Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2010Modul Pelatihan PengadaanBarang/Jasa PemerintahTingkatDasar/Pertama1Pengantar PengadaanBarang/Jasa di Indonesia6Pelaksanaan Pengadaan JasaLainnya2345Persiapan PengadaanBarang/Jasa PemerintahBagian IPersiapan PengadaanBarang/Jasa PemerintahBagian IIPelaksanaan PengadaanBarangPelaksanaan PengadaanPekerjaan Konstruksi78910Pelaksanaan Pengadaan JasaKonsultasiPelaksanaan PengadaanBarang/Jasa dengan SwakelolaPengadaan Barang/Jasadengan PendayagunaanProduksi Dalam Negeri & UsahaKecil dan Dana Pinjaman/HibahLuar NegeriPenggunaan E-ProcurementLKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR ISIDaftar Isi 2Daftar Gambar 3Daftar Tabel 3Tujuan Umum 4Tujuan Khusus 4A. Pendahuluan 5A.1 Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5A.2 Prinsip Pengadaan Barang/Jasa 11A.3 Ruang Lingkup Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 13B. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, Kebijakan dan Aturan Khusus 15B.1 Peraturan dan Kebijakan 15B.1.1 Dasar Hukum Utama 15B.1.2 Dasar Hukum Terkait 15B.1.3 Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16B.2 Konsep Ramah Lingkungan 17B.3 Pengecualian Pengadaan Barang/Jasa 18C. Para Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa 19C.1 Organisasi Pengadaan 19C.1.1 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa 19C.1.2 Organisasi pengadaan melalui swakelola 20C.2 Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa 21D. Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 22D.1 Sistem Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 22D.1.1 Dokumentasi Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa lainnya, dan JasaKonsultansi 22D.1.2 Dokumentasi Pekerjaan Swakelola 23D.1.3 Media dan Lokasi Penyimpanan Dokumen 23D.2 Program Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 24D.2.1 Proses Penyimpanan Dokumen 24D.2.2 Kegiatan Terkait Pengelolaan Dokumen 27E. Etika Pengadaan dan Good Governance 28E.1 Etika Pengadaan 28E.2 Good Governance 30E.3 Contoh-contoh Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa 32F. Pengendalian & Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa 37F.1 Pengendalian dan Pengawasan 37F.2 Sanksi 38G. Latihan Kelompok dan Tes 40LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR gambarGambar 1 Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5Gambar 2 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Swakelola 7Gambar 3 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Barang/Jasa 7Gambar 4 Tujuh Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Gambar 5 Struktur Organisasi Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa 9Gambar 6 Perangkat ULP 20Gambar 7 Penyimpangan Perencanaan Pengadaan 33Gambar 8 Penyimpangan Pembentukan Panitia 33Gambar 9 Penyimpangan Prakualifikasi Perusahaan 33Gambar 10 Penyimpangan Penyusunan Dokumen Pemilihan 33Gambar 11 Penyimpangan Pengumuman Lelang 34Gambar 12 Penyimpangan Pengambilan Dokumen Pemilihan 34Gambar 13 Penyimpangan Penyusunan HPS 34Gambar 14 Penyimpangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) 34Gambar 15 Penyimpangan Penyerahan dan Pembukaan Penawaran 35Gambar 16 Penyimpangan Evaluasi Penawaran 35Gambar 17 Penyimpangan Pengumuman Calon Pemenang 35Gambar 18 Penyimpangan Sanggahan Peserta Lelang 35Gambar 19 Penyimpangan Penunjukan Pemenang Lelang 36Gambar 20 Penyimpangan Penanda-tanganan Kontrak 36Gambar 21 Penyimpangan Penyerahan Barang 36DAFTAR tabelTabel 1 Ruang Lingkup Berlakunya Perpres 54/2010 4Tabel 2 Dokumen Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa 22Tabel 3 Dokumentasi Pekerjaan Swakelola 23Tabel 4 Perbuatan/Tindakan Penyedia Yang Dapat Dikenakan Sanksi BesertaJenis-jenis Sanksinya 39Tabel 5 Perbuatan/Tindakan ULP/Penjabat Pengadaan Yang Dapat Dikenakan SanksiBeserta Jenis-jenis Sanksinya 39Tabel 6 Perbuatan/Tindakan PPK Yang Dapat Dikenakan Sanksi Beserta Jenis-jenisSanksinya 39LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIATUJUAN UMUMSetelah modul selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami kebijakanperaturan perundangan, aturan khusus terkait dan prinsip - prinsip pengadaan barang/jasa di IndonesiaTUJUAN KHUSUSSetelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu :1. Memahami prinsip pengadaan barang/jasa2. Memahami kebijakan, peraturan perundangan terkait pengadaanbarang/jasa3. Memahami para pihak terkait pengadaan barang/jasa termasuk tugas ULP dalampengelolaan dan koordinasi pengadaan barang/jasa4. Melaksanakan etika pengadaan pada pengadaan barang/jasa5. Memahami prinsip pengendalian & pengawasan pengadaan barang/ jasa6. Memahami penyimpangan yang biasa terjadi dalam pengadaan barang/ jasaLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAPenjelasan gambar tersebut diuraikan di bawah ini, yaitu :1. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasitertentu. Maka berdasarkan identifikasi kebutuhan akan didapatkan daftar kebutuhan Barang/Jasa Pemerintah.2. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan kegiatan pengadaan barang/jasapemerintah.3. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pengadaan barang/jasa tersebut sehingga pelaksanaanpengadaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.4. Untuk mengatur proses pengadaan ini maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkanPerpres 54/2010 yang dibuat didasarkan peraturan-peraturan yang terkait.5. Secara garis besar, Perpres 54/2010 mengatur :A. Bagaimana kegiatan pengadaan harus dilakukan (BAB VI Perpres 54/2010) yaitu PenggunaAnggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menyusun RencanaUmum Pengadaan Barang/Jasa (BAB IV) dan kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukandengan cara :>> Melalui Swakelola (BAB V), yaitu pengadaan barang/jasa dimana pekerjaanya direncanakan,dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawabanggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dijelaskan secara rinci padaLampiran VI Perpres 54/2010 yang secara umum prosesnya bisa dikelompokkan dalam 3 (tiga)tahapan utama (lihat gambar 2 di bawah ini), yaitu:. Mengidentifikasi apakah Barang/Jasa yang dibutuhkan memenuhi karakteristik untukdapat diadakan melalui swakelola (lihat pasal 26 ayat 2 atau Lampiran VI halaman 1 padaPerpres 54/2010)2. Menetapkan pelaksana swakelola. Pelaksana swakelola dapat dilakukan oleh :• K/L/D/I penanggung jawab anggaran• Instansi lain yang bukan penanggung jawab anggaran• Kelompok masyarakat3. Proses pelaksanaan swakelola yang meliputi :• Perencanaan swakelola• Pelaksanaan swakelola• Pengawasan dan evaluasiLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1Gambar 2 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Swakelola>> Melalui Penyedia Barang/Jasa (BAB VI), yaitu badan usaha atau orang perseorangan yangmemenuhi syarat dan mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dijelaskan secara rincipada Lampiran II Perpres 54/2010 untuk pengadaan barang, pada Lampiran III untuk pengadaanpekerjaan konstruksi, Lampiran IVa dan IVb untuk pengadaan jasa konsultansi dan Lampiran V untukpengadaan jasa lainnya. Secara umum prosesnya dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini dandapat dijelaskan sebagai berikut:1. Pengelompokan kebutuhan barang/jasa yang akan diadakan kedalam jenis-jenis barang/jasa sebagai berikut :a. Barang, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupuntidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkanoleh Pengguna Barang.Contoh : bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, mahluk hidup.Gambar 3 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Barang/JasaLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAb. Pekerjaan Konstruksi, yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksibangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.Contoh : Pekerjaan membangun gedung mencakup pekerjaan arstektural, sipil, mekanikal, elektrikaldan tata lingkungannya beserta kelengkapannya; konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraantempur; pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan; penggalian dan/atau penataan lahan(landscaping); perakitan atau instalasi komponen pabrikasi; penghancuran (demolition) dan pembersihan(removal); reboisasi dan sejenisnya.c. Jasa Konsultansi, yaitu Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahliantertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).Contoh : jasa rekayasa (engineering); jasa perencanaan (planning), perancangan (design) danpengawasan (supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi; jasa perencanaan (planning), perancangan (design)dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan,kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembanganusaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian,pertambangan, energi; jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan,bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum.d. Jasa Lainnya, yaitu jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan(skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikansuatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.Contoh : jasa boga (catering service); jasa layanan kebersihan (cleaning service); jasa penyedia tenagakerja; jasa asuransi, perbankan dan keuangan; jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangansumber daya manusia, kependudukan; jasa penerangan, iklan/reklame, film, pemotretan; jasa percetakandan penjilidan; jasa pemeliharaan/perbaikan; jasa pembersihan, pengendalian hama (pestcontrol) dan fumigasi; jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang;jasa penjahitan/konveksi; jasa impor/ekspor; jasa penulisan dan penerjemahan; jasa penyewaan;jasa penyelaman; jasa akomodasi; jasa angkutan penumpang; jasa pelaksanaan transaksi instrumenkeuangan; jasa penyelenggaraan acara (event organizer); jasa pengamanan; jasa layananinternet; jasa pos dan telekomunikasi; jasa pengelolaan aset.Jenis barang/jasa beserta karakteristiknya akan menentukan sistem pengadaan, metode kualifikasi,jadwal pengadaan, dokumen pengadaan, HPS dan jaminan lelang yang akan digunakan dalam prosespemilihan penyedia barang/jasa. Karakteristik barang yang dimaksudkan disini adalah berdasarkan :a. Nilai/harga barang/jasab. Apakah untuk kebutuhan darurat atau bukan,c. Kompleks tidaknya teknologi barang/jasa yang akan diadakand. Apakah merupakan kebutuhan rutin atau bukan bagi K/L/D/I yang bersangkutane. Apakah barang/jasa yang mempunyai hak patenf. Apakah barang/jasa hasil industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negerig. Lain-lainnya sesuai yang diatur dalam Perpres 54/2010.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL12. Berdasarkan jenis dan karakteristik barang/jasa yang dibutuhkan, selanjutnya mengidentifikasikanpenyedia barang/jasa yang memenuhi syarat dan mampu untuk menyediakan barang/jasa yangsesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Pengelompokan penyedia sesuai Perpres 54/2010adalah sebagai berikut :a. Berbentuk badan usahab. Berbentuk orang perseoranganc. Usaha mikrod. Usaha kecile. Koperasi kecilf. Perusahaan asingg. Tenaga ahli asing3. Selanjutnya adalah proses memilih penyedia. Untuk memilih salah satu dari beberapa penyedia barang/jasa yang ada, maka yang harus dilakukan sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia, terlebih dahuluperlu dilakukan langkah persiapan yang meliputi:a. Menyusun rencana pemilihan penyediab. Menetapkan sistem pengadaan yang meliputi :• Menetapkan metode pemilihan penyedia, yaitu memilih salah satu dari beberapa metodepemilihan berikut :> Apakah dengan pelelangan untuk memilih penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasalainnya> Apakah dengan seleksi untuk memilih penyedia jasa konsultansi> Apakah dengan pemilihan langsung> Apakah dengan pengadaan langsung> Apakah dengan penunjukan langsung> Apakah dengan kontes/sayembara• Menetapkan metode penyampaian dokumen, yaitu memilih salah satu dari metode penyampaiandokumen berikut :> Satu sampul> Dua sampul> Dua tahap• Menetapkan metode evaluasi penawaran, yaitu memilih salah satu dari metode evaluasipenawaran berikut :> Sistem gugur> Sistem nilai> Sistem nilai berdasarkan umur ekonomisc. Menetapkan sistem kualifikasi, yaitu memilih salah satu dari metode kualifikasi berikut :> Prakualifikasi> Pascakualifikasid. Menyusun jadwal pemilihan penyediae. Menyusun dokumen pengadaanf. Menetapkan HPSg. Menetapkan kebutuhan jaminan penawaranLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA4. Setelah persiapan pengadaan sudah dilakukan dengan matang, maka langkah selanjutnyaadalah proses pemilihan penyedia sesuai dengan rencana pengadaan yang sudah ditetapkanmelalui langkah persiapan tersebut. Dari proses pemilihan penyedia ini akan didapatkanpenyedia barang/jasa yang terpilih.5. Setelah penyedia barang/jasa terpilih, selanjutnya adalah penandatangan kontrak yang dilanjutkandengan pelaksanaan kontrakB. Kegiatan pengadaan tersebut harus mempertimbangkan, memperhatikan, dan berdasarkan hal-halsebagai berikut :> Tata Nilai Pengadaan (BAB II Perpres 54/2010)> Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa (BAB II Perpres 54/2010)> Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri (BAB III Perpres 54/2010)> Peran Serta usaha kecil (BAB VIII Perpres 54/2010)> Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pelelangan/Seleksi Internasional (BAB IX Perpres 54/2010)> Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (BAB X Perpres54/2010)> Keikutsertaan Perusahaan Asing Dalam Pengadaan Barang/Jasa (BAB XI Perpres 54/2010)> Konsep Ramah Lingkungan (BAB XII Perpres 54/2010)> Pengadaan Secara Elektronik (BAB XIII Perpres 54/2010)C. Disamping mengatur seperti pada butir a dan b di atas, hal-hal lain yang diaturadalah :> Pengadaan Khusus dan Pengecualian (BAB XIV), yaitu mengatur barang/jasa khusus berupa AlatUtama Sistem Senjata (ALUTSISTA) yang dibutuhkan oleh Tentara Nasional Indonesia dan AlatMaterial Khusus (ALMATSUS) yang dibutuhkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.> Pengendalian, Pengawasan, Pengaduan dan Sangsi (BAB XV).> Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Pengadaan (BAB XVI)> Ketentuan Lain-lain (BAB XVII) mengatur pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui kerjasamaPemerintah dengan Swasta dan pengadaan tanah.> Ketentuan Peralihan (BAB XVIII) yang mengatur batas waktu pembentukan ULP.> Ketentuan Penutup (BAB XIX).10LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1A.2 Prinsip Pengadaan Barang/JasaA.1 Garis Besar ProsesPengadaanBarang/JasaPemerintahA.2 Prinsip PengadaanBarang/JasaTerdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalammelaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Prinsip-prinsipyang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip dasar seperti disajikandalam bentuk gambar yang dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.EfisienAkuntabelEfektifA.3 Ruang LingkupBerlakunyaPeraturanPresiden NomorTidak diskriminatifPRINSIPPENGADAANTransparanBersaingTerbukaGambar 4 Tujuh Prinsip Pengadaan Barang/JasaPenerapan ketujuh prinsip diharapkan dapat membuat pengadaan barang/jasa dapat berjalan seperti yang diharapkan serta dapat memberi manfaat yangmaksimal bagi semua pihak. Pada bagian penjelasan pasal 5 atas Perpres 54tahun 2010 telah dijelaskan maksud masing-masing tujuh prinsip tersebut.Uraian di bawah dimaksudkan untuk lebih memperjelas hal tersebut, yaitu :“ Apabila prinsip-prinsiptersebut dapat dilaksanakan,dapat dipastikan akandiperoleh barang/jasa yangsesuai dengan spesifikasinyadengan kualitas yangmaksimal serta biayapengadaan yang minimal ”1. Efisien.Efisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukanuntuk memperoleh Barang/Jasa dengan spesifikasi yang sudahditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yangdikeluarkan untuk memperoleh Barang/Jasa. Semakin kecil upaya yangdiperlukan maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakinefisien.2. Efektif.Efektifitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh Barang/Jasayang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasiyang sudah ditetapkan.3. Transparan.Bagaimana proses pengadaan Barang/Jasa dilakukan dapat diketahuisecara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuanketentuan,tata cara, mekanisme, aturan main, sepsifikasi barang/jasa,dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaanbarang/jasa dilakukan. Dapat diketahui secara luas berarti semuainformasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diaksesoleh masyarakat umum, terutama Penyedia Barang/Jasa yang berminat.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah11

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA4. Terbuka.Berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhipersyaratan/kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penyedia yang memenuhisyarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untukmengikuti lelang/seleksi.5. Bersaing.Proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat di antarapara penyedia barang/jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehinggadapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang/seleksi yangpada gilirannya dapat diharapkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yangmaksimal.6. Adil/tidak diskriminatif.Berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasadan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, kecuali diatur dalamperaturan ini. Sebagai contoh bahwa dalam peraturan ini mengatur agar melibatkan sebanyak mungkinUsaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi Kecil. Disamping itu juga mengutamakan produksi dalamnegeri.7. Akuntabel.Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasasehingga dapat dipertanggungjawabkan.Apabila prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan, dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasayang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yangminimal. Disamping itu dari sisi penyedia barang/jasa akan terjadi persaingan yang sehat dan padagilirannya akan terdorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyediabarang/jasa.12LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1A.3 Ruang Lingkup Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010A.1 Garis Besar ProsesPengadaanBarang/JasaPemerintahA.2 Prinsip PengadaanBarang/JasaA.3 Ruang LingkupBerlakunyaPeraturanPresiden Nomor54 Tahun 2010Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 yang mengatur pengadaanbarang/jasa berlaku untuk pengadaan barang/jasa pemerintahdengan ketentuan :1. Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang sumber pembiayaannyabaik sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri.2. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia,Badan Hukum Milik Negara, Badan usaha Milik Negara, Badan UsahaMilik Daerah, yang sumber pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnyaberasal dari APBN/APBD atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri.3. Untuk pembiayaan yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri,bila terdapat perbedaan peraturan dengan pemberi pinjaman/hibah,maka para pihak dapat membuat kesepakatan tentang tata carapengadaan yang akan dipergunakan.Contoh kasus :1. Semua proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkanoleh K/L/D/I yang dibiayai oleh APBN/APBD, baik sebagian maupunseluruhnya, harus mengacu pada Perpres 54/2010.2. Semua proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkanoleh K/L/D/I yang dibiayai dari sumber pinjaman atau hibahluar negeri, baik sebagaian maupun seluruhnya, harus mengacupada Perpres 54/2010. Apabila ada perbedaan peraturan tata carapengadaan antara pemberi pinjaman atau hibah dengan Perpres54/2010, maka pemberi pinjaman atau hibah bersama-sama denganK/L/D/I dapat membuat kesepakatan tentang tata cara pelaksanaanpengadaan yang akan digunakan.3. Pengadaan Barang/jasa investasi untuk investasi adalah pengadaanuntuk belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/ataupeningkatan kapasitas. Sebagai contoh : pengadaan mobil, bangunankantor, pelatihan SDM untuk pengembangan kapasitas kerja,pengadaan alat kerja (komputer, furniture kantor), pengembangansistem informasi, pembelian mesin untuk meningkatkan produksi.Ruang lingkup berlakunya Perpres 54/2010 ini dapat disajikan dalambentuk tabel yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini..LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah13

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIATabel 1 Ruang Lingkup Berlakunya Perpres 54/2010SUMBER DANA PENGADAANPERUNTUKAN PENGADAAN- Sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD; atau- Sebagian atau seluruhnya dari pinjaman/hibah luarnegeriSemua jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan K/L/D/I.Semua jenis Barang/Jasa investasi yang dibutuhkandi lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum MilikNegara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha MilikDaerahCatatan :- Bila ada perbedaan peraturan dengan pemberi pinjaman/hibah, maka para pihak dapat membuat kesepakatantentang tata cara pengadaan- Contoh barang/jasa investasi adalah kendaraan, bangunan kantor, pelatihan SDM untuk pengembangan kapasitaskerja, pengadaan alat kerja (komputer, furniture kantor), pengembangan sistem informasi, pembelian mesin untukmeningkatkan produksi dan sejenisnya.14LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1A. PendahuluanB. Peraturan PengadaanBarang/Jasa, Kebijakandan Aturan KhususC. Para Pihak TerkaitPengadaan Barang/JasaD. PengelolaanDokumen PengadaanBarang/JasaE. Etika Pengadaan danGood GovernanceF. Pengendalian &Pengawasan PengadaanBarang/JasaG. Latihan Kelompokdan TesB. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa,Kebijakan dan Aturan KhususB.1 Peraturan dan KebijakanB.1 Peraturan danKebijakanB. 2 Konsep RamahLingkunganB.3 PengecualianPengadaan Barang/JasaPengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan mengacupada sejumlah peraturan dan kebijakan. Dasar hukum dan ketentuan/peraturanpengadaan barang/jasadapat dikelompokkanmenjadi dua bagian, yaitu :1. Dasar Hukum Utama2. Dasar HukumTerkaitB.1.1 Dasar Hukum UtamaDasar hukum utama yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaanbarang/jasa pemerintah adalah :a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan-Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang PenyelenggaraanJasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3956);d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007 tentangLembaga Kebijakan Pengandaan Barang/Jasa Pemerintahf. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.B.1.2 Dasar Hukum TerkaitSedangkan dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan pengadaanbarang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut :LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah15

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAa. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehatb. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pennyelenggaraan Negara yangbersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotismec. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi.e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksig. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksih. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Perubahan Kedua Atas KeputusanPresiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara.B.1.3 Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa PemerintahKebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan PengadaanBarang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuhPemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, meliputi :a. Peningkatan penggunaan produksi Barang/Jasa dalam negeri yang sasarannya untuk memperluaskesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomidan daya saing nasional;b. Kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (Alutsista) dan industri alatmaterial khusus (Almatsus) dalam negeri;c. Peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalamPengadaan Barang/Jasa;d. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidupsecara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan;e. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;f. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusandalam Pengadaan Barang/Jasa;g. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalamperencanaan dan proses Pengadaan Barang/Jasa;h. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;i. Penumbuhkembangan peran usaha nasional;j. Penumbuhkembangan industri kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratorium atauinstitusi pendidikan dalam negeri;k. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri;l. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk diKantor Perwakilan Republik Indonesia; danm. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di masing-masingKementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat luas.16LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1B.2 Konsep Ramah LingkunganB.1 Peraturan danKebijakanB. 2 Konsep RamahLingkunganB.3 PengecualianPengadaan Barang/JasaPengadaan barang/jasa hendaknya memperhatikan kelestarianlingkungan. Hal ini dilakukan agar kerusakan lingkungan dapat diminimalisasisehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kehidupan umatmanusia. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan konsepramah lingkungan dengan menggunakan prinsip seperti yang diuraikandalam BAB XII Perpres 54/2010. Berdasarkan hal tersebut, prinsip-prinsipyang harus dipenuhi adalah :a. Kebutuhan barang/jasa dapat dipenuhi sesuai dengan spesifikasi yangditetapkan tetapi harus dengan meminimasi dampaknya terhadaplingkungan. Contoh :1. Penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) diperlukanoleh setiap kota/kabupaten. Disisi yang lain, keberadaanTPAS akan mencemari lingkungan. Maka pengadaan TPAS harusmeminimasi dampaknya terhadap lingkungan dengan carapemilihan teknologi yang tepat, dilakukannya studi analisismengenai dampak lingkungan sehingga dampak yang negatifbisa dibuatkan rencana pengendaliannya.2. Rancangan Gedung Perkantoran yang ramah lingkungan.• Sistem pencahayaan sebanyak mungkin menggunakan cahayamatahari. Sehingga bisa menghemat pemakaian listrik.• Komponen kayu menggunakan kayu yang bersertifikat “eco labeling”• Sebanyak mungkin menggunakan bahan-bahan recycle.b. Untuk mencapai seperti yang diuraikan pada butir a di atas, maka padadokumen pengadaan perlu ditambahkan persyaratan-persyaratantertentu dalam proses pengadaan barang/jasa. Persyaratan yang dimaksudterkait dengan bagaimana proses pengadaan barang/jasadilakukan dengan meminimasi dampaknya terhadap lingkungan.Contoh persyaratan :• Penyedia harus menyertakan studi AMDAL.• Penyedia harus sebanyak mungkin menggunakan bahanbahanrecycle.• Penyedia harus mengusulkan konsep agar dampaknya terhadaplingkungan bisa dihilangkan atau paling tidak dikurangi dandikendalikan.• Dan sebagainya.c. Pengendalian dampak terhadap lingkungan, pada banyak kasus akanmenambah biaya. Maka perlu dilakukan optimalisasi sehingga kebutuhandapat dipenuhi dan dampak lingkungan dapat dikendalikandengan biaya yang seminimal mungkin. Atau dengan perkataan yanglain, pemenuhan kebutuhan barang/jasa dapat dilakukan dengan carayang efisien dan efektif.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah17

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAB.3 Pengecualian Pengadaan Barang/JasaB.1 Peraturan danKebijakanB. 2 Konsep RamahLingkunganB.3 PengecualianPengadaanBarang/ JasaTerdapat pengecualian dalam pengadaan sejumlah barang/jasa.Pengecualian dilakukan karena terdapatnya sifat khusus yang tidakdapat disamakan dengan pengadaan barang/jasa pada umumnya.Pengecualian tersebut meliputi:a. Pengadaan ALUTSISTA oleh Tentara Nasional Indonesia.Pengecualian pengadaan dilakukan pada pengadaan alat utamasistem senjata (alutsista) yang dipergunakan untuk kepentinganpertahanan Negara ditetapkan oleh menteri pertahanan berdasarkanmasukan dari Panglima TNI.b. Pengadaan ALMATSUS oleh Kepolisian Negara Republik IndonesiaPengecualian pengadaan dilakukan pada pengadaan alat materialkhusus (almatsus) yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraankeamanan dan ketertiban masyarakat ditetapkan oleh KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia.c. Pengadaan Barang/Jasa di Luar NegeriPengadaan barang/jasa untuk kepentingan Pemerintah RepublikIndonesia di luar negeri pada prinsipnya berpedoman pada PerpresRI No 54 tahun 2010. Apabila pelaksanaan pengadaan barang/jasaberdasarkan Perpres RI no 54 tahun 2010 tidak dapat dilaksanakan,maka pengadaan barang/jasa dapat menyesuaikan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di Negara setempat dengantetap memperhatikan kepentingan nasional.Contoh :ALUTSISTA :- Pesawat tempur- Persenjataan- Alat komunikasi khususALMATSUS :- Peralatan penanggulangan huru hara- Alat komunikasi khusus- PersenjataanTIDAK TERMASUK ALUTSISTA DAN ALMATSUS :- Alat tulis kantor- Pakaian seragam, kecuali mempunyai spesifikasi yang khusus- Kendaraan operasional, kecuali mempunyai spesifikasi yang khusus- Bahan bakarKEBUTUHAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI :- Barang/jasa yang dibutuhkan oleh kantor-kantor Pemerintah RepublikIndonesia di luar negeri seperti di kantor perwakilan dankedutan besar yang berada di luar negeri.18LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1A. PendahuluanB. Peraturan PengadaanBarang/Jasa, Kebijakandan Aturan KhususC. Para Pihak TerkaitPengadaan Barang/JasaD. PengelolaanDokumen PengadaanBarang/JasaE. Etika Pengadaan danGood GovernanceF. Pengendalian &Pengawasan PengadaanBarang/JasaG. Latihan Kelompokdan TesC. Para Pihak Terkait Pengadaan Barang/JasaC.1 Organisasi PengadaanC.1 OrganisasiPengadaanC.2 Para Pihak DalamPengadaan Barang/JasaC.1.1 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui PenyediaBarang/JasaOrganisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyediabarang/jasa terdiri dari unsur-unsur :1. PA/KPA2. PPK3. ULP/Pejabat Pengadaan4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil PekerjaanSecara diagram struktur organisasi tersebut dapat digambarkan sepertiyang dapat dilihat pada gambar 5.PenggunaAnggaranKuasaPenggunaAnggaranKuasaPenggunaAnggaranKuasaPenggunaAnggaranPPKULP/PejabatPengadaanPanitia/PejabatPenerima HasilPekerjaan: OpsionalGambar 5 Struktur Organisasi Pengadaan Melalui Penyedia Barang/JasaOrganisasi tersebut dapat dikembangkan dengan ketentuan sebagaiberikut :1. PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untukpelaksanaan pengadaan.2. Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yangpaling kurang terdiri dari :a. Kepala ULPb. Sekretariatc. Staf Pendukungd. Kelompok KerjaTata cara pembentukan perangkat ULP secara lebih rinci diatur denganPeraturan Kepala LKPPLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah19

