberapa negara.Pengalaman ini menekankan adanya interaksi antara sektor keuangan denganmakroekonomi, sekaligus mempertegas pentingnya makroprudensial dalammenjaga SSK. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Financial Stability Board(FSB), International Monetary Fund (IMF), dan Bank for International Settlement(BIS) untuk mengembangkan kerangka kebijakan makroprudensial. Kebijakan inibertujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melaluipembatasan risiko sistemik.50Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2014