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAPada gambar 6 di bawah ini dapat dilihat susunan perangkat ULP yang disajikan dalam bentuk gambar.Gambar 6 Perangkat ULPC.1.2 Organisasi pengadaan melalui swakelolaStruktur Organisasi pengadaan barang/jasa melalui swakelola tergantung pada pihak mana yangbertindak sebagai pelaksana swakelola. Sesuai pasal 26 ayat (4), pengadaan melalui swakeloladapat dilakukan oleh :1. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran.2. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola.3. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.Pada dasarnya unsur-unsur organisasi pengadaan melalui swakelola meliputi :1. PA/KPA2. PPK3. TIM SWAKELOLA yang terdiri dari :a. Tim Perencanab. Tim Pelaksanac. Tim Pengawas4. ULP/Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan bila diperlukan.20LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1C.2 Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/JasaC.1 OrganisasiPengadaanC.2 Para Pihak DalamPengadaanBarang/JasaPara pihak dalam pengadaan barang/jasa terdiri dari:1. Pengguna Anggaran2. Kuasa Pengguna Anggaran3. Pejabat Pembuat Komitmen4. Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan5. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan6. Penyedia Barang/Jasa;Masing-masing pihak mempunyai ketentuan-ketentuan sebagaiberikut :1. Fungsi2. Hubungan Kerja Antar Para Pihak3. Tugas dan kewenangan4. Persyaratan jabatan5. Hal-hal yang dilarangKetentuan-ketentuan tersebut secara rinci dapat dilihat pada Perpres54/2010 pada pasal 7 sampai dengan pasal 21. Ketentuan tersebut padadasarnya mengatur :1. Penanggungjawab utama terhadap anggaran yang diberikan kepadaK/L/D/I adalah PA atau KPA yang diberi kewenangan oleh PA.2. Fungsi-fungsi yang ada dalam proses pengadaan terdiri dari :a. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia, dalam hal inidilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.b. Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang/jasa, dalam hal inidilaksanakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan.c. Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa apakah barang yangdiserahkan oleh penyedia sudah sesuai dengan yang diperjanjikan,dalam hal ini dilaksanakan oleh pejabat penerima pekerjaan.Hubungan kerja antara ke-tiga fungsi tersebut bersifat koordinatif dan ketigatiganyadiangkat dan bertanggung-jawab kepada PA/KPA. Dengan demikianketiga fungsi tersebut bisa bekerja secara independen dengan harapan akanterjadi saling mengendalikan.“ Penanggungjawabutama terhadap anggaranyang diberikan kepadaK/L/D/I adalah PA atau KPAyang diberi kewenanganoleh PA ”LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah21

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAA. PendahuluanB. Peraturan PengadaanBarang/Jasa, Kebijakandan Aturan KhususC. Para Pihak TerkaitPengadaan Barang/JasaD. PengelolaanDokumen PengadaanBarang/JasaE. Etika Pengadaan danGood GovernanceF. Pengendalian &Pengawasan PengadaanBarang/JasaG. Latihan Kelompokdan TesD. Pengelolaan Dokumen PengadaanBarang/JasaD.1 Sistem Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan Barang dan JasaD.1 SistemPengelolaan/PenataanDokumenPengadaan Barangdan JasaD.2 ProgramPengelolaan/Penataan DokumenPengadaan Barang/JasaSistem pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa jenis pengadaanbarang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya maupun jasa konsultansipada dasarnya hampir sama, namun disesuaikan dengan komponendari jenis pengadaan tersebut. Uraian dari sistem pengelolaan dokumenpengadaan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.D.1.1 Dokumentasi Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasalainnya, dan Jasa KonsultansiSecara umum dokumen yang perlu dikelola untuk pengadaan barang,pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi diantaranya:Tabel 2 Dokumen Pengadaan Melalui Penyedia Barang/JasaNo.Nama DokumenIsi DokumenPenanggung jawab1. Dokumen penetepan rencanaumum pengadaan2. Dokumen rencana pelaksanaanpengadaan barang/jasa3. Dokumen pelaksanaan kontrak4. Dokumen pelaporanpelaksanaan/penyelesaianpengadaan baramg/jasa5. Berita acara penyerahan6. Dokumen kemajuan pekerjaan7. Dokumen rencana pemilihanpenyedia barang/jasa8. Dokumen pengadaan9. Dokumen penawaran10. Dokumen pengumumanpelaksanaan pengadaan11. Dokumen Kualifikasi12. Dokumentasi administrasi13. Jawaban Sanggah14. Dokumen pemilihan15. Dokumen asli16. Dokumen proses dan hasilpengadaan• Penetapan rencana umum pengadaan• Penyimpanan dan pemeliharaa seluruh dokumen pengadaan barang/jasa• Spesifikasi teknis barang/jasa• Harga perkiraan sendiri (HPS)• Rancangan kontrak• Pelaksanaan, pengendalian kontrak dengan penyedia barang/jasa• Laporan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA• Hasil pekerjaan pengadaan kepada PA/KPA• Laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatanpelaksanaan pekerjaan• Susunan rencana pemilihan penyedia barang/jasa• Penetapan dokumen pengadaan• Penetapan besaran nominal jaminan penawaran• Pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik di website K/L/D/Imasing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat sertamenyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional• Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi• Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk• Jawaban dari panitia pengadaan mengenai sanggah yang dimasukkan olehpenyedia jasa• Salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK• Pemilihan penyedia barang/jasa• Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi• PA (Penyelenggara Anggaran)• PPK• PPK• PPK• PPK• PPK• ULP• ULP• ULP• ULP• ULP• ULP• ULP• ULP• ULP• ULP22LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1D.1.2Dokumentasi Pekerjaan SwakelolaSecara umum dokumen yang perlu dikelola oleh K/L/D/I, Instansi Pemerintah lain, dan KelompokMasyarakat untuk pekerjaan swakelola dapat dilihat pada Tabel berikut.Tabel 3 Dokumentasi Pekerjaan SwakelolaNo.Nama DokumenIsi DokumenPenanggung jawab1. Dokumen kemajuan pelaksanaanpekerjaan2. Dokumen kemajuan realisasifisik dan keuangan3. Dokumen pencapaian targetfisik4. Dokumen pencapaian targetnon-fisik5. Dokumen penggunaanbahan, jasa lainnya,peralatan/suku cadang, dan/atau tenaga ahli6. Dokumen bulanan7. Dokumen pekerjaan• Laporan kemajuan pelaksanaankeuangan secara berkala• Laporan kemajuan realisasi fisikdan keuangan• Pencapaian target fisik yangdicatat setiap hari dan hasilevaluasi• Pencapaian target non-fisik danhasil evaluasi• Penggunaan bahan, jasa lainnya,peralatan/suku cadangdan/atau tenaga ahli perseoranganyang dicatat setiap haridalam laporan harian• Laporan bulanan yang dibuatberdasarkan laporan mingguan• Administrasi dan foto pelaksanaanpekerjaan• Tim swakelola (tim pelaksana)• PPK• Tim swakelola• Tim swakelola• Tim swakelola• Tim swakelola• Tim swakelolaD.1.3Media dan Lokasi Penyimpanan DokumenPenyimpanan data dapat dilakukan dengan media penyimpanan soft copy maupun hard copy. Sedangkanlokasi penyimpanan dokumen dapat disimpan di masing-masing kantor unit organisasi K/L/D/I yang bertanggungjawab.Soft copy adalah file-fle yang ada dan tersimpan pada hard diskkomputer saat kita membuat sebuah dokumen di komputer.Penyimpanan melalui soft copy dapat dengan mudah dibukadan di-edit pada komputer, juga dapat dengan mudah dihapus.Soft copy juga dapat dengan mudah dipindahkan darisatu komputer ke komputer lainnya baik melalui USB drive dandisk drive atau melalui media lainnya.Selain pada hard disk komputer, soft copy bisa disimpan padamedia CD, DVD, flash disk, bahkan dapat disimpan pada mediablog dan situs web.Sedangkan hard copy dapat berupa hasil cetak dari soft copy atau tulisan tangan dan dapat digunakanlangsung tanpa harus menggunakan media seperti komputer atau teknologi lainnya. Hard copy berbentukpermanen tanpa bisa dilakukan perubahan. Hard copy dilakukan untuk membuat cadangan fisikdokumen dari soft copy. Contoh hard copy yaitu dapat berupa hasil print komputer baik itu berupa draft,LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah23

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAD.2 Program Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan Barang/JasaD.1 Sistem Pengelolaan/PenataanDokumenPengadaanBarang dan JasaD.2 Program Pengelolaan/PenataanDokumenPengadaanBarang/JasaD.2.1 Proses Penyimpanan DokumenSetiap kali suatu proses pengadaan menghasilkan dokumen tertentu(seperti dijelaskan pada subbab D.1.1), maka ULP/Pejabat Pengadaandan PPK harus membuat salinan dan mengarsipkannya sesegeramungkin, untuk kepentingan klarifikasi, verifikasi, pemeriksaan, dankegiatan lain yang terkait dengan proses pengadaan. Berdasarkan Perpres54 Tahun 2010, PPK harus menyimpan dan menjaga keutuhan seluruhdokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.Ada tiga sistem penyimpanan dokumen yang dapat dipertimbangkan olehsuatu organisasi yaitu penyimpanan terpusat (sentralisasi), penyimpanan desentralisasidan kombinasi kedua sistem (Quible: 2001). Pemilihan sistem tersebutharus mempertimbangkan faktor jumlah dan status kantor yang harusdilayani oleh jasa penyimpanan dokumen, seperti seberapa efektif letak kantorpusat dengan kantor cabang yang dimiliki oleh organisasi; berapa jumlahkantor cabang yang dimiliki; apakah tersedia sistem telekomunikasi dan sistempenyampaian dokumen yang dapat diandalkan; ketersediaan tenaga pengeloladokumen, serta permintaan dokumen dari pemakai maupun sistem yangpaling bagus memenuhi kebutuhan organisasi, subunit, dan personilnya.“ Ada tiga sistempenyimpanan dokumenyang dapat dipertimbangkanoleh suatu organisasiyaitu penyimpanan terpusat(sentralisasi), penyimpanandesentralisasi dankombinasi kedua sistem “(Quible: 2001)1. Sistem SentralisasiPada sistem sentralisasi, semua dokumen disimpan di pusat penyimpanan.Unit bawahannya yang ingin menggunakan dokumen dapat menghubungiuntuk mendapatkan dan menggunakan sesuai dengan keperluan yang dimaksud.Ada beberapa manfaat penggunaan sistem sentralisasi, antara lain:a. Mencegah DuplikasiDengan sistem pengawasan yang terpusat, setiap dokumen yangberkaitan dengan subjek tertentu akan disimpan pada ruanganpenyimpanan dan peminjam atau pengguna akan terekam denganbaik, termasuk waktu peminjaman hingga durasi peminjaman. Apabilaberbagai tebusan akan dibuat untuk keperluan subjek atau susunantersebut telah tersimpan dan dapat diklasifikasikan sebagai dokumen2 inaktif, hanya satu dokumen saja yang disimpan sedangkan kertaslain (tembusan) dapat dimusnahkan.b. Layanan yang lebih baikPenggunaan sistem ini memerlukan tenaga khusus yang terlatih, sehinggadiharapkan layanan yang diberikan akan lebih baik diban- dingkan dibebankansecara mandiri kepada masing–masing karyawan yang bekerjadengan dokumen. Dapat dibayangkan apabila seorang stenograferdiminta untuk memberkaskan atau menjajarkan dokumen, makabesar sekali kemungkinan akan terjadi kesalahan karena memang bukantugas atau keahliannya.24LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1c. Adanya keseragamanSemua dokumen yang terpusat, pengelolaan dan penyimpanannya akan dilakukan secara seragamserta memudahkan pengawasannya.d. Menghemat waktuKeberadaan tempat penyimpanan dan penemuan kembali dokumen pada satu tempat menjadikanpemakai akan menghemat waktu bila mencari informasi. Pemakai tidak perlu mendatangi bagianbagianlain hanya untuk mencari informasi atau dokumen yang dibutuhkan.e. Menghemat ruangan, peralatan, dan alat tulis kantorPenggunaan sistem ini akan meminimalisir jumlah keberadaan duplikasi dokumen beserta perlengkapanpenyimpanannya (folder, filing cabinet dan lain-lain). Hal tersebut menyebabkan ruang yang digunakanjuga semakin sempit dan efisien yang tentunya akan menghemat penggunaan ruang kantor.2. Sistem DesentralisasiSistem ini menyerahkan pengelolaan dan penyimpanan dokumen pada masing–masing unit. Adabeberapa keuntungan dari penggunaan sistem ini, antara lain :a. Dekat dengan pemakai, sehingga penggunaan dokumen di dalam organisasi dapat langsungdiawasi, dan di sisi lain dapat langsung memakainya tanpa kehilangan waktu maupun tenagauntuk mendapatkannyab. Sistem ini sangat cocok bila informasi rahasia yang berkaitan dengan sebuah bagian, disimpandibagian yang bersangkutanc. Sistem ini juga akan menghemat waktu dan tenaga dalam pengangkutan berkas, karena setiap berkasyang relevan dengan sebuah bagian akan disimpan di bagian yang bersangkutanBeberapa kerugian desentralisasi adalah:a. Pengawas relatif lebih sulit untuk dilakukan, karena letak dokumen yang tersebar di masingmasingbagian dan sangat lazim apabila masing-masing akan menerapkan standar penyimpananyang berbeda-bedab. Karena banyak duplikasi atas dokumen yang sama, hal itu mengakibatkan terjadinya duplikasiruangan, perlengkapan, dan alat tulis kantor yang menjadinya kurang efisienc. Karena proporsi pekerjaan untuk menyimpan dokumen hanya menjadi salah satu fungsi dari tenagaadministrasi, kegiatan ini akan mengakibatkan layanan yang diterima kurang memuaskand. Sistem ini akan mengalami kesulitan pemberkasan berkaitan dengan dokumen yang relevan danberkaitan dengan dua bagian atau lebihe. Tidak ada keseragaman dalam hal pemberkasan dan peralatanf. Masing-masing bagian akan menyimpan dokumennya sendiri sehingga dokumen yang sama tersebar diberbagai tempat.3. Sistem KombinasiPada setiap kominasi, masing–masing bagian menyimpan dokumennya sendiri di bawah kontrolsistem terpusat. Dokumen yang disimpan apda masing–masing bagian lazimnya adalah dokumenmenyangkut personalia, gaji, kredit, keuangan, dan catatan penjualan. Pada sistem kombinasi,tanggung jawab sistem berada di pundak Manajer Dokumen atau petugas yang secara operasionalsistem kearsipan. Sistem ini lazimnya dipakai oleh perusahaan yang memiliki dan mengoperasikanperusahaan seligus anak perusahaannya.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah25

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIASistem kombinasi memiliki keuntungan sebagai berikut :a. Adanya sistem penyimpanan dan temu balik yang seragam.b. Menekan seminimum mungkin kesalahan pemberkasan serta dokumen yang hilang.c. Menekan duplikasi dokumen.d. Memungkinkan pengadaan dokumen yang terpusat dengan imbas efisiensi biaya yang lebihmudah.e. Memudahkan kontrol gerak dokumen sesuai dengan jadwal retensi dan pemusnahan.Disisi lain, sistem ini memiliki kerugian sebagai berikut:a. Karena dokumen yang bertautan tidak ditemapatkan di tempat yang sama akan menyebabkansulitnya penggunaan dokumen yang dimaksud.b. Kurang luwes karena keseragaman di seluruh unit belum ada atau tidak ada.c. Masalah yang berasal dari sistem sentralisasi dan desentralisasi akan dibawa kesistem kombinasi,walaupun dapat diminimalisir apabila pengelolaanya dilakukan secara dan tepat.Dilihat dari cara kerja penyimpanannya, sistem penyimpanan arsip dapat dilakukan seperti;1. Sistem Hastawi (manual)Sistem ini digunakan untuk mengendalikan dokumen sebelum masuk ke berkas ataupun untuk suratmenyurat yang belum masuk berkas tertentu. Sistem ini mencakup:a. Pemakaian buku agenda yang mencatat dokumen yang dipinjam dan disusun berdasarkan tanggalpeminjaman atau tanggal dokumen yang dikeluarkan dari rak penyimpanan.b. Pemakaian kartu kendali yang akan dipasangkan pada masing-masing dokumen yang dipinjam.Kartu ini disusun menurut nama dokumen atau menurut nomor yang digunakan.c. Pemakaian kartu keluar diletakkan di tempat dokumen bila dokumen itu dipinjam seorang pengguna.Apabila dokumen tertentu dipinjam, maka sebagai pengganti dokumen akan diberi kartu.2. Sistem BarcodingSistem ini dilakukan dengan memberikan tanda berupa garis atau balok secara vertikal pada berkasatau dokumen. Setiap lokasi atau berkas memperolehsandi balok yang unik, dan untuk membacanya digunakanbarcode scanner. Alat baca sandi balok jinjing(portable barcode reader) dapat digunakan untukmelaksanakan sensor berkas atau audit berkas.Manajer dokumen dapat memeriksa setiap ruangan denganportable barcode reader yang dapat memindai sandibalok pemakai atau lokasi, dan informasi kemudian dikirimke sistem pelacakan otomatis, sehinga pemantauangerakan dokumen lebih aktual.Sangat lazim ditemui sebuah organisasi mengalami berkas yang hilang atau salah tempat dikarenakanstaf menyerahkan kepada orang lain tanpa mencatatnya pada buku peminjaman. Dengan melakukansensus barcode, berkas akan dapat dilacak di manapun berkas itu berada. Keuntungan lain dari sistemini adalah mudah di upgrade ketika sistem lama tidak dapat memenuhi kebutuhan organisasi.26LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1D.2.2 Kegiatan Terkait Pengelolaan DokumenPengelolaan dokumen merupakan suatu kegiatan pengarsipan surat yang bertujuan untuk mengetahui lalulintas surat dan memudahkan dalam pencarian surat jika sewaktu-waktu diperlukan kembali. Pada umumnyadokumen yang ada di instansi pemerintah maupun swasta belum dikelola (ditata) dengan baik,sehingga ketika dokumen tersebut diperlukan sulit untuk ditemukan.Beberapa keuntungan pelayanan pengelolaan dokumen dokumen bisa ditemukan dengan tepat dancepat, dapat menyimpan keutuhan dan keautentikan sebuah informasi yang tersimpan dalam dokumen,dokumen tertata dengan baik, memperlancar proses kegiatan kantor, dll. Ragam proses pengelolaandokumen setidaknya terdiri dari:• Mengumpulkan data• Menyiapkan dokumen• Menyimpan dokumen• Memperbarui data• Memanggil/mencari data• Menyajikan data• Mencetak dokumen• Men-scan dokumen• Membuat salinan dokumen• Membuat dokumentasi tertulis• Membuat dokumentasi rekaman audio• Membuat dokumentasi foto/gambar• Membuat dokumentasi video• Menyiapkan perangkat penyimpanan dokumen• Menyiapkan lokasi penyimpanan (di kantor)• Membuat kodifikasi dokumenMasing-masing ragam kegiatan tersebut akan membutuhkan biaya, karena itu para pengelola dokumenharus juga menyiapkan rencana penganggaran untuk program pengelolaan dokumen.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah27

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAA. PendahuluanB. Peraturan PengadaanBarang/Jasa, Kebijakandan Aturan KhususC. Para Pihak TerkaitPengadaan Barang/JasaD. Pengelolaan DokumenPengadaan Barang/JasaE. Etika Pengadaan danGood GovernanceF. Pengendalian &Pengawasan PengadaanBarang/JasaG. Latihan Kelompokdan TesE. Etika Pengadaan dan Good GovernanceE.1 Etika PengadaanE.1 Etika PengadaanE.2 Good GovernanceE.3 Contoh-ContohPenyimpanganBarang dan Jasa“ Pelanggaran terhadapsalah satu atau lebih etikadapat dipastikan akanmelanggar prinsip-prinsippengadaan ”Pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan menjunjung tinggietika pengadaan. Pengamalan terhadap etika pengadaan diharapkandapat membuat pengadaan barang/jasa berlangsung denganbaik. Etika pengadaan barang/jasa meliputi:a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawabuntuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainyatujuan Pengadaan Barang/Jasa;b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan DokumenPengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakanuntuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsungyang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkansesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentinganpara pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsungdalam proses Pengadaan Barang/Jasa;f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocorankeuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ataukolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihaklain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; danh. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupaapa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut didugaberkaitan dengan Pengadaan Barang/JasaPara pihak tidak boleh memiliki peran ganda atau terafiliasi dalam prosespengadaan demi menjamin perilaku konsisten para pihak dalam melakukanpengadaan. Peran ganda misalnya:28LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1a. Dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagaianggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta padaPelelangan/Seleksi yang sama.b. Dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultanpengawas pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi(turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.c. Pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yangmengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagaianggota ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan/Seleksi.Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupunantara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi:a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secarahorizontal maupun vertikal;b. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankanperusahaan Penyedia Barang/Jasa;c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsungoleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salahsatu pengurusnya sama.Para pihak dalam proses pengadaan harus memegang teguh etika pengadaan seperti yang diuraikan diatas. Pelanggaran terhadap salah satu atau lebih etika dapat dipastikan akan melanggar prinsip-prinsippengadaan seperti yang diuraikan pada sub-bab A.2. Sebagai contoh apabila melanggar etika a, yaitubekerja dengan tidak tertib akan melanggar prinsip akuntabel dan atau efisien dan atau efektif. Demikianjuga bila melanggar etika b, yaitu bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaanakan melanggar prinsip bersaing dan atau tidak diskriminatif dan atau akuntabel dan atau transparan.Semakin banyak etika yang dilanggar dapat semakin dipastikan bahwa tujuan pengaturanproses pengadaan barang/jasa melalui Perpres 54/2010 ini menjadi tidak tercapai, yaitu :a. Pengadaan barang/jasa menjadi tidak efisien dan efektifb. Persaingan menjadi tidak terbuka dan tidak kompetitifc. Ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas menjadi tidak tercapai.d. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan penyedia karena adanya persaingan yang sehat menjadisulit tercapai.e. Pada gilirannya kualitas pelayanan publik akan sulit ditingkatkan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah29

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAE.2 Good GovernanceE.1 Etika PengadaanE.2 Good GovernanceE.3 Contoh-ContohPenyimpanganBarang dan JasaSalah satu sebab terjadinya kebocoran yang sangat besar dalam pengadaanbarang/jasa pemerintah, disamping tidak ditegakkannya prinsip-prinsipdasar pengadaan. Juga karena diabaikannya penyelenggaraantata pemerintahan yang baik (good governance) di negara kita.Pengertian Good Governance, berbeda antara beberapa definisi yang ada.Istilah good governance, baru kita kenal dalam sepuluh tahun terakhir,terutama dengan merebaknya tuntutan/desakan agar dapat dilakukan kontrol/pengawasan(exercised) terhadap pemerintah, yang berkaitan dengan:(i) proses pemilihan pemerintah, yang harus jujur dan transparan. Karenasebagai pemerintah, nantinya akan dituntut untuk selalu melakukanprinsip-prinsip akuntabilitas yang dipersyaratkan;(ii) kemampuan dan kapasitas pemerintah mengelola sumberdaya (resources)secara efisien, dan cara memformulasikan, kebijakan, dan mewujudkannyadengan tindakan dan peraturan yang baik (sound) dan tidak berpihak;(iii) kemampuan pemerintah menjamin terjadinya interaksi ekonomi dansosial diantara para para pihak terkait (stake holders), dengan secaraadil, transparan, dan akuntabel.Mulai disadari pula bahwa pemerintah selalu kurang/terlambat mendapatkanakses informasi, oleh karena itu sering kebijakan yang dikeluarkan pemerintahmalah menimbulkan distorsi. Karenanya, banyak yang sepakat, bahwamekanisme pasar akan dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai denganlebih efektif dan efisien. Namun, peran pemerintah tetap diperlukan terutamayang berkaitan dengan:(i) menjaga kestabilan kondisi makroekonomi;(ii) membangun infrastruktur;(iii) menyediakan barang publik (public goods); mencegah terjadinyakegagalan pasar (market failures);(iv) dan mendorong terjadinya pemerataan (promoting equity)Pengertian good governance merupakan konsep yang memiliki segi yangsangat banyak, karena pada hakekatnya good governance adalah seluruhaspek yang terkait dengan dengan kontrol dan pengawasan (exercised)terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankanfungsinya, melalui institusi formal maupun informal.Bank Dunia mendefinisikan “good governance”, pada prinsipnya adalah terwujudnyamanajemen pemerintahan yang baik (sound development management).Kemudian faktor kuncinya ialah manajemen sektor publik yangantara lain memenuhi kaidah-kaidah: akuntabilitas (accountability), kerangkapengaturan (legal frame work) untuk pembangunan, informasi, transparansi.30LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1Sedangkan, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), pada dasarnya memiliki pandanganyang sama dengan Bank Dunia, memperhatikan issue “good governance” dari segi efektivitas pemerintahmelakukan fungsinya, dampak dari program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dankapasitas penyerapan (absorptive capacity) terutama berkaitan dengan penggunaan dana-dana yang berasaldari pinjaman Bank Pembangunan Asia.Selanjutnya, Bank Pembangunan Asia menguraikan empat elemen dasar dari “good governance”, yaitu:akuntabilitas, partisipasi, predictability, dan transparansi Untuk mencapai sistem akuntabilitas yang handal,maka diperlukan pembangunan kapasitas pemerintah (building government capacity), antara lain denganmelalui: perbaikan manajemen sektor publik, reformasi dan perbaikan manajemen badan usaha milik pemerintah,perbaikan manajemen keuangan pemerintah, serta dilakukannya reformasi pegawai negeri. Dalam elemenpartisipasi, yang diperlukan adalah partisipasi dari seluruh pihak yang diuntungkan (beneficiaries) sertakelompok yang menerima akibat (affected group), adanya mekanisme yang menyerasikan hubungan antarasektor publik dengan sektor privat (public sector interface), dilakukannya desentralisasi pelayanan publik(memperkuat pemerintah daerah), melakukan kerja sama dengan lembaga non pemerintah (NGO).Elemen predictability (legal framework), mencakup pengembangan dan penataan hukum dankebijakan-kebijakan pembangunan yang baik dan dapat diperkirakan, adanya kerangka pengaturan yangbaik untuk sektor privat. Selanjutnya, elemen transparansi (keterbukaan informasi), yang diperlukan adalahakses yang sama terhadap informasi, dan ada kewajiban pihak-pihak tertentu yang harus membuka informasi(disclosure of information) kepada semua pihak yang terkait. Yang sangat penting dari semua ini,adalah perlindungan terhadap pihak-pihak yang mau memberikan informasi/bukti/keterangan tentangterjadinya penyimpangan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang benar.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah31

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAE.3 Contoh-contoh Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang/JasaE.1 Etika PengadaanE.2 Good GovernanceE.3 Contoh-ContohPenyimpanganBarang dan JasaBerikut ini disajikan contoh-contoh penyimpangan dalam pengadaanbarang/jasa yang sering terjadi pada :1. Perencanaan Pengadaan2. Pembentukan Panitia3. Prakualifikasi Perusahaan4. Penyusunan Dokumen Pemilihan5. Pengumuman Lelang6. Pengambilan Dokumen Pemilihan7. Penyusunan HPS8. Rapat Penjelasan (aanwijzing)9. Penyerahan dan Pembukaan Penawaran10. Evaluasi Penawaran11. Pengumuman Calon Pemenang12. Sanggahan Peserta Lelang13. Penunjukan Pemenang Lelang14. Penandatangan Kontrak15. Penyerahan Barang.Contoh-contoh tersebut di atas disajikan pada gambar 7 sampaidengan gambar 21 berikut ini.32LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah33

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA34LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah35

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA36LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1A. PendahuluanB. Peraturan PengadaanBarang/Jasa, Kebijakandan Aturan KhususC. Para Pihak TerkaitPengadaan Barang/JasaD. Pengelolaan DokumenPengadaan Barang/JasaE. Etika Pengadaan danGood GovernanceF. Pengendalian &Pengawasan PengadaanBarang/JasaG. Latihan Kelompokdan TesF. Pengendalian & Pengawasan PengadaanBarang/JasaF.1 Pengendalian dan PengawasanF.1 Pengendalian danPengawasanF.2 SanksiTugas dan kewenangan Para Pihak dalam pengendalian dan pengawasanpengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut :1. Pimpinan K/L/D/Ia. Memberikan laporan secara berkala tentang realisasi pengadaanbarang/jasa kepada LKPPb. Melakukan pengawasan terhadap PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanc. Menugaskan Aparat Pengawas Intern untuk melakukan auditd. Membuat daftar hitam bagi penyedia jasa/barang sesuaidengan ketentuan.e. Memberikan sanksi kepada penyedia barang/jasa setelahmendapat masukan dari PPK/ULP/PP sesuai dengan ketentuan2. PPK/ULP/Pejabat Pengadaana. Memberikan sanksi administrasi kepada penyedia barang/jasasesuai dengan ketentuanb. Mengusulkan sangsi pencantuman dalam daftar hitam kepadaPA/KPA atas pelanggaran penyedia barang/jasa sesuai denganketentuan“ Para Pihak dalam pengendaliandan pengawasanpengadaan barang/jasa adalah PimpinanK/L/D/I; PPK/ULP/PejabatPengadaan; APIP K/L/D/I;LKPP; Penyedia Barang/Jasa dan Masyarakat “3. APIP K/L/D/Ia. Menindaklanjuti pengaduan penyedia barang/jasa dan/ataumasyarakat yang dianggap beralasan dan mempunyai buktisesuai dengan kewenangannya.b. Hasil tindak lanjut pengaduan dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi,LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah37

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAc. Dari hasil tindak lanjut bila diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara,dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.4. LKPPa. Melakukan evaluasi atas laporan berkala yang dibuat K/L/D/I tentang pelaksanaan pengadaanbarang/jasa.b. Menindak lanjuti pengaduan yang didukung bukti sesuai dengan kewenangan yang dimilikic. Mengumumkan secara nasional daftar hitam yang dibuat K/L/D/I5. Penyedia Barang/Jasa dan Masyarakata. Bila menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas prosespemilihan Penyedia Barang/Jasa.b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutandan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduanF.2 SanksiF.1 Pengendalian danPengawasanF.2 SanksiApabila terjadi pelanggaran, sesuai dengan kewenangannya,pimpinan K/L/D/I dapat memberikan sangsi baik kepada penyediamaupun kepada PPK/ULP/Pejabat Pengadaan. Sanksi yangdapat diberikan kepada penyedia karena pelanggaran tersebut berupa:a. sanksi administratif;b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.Sedangkan sanksi yang dapat diberikan kepada ULP/Pejabat pengadaanyang melakukan kecurangan:a. dikenakan sanksi administrasi;b. dituntut ganti rugi; dan/atauc. dilaporkan secara pidana.Pada tabel 4, tabel 5 dan Tabel 6 dapat dilihat jenis-jenis perbuatan atautindakan penyedia barang/jasa, ULP/Pejabat Pengadaan dan PPK yangdapat dikenakan sanksi beserta jenis-jenis sanksi yang dikenakan.38LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1Tabel 4 Perbuatan/Tindakan Penyedia Yang Dapat Dikenakan Sanksi Beserta Jenis-jenis SanksinyaPerbuatan atau TindakanBerusaha mempengaruhi ULP/PP/pihak lain yang berwenanguntuk melanggar ketentuanMelakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk mengaturproses pengadaanMembuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar/palsuMengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasanyang tidak dapat dipertanggungjawabkan/diterima oleh ULP/PPTidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.Terlambat menyelesaikan pekerjaanKonsultan Perencana yang tidak cermat dan mengakibatkankerugian negaraSanksiAdministratif dan/atau Daftar Hitam dan/ataugugatan secara perdata dan/atau pelaporansecara pidanaAdministratif dan Daftar Hitam + FinansialDenda Keterlambatan sebesar 1/1000 per haridari harga kontrak atau bagian kontrak, maksimalsebesar Jaminan PelaksanaanMenyusun kembali perencana-an denganbiaya sendiri dan/atau tuntutan ganti rugiTabel 5 Perbuatan/Tindakan ULP/Penjabat Pengadaan Yang Dapat Dikenakan Sanksi Beserta Jenis-jenisSanksinyaPerbuatan atau TindakanAdanya Pelanggaran dan/atau kecurangan dalam ProsesPengadaanKecurangan dalam pengumuman pengadaanSanksiAdministratif , dituntut ganti rugi dan/ataudilaporkan secara pidanaSesuai Peraturan Perundang-undanganTabel 6 Perbuatan/Tindakan PPK Yang Dapat Dikenakan Sanksi Beserta Jenis-jenis SanksinyaPerbuatan atau TindakanMelakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuatdalam kontrak ( misalnya: Keterlambatan pembayaran)SanksiMembayar bunga terhadap nilai tagihanyang belum dibayar, atau membayar kompensasisesuai dengan ketentuan dalamkontrakLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah39

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAA. PendahuluanB. Peraturan PengadaanBarang/Jasa, Kebijakandan Aturan KhususC. Para Pihak TerkaitPengadaan Barang/JasaD. Pengelolaan DokumenPengadaan Barang/JasaE. Etika Pengadaan danGood GovernanceF. Pengendalian &Pengawasan PengadaanBarang/JasaG. Latihan Kelompokdan TesG. Latihan Kelompok dan TesLatihan kelompok dan tes akan disampaikan dan dipandu oleh narasumber/instruktur40LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah41

2010PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL22MODULPERSIAPANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAHBAGIAN IPelatihan PengadaanBarang /Jasa PemerintahTingkat Dasar/PertamaLKPPLembaga Kebijakan Pengadaan LKPP Lembaga Barang/Jasa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR ISIDaftar Isi 2Daftar Gambar 3Daftar Tabel 3Tujuan Umum 4Tujuan Khusus 4A. Pendahuluan 5B. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan 7B.1 Rencana Umum Pengadaan 8B.2 Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan 12B.3 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan 14C. Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 16C.1 Metode Pemilihan Penyedia Barang 18C.2 Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi 19C.3 Metode Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya 20C.4 Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 21C.5 Kriteria Keadaan Tertentu dan Kekhususan Barang/Jasa 22D. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 24D.1 Metode Satu Sampul 25D.1.1 Syarat Penggunaan 25D.1.2 Tata Cara Penggunaan 26D.2 Metode Dua Sampul 27D.2.1 Syarat Penggunaan 27D.2.2 Tata Cara Penggunaan 28D.3 Metode Dua Tahap (Tidak Digunakan Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi) 30D.3.1 Syarat Penggunaan 30D.3.2 Tata Cara Penggunaan 30E. Pemilihan Metode Evaluasi Penawaran 32E.1 Metode Evaluasi Penawaran Untuk Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya 33E.1.1 Metode Evaluasi Sistem Gugur 33E.1.2 Metode Evaluasi Sistem Nilai 34E.1.3 Metode Evaluasi Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis 34E.2 Metode Evaluasi Penawaran Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi BerbentukBadan Usaha 36E.2.1 Metode Evaluasi Berdasarkan Kualitas 36E.2.2 Metode Evaluasi Berdasarkan Kualitas dan Biaya 36E.2.3 Metode Evaluasi Biaya Terendah/Pagu Anggaran 37E.3 Metode Evaluasi Penawaran Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi BerbentukPerorangan 38LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

F. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 39F.1 Bentuk Kontrak dan Perjanjian Tertulis 39F.2 Pemilihan Jenis Kontrak 40F.2.1 Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran 41F.2.2 Kontrak Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran 42F.2.3 Kontrak Berdasarkan Sumber Pendanaan 43F.2.4 Kontrak Berdasarkan Jenis Pekerjaan 44G. Latihan Kelompok dan Tes 45DAFTAR gambarGambar 1 Tahapan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 6Gambar 2 Proses Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 7DAFTAR tabelTabel 1 Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 7Tabel 2 Kriteria Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Barang 8Tabel 3 Kriteria Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi 9Tabel 4 Kriteria Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya 20Tabel 5 Kriteria Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 21Tabel 6 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 25Tabel 7 Jenis-Jenis Kontrak dan Penggunaannya 40LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN ITUJUAN UMUMSetelah modul selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami persiapanpengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan, pemaketan, metodepemilihan sistem, metoda penilaian kualifikasi & metoda penyampaian dokumenPenawaran.TUJUAN KHUSUSSetelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu memahami prosespersiapan yang harus dilakukan meliputi :1. Memahami tahapan persiapan dalam Pengadaan Barang/Jasa2. Memahami tahapan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa3. Memahami metode pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa4. Memahami pemilihan penyampaian dokumen penawaran5. Memahami pemilihan metode evaluasi6. Memahami pemilihan jenis kontrak7. Melaksanakan penyampaian dokumen penawaran dengan latihan kelompokLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2A. PendahuluanB. Pengkajian UlangRencana UmumPengadaanC. Pemilihan MetodePemilihan PenyediaBarang/JasaD. Pemilihan MetodePenyampaian DokumenPenawaranE. Pemilihan MetodeEvaluasi PenawaranF. Kontrak PengadaanBarang/JasaG. Latihan Kelompokdan TesA. PENDAHULUANSeperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintahdapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :1. Melalui Swakelola2. Melalui Penyedia Barang/JasaPada Modul Persiapan ini ruang lingkup pembahasannya adalah menjelaskan langkah-langkahpersiapan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan caramelalui penyedia barang/jasa. Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasamerupakan penyusunan rencana kerja secara rinci untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.Persiapan ini merupakan bagian yang paling penting karena akan digunakan sebagai landasandalam setiap langkah proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa.Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam persiapan ini adalah sebagai berikut :1. Pengkajian ulang rencana umum pengadaan2. Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan3. Pemilihan sistem pengadaan yang meliputi :a. Memilih dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasab. Memilih dan menetapkan metode penyampaian dokumen penawaranc. Memilih dan menetapkan metode evaluasi penawarand. Memilih dan menetapkan jenis kontrak4. Memilih dan menetapkan metode penilaian kualifikasi5. Penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan6. Penyusunan dokumen pengadaan7. Penyusunan HPS8. Menetapkan Jaminan Pengadaan dan Sertifikat GaransiLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IProses persiapan pengadaan barang/jasa tersebut digambarkan secara diagram seperti yang dapatdilihat pada gambar 1. Sedangkan uraian tentang langkah persiapan pengadaan butir 1, 2, dan 3akan dibahas pada modul ini dan untuk butir 4, 5, 6, 7, dan 8 akan dibahas pada Modul 3 PersiapanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2.PA/KPA ULP/Pejabat Pengadaan PPKRencana Umum Pengadaan1. Penerimaan rencana umumpengadaan2. Pengkajian ulang rencana umumpengadaan3a. Penyusunan rencanapelaksanaan pengadaan3b. Penetapan rencanapelaksanaan pengadaan4. Pemilihan sistem pengadaanbarang /jasa5. Pemilihan metode penilaiankualifikasi pengadaan6. Pemilihan metode penyampaiandokumen penawaran7. Pemilihan metode evaluasi8. Penyusunan tahapan dan jadwalpengadaan9. Pemilihan jenis kontrak10. Penyusunan dokumenpengadaanGambar 1 Tahapan Persiapan Pengadaan Barang/JasaLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2A. PendahuluanB. Pengkajian UlangRencana UmumPengadaanC. Pemilihan MetodePemilihan PenyediaBarang/JasaD. Pemilihan MetodePenyampaian DokumenPenawaranE. Pemilihan MetodeEvaluasi PenawaranF. Kontrak PengadaanBarang/JasaG. Latihan Kelompokdan TesB. Pengkajian Ulang Rencana UmumPengadaanKeluaran (output) yang dihasilkan pada tahap pengkajian ulang rencana umum pengadaanberupa rencana pengadaan. Tahap pengkajian ini tidak terlepas dari proses rencana umumpengadaan barang/jasa yang dtelah dilakukan sebelum proses persiapan pelaksanaanpengadaan. Untuk itu pada sub-bab ini akan dibahas :1. Rencana Umum Pengadaan2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan PengadaanSecara umum proses pada pengkajian ulang rencana umum pengadaan ini digambarkan secaradiagram yang dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.MULAIPA/KPA menyerahkanrencana umumpengadaanPengkajian rencanaumum pengadaan olehPPK dan ULP/PejabatPengadaanUsulan perubahanrencana umumpengadaanRencana umumpengadaanperludirevisi?YaTidakPenyusunan danpenetapan rencanapelaksanaan pengadaanSELESAIGambar 2 Proses Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/JasaLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IB.1 Rencana Umum PengadaanB.1 Rencana UmumPengadaanB. 2 Pengkajian UlangRencana UmumPengadaanB.3 Penyusunan danPenetapan RencanaPelaksanaanPengadaanPenanggung JawabSesuai dengan pasal 22, rencana umum pengadaan merupakan tugasdan wewenang PA/KPA untuk menyusun dan menetapkan rencanaumum pengadaan.Output Yang Dihasilkan Pada Tahap Penyusunan Rencana UmumPengadaan1. Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan oleh K/L/D/I mencakupjenis, spesifikasi, jumlah/volume barang/jasa yang dibutuhkan2. Kebijakan cara pembiayaan :a. Dibiayai oleh anggaran K/L/D/I yang bersangkutan; dan/ataub. Dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaanbersama (co-financing)3. Kebijakan umum tentang :a. Pemaketan pekerjaanb. Cara pengadaan, melalui swakelola atau melalui penyedia barang/jasac. Pengorganisasian pengadaan barang/jasa4. Kerangka Acuan KerjaLangkah-langkah Penyusunan Rencana Umum Pengadaan1. Melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I2. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran yang meliputi :a. Rencana anggaran belanjab. Kebijakan cara pembiayaan3. Menetapkan kebijakan umum pengadaan4. Menyusun Kerangka Acuan Kerja5. PA mengumumkan rencana umumKetentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melaksanakanlangkah-langkah tersebut adalah :“Pemaketan yang dilakukanharus memperhatikan prinsipefisiensi, persaingan sehat,kesatuan sistem, dan kualitaskemampuan teknis”A. Melakukan Identifikasi Kebutuhan Barang/JasaHal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi kebutuhanadalah sebagi berikut :a. Memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja yangbersangkutan.b. Mengidentifikasikan barang/jasa yang sudah ada dan sudah pernahdilaksanakan pada unit kerja yang bersangkutan.c. Mengidentifikasikan kebutuhan barang/jasa terkait dengan tupoksinya.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2d. Melakukan analisis terhadap barang/jasa yang masih harus diadakan.e. Mengidentifikasikan kebutuhan barang/jasa yang harus diadakan termasuk menetapkan spesifikasidan volume barang/jasa yang dibutuhkan.f. Bila anggaran yang tersedia tidak mencukupi, maka perlu dilakukan penyusunan dan penetapanskala prioritas.B. Ketentuan Dalam Menyusun Rencana Penganggaran1. Penyusunan rencana umum pengadaan untuk tahun ke N atau tahun ke N+k harus sudahdiselesaikan pada tahun ke N-1.2. K/L/D/I harus mengalokasikan biaya pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dari APBN/APBD yang meliputi :a. Honorarium personil organisasi pengadaan barang/jasab. Biaya pengumuman pengadaan barang/jasa termasuk biaya pengumuman ulang;c. Biaya penggandaan dokumen pengadaand. Biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.3. Terkait dengan honorarium personil organisasi, K/L/D/I dapat mengusulkan besaran Standar BiayaUmum (SBU) yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.C. Ketentuan Dalam Pemaketan Pekerjaan :1. Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri2. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket yang bisa dilaksanakan untuk Usaha Mikro dan UsahaKecil serta koperasi kecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat,kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.3. Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaanyang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecilserta koperasi kecil.4. Hal-hal yang dilarang :a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar dibeberapa daerah/lokasiyang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing;b. Menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan yang bila dipisah seharusnyabisa dilaksanakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;c. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan;d. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/ataudengan pertimbangan yang tidak obyektif.D. Ketentuan Dalam Menetapkan Cara Pengadaan :Cara pengadaan barang/jasa dilakukan hanya dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui swakelola danmelalui penyedia barang/jasa. Pada dasarnya semua pengadaan barang/jasa dapat dilakukanmelalui penyedia barang/jasa. Sedangkan yang dapat dilakukan melalui swakelola harus memenuhisyarat-syarat tertentu, yaitu :LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN I1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuanteknis SDM serta sesuai dengan tupoksi K/L/D/I;2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakatsetempat; contoh :>> Pembangunan saluran irigasi tersier yang pembangunan/pemeliharaannya dapat dilakukanoleh kelompok petani yang memanfaatkannya.>> Pembuatan sarana dan prasarana untuk peternakan yang akan dipergunakan untuk kelompokpeternak.3. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati olehPenyedia Barang/Jasa, contoh :>> Pembangunan yang dilakukan di daerah-daerah terpencil dengan nilai pekerjaan yang tidakekonomis bila dilakukan oleh penyedia barang/jasa.4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehinggaapabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risikoyang besar;5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;6. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untukpengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;7. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratoriumdan pengembangan sistem tertentu;8. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;9. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;10. Penelitian dan pengembangan dalam negeri;11. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalamnegeri.E. Ketentuan Dalam Menyusun Kerangka Acuan KerjaKerangka Acuan Kerja merupakan dokumen yang memuat uraian tentang acuan-acuan yang harusdipedomani dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kerangka acuan kerja ini minimal harusmemuat hal-hal sebagai berikut :1. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi :a. Latar belakangb. Maksud dan tujuanc. Sumber pendanaand. Hal-hal lain yang diperlukan untuk dijelaskan kepada pelaksana pengadaan barang/jasa2. Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci mungkin dengan memperhatikan batas-batas tahunanggaran.3. Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan4. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.10LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2F. Ketentuan Dalam Mengumumkan Rencana UmumTujuan langkah ini agar semua rencana pekerjaan yang akan dilakukan oleh K/L/D/I, baik yang akandilakukan melalui swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa dapat diketahui oleh masyarakatsecara luas.Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam melakukan pengumuman ini adalah sebagai berikut :1. Waktu pengumuman :a. Setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.b. Dapat mengumumkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang kontraknya akandilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya/yang akan datang.2. Media pengumuman :a. Website K/L/D/I masing-masing; danb. Papan pengumuman resmi untuk masyarakat; sertac. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.3. Materi pengumuman paling kurang berisi :a. Nama dan alamat PA;b. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, baik dilaksanakan melalui penyedia jasa maupunmelalui swakelola.c. Lokasi pekerjaan; dand. Perkiraan besaran anggaran.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah11

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IB.2 Pengkajian Ulang Rencana Umum PengadaanB.1 Rencana UmumPengadaanB. 2 Pengkajian UlangRencana UmumPengadaanB.3 Penyusunan danPenetapan RencanaPelaksanaanPengadaan“Proses Pengkajian ulangrencana umum pengadaanmerupakan salah satumetode pengendalianinternal untuk memastikanbahwa pengadaan dapatdilaksanakan secara efisiendan efektif”Penanggung JawabBerdasarkan pasal 34, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan melakukanpengkajian ulang rencana umum yang telah dibuat PA/KPA. Sesuaidengan hasil kajian, bila dipandang perlu PPK dapat mengusulkan perubahanrencana umum pengadaan kepada PA/KPA. Bila ada perubahandan disetujui PA/KPA, maka PA/KPA menetapkan kembali rencana umumyang sudah diubah. ULP/Pejabat Pengadaan juga dapat membuat usulanperubahan rencana umum pengadaan, tetapi usulan ini harus diajukanmelalui PPK.Output Yang Dihasilkan Pada Tahap Pengkajian Ulang RencanaUmum Pengadaan1. Berita Acara rapat koordinasi antara PPK dengan ULP/PejabatPengadaan dalam rangka mengkaji ulang rencana umumpengadaan. Isi berita acara memuat :a. Perubahan-perubahan rencana umum pengadaan yang disepakati.b. Hal-hal yang tidak disepakati harus dituangkan secara jelas :i. Perubahan yang diusulkan oleh PPKii. Perubahan yang diusulkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan.2. Usulan PPK kepada PA/KPA tentang perubahan terhadap rencanaumum pengadaan.3. Ketetapan PA/KPA terhadap usulan perubahan rencana umumpengadaan.Langkah-Langkah Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan1. PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan tim teknis untukmelakukan pengkajian ulang (pembahasan) terhadap rencanaumum pengadaan.2. Hal-hal yang dikaji ulang dan dibahas meliputi :a. Pengkajian ulang kebijakan umum pengadaanb. Pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaanc. Pengkajian ulang KAK3. Penyusunan Berita Acara hasil rapat koordinasi tentang pengkajianulang rencana umum pengadaan.4. PPK mengajukan usulan perubahan rencana umum pengadaan kepadaPA/KPAberdasarkan berita acara pengkajian ulang rencanaumum pengadaan,5. PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah dikajiulang sesuai dengan kewenangannya.12LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan rapat koordinasi tentang pengkajianulang rencana umum pengadaan adalah sebagai berikut :A. Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan1. Materi yang dikaji terbatas pada kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan.2. Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan telah mendorongpersaingan sehat, efisien, meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan penggunaanproduksi dalam negeri.3. Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar pengkajian.4. Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkanuntuk menggabungkan atau memecah paket.5. Penggabungan paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikutserta.6. Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan/seleksi.B. Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan1. Materi yang dikaji :a. Rencana biaya paket pekerjaan.b. Rencana biaya biaya pendukung pelaksanaan pengadaan.2. Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk memastikan :a. Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenispengeluaran; danb. Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaranmencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan atau biaya paket pekerjaan.c. Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan3. Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran,maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaranC. Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Kerangka Acuan KerjaTujuan pengkajian ulang kerangka acuan kerja adalah untuk memastikan hal-hal sebagai berikut :1. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas yang meliputi :• Latar belakang;• Maksud dan tujuan;• Sumber pendanaan;• Ruang lingkup dan keluaran yang diinginkan (khusus jasa konsultansi)• Hal-hal lain yang diperlukan.2. Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukup jelas.3. Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa) cukupjelas yang meliputi :• Kapan Barang/Jasa harus tersedia• Lokasi dimana barang/jasa harus tersedia/dilaksanakan• Batas akhir tahun anggaran harus diperhatikan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah13

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN I4. Spesifikasi teknis barang/jasa cukup jelas yang meliputi :• Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;• Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;• Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan• Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).5. Total perkiraan biaya pekerjaan cukup jelas;6. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;7. Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;8. Pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;9. Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan; dan10. Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang.11. Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti agar tidak mengarahkepada individu tertentu.12. Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan,kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan).Perkecualian untuk pekerjaan yang bersifat rahasia, tidak perlu analisis tersebut;D. Ketentuan Dalam Penetapan Rencana Umum Pengadaan Setelah Dikaji Ulang1. Apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk merubah Rencana Umum Pengadaanmaka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali;2. Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait RencanaUmum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan;3. Putusan PA/KPA bersifat final.B.3 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan PengadaanB.1 Rencana UmumPengadaanB. 2 Pengkajian UlangRencana UmumPengadaanB.3 Penyusunan danPenetapanRencanaPelaksanaanPengadaanPenanggungjawabSesuai dengan pasal 11 PPK mempunyai tugas dan kewenanganuntuk menyusun dan menetapkan Rencana PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa. Untuk melaksanakan hal ini PPKmengacu pada Rencana Umum Pengadaan yang sudah ditetapkanPA/KPA. Selanjutnya dokumen Ketetapan Rencana PelaksanaanPengadaan diserahkan kepada ULP/Pejabat Pengadaan untuk diproseslebih lanjut.Output yang Dihasilkan pada Tahap Penyusunan dan PenetapanRencana Pelaksanaan PengadaanOutput yang dihasilkan pada tahap ini berupa Rencana PelaksanaanPengadaan yang akan digunakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan untukmelaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.14LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2“Rencana Umum Pengadaandengan Rencana PelaksanaanPengadaan merupakan2 (dua) hal yang berbeda”Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ini berisi tentang :1. Kerangka Acuan Kerja termasuk spesifikasi teknis dan gambar biladiperlukan.2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)3. Rancangan KontrakLangkah-langkah Penyusunan dan Penetapan Rencana PelaksanaanPengadaan1. Menyusun dan menetapkan KAK termasuk merinci SpesifikasiTeknis dan Gambar. Penyusunan ini didasarkan pada :a. Rencana Umum Pengadaan yang telah ditetapkan setelah melaluiproses pengkajian oleh PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaanb. Berita Acara rapat koordinasi tentang pengkajian rencanaumum pengadaan yang tidak bertentangan dengan Ketetapanrencana Umum Pengadaan pada butir a di atas.2. Menyusun dan menetapkan HPS3. Menyusun dan menetapkan rancangan kontrakKetentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukanpenyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaanadalah sebagai berikut :A. Ketentuan KAKMengacu pada ketentuan yang dilakukan pada tahap pengkajianrencana umum pengadaan tentang KAK yang telah diuraikan diatas.B. Ketentuan HPSMateri ini akan diuraikan secara khusus pada Modul 3 PersiapanPengadaan Barang/Jasa Bagian II.C. Ketentuan Rancangan KontrakMateri ini akan diuraikan secara khusus pada bab F di modul ini.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah15

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IA. PendahuluanB. Pengkajian UlangRencana UmumPengadaanC. Pemilihan MetodePemilihan PenyediaBarang/JasaD. Pemilihan MetodePenyampaian DokumenPenawaranE. Pemilihan MetodeEvaluasi PenawaranF. Kontrak PengadaanBarang/JasaG. Latihan Kelompokdan TesC. Metode Pemilihan Penyedia Barang/JasaPenanggung JawabSesuai dengan pasal 35 ayat (1), 41 ayat (1) dan 47 ayat (1), ULP/Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan kewenangan untukmenyusun dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasadan metode penyampaian dokumen. Khusus pada bab ini akan diuraikanbagaimana memilih dan menetapkan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.Output yang Dihasilkan pada Tahap Pemilihan Metode PemilihanPenyedia Barang/jasaOutput yang dihasilkan pada proses pemilihan metode adalah KetetapanMetode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang akan digunakan untuk memilihpenyedia barang/jasa pada proses pelaksanaan pemilihan penyediabarang/jasa.Langkah-langkah Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa“Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa” merupakan salah satu bagiandari sistem pengadaan barang/jasa. Tersedia beberapa alternatif metodeyang harus dipilih dan ditetapkan untuk digunakan dalam memilih penyediabarang/jasa yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaanbarang/jasa. Setiap alternatif hanya dapat digunakan untuk memilihpenyedia dengan jenis barang/jasa yang tertentu. Alternatif-alternatifmetode yang dapat digunakan disajikan dalam bentuk tabel yang dapatdilihat pada Tabel 1 pada halaman berikut ini.“Setiap Metode PemilihanPenyedia Barang/Jasahanya dapat digunakanuntuk memilih penyediadengan jenis barang/jasayang tertentu/paketpekerjaan tertentu”16LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2Tabel 1 Metode Pemilihan Penyedia Barang/JasaMetodePemilihanPenyediaBarangPemilihan Penyedia untuk PengadaanJasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Jasa KonsultansiPelelangan umumPelelangan sederhanaPelelangan terbatasKontesSeleksi umumSeleksi sederhanaPenunjukan langsungPengadaan langsungPemilihan langsungSayembara√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memilih salah satu alternatif metode pemilihan penyediabarang/jasa adalah sebagai berikut :1. Mengidentifikasikan Barang/Jasa yang akan diadakan, di antaranya mencakup :a. Jenis barang/jasa yang akan diadakanb. Nilai paket pengadaan barang/jasac. Komplek tidaknya barang/jasa, yaitu pekerjaan yang memerlukand. Teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khususdan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).e. Tinggi rendahnya teknologi yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa.f. Kelompok penyedia yang akan melaksanakan, apakah untuk usaha kecil, non-kecil,perseoranngan, koperasi kecil, dan sebagainyag. Sifat kekhususan barang/jasah. Keadaan tertentu yang melingkupi pengadaan barang/jasai. Dan lain-lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Perpres 54/2010Catatan : Kriteria-kriteria untuk sifat kekhususan dan Keadaan tertentu diuraikan pada sub-bab C.5.di bawah.2. Mengenali persyaratan penggunaan setiap alternatif metode pemilihan penyedia barang/jasa.3. Memilih dan menetapkan salah satu metode pemilihan penyedia barang/jasa yang sesuai dengankarakteristik barang/jasa yang akan diadakan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah17

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IC.1 Metode Pemilihan Penyedia BarangC.1 Metode PemilihanPenyedia BarangC.2 Metode PemilihanPenyedia PekerjaanKonstruksiC.3 Metode PemilihanPenyedia JasaLainnyaC.4 Metode PemilihanPenyedia JasaKonsultansiC.5 Kriteria KeadaanTertentu danKekhusususanBarang/JasaPada sub-bab ini khusus menguraikan Pemilihan Penyedia untukpengadaan Barang, sehingga tidak berlaku untuk pengadaanPekerjaan Konstruksi atau Jasa Konsultansi atau Jasa Lainnya.Alternatif metode yang dapat digunakan untuk memilih Penyedia Barangterdiri dari:a. Pelelangan, terdiri dari pelelangan umum dan pelelangan sederhanab. Penunjukan langsungc. Pengadaan langsungd. KontesKriteria pemilihan salah satu dari masing-masing metode pemilihanPenyedia Barang dapat dilihat pada Tabel 2.Tabel 2 Kriteria Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia BarangMetode Pemilihan Penyedia BarangPelelangan Pelelangan umumPelelangan sederhanaPenunjukan langsungPengadaan langsungKontesKriteria PemilihanSecara prinsip pemilihan Penyedia Barang menggunakanmetode ini, kecuali memenuhi kriteria untuk dapat menggunakanmetode pemilihan penyedia barang yang lainnya-Tidak kompleks, dan-Nilai maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)-Keadaan tertentu;dan/atau-Barang khusus(Perpres RI no 54 tahun 2010 pasal 38 ayat 4 dan 5)-Nilai maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)- merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;-teknologi sederhana;-risiko kecil; dan/atau-dilaksanakan oleh penyedia orang perseorangan dan/ataubadanUsaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.-Tidak mempunyai harga pasar-Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan18LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2C.2 Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan KonstruksiC.1 Metode PemilihanPenyedia BarangC.2 Metode PemilihanPenyedia PekerjaanKonstruksiC.3 Metode PemilihanPenyedia JasaLainnyaC.4 Metode PemilihanPenyedia JasaKonsultansiC.5 Kriteria KeadaanTertentu danKekhusususanBarang/JasaPada sub-bab ini khusus menguraikan Pemilihan Penyediauntuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, sehingga tidakberlaku untuk pengadaan Barang atau Jasa Konsultansiatau Jasa Lainnya.Alternatif metode yang dapat digunakan terdiri dari:a. Pelelangan, terdiri dari pelelangan umum, pelelangan terbatas,dan pemilihan langsungb. Penunjukan langsungc. Pengadaan langsungKriteria pemilihan salah satu dari masing-masing metode dapatdilihat pada Tabel 3.Tabel 3 Kriteria Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan KonstruksiPelelanganMetode Pemilihan PenyediaPekerjaan KonstruksiPelelangan umumPelelangan terbatasPemilihan langsungPenunjukan langsungPengadaan langsungKriteria PemilihanSecara prinsip pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksimenggunakan metode ini, kecuali memenuhi kriteriauntuk dapat menggunakan metode pemilihan penyediapekerjaan konstruksi yang lainnya-Pekerjaankonstruksi yang kompleks, dan-Jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakiniterbatas-Pekerjaan konstruksi yang tidak kompleks-Bernilai maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah)-Keadaan tertentu;dan/atau-Pekerjaan konstruksi khusus(Perpres RI no 54 tahun 2010 pasal 38 ayat 4 dan 5)-Nilai maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)- merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;-teknologi sederhana;-risiko kecil; dan/atau-dilaksanakan oleh penyedia orang perseorangan dan/atau badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasikecil.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah19

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IC.3 Metode Pemilihan Penyedia Jasa LainnyaC.1 Metode PemilihanPenyedia BarangC.2 Metode PemilihanPenyedia PekerjaanKonstruksiC.3 Metode PemilihanPenyedia JasaLainnyaC.4 Metode PemilihanPenyedia JasaKonsultansiC.5 Kriteria KeadaanTertentu danKekhusususanBarang/JasaPada sub-bab ini khusus menguraikan Pemilihan Penyedia untukpengadaan Jasa Lainnya, sehingga tidak berlaku untukpengadaan Barang atau Pekerjaan Konstruksi atau JasaKonsultansi.Alternatif metode yang dapat digunakan terdiri dari:a. Pelelangan, terdiri dari pelelangan umum dan sederhanab. Penunjukan langsungc. Pengadaan langsungd. SayembaraKriteria pemilihan salah satu dari masing-masing metode dapat dilihatpada Tabel 4Tabel 4 Kriteria Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Jasa LainnyaMetode Pemilihan Penyedia Jasa LainnyaPelelangan Pelelangan umumPelelangan sederhanaPenunjukan langsungPengadaan langsungSayembaraKriteria PemilihanSecara prinsip pemilihan Penyedia Jasa Lainnya menggunakanmetode ini, kecuali memenuhi kriteria untuk dapatmenggunakan metode pemilihan Penyedia Lainnya yanglainnya-Tidak kompleks, dan-Nilai maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)-Keadaan tertentu;dan/atau-Jasa lainnya khusus(Perpres RI no 54 tahun 2010 pasal 38 ayat 4 dan 5)-Nilai maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)- merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;-teknologi sederhana;-risiko kecil; dan/atau-dilaksanakan oleh penyedia orang perseorangan dan/ataubadanUsaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.-Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi,budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan-Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan20LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2C.4 Metode Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiC.1 Metode PemilihanPenyedia BarangC.2 Metode PemilihanPenyedia PekerjaanKonstruksiC.3 Metode PemilihanPenyedia Jasa LainnyaC.4 Metode PemilihanPenyedia JasaKonsultansiC.5 Kriteria KeadaanTertentu danKekhusususanBarang/JasaPada sub-bab ini khusus menguraikan Pemilihan Penyedia untukpengadaan Jasa Konsultansi, sehingga tidak berlaku untukpengadaan Barang atau Pekerjaan Konstruksi atau JasaLainnya.Alternatif metode yang dapat digunakan untuk memilih Penyedia JasaKonsultansi terdiri dari:a. Seleksi, terdiri dari seleksi umum dan seleksi sederhana,b. Penunjukan langsungc. Pengadaan langsungd. SayembaraKriteria pemilihan salah satu dari masing-masing metode pemilihanPenyedia Jasa Konsultansi dapat dilihat pada Tabel 5.Tabel 5 Kriteria Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiMetode Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiKriteria PemilihanSeleksiSeleksi UmumSeleksi SederhanaPenunjukan langsungPengadaan langsungSayembaraSeleksi Seleksi Umum Secara prinsip pemilihan PenyediaJasa Konsultansi menggunakan metode ini, kecualimemenuhi kriteria untuk dapat menggunakan metodepemilihan Penyedia Konsultansi yang lainnya-Bersifat sederhana, dan-Nilai maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)-Keadaan tertentu;(Perpres RI no 54 tahun 2010 pasal 44 )-Nilai maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)- merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;-Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasidan metode pelaksanaan tertentu; dan-Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga SatuanLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah21

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IC.5 Kriteria Keadaan Tertentu dan Kekhususan Barang/JasaC.1 Metode PemilihanPenyedia BarangC.2 Metode PemilihanPenyedia PekerjaanKonstruksiC.3 Metode PemilihanPenyedia JasaLainnyaC.4 Metode PemilihanPenyedia JasaKonsultansiC.5 Kriteria KeadaanTertentu danKekhusususanBarang/JasaC.5.1.1 Kriteria Keadaan TertentuKriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilaksanakannyapenunjukan langsung dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah sebagai berikut:1. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya danwaktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditundauntuk:a. Pertahanan negara;b. Keamanan dan ketertiban masyarakat;c. Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaanpekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:• Akibat bencana alam dan/atau bencana non-alam dan/ataubencana sosial;• Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau• Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikankegiatan pelayanan publik.2. Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadakuntuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri olehPresiden/Wakil Presiden;3. Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan olehMenteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanandan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia; atau4. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanyadapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telahmendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenangpelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.5. Khusus untuk Jasa Konsultansi ditambahkan ketentuan sebagai berikut :a. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia JasaKonsultansi;b. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemeganghak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapatizin pemegang hak cipta.22LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2C.5.1.2 Kriteria Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa Lainnya KhususKriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat khusus sehingga memungkinkandilaksanakannya penunjukan langsung adalah sebagai berikut:1. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;2. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuantanggungjawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);3. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakandengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;4. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangkamenjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yangjenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;5. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikansecara luas kepada masyarakat;6. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;atau7. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya denganketentuan dan tatacara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah23

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IA. PendahuluanB. Pengkajian UlangRencana UmumPengadaanC. Pemilihan MetodePemilihan PenyediaBarang/JasaD. Pemilihan MetodePenyampaian DokumenPenawaranE. Pemilihan MetodeEvaluasi PenawaranF. Kontrak PengadaanBarang/JasaG. Latihan Kelompokdan TesD. Pemilihan Metode PenyampaianDokumen PenawaranPenanggung JawabPemilihan metode ini masih merupakan bagian dari proses perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa.Sehingga ULP/Panitia Pengadaan yang mempunyai tugas dan kewenangan untukpemilihan metode ini. Khusus pada bab ini akan diuraikan bagaimana memilih dan menetapkanMetode Penyampaian Dokumen Penawaran.Output yang Dihasilkan pada Tahap Pemilihan MetodePenyampaian Dokumen PenawaranOutput yang dihasilkan pada proses pemilihan metode adalah Ketetapan Metode Penyampain DokumenPenawaran yang akan digunakan pada proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.Langkah-langkah Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen PenawaranTersedia beberapa alternatif metode yang harus dipilih dan ditetapkan untuk digunakan dalam pelaksanaanpemilihan penyedia barang/jasa. Alternatif-alternatif metode penyampaian dokumen penawaranyang dapat digunakan adalah sebagai berikut :a. Metode satu sampulb. Metode dua sampulc. Metode dua tahapPenggunaan masing-masing metode disajikan dalam tabel yang dapat dilihat pada Tabel 6 pada halamanberikut ini.24LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2Tabel 6 MetodePenyampaian Dokumen PenawaranJenis Barang/JasaSatu SampulMetode Penyampaian Dokumen PenawaranDua SampulDua TahapBarangPekerjaan KonstruksiJasa LainnyaJasa konsultansi - Badan usahaJasa konsultansi - Perorangan√√√√√√√√√√√Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memilih salah satu alternatif metode pemilihan penyediabarang/jasa adalah sebagai berikut :1. Metode pemilihan penyedia barang/jasa sudah ditetapkan terlebih dahulu2. Mengenali persyaratan penggunaan setiap alternatif metode Penyampaian dokumenpenawaran.3. Memilih dan menetapkan salah satu metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai.D.1 Metode Satu SampulD.1 Metode Satu SampulD.2 Metode Dua SampulD.3 Metode Dua Tahap“Metode penyampaiandokumen 1 sampul:dokumen administrasi,teknis dan harga dalam satusampul, dan disampaikansecara bersamaan”D.1.1 Syarat PenggunaanD.1.1.1 Pada Pemilihan Penyedia Barang atau Pekerjaan Konstruksiatau Jasa LainnyaMetode Satu Sampul untuk Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya (dalam hal ini tidak termasuk Jasa Konsultansi) digunakanpada :1. Pada prinsipnya pemilihan penyedia dengan menggunakan metodesatu sampul.2. Pemilihan yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung.3. Pengadaan yang bersifat sederhana4. Spesifikasi teknisnya jelas5. Pengadaan dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah6. Pengadaan yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakansecara jelas dalam Dokumen Pengadaan.Contoh :• Pengadaan pekerjaan konstruksi bangunan pada umumnyaD.1.1.2 Pada Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiMetode Satu Sampul untuk Pemilihan Jasa Konsultansi digunakan pada :1. Pemilihan penyedia jasa konsultansi yang menggunakan metodepemilihan penyedia jasa konsultansi dengan :a. Seleksi Umum Biaya Terendahb. Seleksi SederhanaLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah25

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN Ic. Penunjukan Langsung.d. Pengadaan Langsunge. Sayembara2. Pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan3. Pengadaan yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah4. Pengadaan jasa konsultansi yang Kerangka Acuan Kerjanya (KAK) sederhana5. Pengadaan jasa konsultansi yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelasdalam Dokumen Pengadaan.D.1.2 Tata Cara PenggunaanD.1.2.1 Pada Pemilihan Penyedia Barang atau Pekerjaan Konstruksi atau Jasa LainnyaPenyampaian dokumen penawaran 1 (satu) sampul terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :1. Tata cara pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran harus dituangkan dengan jelas dalamDokumen Pemilihan.2. Calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya menyiapkan Dokumen Penawaran meliputi:a. Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkanharga penawaran;b. Jaminan Penawaran asli;c. Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga);d. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanyatercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);e. Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);f. Dokumen penawaran teknis;g. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;h. Dokumen isian kualifikasi; dani. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila ada).3. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkapdan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.4. Dokumen Penawaran dimasukkan dalam sampul dan ditulis “Dokumen Penawaran” dan ditulisnama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yangditentukan dalam Dokumen Pengadaan.5. Peserta atau calon penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya menyampaikan DokumenPenawaran yang terdiri dari satu sampul kepada ULP baik secara langsung atau dikirim melalui jasapengiriman dengan tata cara seperti yang sudah ditetapkan.D.1.2.2 Pada Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiPenyampaian dokumen penawaran satu sampul terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :1. Tata cara pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran harus dituangkan dengan jelas dalamDokumen Pemilihan.2. Dokumen Penawaran yang dimasukkan dalam 1 (satu) sampul terdiri dari Penawaran Administrasi,Teknis, dan Biaya.26LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL23. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, terdiri dari :a. Surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan masa berlaku penawaran tetapi tidak mencantumkan penawaran biaya;b. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanyatercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);c. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada);d. Dokumen penawaran teknis; dane. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).4. Dokumen Penawaran Biaya terdiri dari :a. Surat penawaran biaya yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan total biayapenawaran;b. Rekapitulasi penawaran biaya;c. Rincian penawaran biaya yang terdiri dari:• Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); dan• Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost);d. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).5. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkapdan salinannya 2 (dua) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.6. Dokumen Penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Penawaran Administrasi,Teknis, dan Biaya”. Selanjutnya sampul penutup ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamatpeserta, serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.7. Peserta atau calon penyedia jasa konsultansi menyampaikan Dokumen Penawaran yang terdiri darisatu sampul kepada ULP baik secara langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman dengan tata caraseperti yang sudah ditetapkan.D.2 Metode Dua SampulD.1 Metode SatuSampulD.2 Metode DuaSampulD.3 Metode Dua Tahap“Metode penyampaiandokumen 2 sampul :Sampul I (dokumenadminitrasi dan teknis),sampul II (dokumen harga),disampaikan secarabersamaan.”D.2.1 Syarat PenggunaanD.2.1.1 Pada Pemilihan Penyedia Barang atau Jasa LainnyaMetode dua sampul tidak digunakan pada pemilihan penyedia pekerjaankonstruksi. Metode Dua Sampul untuk Pemilihan PenyediaBarang/Jasa Lainnya (dalam hal ini tidak termasuk Jasa Konsultansi)digunakan apabila :1. Diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam terhadap penawaranyang disampaikan oleh penyedia2. Diperlukan untuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai terpengaruholeh besarnya penawaran harga.D.2.1.2 Pada Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiMetoda Dua Sampul digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi berbentukbadan usaha yang memiliki karakteristik sebagai berikut:LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah27

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN I1. Dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan penawaran biaya, agarpenilaian penawaran biaya tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau2. Pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.D.2.2 Tata Cara PenggunaanD.2.2.1 Pada Pemilihan Penyedia Barang/Jasa LainnyaPenyampaian dokumen penawaran dua sampul terdiri dari langkah-langkah berikut ini:1. Tata cara pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran harus dituangkan dengan jelas dalamDokumen Pemilihan.2. Dokumen Penawaran meliputi:a. Sampul I (administrasi dan teknis), terdiri dari :• Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidakmencantumkan harga penawaran;• Jaminan Penawaran asli;• Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanyatercantum dalam akta pendirianatau perubahannya (apabila dikuasakan);• Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);• Dokumen penawaran teknis;• Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; dan• Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).b. Sampul II (harga) terdiri dari :• Surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan hargapenawaran;• Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga); dan• Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).3. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri dari dokumen asli 1 (satu)rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.4. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dimasukkan dalam Sampul I dan ditulis “PenawaranSampul I”5. Dokumen Penawaran Harga dimasukkan dalam Sampul II dan ditulis “Penawaran Sampul II”,6. Sampul I dan Sampul II dimasukkan dalam satu Sampul penutup dan ditulis nama paket pekerjaan,nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukandalam Dokumen Pemilihan.7. Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan.8. Peserta atau calon penyedia barang//jasa lainnya menyampaikan Dokumen Penawaran yang terdiridari satu sampul baik secara langsung maupun melalui jasa pengiriman kepada ULP sesuai jadwaldan tata cara yang ditetapkan.9. Pada saat pembukaan dokumen penawaran, sampul II tidak boleh dibuka sebelum hasil evaluasipada sampul I selesai dilakukan dan diumumkan.10. Sampul II yang dibuka adalah Sampul II dari peserta yang diundang untuk pembukaan sampul IIberdasarkan hasil evaluasi penawaran pada sampul I. Sedangkan yang tidak diundang, sampul IItidak boleh dibuka dan dikembalikan kepada peserta.28LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2D.2.2.2 Pada Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiPenyampaian dokumen penawaran dua sampul terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :1. Tata cara pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran harus dituangkan dengan jelas dalamDokumen Pemilihan.2. Dokumen Penawaran terdiri dari sampul I dan sampul II.3. Sampul I (administrasi dan teknis), meliputi :a. Surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan masa berlaku penawaran tetapi tidakmencantumkan penawaran biaya.b. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanyatercantum dalam akte pendirian atauperubahannya (apabila dikuasakan);c. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada);d. Dokumen penawaran teknis; dane. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).4. Sampul II (biaya) yang terdiri dari :a. Surat penawaran biaya yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan total biayapenawaran;b. Rekapitulasi penawaran biaya;c. Rincian penawaran biaya yang terdiri dari:• Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); dan• Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost);d. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).5. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiridari dokumen asli 1 (satu)rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.6. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dimasukkan dalam Sampul I dan ditulis “PenawaranSampul I”.7. Dokumen Penawaran Biaya dimasukkan dalam Sampul II dan ditulis “Penawaran Sampul II”.8. Sampul I dan Sampul II dimasukkan dalam satu sampul penutup dan ditulis nama paket pekerjaan,nama dan alamat-peserta, serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang sudah ditentukan.9. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran baik secara langsung maupun melalui jasa pengirimankepada ULP sesuai jadwal dan tata cara yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.11. Pada saat pembukaan dokumen penawaran, sampul II tidak boleh dibuka sebelum hasil evaluasipada sampul I selesai dilakukan dan diumumkan.12. Sampul II yang dibuka adalah Sampul II dari peserta yang diundang untuk pembukaan sampul IIberdasarkan hasil evaluasi penawaran pada sampul I. Sedangkan yang tidak diundang, sampul IItidak boleh dibuka dan dikembalikan kepada peserta.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah29

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN ID.3 Metode Dua Tahap (Tidak Digunakan Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi)D.1 Metode SatuSampulD.2 Metode DuaSampulD.3 MetodeDua TahapD.3.1 Syarat PenggunaanMetode Dua Tahap hanya digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaankonstruksi atau jasa lainnya. Menggunakan metode dua tahapbila :1. Pekerjaan bersifat Kompleks;2. Pekerjaan berkaitan dengan tercapainya pemenuhan kriteria kinerjadari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atauefisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; dan/atau3. Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desainpenerapan teknologi yang berbedaSebagai contoh untuk pekerjaan konstruksi : rancang bangun rekayasadan pembangkit tenaga listrik.D.3.2 Tata Cara PenggunaanPenyampaian dokumen penawaran dengan metode dua tahap terdiridari langkah-langkah yang akan dijelaskan berikut ini.D.3.2.1 Tahap I1. Tata cara pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran harusdituangkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan.2. Dokumen Penawaran Tahap I (administrasi dan teknis), meliputi :a. Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlakupenawaran tetapi tidak mencantumkan harga penawaran;b. Jaminan Penawaran asli;c. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepadapenerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirianatau perubahannya (apabila dikuasakan);d. Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);e. Dokumen penawaran teknis;f. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; dang. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan(apabila ada).3. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiridari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkapditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.4. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, dimasukkan dalamsampul penutup dan ditulis “Penawaran Administrasi dan Teknis”,nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan kepadaULP dengan alamat yang sudah ditentukan.30LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL25. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran baik secara langsung maupun melalui jasa pengirimankepada ULP sesuai jadwal dan tata cara yang sudah ditetapkan.D.3.2.2 Tahap II1. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran Tahap II, baik secara langsung maupun melalui jasapengiriman pada waktu dan tata cara yang sudah ditetapkan.2. Dokumen Penawaran Tahap II (harga) meliputi :a. Surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan hargapenawaran;b. Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila diperlukan;c. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanyatercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan kepada orang yangberbeda pada tahap I); dand. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).3. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari dokumen asli 1 (satu)rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.4. Dokumen Penawaran Harga dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Penawaran Harga”,nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yangsudah ditentukan.5. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada ULP baik secara langsung maupun melaluijasa pengiriman pada waktu dan tata cara yang sudah ditetapkanLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah31

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IA. PendahuluanB. Pengkajian UlangRencana UmumPengadaanC. Pemilihan MetodePemilihan PenyediaBarang/JasaD. Pemilihan MetodePenyampaian DokumenPenawaranE. Pemilihan MetodeEvaluasi PenawaranF. Kontrak PengadaanBarang/JasaG. Latihan Kelompokdan TesE. Pemilihan Metode Evaluasi PenawaranPenanggung JawabPemilihan metode ini masih merupakan bagian dari proses perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa. Sehingga ULP/Panitia Pengadaan yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk pemilihanmetode ini. Khusus pada bab ini akan diuraikan bagaimana memilih dan menetapkan Metode EvaluasiPenawaran.Output Yang Dihasilkan Pada Tahap Pemilihan Metode Evaluasi PenawaranOutput yang dihasilkan pada proses pemilihan metode adalah Ketetapan Metode Evaluasi Penawaranyang akan digunakan pada proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.Langkah-langkah Pemilihan Metode Evaluasi PenawaranTersedia beberapa alternatif metode yang harus dipilih dan ditetapkan untuk digunakan dalam pelaksanaanpemilihan penyedia barang/jasa. Alternatif-alternatif metode penyampaian dokumen penawaranyang dapat digunakan adalah sebagai berikut :a. Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.1) Sistem gugur;2) Sistem nilai; dan3) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomisb. Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi1) Metode evaluasi berdasarkan kualitas;2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;3) Metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran; atau4) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendahLangkah-langkah yang harus dilakukan dalam memilih salah satualternatif metode pemilihan penyedia barang/jasa adalah sebagaiberikut :1. Metode pemilihan penyedia barang/jasa, metode penyampaiandokumen penawaran sudah ditetapkan terlebih dahuludan mengenali karakteristik barang/jasa yang diadakan.2. Mengenali persyaratan penggunaan setiap alternatif metodeevaluasi penawaran.3. Memilih dan menetapkan salah satu metode evaluasi penawaran yang sesuai.32LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2E.1 Metode Evaluasi Penawaran untuk Pemilihan Penyedia Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa LainnyaE.1 Metode EvaluasiPenawaran UntukPemilihanPenyedia Barang/Jasa Konstruksi/Jasa LainnyaE.2 Metode EvaluasiPenawaran UntukPemilihan PenyediaJasa KonsultansiBerbentuk BadanUsahaE.3 Metode EvaluasiPenawaran UntukPemilihan PenyediaJasa KonsultansiBerbentukPeroranganE.1.1Metode Evaluasi Sistem GugurA. Syarat Penggunaan1. Digunakan pada evaluasi kualifikasi yang menggunakan metodePenunjukan Langsung dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkandengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.2. Evaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untukhampir seluruh pengadaan.B. Tata Cara PenggunaanTata cara evaluasi dengan menggunakan sistem gugur menggunakanlangkah-langkah berikut ini sesuai dengan urutannya, yaitu :1. Evaluasi Administrasi.a. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidakterlambat.b. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahansyarat administrasi yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah).c. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhisyarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.2. Evaluasi Teknis.a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap :i. Penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.ii. Pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah).b. Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, evaluasi teknis dilakukandengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsurteknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan.c. Hasil evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhisyarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.3. Evaluasi Hargaa. Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakanmemenuhi syarat administrasi dan teknis.b. Berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutanpenawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendahdan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calonpemenang.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah33

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IE.1.2Metode Evaluasi Sistem NilaiA. Syarat PenggunaanEvaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk pengadaan kompleks yang memperhitungkankeunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhioleh kualitas teknis.B. Tata Cara PenggunaanTata cara evaluasi dengan menggunakan sistem nilai menggunakan langkah-langkah berikut ini sesuaidengan urutannya, yaitu :1. Evaluasi Administrasia. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlambat.b. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yangditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah).c. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atautidak memenuhi syarat administrasi.2. Evaluasi Teknis dan Hargaa. Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis danharga penawaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.b. Besaran bobot harga antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluhperseratus) dari total bobot keseluruhan.c. Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, hal ini harus dicantumkan dalam DokumenPengadaan. Kemudian panitia membuat daftar urutan yang dimulai dari penawaran harga terendahuntuk semua penawaran yang memperoleh nilai di atas atau sama dengan nilai ambangbatas lulus.d. Rincian unsur dan sub unsur berserta besaran bobot teknis dan harga, tata cara, kriteria serta formulaperhitungan harus dijelaskan dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan sebagai dasarULP untuk melakukan evaluasi penawaran.e. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ULP membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dariurutan penawaran yang memiliki nilai bobot teknis dan harga tertinggi.f. ULP menetapkan calon pemenang berdasarkan urutan penawaran yang memiliki nilai bobotdan harga tertinggi.E.1.3Metode Evaluasi Sistem Penilaian Biaya Selama Umur EkonomisA. Syarat PenggunaanDigunakan untuk pengadaan yang memperhitungkan faktor-faktor umur ekonomis, harga, serta biayaoperasi dan pemeliharaan, dalam jangka waktu operasi tertentu.B. Tata Cara PenggunaanTata cara evaluasi dengan menggunakan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis menggunakanlangkah-langkah di bawah ini sesuai dengan urutannya, yaitu :34LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL21. Evaluasi Administrasi.a. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlambat..b. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yangditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah).c. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atautidak memenuhi syarat administrasi.2. Evaluasi Teknis.a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasib. Evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah).c. Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, evaluasi teknis dilakukan dengan memberikanpenilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalamDokumen Pengadaan.d. Hasil evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat teknis atau tidakmemenuhi syarat teknis.3. Evaluasi Hargaa. Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syaratadministrasi dan teknis.b. Unsur harga yang dinilai telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.c. Unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang tunggal berdasarkan perhitungansecara profesional.d. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ULP membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan hargaevaluasi terendah.e. Berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dariurutan harga evaluasi terendah dan mengusulkan penawar dengan harga evaluasi terendahyang responsif sebagai calon pemenang.f. Biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga penawaran yang terkoreksi, tidak dimasukkandalam harga yang tercantum dalam kontrak (hanya berfungsi sebagai alat pembandingsaja).LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah35

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IE.2 Metode Evaluasi Penawaran untuk Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiBerbentuk Badan UsahaE.1 Metode EvaluasiPenawaran UntukPemilihan PenyediaBarang/JasaKonstruksi/JasaLainnyaE.2 Metode EvaluasiPenawaran UntukPemilihan PenyediaJasa KonsultansiBerbentuk BadanUsahaE.3 Metode EvaluasiPenawaran UntukPemilihan PenyediaJasa KonsultansiBerbentukPeroranganE.2.1Metoda Evaluasi Berdasarkan KualitasA. Syarat PenggunaanMetode evaluasi berdasarkan kualitas digunakan untuk pemilihan penyediajasa konsultansi dengan sifat pekerjaan sebagai berikut :1. Memerlukan inovasi2. Kompleks3. Menggunakan teknologi tinggi,4. Kualitas usulan merupakan faktor yang menentukan terhadap outcomesecara keseluruhan,5. Lingkup pekerjaan sulit ditetapkan dalam kerangka acuan kerja (KAK).Disamping itu ketentuan lainnya adalah penyampaian DokumenPenawaran menggunakan metoda 2 (dua) sampul. Sebagai contoh: desainpembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawahlaut, dan desain pembangunan bandara internasional;B. Tata Cara PenggunaanUrutan prosesnya adalah sebagai berikut:1. Evaluasi syarat administrasi dengan menggunakan sistem gugur;2. Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dengan sistem nilai,kemudian dipilih peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik dantelah lulus ambang batas nilai teknis (passing grade);3. Dilakukan evaluasi penawaran biaya terhadap peserta yang memilikiperingkat teknis terbaik dan telah lulus ambang batas nilai teknis(passing grade);4. Klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kerja;5. Negosiasi biaya dilakukan terhadap biaya yang dianggap tidak wajar.E.2.2Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas dan BiayaA. Syarat Penggunaan1. Metoda evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaanyang lingkup, keluaran (output), waktu penugasan, dan hal-hallain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK, serta besarnya biayadapat ditentukan dengan tepat. Sebagai contoh: desain jaringan irigasiprimer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi manajemen, dansupervisi bangunan non-gedung.2. Digunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi yang jumlah maupun kualifikasitenaga ahli yang diperlukan sudah diketahui secara pasti.3. Penyampaian Dokumen Penawaran menggunakan metode 2 (dua) sampul.36LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2B. Tata Cara PenggunaanUrutan proses evaluasi adalah sebagai berikut:1. Evaluasi syarat administrasi dengan menggunakan sistem gugur2. Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dengan sistem nilai, kemudian dipilih penawaranpenawaranyang lulus ambang batas nilai teknis (passing grade);3. Dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap peserta yang lulus ambang batas nilai teknis (passinggrade);4. Dilakukan penjumlahan atau perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan nilai penawaranbiaya, dengan cara perhitungan sebagai berikut :NILAI AKHIR = {Nilai/skor Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai/skorPenawaran Biaya x Bobot Penawaran Biaya}Catatan: pembobotan nilai/skor teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalamDokumen Pemilihan. Pada saat menyusun Dokumen Pemilihan, acuan yang digunakan untukpembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut:• Bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80• Bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi.5. Diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap peserta yang mempunyai nilai kombinasi penawaranteknis dan penawaran biaya terbaik;6. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kerja. Pada prinsipnyaharga satuan tidak boleh dinegosiasi kecuali untuk biaya langsung non personil yang dapatdiganti dan biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar.E.2.3Metoda Evaluasi Biaya Terendah/Pagu AnggaranA. Syarat Penggunaan1. Digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana, standar, dapat didefinisikan dan diperincidengan tepat, meliputi: waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan input lainnya serta anggarannyatidak melampaui pagu tertentu.Sebagai contoh: pekerjaan disain dan supervisi bangunan gedung serta pekerjaan survei danpemetaan skala kecil, dan lain-lain yang serupa.2. Digunakan untuk pekerjaan jasa konsultansi yang sederhana dan dana terbatas.3. Metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan 1 (satu) sampul.B. Tata Cara PenggunaanUrutan proses adalah sebagai berikut:1. Dilakukan pembukaan penawaran serta koreksi aritmatik;2. Setelah koreksi aritmatik dilakukan evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya;3. Penentuan pemenang pengadaan berdasarkan :• Evaluasi biaya terendah : terhadap penawaran yang telah lulus ambang batas nilai teknis (passinggrade) dan memiliki penawaran biaya terkoreksi paling rendah;• Evaluasi pagu anggaran : terhadap penawaran yang memiliki nilai teknis paling tinggi di atasambang batas nilai teknis (passing grade) dengan penawaran biaya terkoreksi sama dengan ataulebih rendah dari pagu anggaran.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah37

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN I• Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kerja. Pada prinsipnyaharga satuan tidak boleh dinegosiasi kecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat digantidan biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar.E.3 Metode Evaluasi Penawaran untuk Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiBerbentuk PeroranganE.1 Metode EvaluasiPenawaran UntukPemilihan PenyediaBarang/JasaKonstruksi/JasaLainnyaE.2 Metode EvaluasiPenawaran UntukPemilihan PenyediaJasa KonsultansiBerbentuk BadanUsahaUntuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan metodeevaluasi yang digunakan adalah metoda evaluasi berdasarkankualitas, dengan urutan proses sebagai berikut :a. Evaluasi syarat administrasi dengan menggunakan sistem gugur danpenilaian kualitas penawaran teknis dengan sistem nilai, kemudian dipilihpenyedia yang memiliki peringkat teknis terbaik dan telah lulusambang batas nilai teknis (passing grade);b. Dilakukan evaluasi penawaran biaya terhadap penyedia yang memilikiperingkat teknis terbaik dan telah lulus ambang batas nilai teknis(passing grade);c. Klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kerja;d. Negosiasi biaya dilakukan terhadap biaya yang dianggap tidak wajar.E.3 Metode EvaluasiPenawaran UntukPemilihan PenyediaJasa KonsultansiBerbentukPerorangan38LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2A. PendahuluanB. Pengkajian UlangRencana UmumPengadaanC. Pemilihan MetodePemilihan PenyediaBarang/JasaD. Pemilihan MetodePenyampaian DokumenPenawaranE. Pemilihan MetodeEvaluasi PenawaranF. Kontrak PengadaanBarang/JasaG. Latihan Kelompokdan TesF. Kontrak Pengadaan Barang/JasaF.1 Bentuk Kontrak atau Perjanjian TertulisF.1 Bentuk Kontrak danPerjanjian TertulisF.2 Pemilihan JenisKontrakKontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrakperjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa ataupelaksana Swakelola. Bentuk perjanjian tergantung pada nilai transaksiantara PPK dengan penyedia jasa. Bentuk perjanjian atau dalam Perprespasal 55 disebut sebagai bukti perjanjian terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu :a. Bukti PembelianDigunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai denganRp 5.000.000,-- (lima juta rupiah)b. KuitansiDigunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai denganRp 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah)c. Surat Perintah Kerja (SPK).• Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yangnilainya sampai dengan Rp100.000.000,-- (seratus juta rupiah)• Untuk pengadaan jasa konsultansi yang nilainya sampai denganRp 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah)d. Surat Perjanjian.• Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yangnilainya di atas Rp100.000.000,-- (seratus juta rupiah)• Untuk pengadaan jasa konsultansi yang nilainya di atas Rp50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah)Tata cara dan ketentuan pembuatan bukti perjanjian untuk butir a dan b,dalam bukti perjanjian tersebut minimal mengandung informasi :a. Identitas penyedia barang/jasa harus lengkap dan jelasb. Uraian tentang barang/jasa yang diadakanc. Tanggal transaksid. Menggunakan materai sesuai peraturan perundangan yangberlaku.e. Informasi lain yang dianggap perlu.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah39

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IF.2 Pemilihan Jenis KontrakF.1 Bentuk Kontrak danPerjanjian TertulisF.2 Pemilihan JenisKontrakPengadaan barang/jasa dilakukan dengan berdasarkan kontrak tertentu.Terdapat beberapa jenis kontrak yang dapat dipergunakan.Jenis-jenis kontrak dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel 7di bawah ini.Tabel 7 Jenis-jenis Kontrak dan PenggunaannyaDasar PenggolonganJenis KontrakDigunakan Untuk PengadaanKontrak berdasarkan carapembayaranKontrak berdasarkan pembebanantahun anggaranKontrak berdasarkan sumberpendanaanKontrak berdasarkan jenispekerjaana. Kontrak lumpsumb. Kontrak harga satuanc. Kontrak gabungan lumpsum dan hargasatuand. Kontrak persentasee. Kontrak terima jadi (Turnkey)f. Kontrak tahun tunggalg. Kontrak tahun jamakh. Kontrak pengadaan tunggali. Kontrak pengadaan bersamaj. Kontrak payung (framework contract)k. Kontrak pengadaan pekerjaan tunggall. Kontrak pengadaan pekerjaan terinterasiB, PK, JK-B, JLB, PK, JK-B, JK-O, JLB, PK, JK-B, JK-O, JLJK-B, JK-O, JLB, PK, JLB, PK, JK-B, JK-O, JLB, PK, JK-B, JK-O, JLB, PK, JK-B, JK-O, JLB, PK, JK-B, JK-O, JLB, PK, JLB, PK, JK-B, JK-O, JLB, PK, JK-B, JK-O, JLKeterangan : B = Barang; PK = Pekerjaan Konstruksi; JK-B = Jasa Konsultansi bentuk Badan; JK-O = Jasa Konsultansi Perorangan; JL = Jasa LainnyaPenanggung JawabSesuai dengan pasal 50 ULP/Panitia Pengadaan menetapkan jenis kontrak pengadaan barang/jasaOutput yang Dihasilkan pada Tahap Pemilihan Jenis KontrakOutput yang dihasilkan pada proses pemilihan Jenis Kontrak adalah Ketetapan Jenis Kontrak dan RancanganKontrak yang akan digunakan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa setelah proses pemilihanpenyedia barang/jasa sudah menetapkan penyedia yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaanbarang/jasa.Langkah-langkah Pemilihan Jenis KontrakLangkah-langkah yang harus dilakukan dalam memilih Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalahsebagai berikut :1. Mengidentifikasikan Barang/Jasa yang akan diadakan, di antaranya mencakup :a. Jenis barang/jasa yang akan diadakanb. Nilai paket pengadaan barang/jasac. Komplek tidaknya barang/jasa, yaitu pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyairisiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).40LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2d. Tinggi rendahnya teknologi yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa.e. Kelompok penyedia yang akan melaksanakan, apakah untuk usaha kecil, non-kecil, perseorangan,koperasi kecil, dan sebagainyaf. Sifat kekhususan barang/jasag. Keadaan tertentu yang melingkupi pengadaan barang/jasah. Dan lain-lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Perpres 54/2010Catatan : Kriteria-kriteria untuk sifat kekhususan dan Keadaan tertentu diuraikan pada sub-babC.5. di atas.2. Mengenali masing-masing jenis kontrak, kelebihan dan kekurangannya3. Memilih dan menetapkan salah satu jenis kontrak yang paling sesuai, menguntungkan, efisien danmempunyai resiko yang paling kecil bagi PA/KPA.F.2.1 Kontrak Berdasarkan Cara PembayaranJenis-jenis kontrak berdasarkan cara pembayaran terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu :A. Kontrak LumpsumB. Kontrak Harga SatuanC. Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga SatuanD. Kontrak PersentaseE. Kontrak Terima Jadi (Turnkey)A. Kontrak LumpsumKontrak lumpsum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaandalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);e. Total harga penawaran bersifat mengikat; danf. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.Contoh :• Pengadaan kendaraan bermotor;• Pengadaan patung;• Konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas;• Pembuatan aplikasi komputerB. Kontrak Harga SatuanKontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaandalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknistertentu;b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benarbenartelah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukanLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah41

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IC. Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga SatuanKontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lumpsum danHarga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. Dalam hal ini untuk pekerjaan yang sebagian pekerjaanbisa mempergunakan Lumpsum kemudian bagian pekerjaan yang lain harus menggunakan HargaSatuan.Contoh :Pengadaan bangunan yang menggunakan pondasi pancang. Bangunan atas menggunakan Lumpsumdan pondasi mempergunakan Harga Satuan.D. Kontrak PersentaseKontrak Persentase merupakan Kontrak yang digunakan untuk penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya,dengan ketentuan sebagai berikut:a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaantertentu; danb. Pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi KontrakSyarat bisa digunakannya kontrak jenis ini adalah adanya obyek pekerjaan yang dikerjakan olehpenyedia jasa konsultansi/jasa lainnya yang akan digunakan sebagai acuan prosentase.Contoh :• Perencanaan dan pengawasan bangunan gedung pemerintah. Maka nilai bangunan dapat digunakansebagai acuan prosentase sehingga “fee” terhadap konsultan perencana dan pengawasbisa disepakati sebesar sekian persen dari nilai bangunan.• Pekerjaan Advokat, maka nilai obyek yang advokasi dapat digunakan sebagai acuan prosentaseuntuk menentukan imbalan bagi jasa konsultansi advokasi yang diberikan.• Konsultan Penilai (appraisal), maka nilai obyek yang dinilai dapat digunakan sebagai acuanprosentase untuk menentukan imbalan bagi jasa konsultansi penilai yang diberikan.E. Kontrak Terima Jadi (Turnkey)Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyaatas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; danb. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaantelah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.Kontrak Terima Jadi digunakan untuk membeli suatu barang atau instalasi jadi yang hanya diperlukansekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya.F.2.2 Kontrak Berdasarkan Pembebanan Tahun AnggaranJenis-jenis kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggran terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :A. Kontrak Tahun TunggalB. Kontrak Tahun JamakA. Kontrak Tahun TunggalKontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaranselama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.42LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2B. Kontrak Tahun JamakKontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1(satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran. Kontrak ini bisa dilakukan dengan ketentuan :a. Telah mendapatkan persetujuan :1. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampaidengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) khusus untuk kegiatan:• Penanaman benih/bibit,• Penghijauan,• Pelayanan perintis laut/udara,• Makanan dan obat di rumah sakit,• Makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,• Pengadaan pita cukai,• Layanan pembuangan sampah dan• Pengadaan jasa cleaning service.b. Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.F.2.3 Kontrak Berdasarkan Sumber PendanaanJenis-jenis kontrak berdasarkan sumber pendanaan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :A. Kontrak Pengadaan TunggalB. Kontrak Pengadaan BersamaC. Kontrak Payung (framework contract)A. Kontrak Pengadaan TunggalKontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) PenyediaBarang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.B. Kontrak Pengadaan BersamaKontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasauntuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masingmasingPPK yang menandatangani Kontrak.Tujuan penggunaan kontrak pengadaan bersama dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi. Pelaksanaanmaupun penganggaran diadakan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangsumber pendanaannya berasal dari beberapa K/L/D/I (co-financing) oleh beberapa PPK dengan sumberdana yang berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, APBN-APBD). Tanggung jawab dan pembagian bebananggaran harus dijelaskan dan diatur dalam Kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan.Contoh : Pengadaan ATK, obat, peralatan kantor, komputer.C. Kontrak Payung (framework contract)Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah denganPenyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut :LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah43

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN Ia. Diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamindan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yangbelum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; danb. Pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan olehPenyedia Barang/Jasa secara nyata. Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersamadiatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.Contoh :Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontrak Payung antara lain dilakukan untuk pengadaan alattulis kantor (ATK), pekerjaan pengadaan kendaraan dinas, jasa boga, jasa layanan perjalanan(travel agent) dan pekerjaan/jasa lain yang sejenis.F.2.4 Kontrak Berdasarkan Jenis PekerjaanJenis-jenis kontrak berdasarkan jenis pekerjaan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :A. Kontrak Pengadaan PekerjaanTunggalB. Kontrak Pengadaan Pekerjaan TerintegrasiA. Kontrak Pengadaan Pekerjaan TunggalKontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiridari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.B. Kontrak Pengadaan Pekerjaan TerintegrasiKontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yangbersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain dapat berbentuk:1. Kontrak berbasis kinerja (Performance Based Contract) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasaatas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu yang bisa merupakan penggabungan paketpekerjaan yang biasanya dilakukan terpisah.2. Kontrak Rancang dan Bangun (Design & Build) merupakan Kontrak Pengadaan yang meliputi desaindan pembangunan.3. Kontrak Rancang Bangun Konstruksi (Engineering Procurement Construction/EPC) merupakanKontrak pengadaan yang meliputi desain, pengadaan, dan konstruksi.4. Kontrak Rancang-Bangun-Operasi- Pemeliharaan (Design-Build-Operate-Maintain) merupakanKontrak pengadaan yang meliputi desain, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.5. Kontrak Jasa Pelayanan (Service Contract) merupakan Kontrak Pengadaan untuk melayanikebutuhan layanan tertentu.6. Kontrak Pengelolaan Aset merupakan Kontrak untuk pengelolaan aset sehingga aset yang dimilikidapat dimanfaatkan secara optimal.7. Kontrak Operasi dan Pemeliharaan merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi pengoperasiandan pemeliharaan atas suatu aset yang dimiliki44LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2A. PendahuluanB. Pengkajian UlangRencana UmumPengadaanC. Pemilihan MetodePemilihan PenyediaBarang/JasaD. Pemilihan MetodePenyampaian DokumenPenawaranE. Pemilihan MetodeEvaluasi PenawaranF. Kontrak PengadaanBarang/JasaG. Latihan Kelompokdan TesG. Latihan Kelompok dan TesLatihan kelompok dan tes akan disampaikan dan dipandu oleh narasumber/instrukturLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah45

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN ILKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah46LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2010PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIMODUL33MODULPERSIAPANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAHBAGIAN IIPelatihan PengadaanBarang /Jasa PemerintahTingkat Dasar/PertamaLKPPLembaga Kebijakan Pengadaan LKPP Lembaga Barang/Jasa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR ISIDaftar Isi 2Daftar Gambar 3Daftar Tabel 3Tujuan Umum 4Tujuan Khusus 4A. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi 5A.1 Prakualifikasi 6A.2 Pascakualifikasi 7B. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan 8B.1 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 13B.2 Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 13B.3 Jadwal Pengadaan 13C. Penyusunan Dokumen Pengadaan 20C.1 Dokumen Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 20C.1.1 Dokumen Kualifikasi 20C.1.2 Dokumen Pemilihan 20C.2 Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi 22C.2.1 Dokumen Kualifikasi 22C.2.2 Dokumen Pemilihan 22D. Harga Perhitungan Sendiri 24D.1 HPS Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 24D.2 HPS Jasa Konsultansi 26E. Jaminan Pengadaan dan Sertifikat Garansi 27E.1 Jaminan Pengadaan Barang/Jasa 27E.2 Sertifikat Garansi 39F. Latihan Kelompok dan Tes 30LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR gambarGambar 1Penilaian Kualifikasi dalam Rangkaian Proses Pelaksanaan Pemilihan PenyediaBarang/Jasa 7DAFTAR tabelTabel 1 Penggunaan Metode Penilaian Kualifikasi Untuk Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 6Tabel 2 Penggunaan Sistem Pengadaan Untuk Pemilihan Penyedia Barang/ PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya 9Tabel 3 Penggunaan Sistem Pengadaan Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsutansi 10Tabel 4 Karakteristik Barang dan SIstem Pemilihan Penyedia yang Digunakan 10Tabel 5 Karakteristik Pekerjaan Konstruksi dan SIstem Pemilihan Penyedia yang Digunakan 11Tabel 6 Karakteristik Jasa Lainnya dan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan 11Tabel 7 Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha dan Sistem Pemilihan Penyediayang Digunakan 12Tabel 8 Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan dan Sistem Pemilihan Penyediayang Digunakan 12Tabel 9 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya Metode PelelanganUmum yang Digunakan 13Tabel 10 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya Metode Kontes/Sayembara, Pengadaan Langsung dan Penunjukkan Langsung untuk PenangananDarurat 14Tabel 11 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya Metode Kontes/Sayembara, Pengadaan Langsung dan Penunjukkan Langsung Bukan PenangananDarurat 14Tabel 12 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode SeleksiUmum 15Tabel 13 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode SeleksiSederhana dan Penunjukkan Langsung untuk Penanganan Darurat 16Tabel 14 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode SeleksiSederhana dan Penunjukkan Langsung Bukan Penanganan Darurat, PengadaanLangsung, Sayembara dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan 17Tabel 15 Jadwal Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Seleksi Umum dengan Prakualifikasi 18Tabel 16 Jadwal Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Seleksi Umum denganPascakualifikasi 18Tabel 17 Jadwal Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, atau Seleksi SederhanaPerorangan 19Tabel 18 Jadwal Seleksi Sederhana dengan Prakualifikasi 19Tabel 19 Data dan Informasi sebagai Dasar Menyusun HPS 25Tabel 20 Jaminan dalam Pengadaan Barang/Jasa 27LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IITUJUAN UMUMSetelah modul selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami persiapan pengadaanbarang/jasa di Indonesia, mulai tahap pemilihan metode evaluasi, penyusunan jadwal, pemilihankontrak, evaluasi HPS, ketentuan jaminan pengadaan dan garansiTUJUAN KHUSUSSetelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu memahami prosespersiapan yang harus dilakukan meliputi :1. Memahami pemilihan metode evaluasi2. Memahami tatacara penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan3. Memahami pemilihan jenis kontrak4. Memahami Proses Penyusunan Dokumen Pengadaan5. Memahami evaluasi penyusunan HPS6. Memahami Ketentuan Jaminan Pengadaan & Sertifikat Garansi7. Melaksanakan evaluasi HPS dan revisi HPS dengan latihan kelompokLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIMODUL3A. Pemilihan MetodePenilaian KualifikasiB. Penyusunan Tahapandan Jadwal PengadaanC. Penyusunan DokumenPengadaanD. Harga PerhitunganSendiri (HPS)E. Jaminan Pengadaan& Sertifikat GaransiF. Latihan Kelompokdan TesA. Pemilihan Metode Penilaian KualifikasiOutput yang Dihasilkan pada Tahap Pemilihan Metode Penilaian KualifikasiOutput pada proses pemilihan metode penilaian kualifikasi adalah Ketetapan Metode PenilaianKualifikasi yang akan digunakan pada proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.Langkah-langkah Pemilihan Metode Penilaian KualifikasiKualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhanpersyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. Tersedia 2 (dua) alternatif metodekualifikasi, yaitu prakualifikasi dan paskakualifikasi. Pemilihan salah satu metode tergantungpada:1. Jenis dan karakteristik barang/jasa2. Metode pemilihan penyedia barang/jasa yang digunakanTabel 1 pada halaman berikut dapat dilihat penggunaan metode penilaian kualifikasi pada prosespemilihan penyedia barang/jasa.Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memilih salah satu alternatif metode penilaian kualifikasipenyedia barang/jasa adalah sebagai berikut :1. Metode pemilihan penyedia barang/jasa sudah ditetapkan terlebih dahulu.2. Mengenali karakteristik barang/jasa yang diadakan.3. Memilih metode penilaian kualifikasi yang sesuai dengan tabel 1 di bawah ini.“ Kualifikasimerupakan prosespenilaian kompetensidan kemampuanusaha sertapemenuhanpersyaratan tertentulainnya dari PenyediaBarang/Jasa”LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IITabel 1 Penggunaan Metode Penilaian Kualifikasi untuk Pemilihan Penyedia Barang/JasaMetode Penilaian Kualifikasi Yang Harus DigunakanBarang/JasaMetode Pemilihan PenyediaYang DigunakanPrakualifikasiPascakualifikasiBarangPekerjaanKonstruksiJasa LainnyaJasa konsultansi- Badan usahaJasa konsultansi -PeroranganPelelangan umumPelelangan sederhanaPenunjukan langsungPengadaan langsungKontesPelelangan umumPelelangan terbatasPemilihan langsungPenunjukan langsungPengadaan langsungPelelangan umumPelelangan sederhanaPenunjukan langsungPengadaan langsungSayembaraSeleksi UmumSeleksi SederhanaPenunjukan langsungPengadaan langsungSayembaraSeleksi UmumSeleksi SederhanaPenunjukan langsungPengadaan langsungSayembaraDigunakan (Kompleks)-Digunakan (Kecuali darurat)--Digunakan (Kompleks)Digunakan-Digunakan (Kecuali Darurat)-Digunakan (Kompleks)-Digunakan (Kecuali darurat)--DigunakanDigunakanDigunakan (Kecuali Darurat)-------Digunakan (Tidak Kompleks)Digunakan---Digunakan (Tidak Kompleks)Tidak DigunakanDigunakan--Digunakan (Tidak Kompleks)Digunakan--------DigunakanDigunakanDigunakan--A.1 PrakualifikasiA.1 PrakualifikasiA.2 PascakualifikasiPrakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukansebelum pemasukan penawaran. Kriteria dalam menggunakan metodeprakualifikasi dapat dilihat pada tabel 1 di atas.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIMODUL3A.2 PascakualifikasiA.1 PrakualifikasiA.2 PascakualifikasiPascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukansetelah dilakukan evaluasi terhadap penawaran administrasi danteknis. Dokumen kualifikasi dimasukkan bersama-sama dengandokumen penawaran. Kriteria dalam menggunakan metode pascakualifikasidapat dilihat pada tabel 1 di atas. Tahapan penilaian kualifikasi diantara seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dijelaskan melalui gambar yang dapat dilihat pada gambar 1 berikutini.Pengumuman pascakualifikasiPemasukan dokumen kualifikasi danpemilihanProses evaluasi penawaranEvaluasi kualifikasi untuk penyediayang lolos evaluasi penawaranPembuktian kualifikasiGambar 1 Penilaian Kualifikasi dalam Rangkaian Proses PelaksanaanPemilihan Penyedia Barang/JasaLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIA. Pemilihan MetodePenilaian KualifikasiB. Penyusunan Tahapandan JadwalPengadaanC. Penyusunan DokumenPengadaanD. Harga PerhitunganSendiri (HPS)E. Jaminan Pengadaan& Sertifikat GaransiF. Latihan Kelompokdan TesB. Penyusunan Tahapan dan JadwalPengadaanPenyusunan tahapan dan jadwal pengadaan yang akan diuraikan pada bab ini lebih tepat disebutsebagai Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Tetap menggunakanjudul di atas dengan maksud untuk menyesuaikan dengan judul yang tertera pada Lampiran II,III, IVa, IVb, dan V pada Perpres 54/2010. Lebih tepat disebut “tahapan dan jadwal pemilihan penyedia”karena yang diuraikan adalah langkah awal berupa Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sampai dengan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.Penanggung JawabBerdasarkan pasal 59 ayat (1) ULP/Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan kewenangan untukmenyusun dan menetapkan jadwal pengadaan. Penyusunan jadwal didasarkan pada tahapanpengadaan yang diatur pada pasal 57 dan 58. Penyusunan tahapan pengadaan didasarkan padapemilihan dan penetapan sistem pengadaan yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya.Output yang Dihasilkan pada Tahap Penyusunan Tahapan dan JadwalPemilihan Penyedia Barang/jasaKeluaran dari proses penyusunan ini adalah Ketetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan yangkemudian dituangkan dalam dokumen pengadaan sebagai acuan pelaksanaan proses pemilihanpenyedia barang/jasa.Langkah-langkah Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pemilihan PenyediaBarang/jasaLangkah-langkah yang harus dilakukan menyusun tahapandan jadwal adalah sebagai berikut :1. Mengenali karakteristik barang/jasa yang diadakan.2. Sistem Pengadaan sudah ditetapkan yang meliputipenetapan metode :a. Pemilihan Penyedia Barangb. Metode Penyampaian Dokumen Penawaranc. Metode Evaluasi Penawarand. Metode Penilaian KualifikasiApabila masing-masing metode dalam sistem pengadaan untuk pengadaan barang/pekerjaankonstruksi/jasa lainnya sudah ditetapkan, maka akan didapatkan 11 alternatif sistem pengadaan untukbarang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya seperti yang dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIMODUL3Sedangkan pengadaan jasa konsultansi, akan didapatkan 10 alternatif sistem pengadaan. seperti yangdapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.3. Berdasarkan karakteristik/jenis barang/jasa yang akan diadakan, dapat dipilih dan ditetapkan sistempengadaan yang dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini, yaitu :a. Tabel 4 Karakteristik Barang dan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakanb. Tabel 5 Karakteristik Pekerjaan Konstruksidan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakanc. Tabel 6 Karakteristik Jasa Lainnya dan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakand. Tabel 7 Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha dan Sistem Pemilihan Penyediayang Digunakane. Tabel 8 Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Perseorangan dan Sistem Pemilihan Penyediayang Digunakan4. Sistem pengadaan yang sudah dipilih dan ditetapkan, selanjut Memilih Tahapan yang sesuai dengansistem pengadaan yang sudah dipilih dan ditetapkan. Pedoman dalam memilih tahapan yang sesuaidiatur pada pasal 57 dan pasal 58. Pada tabel 9, 10 dan 11 disajikan tahapan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi dapat dilihat padatabel 12, 13 dan 14.5. Untuk menentukan jadwal dapat dilihat pada tabel 15, 16, 17, dan 18.Tabel 2 Penggunaan Sistem Pengadaan Untuk Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa LainnyaNomorSistem PengadaanBarangPekerjaan KonstruksiJasa Lainnya1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.Pelelangan Umum pascakualifikasisatu sampul dengan sistem gugurPelelangan Umum prakualifikasi duasampul dengan sistem nilai ataupenilaian biaya selama umurekonomisPelelangan Umum prakualifikasi duatahap dengan sistem nilai atau sistempenilaian biaya selama umurekonomis.Pelelangan Sederhana pascakualifikasisatu sampul dengan sistem gugurPelelangan Terbatas prakualifikasi duatahap dengan sistem nilai atau sistempenilaian biaya selama umurekonomis.Pemilihan Langsung pascakualifikasisatu sampul dengan sistem gugurPenunjukan langsung penanganandaruratPenunjukan langsung nonpenanganan daruratPengadaan langsungKontesSayembara√√√√√√√√-√-√-√√√√√--√√√√√√√√LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IITabel 3 Penggunaan Sistem Pengadaan Untuk Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiNomorMetode PengadaanJasa KonsultansiBadan UsahaJasa KonsultansiPerorangan1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Seleksi Umum Metode evaluasi kualitas, metode dua sampulSeleksi Umum Metode evaluasi kualitas dan biaya,metode dua sampulSeleksi Umum Metode evaluasi biaya terendah,metode 1 (satu) sampulSeleksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran ataumetode biaya terendah, metode 1 (satu) sampul.Seleksi umum metode evaluasi kualitas satu sampulSeleksi sederhana metode evaluasi kualitas satu sampulPenunjukan Langsung Satu Sampul untuk penanganan darurat.Penunjukan Langsung Satu Sampul bukan penanganan darurat.Pengadaan LangsungSayembara√√√√--√√√√----√√√√√√Tabel 4 Karakteristik Barang dan Sistem Pemilihan Penyedia yang DigunakanKarakteristik Barang• Barang bersifat tidak kompleks• Barang bersifat kompleks• Barang memerlukan evaluasi teknis yangmendalam• Barang bersifat kompleks• Mempunyai beberapa alternatif penggunaansistem dan disain penerapan teknologi yangberbeda• Nilainya tidak lebih dari Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)• Barang tidak kompleks• Keadaan tertentu• Barang khusus(Perpres 54 tahun 2010 pasal 38 ayat 4,5)• Nilainya tidak lebih dari Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah)• Barang kebutuhan operasional• Teknologi sederhana• Resiko kecil• Dilaksanakan oleh badan usaha kecil/mikro/koperasi kecil /perseorangan• Barang tidak memiliki harga pasar• Harga barang tidak dapat ditetapkanberdasarkan harga satuanSistem Pemilihan Penyedia yang DigunakanPelelangan umum secara pasca-kualifikasi metode satu sampuldan evaluasi sistem gugur.Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul danevaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umurekonomis.Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasisistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satusampuldan evaluasi sistem gugur.Pelaksanaan pengadaan barang melalui penunjukan langsunguntuk penanganan darurat.Pelaksanaan pengadaan barang melalui penunjukan langsungbukan untuk penanganan darurat.Pelaksanaan pengadaan barang melaluipengadaan langsung.Kontes10LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIMODUL3Tabel 5 Karakteristik Pekerjaan Konstruksidan Sistem Pemilihan Penyedia yang DigunakanKarakteristik Pekerjaan Konstruksi• Bukan pekerjaan kompleks• Spesifikasi teknis jelas• Standar harga telah ditetapkan pemerintah• Pekerjaan kompleks• mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistemdan disain penerapan teknologi yang berbeda• Pekerjaan kompleks• Penyedia diyakini terbatas• Nilainya tidak lebih dari Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)• Pekerjaan konstruksi tidak kompleks• Keadaan tertentu• Pekerjaan Konstruksi khusus(Perpres 54 tahun 2010 pasal 38 ayat 4,5)• Nilainya tidak lebih dari Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah)• Pekerjaan konstruksi kebutuhan operasional• Teknologi sederhana• Resiko kecil• Dilaksanakan oleh usaha kecilSistem Pemilihan Penyedia yang DigunakanPelelangan umum secara pascakualifikasi metode satusampul dan evaluasi sistem gugur.Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap danevaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selamaumur ekonomis.Pelelangan terbatas.Pemilihan langsung secara prakualifikasi metode satusampul dan evaluasi sistem gugur.Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melaluipenunjukan langsung untuk penanganan darurat.Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melaluipenunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melaluipengadaan langsungTabel 6 Karakteristik Jasa Lainnya dan Sistem Pemilihan Penyedia yang DigunakanKarakteristik Jasa Lainnya• Jasa lainnya tidak bersifat kompleks• Spesifikasi teknis jelas• Standar harga ditetapkan pemerintah• Jasa lainnya bersifat kompleks• Membutuhkan evaluasi teknis mendalam tanpadipengaruhi oleh harga• Jasa lainnya bersifat kompleks• mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistemdan disain penerapan teknologi yang berbeda• Nilainya tidak lebih dari Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)• Jasa lainya tidak kompleks• Keadaan tertentu• Jasa Lainnya khusus(Perpres 54 tahun 2010 pasal 38 ayat 4,5)• Nilainya tidak lebih dari Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah)• Kebutuhan operasional• Teknologi sederhana• Resiko kecil• Dilaksanakan oleh usaha kecil• Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas,inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu;• Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.Sistem Pemilihan Penyedia yang DigunakanPelelangan umum secara pascakualifikasi metode satusampul dan evaluasi sistem gugur.Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampuldan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biayaselama umur ekonomisPelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap danevaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selamaumur ekonomisPelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satusampul dan evaluasi sistem gugurPelaksanaan pengadaan jasa lainnya melaluipenunjukan langsung untuk penanganan daruratPelaksanaan pengadaan jasa lainnya melalui penunjukanlangsung bukan untuk penanganan daruratPelaksanaan pengadaan jasa lainnya melalui pengadaanlangsungSayembaraLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah11

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IITabel 7 Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk BadanUsaha dan Sistem Pemilihan Penyedia yang DigunakanKarakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha• Pekerjaan kompleks• Diperlukan evaluasi mendalam• Teknologi tinggi• Lingkup pekerjaan sulit• Pekerjaan kompleks• Diperlukan evaluasi mendalam• Pekerjaan dengan ruang lingkup, keluaran, waktupenugasan dapat ditetapkan• Sederhana• Standar harganya telah ditetapkan• Nilainya tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah)• Jasa konsultansi tidak kompleks• Keadaan tertentu(Perpres 54 tahun 2010 pasal 44)• Merupakan kebutuhan operasional• Nilai maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)• merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas,inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan• tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.Sistem Pemilihan Penyedia yang DigunakanSeleksi umum metode evaluasi kualitas duasampul.Seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biayadua sampul.Seleksi umum metode evaluasi biaya terendahsatu sampul.Seleksi sederhana metode evaluasi biaya terendah/paguAnggaran satu sampul.Penunjukan langsung untuk penanganan darurat.Penunjukan langsung bukan untuk penanganandarurat.Pengadaan langsung.Sayembara.Tabel 8 Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan dan Sistem Pemilihan Penyedia yang DigunakanKarakteristik Jasa KonsultansiBerbentuk PerseoranganSistem Pemilihan Penyediayang Digunakan• Bersifat kompleks• Nilainya tidak lebih dari Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)• Jasa konsultansi tidak kompleks• Keadaan tertentu(Perpres 54 tahun 2010 pasal 44)• Merupakan kebutuhan operasional• Nilai maksimal Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)• merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas,inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan• tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan• Seleksi umum metode evaluasi kualitas satu sampul• Seleksi sederhana metode evaluasi kualitas satusampul.• Penunjukan langsung untuk penanganan darurat.• Penunjukan langsung bukan untuk penanganandarurat.• Pengadaan langsung.• Sayembara.12LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIMODUL3B.1 TahapanPelaksanaanPemilihanPenyedia Barang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnyaB.2 TahapanPemilihanPenyedia JasaKonsultansiB.1 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa LainnyaUntuk tahapan pemilihan penyedia barang/jasa yang harus dilakukanterhadap alternatif sistem pengadaan yang dipilih dapat dilihat padatabel 9, 10 dan 11.B.2 Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiUntuk tahapan pemilihan penyedia barang/jasa yang harus dilakukanterhadap alternatif sistem pengadaan yang dipilih dapat dilihat padatabel 12, 13 dan 14.B.3 Jadwal PengadaanB.3 JadwalPengadaanKetentuan untuk menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan penyediabarang/jasa disajikan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat padaTabel 15, 16, 17, dan 18. Pengaturan jadwal diluar ketentuan sepertiyang disajikan dalam tabel tersebut diserahkan sepenuhnya kepadaULP/Pejabat Pengadaan.Tabel 9 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya Metode Pelelangan UmumPelelangan UmumPrakualifikasiMetode dua sampulSistem nilai/penilaian biaya selama umurekonomisPelelangan UmumPrakualifikasiMetode dua tahap;atauPelelangan Terbatas, metode dua tahappemilihan Penyedia Pekerjaan KonstruksiPelelangan UmumPascakualifikasiMetode Satu SampulSistem gugurBarang/Jasa Lainnya Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya1) pengumuman prakualifikasi; 1) pengumuman prakualifikasi; 1) pengumuman;2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan;4) pembuktian kualifikasi dan pembuatan BeritaAcara Pembuktian Kualifikasi;4) pembuktian kualifikasi; 4) pemasukan Dokumen Penawaran;5) penetapan hasil kualifikasi; 5) penetapan hasil kualifikasi; 5) pembukaan Dokumen Penawaran;6) pengumuman hasil kualifikasi; 6) pengumuman hasil kualifikasi; 6) evaluasi penawaran;7) sanggahan kualifikasi; 7) sanggahan kualifikasi; 7) evaluasi kualifikasi;8) undangan; 8) undangan; 8) pembuktian kualifikasi;9) pengambilan Dokumen Pemilihan; 9) pengambilan Dokumen Pemilihan; 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;10) pemberian penjelasan; 10) pemberian penjelasan; 10) penetapan pemenang;11) pemasukan Dokumen Penawaran; 11) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I; 11) pengumuman pemenang;12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; 12) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I; 12) sanggahan;13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; 13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I; 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan14) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulusevaluasi sampul I;14) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I; 14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.15) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;15) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulusevaluasi tahap I;16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II; 16) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;17) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 17) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;18) penetapan pemenang; 18) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;19) pengumuman pemenang; 19) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;20) sanggahan; 20) penetapan pemenang;21) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 21) pengumuman pemenang;22) penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 22) sanggahan;23) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan24) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah13

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IITabel 10 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dengan Metode Pelelangan Sederhana,Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Untuk Penanganan DaruratPelelangan sederhana untukbarang/jasa lainnyaPemilihan langsung untukpekerjaan konstruksia. pengumuman;b. pendaftaran dan pengambilanDokumen Pengadaan;PPK dapat menerbitkan SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK)kepada:1) Penyedia terdekat yang sedangmelaksanakan pekerjaan sejenis; atau2) Penyedia lain yang dinilai mampudan memenuhi kualifikasi untukmelaksanakan pekerjaan tersebut, bilatidak ada Penyedia sebagaimanadimaksud pada angka 1).Proses dan administrasiPenunjukan Langsung dilakukansecara simultan1) opname pekerjaan di lapangan;2) penetapan jenis, spesifikasi teknisdan volume pekerjaan, serta waktupenyelesaian pekerjaan;c. pemberian penjelasan; 3) penyusunan Dokumen Pengadaan;d. pemasukan Dokumen Penawaran; 4) penyusunan dan penetapan HPS;e. pembukaan Dokumen Penawaran;5) penyampaian Dokumen Pengadaankepada Penyedia Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya;f. evaluasi penawaran; 6) penyampaian Dokumen Penawaran;g. evaluasi kualifikasi; 7) pembukaan Dokumen Penawaran;h. pembuktian kualifikasi;i. pembuatan Berita Acara HasilPelelangan;j. penetapan pemenang;k. pengumuman pemenang;8) klarifikasi dan negosiasi teknis sertaharga;9) penyusunan Berita Acara HasilPenunjukan Langsung;10) penetapan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya;11) pengumuman PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya; danl. sanggahan; 12) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.m. sanggahan banding (apabiladiperlukan); dann. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.Penunjukan langsung untuk penanganan daruratPengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnyaTabel 11 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dengan Metode Kontes/Sayembara,Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Bukan Penanganan DaruratPenunjukan Langsung bukanpenanganan daruratPengadaan langsungBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Barang/Jasa lainnyaa. undangan kepada peserta terpilihdilampiri Dokumen Pengadaan;b. pemasukan Dokumen Kualifikasi;c. evaluasi kualifikasi;a. survei harga pasar dengan caramembandingkan minimal dari 2 (dua)Penyedia Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda;b. membandingkan harga penawarandengan HPS; danc. klarifikasi teknis dan negosiasiharga/biaya.a. pengumuman;Kontes/Sayembarab. pendaftaran dan pengambilanDokumen Kontes/ Sayembara;c. pemberian penjelasan;d. pemberian penjelasan; d. pemasukan proposal;e. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan proposal;f. evaluasi penawaran serta klarifikasidan negosiasi teknis dan harga;g. penetapan pemenang;f. pemeriksaan administrasi danpenilaian proposal teknis;g. pembuatan Berita Acara HasilKontes/Sayembara;h. pengumuman pemenang; dan h. penetapan pemenang;i. penunjukan Penyedia Barang/Jasa. i. pengumuman pemenang; danj. penunjukan pemenang.14LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIMODUL3Tabel 12 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Dengan Metode Seleksi Umum-Metode evaluasi kualitas-Metode dua sampul1) pengumuman prakualifikasi;2) pendaftaran dan pengambilan DokumenKualifikasi;3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);4) pemasukan dan evaluasi DokumenKualifikasi;5) pembuktian kualifikasi;6) penetapan hasil kualifikasi;7) pemberitahuan/pengumuman hasilkualifikasi;8) sanggahan kualifikasi;9) undangan;10) pengambilan Dokumen Pemilihan;11) pemberian penjelasan;12) pemasukan Dokumen Penawaran;13) pembukaan dokumen sampul I;14) evaluasi dokumen sampul I;15) penetapan peringkat teknis;16) pemberitahuan/pengumumanperingkat teknis;17) sanggahan;18) sanggahan banding (apabiladiperlukan);19) undangan pembukaan dokumensampul II;20) pembukaan dan evaluasi dokumensampul II;21) undangan klarifikasi dan negosiasi;22) klarifikasi dan negosiasi;23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi;dan24) penunjukan Penyedia JasaKonsultansi.-Metode evaluasi kualitas dan biaya,-Metode dua sampul1) pengumuman prakualifikasi;2) pendaftaran dan pengambilan DokumenKualifikasi;3) pemberian penjelasan (apabiladiperlukan);4) pemasukan dan evaluasi DokumenKualifikasi;5) pembuktian kualifikasi;6) penetapan hasil kualifikasi;7) pemberitahuan/pengumuman hasilkualifikasi;8) sanggahan kualifikasi;9) undangan;10) pengambilan Dokumen Pemilihan;11) pemberian penjelasan;12) pemasukan Dokumen Penawaran;13) pembukaan dokumen sampul I;14) evaluasi dokumen sampul I;15) penetapan peringkat teknis;16) pemberitahuan/pengumumanperingkat teknis;17) undangan pembukaan dokumensampul II;18) pembukaan dan evaluasi sampul II;19) penetapan pemenang;20) pemberitahuan/pengumumanpemenang;21) sanggahan;22) sanggahan banding (apabiladiperlukan);23) undangan klarifikasi dan negosiasi;24) klarifikasi dan negosiasi;25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi;dan26) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.-Metode evaluasi biaya terendah,-Metode 1 (satu) sampul1) pengumuman prakualifikasi;2) pendaftaran dan pengambilanDokumen Kualifikasi;3) pemberian penjelasan (apabiladiperlukan);4) pemasukan dan evaluasi DokumenKualifikasi;5) pembuktian kualifikasi;6) penetapan hasil kualifikasi;7) pemberitahuan/pengumumanhasil kualifikasi;8) sanggahan kualifikasi;9) undangan;10) pemberian penjelasan;11) pemasukan Dokumen Penawaran;12) pembukaan DokumenPenawaran serta koreksi aritmatik;13) evaluasi administrasi, teknis danbiaya;14) penetapan pemenang;15) pemberitahuan/pengumumanpemenang;16) sanggahan;17) sanggahan banding (apabiladiperlukan);18) undangan klarifikasi dannegosiasi;19) klarifikasi dan negosiasi;20) pembuatan Berita Acara HasilSeleksi; dan21) penunjukan Penyedia JasaKonsultansiLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah15

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IITabel 13 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Dengan Menggunakan Metode SeleksiSederhana dan Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat-Metode Seleksi Sederhana-Metode evaluasi Pagu Anggaranatau metode biaya terendah,-Metode 1 (satu) sampula. pengumuman prakualifikasi;b. pendaftaran dan pengambilan DokumenKualifikasi;c. pemberian penjelasan (apabiladiperlukan);d. pemasukan dan evaluasi DokumenKualifikasi;PPK dapat menerbitkan SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK)kepada:1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yangsedang melaksanakan pekerjaan sejenis dilokasi penanganan darurat; atau2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yangdinilai mampu dan memenuhi kualifikasiuntuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bilatidak ada Penyedia Jasa Konsultansisebagaimana dimaksud pada angka 1).Proses dan administrasi PenunjukanLangsung dilakukan secara simultan1) opname pekerjaan di lapangan;2) penetapan ruang lingkup, jumlah dankualifikasi tenaga ahli serta waktupenyelesaian pekerjaan;3) penyusunan Dokumen Pengadaan;4) penyusunan dan penetapan HPS;e. pembuktian kualifikasi; 5) penyampaian Dokumen Pengadaan;f. penetapan hasil kualifikasi; 6) penyampaian Dokumen Penawaran;g. pemberitahuan/pengumuman hasilkualifikasi;7) pembukaan dan evaluasi DokumenPenawaran;h. sanggahan kualifikasi; 8) klarifikasi dan negosiasi;i. undangan;9) penyusunan Berita Acara Hasil PenunjukanLangsung;j. pemberian penjelasan; 10) penetapan penyedia Jasa Konsultansi;k. pemasukan Dokumen Penawaran;l. pembukaan Dokumen Penawaran sertakoreksi aritmatik;m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;n. penetapan pemenang;o. pemberitahuan/pengumuman pemenang;p. sanggahan;q. sanggahan banding (apabila diperlukan);r. undangan klarifikasi dan negosiasi;s. klarifikasi dan negosiasi;t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; danu. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat11) pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi;dan12) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi..16LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIMODUL3Tabel 14 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Dengan Metode Penunjukan Langsung BukanPenanganan Darurat, Pengadaan Langsung, Sayembara, dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi PeroranganMetode Penunjukan Langsunguntuk bukan penanganan daruratMetode PengadaanLangsungMetode SayembaraSeleksi Umum metode evaluasikualitas satu sampulSeleksi Sederhana MetodeEvaluasi Kualitas Satu SampulJasa Konsultansi Perorangan danBadan UsahaJasa Konsultansi Perorangandan Badan UsahaJasa Konsultansi Perorangandan Badan UsahaJasa Konsultansi PeroranganJasa Konsultansi Perorangana. undangan kepada Penyedia JasaKonsultansi terpilih dilampiri DokumenPengadaan;b. pemasukan, evaluasi dan pembuktiankualifikasi;survei harga pasar untuk memilihcalon Penyedia Jasa Konsultansimembandingkan hargapenawaran dengan nilai biayalangsung personil sebagaimanayang ditetapkan dalam Pasal 49ayat (7) huruf c dan huruf d; danPengumuman SayembaraPendaftaran dan pengambilanDokumen SayembaraPengumuman PascakualifikasiPendaftaran dan Pengambilan DokumenPengadaan“Pengumuman Pascakualifikasi(dilakukan minimal 3 hari)”Pendaftaran dan PengambilanDokumen Pengadaanc. pemberian penjelasan;d. pemasukan Dokumen Penawaran;e. pembukaan dan evaluasipenawaran;f. klarifikasi dan negosiasi teknis danbiayag. pembuatan Berita Acara HasilPenunjukan Langsung;h. penetapan Penyedia JasaKonsultansi;i. pengumuman;j. penunjukan Penyedia JasaKonsultansiPejabat Pengadaan mengundangcalon penyedia yang diyakinimampuPenyedia yang diundangmenyampaikan penawaranadministrasi, teknis, dan biayaPejabat Pengadaan membuka,mengevaluasi, melakukan klarifikasiteknis dan negosiasi biayaPejabat Pengadaan membuatBerita Acara Hasil PengadaanLangsungPejabat Pengadaan menyampaikanBerita Acara kepada PPK;PPK melakukan perjanjian danmendapatkan bukti perjanjianPemberian PenjelasanPemasukan ProposalPembukaan ProposalPemeriksaan PersyaratanAdministrasi dan PenilaianProposal TeknisPembuatan Berita Acara HasilSayembara (BAHS)Penetapan pemenang SayembaraPengumuman pemenangSayembaraPenunjukan PemenangSayembaraSurat PerjanjianPemberian PenjelasanPemasukan Dokumen PenawaranPembukaan Dokumen PenawaranEvaluasi PenawaranEvaluasi KualifikasiPembuktian KualifikasiPembuatan Berita Acara HasilEvaluasiPenetapan pemenangPemberian PenjelasanPemasukan Dokumen PenawaranPembukaan Dokumen PenawaranEvaluasi PenawaranEvaluasi KualifikasiPembuktian KualifikasiPembuatan Berita Acara HasilEvaluasiPenetapan pemenangPengumuman pemenangPengumuman pemenangSanggahanSanggahanSanggahan BandingSanggahan BandingUndangan klarifikasi dan negosiasiteknis dan biayaUndangan klarifikasi dan negosiasiteknis dan biayaKlarifikasi dan negosiasi teknis danbiayaKlarifikasi dan negosiasi teknisdan biayaPembuatan Berita Acara Hasil Seleksi(BAHS)Pembuatan Berita Acara HasilSeleksi (BAHS)Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah17

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IITabel 15 Jadwal Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Seleksi Umum dengan PrakualifikasiAKTIVITASKETERANGAN JADWALPenayangan pengumuman prakualifikasi Minimal 7 (tujuh) hari kerjaPendaftaran dan pengambilan DokumenKualifikasiDimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerjasebelum batas akhir pemasukan Dokumen KualifikasiBatas akhir pemasukan Dokumen KualifikasiMinimal 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumumankualifikasiMasa sanggah terhadap hasil kualifikasi Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasiUndangan lelang/seleksi kepada pesertayang lulus kualifikasidisampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masalah sanggahPengambilan Dokumen PemilihanDilakukan sejak dikeluarkannya undangan lelang/seleksi sampai dengan 1(satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen PenawaranPemberian penjelasanDilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undanganlelang/seleksiDimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai denganPemasukan Dokumen Penawaranpaling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita AcaraPemberian PenjelasanSelama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi danMasa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawabansanggahan;Paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapanPenerbitan Surat Penunjukan Penyediapemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelahBarang/Jasa (SPPBJ)sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan bandingPenerbitan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ)Penandatanganan Kontrakdalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan palinglambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dariMenteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan InstitusiPaling lambat 14 hari setelah diterbitkannya SPPBJTabel 16 Jadwal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan PascakualifikasiAKTIVITASPenayangan pengumuman lelang/seleksiPendaftaran dan pengambilan DokumenPengadaan (Dokumen Kualifikasi danDokumen Pemilihan)Pemberian penjelasanPemasukan Dokumen PenawaranBatas akhir pemasukan DokumenPenawaranEvaluasi penawaranMasa sanggah terhadap hasil lelang/seleksiPenerbitan SPPBJPenerbitan SPPBJPenandatanganan KontrakKETERANGAN JADWALMinimal 7 (tujuh) hari kerja;Dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) harikerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen PenawaranDilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumumanlelang/ seleksiDimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan;Minimal 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkanwaktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuaidengan jenis, kompleksitas dan lokasi pekerjaanMempertimbangkan1) waktu yang diperlukan; atau2) jenis dan kompleksitas pekerjaanSelama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksidan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerimajawaban sanggahanPaling lambat 6 (enam) hari kerjasetelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksiapabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahandijawab dalam hal tidak ada sanggahan bandingPaling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan bandingdari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;Paling lambat 14 hari setelah diterbitkannya SPPBJ18LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIMODUL3Tabel 17 Jadwal Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, atau Seleksi Sederhana PeroranganAKTIVITASPenayangan pengumumanPendaftaran dan pengambilan DokumenPengadaanPemberian penjelasanPemasukan Dokumen PenawaranMasa sanggah terhadap hasil lelang/seleksisederhana peroranganPenerbitan SPPBJPenerbitan SPPBJPenandatanganan KontrakKETERANGAN JADWALMinimal 3 (tiga) hari kerja;Dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerjasebelum batas akhir pemasukan Dokumen PenawaranDilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumumanDimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai denganpaling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinyaBerita Acara Pemberian PenjelasanSelama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksisederhana perorangan dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerjasetelah menerima jawaban sanggahan;Paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapanpemenang lelang/seleksi sederhana perorangan apabila tidak adasanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahanbanding;Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan bandingdari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;Paling lambat 14 hari setelah diterbitkannya SPPBJTabel 18 Jadwal Seleksi Sederhana dengan PrakualifikasiAKTIVITASKETERANGAN JADWALPenayangan pengumuman prakualifikasi Paling kurang 3 (tiga) hari kerjaPendaftaran dan pengambilan Dokumen Dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1Kualifikasi(satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen KualifikasiPaling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayanganBatas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasipengumuman kualifikasiSelama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasiMasa sanggah terhadap hasil kualifikasidan tidak ada sanggahan bandingUndangan kepada peserta yang masukDisampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggah ataudaftar pendeksetelah selesainya masalah sanggahPengambilan Dokumen PemilihanPemberian penjelasanPemasukan Dokumen PenawaranMasa sanggah terhadap hasil seleksiPenerbitan SPPBJPenerbitan SPPBJPenandatanganan KontrakDilakukan sejak dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu)hari kerja sebelum batas akhir pemasukan DokumenPenawaranDilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undanganseleksiDimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai denganpaling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinyaBerita Acara Pemberian PenjelasanSelama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi dan masasanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerimajawaban sanggahanPaling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapanpemenang seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahandijawab dalam hal tidak ada sanggahan bandingPaling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan bandingdari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;Paling lambat 14 hari setelah diterbitkannya SPPBJLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah19

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIA. Pemilihan MetodePenilaian KualifikasiB. Penyusunan Tahapandan JadwalPengadaanC. Penyusunan DokumenPengadaanD. Harga PerhitunganSendiri (HPS)E. Jaminan Pengadaan& Sertifikat GaransiF. Latihan Kelompokdan TesC. Penyusunan Dokumen PengadaanDokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yangmemuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses PemilihanPenyedia Barang/Jasa. ULP/pejabat pengadaan menyusun dokumen pengadaan barang/jasa yangterdiri atas:a. Dokumen kualifikasi; danb. Dokumen pemilihanDokumen Pengadaan ini sudah distandarisasikan melalui melalui Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Standar Dokumen PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document). Peraturan ini beserta lampirannya dapatdiunduh melalui www.lkpp.go.id.C.1 Dokumen Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa LainnyaC.1 DokumenPengadaanBarang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnyaC.2 DokumenPengadaan JasaKonsultansiC.1.1 Dokumen KualifikasiDokumen Kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasiyang dipersyaratkan; Dokumen kualifikasi untuk pengadaanbarang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya meliputi:a. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasib. Formulir isian kualifikasic. Instruksi kepada peserta kualifikasid. Lembar data kualifikasie. Pakta integritas; danf. Tata cara evaluasi kualifikasiUntuk pemilihan dengan pascakualifikasi, Dokumen Kualifikasidisampaikan bersamaan dengan Dokumen PemilihanC.1.2 Dokumen Pemilihan“ULP/pejabat pengadaanmenyusun dokumenpengadaan barang/jasayang terdiri atas Dokumenkualifikasi; danDokumen pemilihan”Dokumen pemilihan untuk pelelangan, penunjukan langsung, danpengadaan langsung terdiri dari:a. Undangan/pengumuman kepada calon penyedia barang/jasab. Instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa20LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIMODUL3c. Rancangan kontrak1) Surat perjanjian2) Syarat-syarat umum kontrak3) Syarat-syarat khusus kontrak4) Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrakd. Daftar kuantitas dan harga;e. Spesifikasi teknis KAK dan atau gambarf. Surat bentuk penawarang. Bentuk jaminanh. Contoh-contoh formulir yang perlu diisien PengadaanDokumenDokumen kontes/sayembara disusun bersama oleh PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan Tim Juri/Tim Ahliserta ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pedoman dalam melaksanakan Kontes/sayembara. Isi dan kelengkapan dokumen kontes/sayembara meliputi:a. Pengumuman;b. Instruksi kepada peserta;c. Syarat-syarat peserta;d. Tahapan proses dan tata cara penilaian;e. Rancangan surat perjanjian; danf. Keterangan lain yang diperlukan.Dalam pengumuman pascakualifikasi atau surat undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasidicantumkan secara jelas hal-hal sebagai berikut:a. Tempat, tanggal, hari dan waktu untuk memperoleh Dokumen Pengadaan (pascakualifikasi) atauDokumen Pemilihan (prakualifikasi);b. Tempat, tanggal, hari dan waktu pemberian penjelasan mengenai Dokumen Pemilihan;c. Tempat, tanggal, hari dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;d. Alamat tujuan pengiriman Dokumen Penawaran;e. Jadwal pelaksanaan Pengadaan sampai dengan penetapan penyedia; danf. Keterangan lainnya yang diperlukan.Instruksi Kepada Peserta Pengadaan paling sedikit memuat :a. Umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta pengadaan, jumlahdokumen penawaran yang disampaikan dan peninjauan lokasi kerja (apabila diperlukan);b. Isi, penjelasan isi dan perubahan isi Dokumen Pemilihan;c. Persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uangpenawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat Jaminan Penawaran, bentukpenawaran dan penandatanganan surat penawaran;d. Metode pemasukan Dokumen Penawaran, batas akhir pemasukan penawaran, perlakuan terhadappenawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telahmasuk;e. Prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan,klarifikasi Dokumen Penawaran,pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran, koreksi aritmatik (apabila diperlukan), metodeevaluasi penawaran serta penilaian preferensi harga; danLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah21

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIf. Kriteria penetapan pemenang, hak dan kewajiban ULP/Pejabat Pengadaan untuk menerima ataumenolak penawaran, syarat penandatanganan Kontrak dan surat Jaminan Pelaksanaan.C.2 Dokumen Pengadaan Jasa KonsultansiC.1 DokumenPengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnyaC.2 DokumenPengadaan JasaKonsultansiC.2.1 Dokumen kualifikasiDokumen Kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia untuk memenuhi kualifikasiyang dipersyaratkan. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:a. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;b. Formulir isian kualifikasi;c. Instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaianDokumen Kualifikasi;d. Lembar data kualifikasi;e. Pakta integritas; danf. Tata cara evaluasi kualifikasi.Untuk seleksi dengan pascakualifikasi, Dokumen Kualifikasidisampaikan bersamaan dengan Dokumen Pemilihan.C.2.2 Dokumen pemilihan“ Dokumen Pengadaanini sudah distandarisasikanmelalui melaluiPeraturan KepalaLembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 6 tahun 2010tentang StandarDokumen PengadaanBarang/JasaPemerintah(Standard BiddingDocument)”Dokumen Pemilihan Seleksi Umum, Seleksi Sederhana, PenunjukanLangsung, dan Pengadaan Langsung, sekurang-kurangnya memuat:a. Pengumuman pascakualfikasi;b. Instruksi Kepada Peserta;c. Kerangka Acuan Kerja (KAK);d. Rancangan Kontrak, terdiri dari:1) pokok perjanjian;2) syarat-syarat umum Kontrak;3) syarat-syarat khusus Kontrak;4) dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.e. Bentuk Surat Penawaran; danf. Contoh-contoh formulir yang perlu diisi.Dokumen Sayembara adalah dokumen yang disusun bersama oleh PPK,ULP/Pejabat Pengadaan, dan tim juri/tim ahli, serta ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sayembara. Isidan kelengkapan Dokumen Sayembara meliputi:a. Pengumuman;b. Instruksi Kepada Peserta;c. Syarat-syarat peserta;22LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIMODUL3d. Tahapan proses dan tata cara penilaian;e. Rancangan surat perjanjian pengadaan; danf. Keterangan lain yang diperlukan.Dalam pengumuman pascakualifikasi dicantumkan secara jelas hal-hal sebagai berikut:a. Tempat, tanggal, hari, dan waktu pemberian penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan;b. Tempat, tanggal, hari, dan batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran;c. Alamat tujuan pengiriman Dokumen Penawaran;d. Jadwal pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi sampai dengan penetapan Penyedia; dane. Keterangan lainnya yang diperlukan.Instruksi Kepada Peserta sekurang-kurangnya memuat:1. Umum yang terdiri:1) Lingkup pekerjaan;2) Sumber dana;3) Persyaratan dan kualifikasi peserta pengadaan jasa konsultansi;4) Jumlah Dokumen Penawaran yang disampaikan; dan5) Peninjauan lokasi kerja (jika diperlukan).2. Isi, penjelasan isi, dan perubahan isi Dokumen Pemilihan;3. Persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran;4. Penulisan harga penawaran;5. Mata uang penawaran dan cara pembayaran;6. Masa berlaku penawaran;7. Usulan penawaran alternatif (jika diperlukan);8. Bentuk penawaran;9. Penandatanganan surat penawaran;10. Metode pemasukan Dokumen Penawaran;11. Batas akhir waktu pemasukan penawaran;12. Perlakuan terhadap penawaran yang terlambat serta larangan untuk perubahan dan penarikanpenawaran yang telah masuk;13. Prosedur pembukaan penawaran;14. Kerahasiaan dan larangan;15. Klarifikasi Dokumen Penawaran;16. Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran;17. Koreksi aritmatik (jika diperlukan);18. Metode evaluasi penawaran;19. Kriteria penetapan pemenang pengadaan jasa konsultansi;20. Hak dan kewajiban ULP/Pejabat Pengadaan untuk menerima dan menolak penawaran; dan21. Syarat penandatanganan Kontrak.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah23

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIA. Pemilihan MetodePenilaian KualifikasiB. Penyusunan Tahapandan JadwalPengadaanC. Penyusunan DokumenPengadaanD. Harga PerhitunganSendiri (HPS)E. Jaminan Pengadaan& Sertifikat GaransiF. Latihan Kelompokdan TesD. Harga Perhitungan Sendiri (HPS)Ketentuan umum mengenai HPS:a. Disusun dan ditetapkan oleh PPK sebagai bagian dari rencana pelaksanaan pengadaan, kecuali untukkontes/sayembara, Tim Juri/Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPSb. ULP/pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS sesuai ketetapan PPKc. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasiad. HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawarane. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian Negaraf. PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa kecuali untuk kontes/sayembara.g. Riwayat HPS harus didokumentasikan dengan baikSedangkan untuk penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkanhasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan. Data-data dan informasi yang perlu dipertimbangkandalam menyusun HPS dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini.D.1 HPS Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa LainnyaD.1 HPS Barang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnyaD.2 HPS JasaKonsultansiHPS digunakan sebagai:a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sahuntuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya danpengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode paguanggaran;c. Dasar untuk negosiasi harga dalam Penunjukan Langsung danPengadaan Langsung;d. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran;e. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagipenawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS.HPS disusun dengan memperhitungkan:a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); danb. keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyediamaksimal 15% (lima belas per seratus) tidak termasuk pajak.24LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIMODUL3Tabel 19 Data dan Informasi Sebagai Dasar Menyusun HPSNoData/InformasiNon KonsultansiKonsultansi123456789Informasi biaya satuan yang dipublikasikansecara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)Informasi biaya satuan yangdipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkaitdan sumber data lain yang dapatdipertanggungjawabkanDaftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkanoleh pabrikan/distributor tunggal;Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedangberjalan dengan mempertimbangkan faktorperubahan biayaInflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalandan/atau kurs tengah Bank IndonesiaHasil perbandingan dengan kontrak sejenis, bagiyang dilakukan dengan instansi lain maupunpihak lainPerkiraan perhitungan biaya yang dilakukan olehkonsultan perencana (engineer’s estimate)Norma indeksInformasi lain yang dapatdipertanggung-jawabkan√√√√√√√√√√√_√√√√√√LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah25

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IID.2 HPS Jasa KonsultansiD.1 HPS Barang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnyaD.2 HPS JasaKonsultansiKetentuan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebagai berikut:a. PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian danberdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan.b. Dalam penyusunan HPS, PPK memperhatikan dan memahami KAK danseluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan, menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di lokasi pekerjaan, serta memahamialternatif metodologi pelaksanaan pekerjaan.c. HPS digunakan sebagai :1) Acuan/alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;2) Dasar untuk negosiasi harga.d. HPS jasa konsultansi terdiri dari komponen:1) Biaya Langsung Personil (Remuneration);2) Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost); dan3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).e. Biaya Langsung Personil didasarkan pada harga pasar gaji dasar(basic salary) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasakonsultansi.f. Biaya Langsung Personil telah memperhitungkan biaya umum (overhead),biaya sosial (social charge), keuntungan (profit) maksimal 10 %, tunjanganpenugasan, dan biaya–biaya kompensasi lainnya.g. Biaya Langsung Personil dapat dihitung menurut jumlah satuan waktutertentu (bulan, minggu, hari, atau jam), dengan konversi menurutsatuan waktu sebagai berikut :SBOM = SBOB/4,1SBOH = (SBOB/22) x 1,1SBOJ = (SBOH/8) x 1,3Dimana :SBOB = Satuan Biaya Orang BulanSBOM = Satuan Biaya Orang MingguSBOH = Satuan Biaya Orang HariSBOJ = Satuan Biaya Orang Jamh. Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnyadikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yangsesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelianATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biayapengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biayapenyelenggaraan seminar/workshop/ lokakarya, dan lain-lain.i. Biaya Langsung Non Personil pada prinsipnya tidak melebihi 40%(empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaankonsultansi yang bersifat khusus, seperti pekerjaan penilaian aset,survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara,survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.26LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIMODUL3A. Pemilihan MetodePenilaian KualifikasiB. Penyusunan Tahapandan JadwalPengadaanC. Penyusunan DokumenPengadaanD. Harga PerhitunganSendiri (HPS)E. Jaminan Pengadaan& Sertifikat GaransiF. Latihan Kelompokdan TesE. Jaminan Pengadaan dan Sertifikat GaransiE.1 Jaminan Pengadaan Barang/JasaE.1 JaminanPengadaanBarang/JasaE.2 Sertifikat GaransiSurat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminantertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional),yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepadaPPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.Penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan kepada pengguna barang/jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalamdokumen pengadaan/kontrak pengadaan barang/jasa.Jaminan atas pengadaan barang/jasa terdiri atas:a. Jaminan penawaranb. Jaminan pelaksanaanc. Jaminan uang mukad. Jaminan pemeliharaane. Jaminan sanggahan bandingPenjelasan mengenai jenis-jenis jaminan tersebut dapat dilihat padatabel 20.“Jaminan atas pengadaanbarang/jasa terdiri atas:> Jaminan penawaran,> Jaminan pelaksanaan> Jaminan uang muka> Jaminan pemeliharaan> Jaminan sanggahanbanding”Informasi lain tentang jaminan pengadaan barang/jasa:a. Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa harus dapat dicairkan tanpasyarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu palinglambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataanwanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.b. ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulisterhadap keabsahan Jaminan yang diterima.c. Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau PerusahaanAsuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.d. Perusahaan Penjaminan adalah Perusahaan Penjaminan yang memilikiizin dari Menteri Keuangan.e. Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan adalah Perusahaan AsuransiUmum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship)sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah27

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IITabel 20 Jaminan Dalam Pengadaan Barang/JasaJaminanpenawaranJaminanpelaksanaanJaminan uangmukaJaminanpemeliharaanJaminansanggahanbandingKondisi penyerahan Nilai jaminan Pengembalian jaminan Keterangan lain1-3% dari HPS Setelah PPK menerimajaminan pelaksanaan untukpenandatanganan kontrakSaat memasukkanpenawaran-Diberikan kepada penyediabarang/pekerjaankonstruksi untuk kontrakbernilai di atas Rp100.000.000,00-Dapat diberikan kepadapenyedia jasa lainnya untukkontrak bernilai di atas Rp100.000.000,00-Diberikan setelahditerbitkannya SPPBJ dansebelum penandatanganankontrak pengadaanbarang/pekerjaankonstruksi/jasa lainnya-Untuk nilai penawaranterkoreksi antara 80%(delapan puluh perseratus)sampai dengan 100%(seratus perseratus) darinilai total HPS, JaminanPelaksanaan adalah sebesar5% (lima perseratus) darinilai Kontrak;-Untuk nilai penawaranterkoreksi dibawah 80%(delapan puluh perseratus)dari nilai total HPS, besarnyaJaminan Pelaksanaan 5%(lima perseratus) dari nilaitotal HPS.-penyerahan Barang/JasaLainnya dan SertifikatGaransi-penyerahan JaminanPemeliharaan sebesar 5%(lima perseratus) dari nilaiKontrak khusus bagiPenyedia PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya.tidak diperlukan pada metodepengadaan dengan penunjukanlangsung, pengadaan langsung, dankontes/sayembaraJaminan Pelaksanaan berlaku sejaktanggal Kontrak sampai serah terimaBarang/Jasa Lainnya atau serah terimapertama Pekerjaan KonstruksiKondisi penyerahan Nilai jaminan Pengembalian jaminan Keterangan lainSetelah melakukan Senilai uang muka yang Diperhitungkan secarapenerimaan uang muka diterimaproporsional pada setiaptahapan pembayaranSetelah pelaksanaanpekerjaan dinyatakanselesai 100%-Apabila mengajukansanggahan bandingkepada Menteri/ PimpinanLembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi-Jaminan SanggahanBanding berlaku20 (dua puluh) hari kerjasejak pengajuan SanggahanBanding5% dari nilai kontrak dikembalikan setelah 14hari kerja masapemeliharaan selesaiJaminan Sanggahan Bandingditetapkan sebesar 2 0 /00(dua perseribu) dari nilaitotal HPS atau paling tinggisebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).-Apabila sanggahan bandingdinyatakan benar, jaminansanggahan bandingdikembalikan kepadapenyanggah-Apabila sanggahan bandingdinyatakan salah, jaminansanggahan banding disitadan diserahkan ke kasnegara/daerah-Penyedia Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya dapat memilih untukmemberikan Jaminan Pemeliharaanatau memberikan retensi.-Jaminan Pemeliharaan atau retensibesarnya 5% (lima perseratus) darinilai Kontrak Pengadaan PekerjaanKonstruksi/Jasa LainnyaSanggahan menghentikan proseslelang atau seleksi28LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIMODUL3E.2 Sertifikat GaransiE.1 Jaminan PengadaanBarang/JasaE.2 Sertifikat Garansi• Dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahkanSertifikat Garansi.• Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan Baranghingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak• Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yangditunjuk secara sah oleh Produsen.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah29

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIA. Pemilihan MetodePenilaian KualifikasiB. Penyusunan Tahapandan JadwalPengadaanC. Penyusunan DokumenPengadaanD. Harga PerhitunganSendiri (HPS)E. Jaminan Pengadaan& Sertifikat GaransiF. Latihan Kelompokdan TesF. Latihan Kelompok dan TesLatihan kelompok dan tes akan disampaikan dan dipandu oleh narasumber/instruktur30LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIMODUL3LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah31

2010PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL44MODULPELAKSANAANPENGADAANBARANGPelatihan PengadaanBarang /Jasa PemerintahTingkat Dasar/PertamaLKPPLembaga Kebijakan Pengadaan LKPP Lembaga Barang/Jasa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR ISIDaftar Isi 2Daftar Gambar 3Daftar Tabel 3Tujuan Umum 4Tujuan Khusus 4A. Pendahuluan 5B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana 6B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi SistemGugur 7B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Sistem Nilaidan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis 21B.3 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilaidan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis 29B.4 Pelelangan Sederhana 33C. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung 34C.1 Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Penunjukan Langsung untuk PenangananDarurat 34C.2 Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Penunjukan Langsung Bukan UntukPenanganan Darurat 35C.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Pengadaan Langsung 36D. Kontes 37E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya 43F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak 46F.1 Menyusun Kontrak 46F.1.1 Surat Perjanjian atau Kontrak 46F.1.2 Surat Perintah Kerja 49F.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak 51G. Pelaporan dan Penyerahan Barang 53G.1 Pelaporan 53G.1.1 Persiapan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 53G.1.2 Pembuatan Laporan Pengadaan Barang 53G.2 Penyerahan Barang 53H. Latihan Kelompok dan Tes 56LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR gambarGambar 1Gambar 2Gambar 3Gambar 4Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Menggunakan MetodeLelang Umum dan Lelang Sederhana 6Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Menggunakan MetodePenunjukan Langsung 35Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Menggunakan MetodePengadaan Langsung 36Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Menggunakan MetodeKontes 37DAFTAR tabelTabel 1 Tindak Lanjut Pelelangan Gagal 45LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGTUJUAN UMUMMemahami pelaksanaan Pengadaan BarangTUJUAN KHUSUSSetelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu :1. Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dengan pelelangan umum2. Memahami proses pelaksanaan pengadaan pengadaan barang dengan pelelangansederhana3. Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dengan penunjukan langsungdan pengadaan langsung4. Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dengan sistem kontesLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4A. PendahuluanB. Pelelangan Umumdan PelelanganSederhanaC. Penunjukkan Langsungdan PengadaanLangsungD. Kontes E. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaF. Penyusunan danPersiapan PelaksanaanKontrakG. Pelaporan danPenyerahan BarangH. Latihan Kelompokdan TesA. PENDAHULUANPada modul ini menguraikan tata cara pelaksanaan pengadaan (metode pemilihan penyedia, metodekualifikasi, metode penyampaian dokumen dan metode evaluasi penawaran) yang digunakanuntuk proses pemilihan penyedia, khusus untuk penyedia barang. Pada Modul Persiapan sudahdijelaskan bagaimana memilih dan menetapkan sistem pengadaan melalui penyedia barang/jasa. Untukmengingatkan kembali bahwa BARANG adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerakmaupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh PenggunaBarang. Pengadaan Barang ini meliputi hal-hal sebagai berikut namun tidak terbatas pada :1. Bahan baku2. Barang setengah jadi3. Barang jadi/peralatan4. Makhluk hidupSedangkan sistem pengadaan yang dapat digunakan untuk pemilihan penyedia barang adalahsebagai berikut :1. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.2. Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistempenilaian biaya selama umur ekonomis.3. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaianbiaya selama umur ekonomis.4. Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.5. Pelaksanaan pengadaan barang melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat.6. Pelaksanaan pengadaan barang melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.7. Pelaksanaan pengadaan barang melalui pengadaan langsung.8. KontesTata cara pelaksanaan masing-masing sistem pengadaan tersebut akan diuraikan satu persatu padabab-bab berikut ini.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGA. PendahuluanB. Pelelangan Umumdan PelelanganSederhanaC. Penunjukkan Langsungdan PengadaanLangsungD. Kontes E. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaF. Penyusunan danPersiapan PelaksanaanKontrakG. Pelaporan danPenyerahan BarangH. Latihan Kelompokdan TesB. Pelelangan Umum dan PelelanganSederhanaPelelangan umum dan pelelangan sederhana diuraikan pada bab yang sama karena diantara keduanya ada beberapa langkah yang sama. Langkah-langkah Pelelangan Umumdan Pelelangan Sederhana digambarkan secara diagram yang dapat dilihat pada gambar1, dimana Gambar 1 tersebut menggambarkan langkah-langkah untuk sistem pengadaaansebagai berikut :1. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.2. Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistempenilaian biaya selama umur ekonomis.3. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaianbiaya selama umur ekonomis.4. Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.1 4Mulai2 3Mulai1: Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur2: Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaianbiaya selama umur ekonomis3:Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biayaselama umur ekonomis4: Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampu dan evaluasi sistem gugurPengumumanPascakualisfikasiPengumuman Prakualifikasi2 3. Pendaftaran danPengambilan DokumenPengadaanPendaftaran PengambilanDokumen KualifikasiPemasukan DokumenPenawaranPemasukan DokumenPenawaran Tahap I(Administrasi dan Teknis )1 2 34Pemberian PenjelasanPemasukan dan EvaluasiDokumen KualifikasiPembukaan DokumenPenawaran Sampul I(Administrasi dan Teknis )Pembukaan DokumenPenawaran Tahap I(Administrasi dan Teknis )Pembuatan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP)Pemasukan DokumenPenawaranPembuktian KualifikasiEvaluasi Dokumen PenawaranSampul I (Administrasi danTeknis)Evaluasi Dokumen PenawaranTahap I (Administrasi danTeknis)Penetapan PemenangPembukaan DokumenPenawaranPenetapan Hasil KualifikasiPemberitahuan /Pengumumankepada Peserta yang LulusEvaluasi Sampul IPenetapan Peserta yang LulusEvaluasi Dokumen PenawaranTahap IPengumuman PemenangEvaluasi PenawaranPengumuman Hasil KualifikasiPembukaan Dokumen SampulII (Harga)Pemberitahuan /Pengumumankepada Peserta yang LulusEvaluasi Tahap ISanggahanEvaluasi KualifikasiSanggahan KualifikasiEvaluasi Dokumen PenawaranSampul II (Harga)Pemasukan DokumenPenawaran Tahap II (Harga)Sanggahan BandingPembuktian KualifikasiUndangan kepada Pesertayang Lulus KualifikasiPembukaan DokumenPenawaran Tahap II (Harga)Penunjukan Penyedia Barang /JasaPengambilan DokumenPemilihanEvaluasi Dokumen PenawaranTahap II (Harga)SelesaiPemberian PenjelasanGambar 1 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Menggunakan Metode LelangUmum dan Lelang SederhanaLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul danEvaluasi Sistem GugurB.1 PelelangannUmum SecaraPascakualifikasiMetode SatuSampul danEvaluasi SistemGugurB. 2 PelelanganUmum SecaraPrakualifikasiMetode DuaSampul danEvaluasi SistemNilai dan SistemPenilaian BiayaSelama UmurEkonomisB.3 PelelanganUmum SecaraPrakualifikasiMetode DuaTahap danEvaluasi SistemNilai dan SistemPenilaian BiayaSelama UmurEkonomisB.4 PelelanganSederhanaPelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul danevaluasi sistem gugur terdiri dari sejumlah tahapan yaitu:1. Pengumuman pascakualifikasi2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan3. Pemberian penjelasan4. Pemasukan dokumen penawaran5. Pembukaan dokumen penawaran6. Evaluasi penawaran7. Evaluasi kualifikasi8. Pembuktian kualifikasi9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)10. Penetapan pemenang11. Pengumuman pemenang12. Sanggahan13. Sanggahan banding14. Penunjukan penyedia barang/jasaLangkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapabagian besar yaitu:1. Proses kualifikasiTerdiri dari langkah 1,7, dan, 8.2. Proses penawaran dan evaluasi penawaranTerdiri dari langkah 2,3,4,5, dan 6.3. Proses penentuan pemenangTerdiri dari langkah 10, 11, 12, 13, dan 14.Penjelasan dari masing-masing langkah tersebut adalah sebagai berikut:1. Pengumuman pascakualifikasi1) Melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumumanresmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melaluiLPSE. Bila diperlukan melalui media cetak. Lama pengumumanminimal 7(tujuh) hari kerja.2) Pengumuman Pelelangan Umum Prakualifikasi paling sedikitmemuat :a. Nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;b. Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;c. Nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);d. Syarat-syarat peserta pelelangan; dane. Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil DokumenKualifikasi.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG3) Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:a. Peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;b. Pendaftaran harus dilakukan oleh orang-orang yang terdaftar pada akte perusahaan ataupejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.c. Keharusan membawa dokumen asli pada saat mendaftar.d. Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; ataue. Persyaratan diluar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini kecuali diperintahkanoleh peraturan perundang-undangan yanglebih tinggi.4) Apabila dari identifikasi tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, makaharus diumumkan di website komunitas internasional serta diberitahukan kepada penyediayang diyakini mampu mengerjakan.5) Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman, baik ULP maupun peserta yangterlibat dikenakan sanksi.2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan1) Pendaftaran bisa dilakukan dengan langsung atau melalui media faksimili, email atau pos/jasa pengiriman.2) Pengambilan dokumen sesuai dengan yang ditentukan dalam pengumuman.3) Dokumen pengadaan hanya diberikan kepada peserta yang mendaftar.4) Pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan, ULP :a. Mencatat data peserta secara lengkap.b. Memberikan Dokumen Pengadaan dalam bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy); dan/atauc. Mengunggah (upload) Dokumen Kualifikasi melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh(download) oleh peserta.5) Dilarang memungut biaya apapun dari peserta.6) Pendaftar boleh diwakilkan dengan menyerahkan surat tugas dan menunjukkan kartu pengenal.7) Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilandokumen.8) Pada pascakualifikasi untuk peserta perorangan tidak boleh mewakilkan pada saat pendaftarandan pengambilan dokumen pengadaan.3. Pemberian penjelasan (aanwijzing)Rapat penjelasan merupakan forum yang diadakan untuk memberikan penjelasan selengkaplengkapnyadan sejelas-jelasnya kepada peserta tentang :a. Tatacara dan aturan main dalam proses pemilihan penyedia.b. Spesifikasi teknis barang/jasa yang harus disediakan oleh penyedia.Disamping memberikan penjelasan harus dibuka seluas-luasnya untuk melakukan tanya jawab antarapenyedia dengan ULP/Pejabat Pengadaan sehingga peserta pemilihan penyedia mempunyai kesempatanuntuk memahami dan mengerti tentang tata cara pemilihan dan spesifikasi teknis.Prinsip-prinsip aturan main dalam pemberian penjelasan ini adalah :• Peserta boleh tidak hadir dalam tahap ini, walaupun demikian peserta yang tidak hadir harus mengikutitambahan atau perubahan dokumen pengadaan yang disampaikan pada saat tahap ini.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4• Seluruh acara pada pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara dan Berita Acaraini WAJIB disampaikan oleh ULP/Pejabat Pengadaan kepada SELURUH peserta baik yang hadirmaupun yang tidak hadir.• Berita Acara tersebut merupakan acuan yang juga harus diikuti oleh seluruh peserta dalam prosespelaksanaan pemilihan penyedia.Langkah-langkah dan ketentuan selengkapnya dalam pemberian penjelasan adalah sebagai berikut :1) Dilakukan pada tempat dan waktu yang ditentukan, serta dihadiri oleh para peserta yang terdaftar.2) Ketidakhadiran peserta tidak menggugurkan penawaran.3) Perwakilan peserta yang hadir harus menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.4) Peserta perorangan tidak boleh diwakilkan dan pada saat hadir menunjukkan tanda pengenal kepada ULP.5) Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:a. Metode pemilihan;b. Cara penyampaian dokumen penawaran;c. Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran;d. Pembukaan dokumen penawaran;e. Metode evaluasi;f. Hal-hal yang menggugurkan penawaran;g. Jenis kontrak yang akan digunakan;h. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaanproduksi dalam negeri;i. Ketentuan tentang penyesuaian harga;j. Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha mikro dan usaha kecilserta koperasi kecil; dank. Besaran jaminan, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan.6) Apabila dipandang perlu, dapat melakukan peninjauan lapangan.7) Hasil pemberian penjelasan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang isinya :a. Hal-hal yang dijelaskanb. Tanya jawabc. Perubahan dokumen pengadaand. Hasil peninjauan lapangane. Keterangan lain yang dipandang perluBAPP ditandatangani oleh semua anggota pokja ULP yang hadir dan minimal 1 (satu) wakil daripeserta yang hadir.8) BAPP merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan.9) Apabila tidak ada peserta yang hadir atau tidak ada yang bersedia menandatangani BAPP, makaBAPP cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir.10) Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 7) terdapat hal-hal/ketentuan baru atauperubahan penting yang perlu ditampung, makaULP menuangkan ke dalam AdendumDokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.11) Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harusmendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.12) Apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan dokumen pengadaan, maka ULPmenyampaikannya kepada PA/KPA untuk diputuskan, maka:LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGa. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; ataub. Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final.13) Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam AdendumDokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada.14) Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, ULP dapat memberikan tambahan waktu untukmemasukkan Dokumen Penawaran.15) ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan Adendum DokumenPengadaan.16) ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan BAPP dan Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada)dan mengunggah dokumen tersebut melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduholeh peserta.4. Pemasukan Dokumen PenawaranPemasukan Dokumen Penawaran oleh Penyedia Barang/Jasa tidak boleh melebihi jangka waktusebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Selain itu, Penyedia Barang/Jasaharus mengikuti persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dapat melakukanpenarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran yang telahdimasukkan tersebut sepanjang waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan ditutupoleh ULP/Pejabat Pengadaan.Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikansecara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata:• “PENARIKAN”, apabila Dokumen Penawaran ditarik• “PENGGANTIAN”, apabila Dokumen Penawaran diganti• “PENGUBAHAN” apabila Dokumen Penawaran diubah• ”PENAMBAHAN”, apabila Dokumen Penawaran ditambahsesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.Langkah-langkah pemasukan dokumen secara rinci seperti yang telah dijelaskan pada modul 2tentang penyampaian dokumen penawaran metode satu sampul.5. Pembukaan dokumen penawaranPembukaan Dokumen Penawaran merupakan tahapan penting pengadaan terkait prinsip transparansidan akuntabilitas, dimana pada tahapan ini semua penyedia barang/jasa yang menyampaikanpenawarannya bisa hadir dalam tahap ini untuk menyaksikan bahwa dokumen penawaran yang telahdisampaikan masih dalam keadaan tertutup. Sehingga kerahasiaan dari setiap dokumen penawaranterjamin dan tidak dimungkinkan adanya kecurangan yang dilakukan penyedia barang/jasa laindengan mengganti dokumen miliknya. Selanjutnya setiap dokumen dibuka secara bersama-samadengan tata cara seperti yang tertuang pada dokumen pemilihan. Lalu setiap dokumen yang sudahdibuka ataupun setiap amplop yang masih belum dibuka diberi tanda berupa paraf/tanda tangan olehperwakilan peserta bersama-sama anggota ULP/Pejabat Pengadaan sehingga selama proses evaluasiselanjutnya dokumen-dokumen tersebut akan sulit menggantinya.10LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4Berikut ini langkah-langkah didalam pembukaan Dokumen Penawaran :1) Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalamDokumen Pengadaan.2) Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak boleh dijadikan dasaruntuk menolak/menggugurkan penawaran.3) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tandapengenal dan surat tugas kepada ULP.4) Bagi peserta perorangan, kehadirannya tidak boleh diwakilkan dan harus menunjukkan tandapengenal kepada ULP.5) Dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran yang dihadiripaling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.6) Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka ULP menunda pembukaanDokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.7) Apabila setelah ditunda hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaantetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.8) ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan para peserta.9) ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah DokumenPenawaran yang masuk dihadapan peserta.10) Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.11) Dokumen penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN”, atau”PENAMBAHAN”, harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.12) Dokumen penawaran yang telah masuk tidak dibuka apabila dokumen dimaksud telah disusulidokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”.13) ULP membuka sampul Dokumen Penawaran di hadapan peserta, kemudian dijadikan lampiranBerita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.14) ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaranyang meliputi:a. Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkanharga penawaran;b. Jaminan Penawaran asli;c. Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila diperlukan;d. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yangnamanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);e. Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);f. Dokumen penawaran teknis;g. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;h. Dokumen isian kualifikasi; dani. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila ada).15) ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yangterlambat memasukkan penawaran.16) Salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yangbukan miliknya.17) ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang paling sedikit memuat:a. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah11

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGb. Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;c. Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada)d. Keterangan lain yang dianggap perlu;e. Tanggal pembuatan Berita Acara; danf. Tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk olehULP bila tidak ada saksi dari peserta.18) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebutharus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.19) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadirdan 2 (dua) orang saksi.20) Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.21) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran danULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapatdiunduh olehpeserta.6. Evaluasi penawaranEvaluasi penawaran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses pengadaan. Dalam tahap ini dokumenpenawaran yang telah disampaikan dan dibuka diteliti dan dinilai oleh panitia pengadaan. Penilaiandilakukan berdasarkan dokumen administrasi, dokumen usulan teknis, dan dokumen usulan biaya.Pada tahap ini pertama-tama yang dievaluasi adalah kelengkapan administrasinya. Perlu ditegaskanbahwa dokumen administrasi yang diserahkan pada dokumen penawaran berbeda dengan yang diserahkanpada dokumen kualifikasi. Pada Dokumen Kualifikasi bertujuan untuk mengetahui kualifikasi teknis calonpenyedia dalam menyelesaikan pekerjaan. Maka data-data yang diperlukan seperti pengalaman perusahaan,ketersediaan personil, keuangan, dan sejenisnya. Sedangkan pada dokumen adminsitrasi yangdiserahkan bersamaan dengan dokumen penawaran hal-hal yang dievaluasi terkait dengan keabsahanpihak yang menawarkan. Sebagai contoh yang menandatangani harus sesuai dengan akte perusahaan,tanggal penawaran harus sesuai, dan sejenisnya.Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap usulan teknisnya. Pada usulan teknis ini calonpenyedia menguraikan tentang hal-hal teknis terkait dengan barang/jasa apa yang akandiadakan oleh penyedia yang bersangkutan sesuai dengan KAK. Setelah melalui evaluasiadminstrasi dan teknis, selanjutnya dilakukan evaluasi biaya. Oleh karena itu anggota ULP/Pejabat Pengadaan yang akan melakukan evaluasi harus sangat memahami hal-hal sebagaiberikut :a. Ketentuan dan tatacara pengadaan sesuai perpres 54/2010b. Barang/jasa yang harus disediakan oleh penyedia barang/jasa.c. Komponen-komponen biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan barang/jasa tersebut.Berdasarkan ketentuan dan tatacara evaluasi tersebut akan dapat ditentukan siapa Penyedia Barang/Jasayang akan dipilih menjadi penyedia. Ketentuan dan tatacara evaluasi ini harus diketahui oleh seluruh pesertadan dituangkan dalam dokumen pemilihan. Dengan demikian pada tahapan kegitan ini, ULP/PejabatPengadaan, disamping harus menguasai Perpres 54/2010 juga harus mempunyai kompetensi teknisterhadap barang/jasa yang akan diadakan.12LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4Dibawah ini akan diuraikan secara rinci ketentuan dan prosedur dalam melakukan evaluasi penawaran, yaitu :1) Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:a. Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan denganyang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;b. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan makadilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidakboleh diubah; danc. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.2) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadilebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.3) Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sump yang melampirkan daftar kuantitas dan hargahanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas danharga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran.4) Pelaksanaan evaluasi dilakukan ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.5) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurangdari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.6) ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:a. Evaluasi administrasi;b. Evaluasi teknis; danc. Evaluasi harga.7) Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :a. ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria danpersyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;b. ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubahisi Dokumen Penawaran;c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan,syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa adapenyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:i. Penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas danhasil/kinerja pekerjaan; dan/atauii. Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan DokumenPemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adildiantara peserta yang memenuhi syarat.e. ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:i. Ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atauii. Kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul dan/atau surat penawarantidak berkop perusahaan;f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses evaluasi;g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atauterjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK,dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah13

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGi. Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibatdimasukkan ke dalam Daftar Hitam;ii. Anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksiadministrasi dan/atau pidana;iii. Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); daniv. Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada butir c, maka pelelangandinyatakan gagal.8) Evaluasi Administrasi:a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai padasaat penilaian kualifikasi;b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:i. Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi;ii. Surat penawaran :a) Ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwewenang sesuai akta perusahaan.Bagi yang bermitra adalah yang ditunjuk mewakili perusahaan yang bekerja sama.Bagi peserta perorangan oleh yang bersangkutan.b) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkandalam Dokumen Pemilihan;c) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktuyang ditetapkan.d) Bertanggal.iii. Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:a) Diterbitkan oleh pihak penjamin sesuai dengan ketentuan.b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masaberlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;c) Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;d) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalamDokumen Pemilihan;e) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;f) Nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yangmengadakan pelelangan; dang) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.iv. ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan JaminanPenawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterimaoleh Penerbit Jaminan.c. ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;d. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;e. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; danf. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangandinyatakan gagal.14LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL49) Evaluasi Teknis:a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut:i. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkadalam Dokumen Pemilihan;ii. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:a) Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambargambarsesuai dengan yang ditetapkan.b) Jadwal waktu penyerahan tidak melampaui batas waktu sesuai dengan yang ditetapkan.c) Identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas(apabila diperlukan);d) Jaminan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabiladiperlukan);e) Tenaga teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabiladiperlukan); danf) Bagian pekerjaan yang akan disub-kontrakan sesuai dengan yang ditetapkan dalamDokumen Pemilihan.iii. ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentusesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;iv. Evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan sistem ambang batas terhadapunsur teknis yang dinilai;v. Dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur yang menggunakan ambang batas nilaiteknis,penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilaitotal keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalamDokumen Pemilihan.d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULPmelakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;e. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;f. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasitetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;g. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.10) Evaluasi Harga:a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan :i. Total harga penawaran terhadap nilai total HPS:a) Apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; danb) Apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.ii. Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari110% (seratus sepuluhperseratus) dari HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata hargasatuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlakuuntuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan;iii. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebutharus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah15

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGiv. Untuk kontrak lump sum:a) Apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka danhuruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;b) Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidakjelas maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atauc) Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakangugur.b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut :i. Klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan denganperkiraan ULP;ii. Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus)HPS dengan ketentuan :a) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang,harus bersedia untukmenaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; ataub) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai JaminanPelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuknegara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.c) Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.7. Evaluasi kualifikasi1) Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada.2) Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.3) Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:a. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwewenang sesuaiakta perusahaan. Bagi yang bermitra adalah yang ditunjuk mewakili perusahaan yang bekerja sama.b. Mempunyai ijin usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.c. Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan danmanajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedangdihentikan kegiatan usahanya;d. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPTTahunan) serta memiliki laporan bulanan PPhPasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada tranaksi),PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulanterakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikanSurat Keterangan Fiskal (SKF);f. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat)tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;g. Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;h. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:i. Peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraanii. Evaluasi persyaratan administrasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.4) Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secaratertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.5) Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yangkurang tidak dapat dilengkapi.16LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL46) Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.7) Evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan sebelum evaluasi penawaran8. Pembuktian kualifikasi1) Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratankualifikasi.2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.3) ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.4) Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usahadan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam.5) Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan BAHP :1) BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh ULPdan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP.2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:a. Nama semua peserta;b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;c. Metode evaluasi yang digunakan;d. Unsur-unsur yang dievaluasi;e. Rumus yang dipergunakan;f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;h. Tanggal dibuatnya berita acara.4) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataanbahwa pelelangan dinyatakan gagal dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila pesertayang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calonpemenang.10. Penetapan pemenangLangkah-langkah yang dilakukan dalam penetapan pemenang :1) ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai sampai denganRp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).2) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai diatasRp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan :a. Usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIPK/L/D/I yang bersangkutan; danb. Apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah tidak setuju dengan usulan ULP, maka PA padaK/L/I atau Kepala Daerah memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.3) Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :a. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;b. Nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); danLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah17

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGd. Hasil evaluasi penawaran.4) Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah :a. Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada);b. BAPP;c. BAHP; dand. Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan2 (apabila ada) yangtelah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.5) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawarandan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh pesertauntuk memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran. Calon pemenang yang tidak bersediamemperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpadikenakan sanksi.11. Pengumuman PemenangULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/Imasing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya:1) Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;2) Nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan4) Evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.12. Sanggahan1) Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULPdalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinyapenyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan.2) Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama denganpeserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :a. Menyimpang dari perpres dan Dokumen pemilihan.b. Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atauc. Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerjasetelah menerima surat sanggahan.4) Apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan gagal.5) Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan di luar masa sanggah,dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.13. Sanggahan banding1) Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP, dapat mengajukan sanggahanbanding secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi palinglambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, ULP,APIP K/L/D/I yang bersangkutan.2) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban secara tertulisatas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahanbanding diterima.18LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL43) Peserta yang akan melakukan Sanggahan Banding harus memberikan Jaminan SanggahanBanding yang ditujukan kepada ULP sebesar 2‰ (duaperseribu) dari HPS atau paling tinggisebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) harikerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.4) Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.5) Bila sanggahan banding dinyatakan diterima :a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusimemerintahkan evaluasi ulang atau pemilihan ulangb. Jaminan sanggahan dikembalikan kepada penyanggah6) Bila sanggahan banding ditolak :a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusimemerintahkan ULP untuk melanjutkan.b. Jaminan sanggahan disita dan disetorkan kepada kas Negara/Daerah.7) Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau disampaikandiluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetapharus ditindaklanjuti.14. Penunjukan penyedia barang/jasa1) ULP menyerahkan BAHP kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ).2) PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan:a. Tidak ada sanggahan dari peserta;b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atauc. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.3) Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut.4) Bila penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri pada masa jaminan penawaran :a. Jaminan penawaran dicairkan dan disetor ke kas Negara/Daerah.b. Bila alasan pengunduran diri tidak bisa diterima, peserta yang bersangkutan mendapatsangsi masuk dalam daftar hitam.5) Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapatdilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa suratpenawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku.6) Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal olehPA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.7) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapanpemenang, apabila tidak ada sanggahan.8) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahanbanding dijawab.9) Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnyakepada unit pengawasan internal.10) Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelumpenandatanganan kontrak.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah19

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG11) Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapanpemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:a. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangandinyatakan gagal; ataub. Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang olehULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.12) Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.20LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan EvaluasiSistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur EkonomisB.1 PelelangannUmum SecaraPascakualifikasiMetode SatuSampul danEvaluasi SistemGugurB. 2 PelelanganUmum SecaraPrakualifikasiMetode DuaSampul danEvaluasi SistemNilai dan SistemPenilaian BiayaSelama UmurEkonomisB.3 PelelanganUmum SecaraPrakualifikasiMetode DuaTahap danEvaluasi SistemNilai dan SistemPenilaian BiayaSelama UmurEkonomisB.4 PelelanganSederhanaPelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul danevaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umurekonomis terdiri dari sejumlah tahapan sebagai berikut:1. Pengumuman prakualifikasi2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi4. Pembuktian kualifikasi5. Penetapan hasil kualifikasi6. Pengumuman hasil kualifikasi7. Sanggahan kualifikasi8. Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi9. Pengambilan dokumen pemilihan10. Pemberian penjelasan11. Pemasukan dokumen penawaran12. Pembukaan dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis)13. Evaluasi dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis)14. Pemberitahuan/pengumuman kepada peserta yang lulus evaluasisampul I15. Pembukaan dokumen sampul II (harga)16. Evaluasi dokumen penawaran sampul II (harga)17. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)18. Penetapan pemenang19. Pengumuman pemenang20. Sanggahan21. Sanggahan banding22. Penunjukan penyedia barang/jasaLangkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapabagian besar yaitu:1. Proses prakualifikasiTerdiri dari langkah 1 sampai dengan langkah 8.2. Proses penawaran dan evaluasi penawaranTerdiri dari langkah 9 sampai dengan langkah 163. Proses penentuan pemenangTerdiri dari langkah 17 sampai dengan langkah 22. Langkah-langkahtersebut sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada pelelanganumum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistemgugur (sub-bab B.1).LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah21

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG1. Pengumuman Prakualifikasi1) Melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakatserta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Bila diperlukan melalui media cetak. Lamapengumuman minimal 7 (tujuh) hari kerja.2) Pengumuman Pelelangan Umum Prakualifikasi paling sedikit memuat:a. Nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;b. Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;c. Nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);d. Syarat-syarat peserta pelelangan; dane. Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil Dokumen Kualifikasi.3) Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:a. Peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasipelelangan;b. Pendaftaran harus dilakukan oleh orang-orang yang terdaftar pada akte perusahaan ataupejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.c. Keharusan membawa dokumen asli pada saat mendaftar.d. Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; ataue. Persyaratan diluar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini kecuali diperintahkanoleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.4) Apabila dari identifikasi tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, makaharus diumumkan di website komunitas internasional serta diberitahukan kepada penyediayang diyakini mampu mengerjakan.5) Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman, baik ULP maupun peserta yang terlibatdikenakan sanksi.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi1) Pendaftaran bisa dilakukan dengan langsung atau melalui media faksimili, email atau pos/jasa pengiriman.2) Pengambilan dokumen sesuai dengan yang ditentukan dalam pengumuman.3) Dokumen kualifikasi hanya diberikan kepada peserta yang mendaftar.4) Pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi, ULP :a. Mencatat data peserta secara lengkap.b. Memberikan Dokumen Kualifikasi dalam bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy);dan/atauc. Mengunggah (upload) Dokumen Kualifikasi melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh(download) oleh peserta.5) Dilarang memungut biaya apapun dari peserta.6) Pendaftar boleh diwakilkan dengan menyerahkan surat tugas dan menunjukkan kartu pengenal.7) Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilandokumen.3. Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi1) Peserta menyerahkan dokumen kualifikasi dan kelengkapannya kepada panitia sesuai denganjadwal, tata cara dan ketentuan yang tercantum pada dokumen kualifikasi.22LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL42) Dapat diserahkan langsung, atau dikirim melalui jasa pengiriman dan harus diterima sebelum batasakhir penyerahan.3) ULP mencatat secara lengkap dokumen kualifikasi yang diserahkan oleh peserta. Kepada yangmenyerahkan langsung harus diberi tanda terima.4) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi.5) Pada batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi, salah satu anggota ULP menutup pemasukanDokumen Kualifikasi dengan mencoret tepat dibawah daftar peserta terakhir serta membubuhkantanda tangan.6) Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasikecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan maka harus dituangkan dalam Adendum DokumenKualifikasi dan disampaikan kepada seluruh peserta.7) Pembukaan dokumen kualifikasi dan pelaksanaan evaluasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima.8) Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.9) Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila :a. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwewenang sesuaiakta perusahaan. Bagi yang bermitra adalah yang ditunjuk mewakili perusahaan yang bekerja sama.b. Mempunyai ijin usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakuc. Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan danmanajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;d. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)serta memiliki laporan bulanan PPhPasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 danPPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalamtahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan SuratKeterangan Fiskal (SKF);f. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat)tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub-kontrak;g. Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;h. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:>. Peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan>. Evaluasi persyaratan administrasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.i. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3), apabila diperlukan.10) Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secaratertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.11) Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang dapat dilengkapipaling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.12) Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.4. Pembuktian kualifikasi1) Dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang lulus kualifikasi.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah23

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG2) Caranya dengan melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.3) Bila diperlukan ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen.4) Bila ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkandalam Daftar Hitam.5. Penetapan hasil kualifikasi1) Daftar peserta yang lulus kualifikasi paling kurang 3 (tiga) peserta.2) Bila kurang dari 3 (tiga), maka pelelangan dinyatakan gagal.6. Pengumuman hasil kualifikasiDiumumkan seperti pada saat pengumuman prakulaifikasi dan memberitahukan langsung kepadaseluruh peserta. Peserta yang lulus dan tidak tidak lulus juga harus diumumkan.7. Sanggahan kualifikasi1) Sanggahan dilakukan oleh peserta secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta laindengan ketentuan :a. Secara tertulis ditujukan kepada ULP disertai bukti-buktib. Ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan.c. Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman2) Hal-hal yang bisa disanggah adalah terjadinya penyimpangan prosedur yang meliputi :a. Menyimpang dari Perpres dan dokumen kualifikasib. Adanya rekayasa yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atauc. Penyalahgunaan wewenang oleh ULP atau pejabat yang berwenang lainnya.3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerjasetelah menerima surat sanggahan.4) Apabila sanggahan dinyatakan benar, maka ULP menyatakan pelelangan gagal.5) Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan di luar masa sanggah,dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.6) Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi.8. Undangan Kepada Peserta Yang Lulus Kualifikasi1) ULP menerbitkan undangan kepada peserta yang lulus untuk pengambilan dokumen pemilihandengan ketentuan:a. Tidak ada sanggahan dari peserta;b. Sanggahan terbukti tidak benar; atauc. Masa sanggah telah berakhir.2) Undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan Dokumen Pemilihan3) Peserta yang diundang berhak mengambil Dokumen Pemilihan.9. Pengambilan Dokumen PemilihanKetentuan dan tata caranya sama dengan ketentuan dan tata cara pengambilan dokumenpengadaan pada Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasisistem gugur (lihat Sub-Bab B1. Langkah 2.)24LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL410. Pemberian PenjelasanLangkah-langkah dan ketentuannya sama dengan pemberian penjelasan pada pelelangan umum secarapascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur (lihat Sub-Bab B1. Langkah 3.).11. Pemasukan Dokumen PenawaranDilakukan sesuai dengan penjelasan pada modul 2 tentang penyampaian dokumen penawaran metodedua sampul12. Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis)Langkah-langkah dan ketentuannya sama dengan langkah dan ketentuan Pembukaan DokumenPenawaran di atas (Sub-Bab B1. langkah 5) pada Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul SistemGugur. Hal-hal yang berbeda pada Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I adalah :1) Sampul II tetap tertutup dan tidak boleh dibuka2) Kelengkapan Dokumen Sampul I yang diperiksa ULP bersama-sama peserta sama dengan padaPelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur, kecuali :a. Tidak ada rincian harga penawaran karena berada pada sampul IIb. Tidak ada dokumen kualifikasi karena sudah diproses pada tahap prakualifikasi.13. Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis)1) ULP melakukan evaluasi Sampul I yang meliputi:a. Evaluasi administrasi; danb. Evaluasi teknis.2) Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :Ketentuannya sama dengan ketentuan pada Evaluasi Dokumen Penawaran tentang ketentuanumum dalam melakukan evaluasi (Langkah 6 butir 7) pada Pelelangan Umum Pascakualifikasi SatuSampul Sistem Gugur. Tidak ada hal yang berbeda.3) Evaluasi Administrasi:Ketentuannya sama dengan ketentuan pada Evaluasi Dokumen Penawaran tentang EvaluasiAdministrasi (Langkah 6 butir 8) pada Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul SistemGugur. Hal yang berbeda adanya tambahan ketentuan yaitu :• Untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan penawaran, maka syaratsyaratlainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perludilampirkan pada Dokumen Penawaran;4) Evaluasi Teknis:a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;c. Evaluasi teknis dilakukan dengan SISTEM NILAI, yaitu :i. Evaluasi penilaian dengan cara :a) Terhadap barang yang akan diadakan, ditetapkan unsur-unsur yang akan dinilai, kriteria,nilai maksimum dan minimum setiap unsur, bobot masing-masing unsur.b) Untuk sistem penilaian biaya selama umur ekonomis, dilakukan perhitungan perkiraanbiaya operasi, pemeliharaannya dan nilai sisa. Penawaran yang memberikan total biayaoperasi, pemeliharaan dan nilai sisa yang paling tinggi diberikan nilai maksimum.c) Terhadap barang yang diusulkan setiap peserta dilakukan penilaian.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah25

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGd) Tata cara ini sudah harus dituangkan dalam dokumen pemilihan.d. Sistem nilai dapat dilakukan dengan cara:a) Menggabungkan bobot teknis dan harga sesuai dengan bobot yang ditetapkan dalamdokumen pemilihan; danb) Menggunakan ambang batas lulus persyaratan teknis.e. ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan.Ketentuan persyaratan teknis minimal sama dengan ketentuan pada Evaluasi DokumenPenawaran tentang Evaluasi Teknis (Langkah 6 butir 9.c.ii) pada Pelelangan UmumPascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur.f. Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e) harus melewati nilai ambangbatas yang ditetapkan dalam DokumenPemilihan;g. ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentusesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;h. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULPmelakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;i. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis diundang untuk pembukaan Sampul II (Harga); danj. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.5) ULP membuat Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis yang paling sedikit memuat:a. Nama semua peserta;b. Hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta;c. Nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari yang tertinggi;d. Ambang batas nilai teknis;e. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan pelelangan;f. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;g. Tanggal dibuatnya berita acara; danh. Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.6) ULP menetapkan daftar peserta yang lulus evaluasi.7) Apabila peserta yang lulus evaluasi sampul I kurang dari 3 (tiga), maka proses pelelangan tetapdilanjutkan.14. Pemberitahuan/Pengumuman Kepada Peserta Yang Lulus Evaluasi Sampul I1) ULP memberitahukan hasil evaluasi Sampul I kepada seluruh peserta dan ditayangkan diwebsite K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.2) ULP mengundang semua peserta yang lulus evaluasi Sampul I untuk pembukaan DokumenPenawaran Sampul II pada hari, waktu, tempat yang dicantumkan pada undangan.15. Pembukaan Dokumen Sampul II (Harga)Langkah-langkah dan ketentuannya sama dengan langkah dan ketentuan pada pembukaan sampul I.Bedanya adalah :1) Kelengkapan Dokumen Sampul II yang diperiksa ULP, yaitu :a. Surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan hargapenawaran;b. Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila ada; danc. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).26LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL42) Pada pembuatan berita acara ditambahkan data tentang harga penawaran masing-masing peserta.16. Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (Harga)1) Dilakukan koreksi aritmatik dengan cara dan ketentuan yang sama dengan ketentuan padaEvaluasi Dokumen Penawaran tentang Evaluasi Administrasi (Langkah 6 butir 1, 2, 3, 4, dan 5)pada Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur2) Melakukan evaluasi harga dengan cara dan ketentuan yang sama dengan ketentuan padaEvaluasi Dokumen Penawaran tentang Evaluasi Harga (Langkah 6 butir 10) pada Pelelangan UmumPascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur3) Untuk penilaian sistem nilai, dihitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dengan nilaiharga penawaran terkoreksi.4) Untuk penilaian biaya selama umur ekonomis, unsur harga dikonversikan ke dalam mata uangtunggal berdasarkan perhitungan secara profesional.5) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal danpeserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.6) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka ULP memilihpeserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam berita acara.7) ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan:a. Untuk sistem nilai dimulai dari yang mempunyai nilai kombinasi terbaik untuk sistem nilai; ataub. Total harga terendah untuk sistem penilaian biaya umur ekonomis,apabila ada.Langkah selanjutnya adalah penentuan pemenang yang terdiri dari langkah 17 sampai dengan langkah22. Langkah-langkah tersebut sama dengan ketentuan pada langkah proses penentuan pemenang(Langkah 10, 11, 12, 13, dan 14) Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur.Contoh Evaluasi Menggunakan Sistem Nilai :Untuk memberikan ilustrasi, berikut ini akan disajikan contoh evaluasi menggunakan sistem nilai.Pertama-tama yang harus dilakukan adalah menetapkan unsur-unsur teknis yang dinilai. Misalkanunsur-unsur teknis yang dinilai adalah :- Harga suku cadang- Disain teknis dan kinerja- Waktu penyerahan- Pelayanan pasca jual.Kemudian memberikan bobot pada keseluruhan unsur teknis sesuai ketentuan, yaitu bobot hargaadalah 70% - 90%, dengan demikian bobot teknis adalah 10% - 30%. Pada kasus contoh ini ditetapkanbobot harga 80% dan bobot teknis 20%. Selanjutnya memberikan bobot pada masing-masing unsurteknis. Karena bobot teknis total adalah 20%, maka masing-masing unsur teknis bila ditotal maksimumharus 20%. Pada contoh ini bobot masing-masing unsur adalah sama sehingga setiap unsurmempunyai bobot 5%. Pada prakteknya, bisa saja memberikan bobot yang berbeda tehadap masingmasingunsur, tergantung pada seberapa besara pengaruh masing-masing unsur terhadap kebutuhanpengguna.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah27

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGSelanjutnya setiap penawar dilakukan penilaian dan hasil penilaian tersebut dituangkan dalamtabel, yaitu :NoUnsur PenilaianBobot (B)Nilai (N)PenawarPT. ANILAI AKHIR(B x N)A.B.1.2.3.4.HargaHarga PenawaranTeknisHarga suku cadangDisain teknis dan kinerjaWaktu penyerahanPelayanan pasca jualTOTAL80%5%5%5%5%100%95707010070763,53,553,595,5Sehingga dari perhitungan tersebut untuk PT. A mempunyai nilai akhir 95,5. Evaluasi seperti contoh diatasdilakukan pada seluruh penyedia barang/jasa yang memasukkan dokumen penawaran. Setelah diperolehnilai akhir, selanjutnya memeringkatkan semua penyedia barang/jasa berdasarkan nilai akhirnya mulaidari yang memiliki nilai tertinggi sampai dengan terendah. Panitia akan memilih penyedia barang/jasayang memiliki hasil nilai evaluasi tertinggi.Contoh Evaluasi Menggunakan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis :Berikut ini akan disajikan contoh evaluasi menggunakan Sistem Penilaian Biaya Selama UmurEkonomis. Pada dasarnya untuk melakukan evaluasi dengan penilaian biaya selama umur ekonomis,disamping harga beli barang/jasa harus diketahui juga biaya-biaya lain, yaitu :-Biaya operasional selama periode tertentu- Biaya pemeliharaan selama periode tertentu- Nilai sisa, yaitu harga jual kembali pada saat akhir periode tertentu tersebut.Selanjutnya dihitung total biaya selama umur ekonomis meliputi jumlah dari harga beli, biayaoperasional, biaya pemeliharaan dan nilai sisa. Total harga inilah sebagai total harga evaluasiyang dibandingkan dengan peserta lainnya. Sebagai contoh, penawar X menawarkan harga barangnyasebagai berikut :NoA.B.C.D.Unsur PenilaianHarga Penawaran (setelah koreksi aritmatik)Biaya Operasional (8 Tahun)Biaya Pemeliharaan (8 tahun)Nilai Sisa ( - )Total Harga EvaluasiPenawar PT XDalam Juta Rupiah30025024030760Selanjutnya hal yang sama juga dilakukan pada setiap penawar. Peringkat peserta berdasarkan Total HargaEvaluasi, dan ULP/Pejabat Pengadaan memilih penyedia barang/jasa yang menawar dengan harga rendah.28LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4B.3 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan EvaluasiSistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur EkonomisB.1 PelelangannUmum SecaraPascakualifikasiMetode SatuSampul danEvaluasi SistemGugurB. 2 Pelelangan UmumSecara PrakualifikasiMetode DuaSampul danEvaluasi Sistem Nilaidan SistemPenilaian BiayaSelama UmurEkonomisB.3 PelelanganUmum SecaraPrakualifikasiMetode DuaTahap danEvaluasi SistemNilai dan SistemPenilaian BiayaSelama UmurEkonomisB.4 PelelanganSederhanaPelelangan umum dengan sistem pengadaan ini pada dasarnya samadengan pelelangan umum metode dua sampul. Perbedaannya,pada sistem dua sampul baik sampul I maupun sampul II diserahkanseacra bersama-sama. Sedangkan pada metode dua tahap, sampul IIdiserahkan setelah evaluasi Tahap I (sampul I) sudah ada hasilnya danyang boleh menyampaikan sampul II (penawaran harga) adalah pesertayang lulus pada tahap I dan diundang untuk memasukkan dokumensampul II.Langkah-langkah selengkapnya adalah sebagai berikut :1. Pengumuman prakualifikasi2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi4. Pembuktian kualifikasi5. Penetapan hasil kualifikasi6. Pengumuman hasil kualifikasi7. Sanggahan kualifikasi8. Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi9. Pengambilan dokumen pemilihan10. Pemberian penjelasan11. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)12. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)13. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)14. Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I15. Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus EvaluasiTahap I16. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)17. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)18. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)19. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)20. Penetapan pemenang21. Pengumuman pemenang22. Sanggahan23. Sanggahan banding24. Penunjukan penyedia barang/jasaLangkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapabagian besar yaitu:1. Proses kualifikasiTerdiri dari langkah 1 sampai dengan langkah 8.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah29

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG2. Proses penawaran dan evaluasi penawaranTerdiri dari langkah 9 sampai dengan langkah 183. Proses penentuan pemenangTerdiri dari langkah 19 sampai dengan langkah 24. Langkah-langkah tersebut sama dengan langkahyang telah dijelaskan pada pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satusampul dan evaluasi sistem gugurPenjelasan untuk tata cara pengumuman prakualifikasi hingga undangan kepada peserta yang luluskualifikasi sama seperti pada prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistempenilaian biaya selama umur ekonomis (lihat Sub-Bab B.2). Sedangkan untuk masing-masing langkahberikutnya dijelaskan sebagai berikut:9. Pengambilan Dokumen PemilihanKetentuan dan tata caranya sama dengan ketentuan dan tata cara cara pengambilan dokumenprakualifikasi yang Sub-Bab B.2.10. Pemberian PenjelasanLangkah-langkah dan ketentuannya sama dengan pemberian penjelasan pada pelelangan umumsecara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.11. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)Langkah-langkah dan ketentuannya sama dengan langkah dan ketentuan Pemasukan DokumenPenawaran (langkah 11) pada Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi SistemNilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomi (Sub-Bab B.2).12. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)Langkah-langkah dan ketentuannya sama dengan langkah dan ketentuan Pembukaan DokumenPenawaran Sampul I (langkah 12) pada Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Sampul DanEvaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomi.13. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)Langkah-langkah dan ketentuannya sama dengan langkah dan ketentuan Evaluasi Dokumen PenawaranSampul I (langkah 13) pada Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi SistemNilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomi. Perbedaannya adalah :>> Ketentuan menggabungkan bobot teknis dan harga (Langkah 13.4.d) TIDAK DIPERGUNAKANkarena pada tahap ini proposal harga belum dimasukkan.14. Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I1) ULP menetapkan daftar peserta yang lulus evaluasi Tahap I.2) Apabila peserta yang lulus evaluasi Tahap I kurang dari 3 (tiga), maka proses pelelangan tetapdilanjutkan.30LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL415. Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus Evaluasi Tahap I1) ULP memberitahukan hasil evaluasi Tahap I kepada seluruh peserta dan ditayangkan di websiteK/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.2) ULP mengundang semua peserta yang lulus evaluasi Tahap I untuk memasukkan DokumenPenawaran Tahap II.3) Undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemasukan penawaran Tahap II.4) Undangan melampirkan perubahan nilai total HPS (apabila ada).16. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)Dilakukan sesuai dengan penjelasan pada modul 2 tentang penyampaian dokumen penawaran metodedua tahap.17. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)Langkah-langkah dan ketentuannya sama dengan langkah dan ketentuan Pembukaan DokumenPenawaran Tahap I (Administrasi dan teknis). Perbedaannya adalah :1) Obyek yang dibuka adalah dokumen penawaran harga yang diserahkan pada tahap II.2) Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3, lelang dinyatakan gagal.3) Kelengkapan Dokumen Penawaran yang diperiksa meliputi :a. Surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan hargapenawaran;b. Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila ada;c. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yangnamanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan kepadaorang yang berbeda pada tahap I); dand. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).4) Dalam pembuatan Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap II ditambahkan data tentangharga penawaran dari masing-maisng peserta.18. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)1) Dilakukan koreksi aritmatik dengan cara dan ketentuan yang sama dengan ketentuan padaEvaluasi Dokumen Penawaran tentang Evaluasi Administrasi (Langkah 6 butir 1, 2, 3, 4, dan 5) padaPelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksiaritmatik.3) Melakukan evaluasi harga dengan cara dan ketentuan yang sama dengan ketentuan padaEvaluasi Dokumen Penawaran tentang Evaluasi Harga (Langkah 6 butir 10) pada Pelelangan UmumPascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur4) Untuk penilaian sistem nilai, dihitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dengan nilaiharga penawaran terkoreksi.5) Untuk penilaian biaya selama umur ekonomis, unsur harga dikonversikan ke dalam mata uangtunggal berdasarkan perhitungan secara profesional.6) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usahatidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangandinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah31

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG7) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka ULPmemilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam BeritaAcara.8) ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan2 (apabila ada), dengan ketentuan :a. Untuk sistem nilai dimulai dari yang mempunyai nilai kombinasi terbaik;b. Untuk sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dimulai dari total harga yang terendah.9) Apabila peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga), maka dilakukannegosiasi teknis dan harga dengan ketentuan:a. ULP melakukan negosiasi teknis dan harga terhadap calon pemenang;b. Negosiasi teknis dan harga dilakukan terhadap harga satuan yang dinilai tidak wajar;c. Dilakukan perkalian volume dan harga satuan yang telah disepakati, untuk mendapatkantotal hasil negosiasi;d. Hasil negosiasi harga menjadi nilai harga penetapan pemenang dan sebagai dasar nilai kontrak;e. Apabila negosiasi terhadap calon pemenang tidak tercapai kesepakatan, maka penawarannyadinyatakan gugur dan dilanjutkan negosiasi terhadap calon pemenang cadangan, apabilaada; danf. Apabila negosiasi terhadap calon pemenang cadangan tidak tercapai kesepakatan, makapelelangan dinyatakan gagal.Langkah selanjutnya adalah penentuan pemenang yang terdiri dari langkah 17 sampai denganlangkah 22. Langkah-langkah tersebut sama dengan ketentuan pada langkah proses penentuanpemenang (Langkah 10, 11, 12, 13, dan 14) Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul SistemGugur.32LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4B.4 Pelelangan SederhanaB.1 PelelangannUmum SecaraPascakualifikasiMetode SatuSampul danEvaluasi SistemGugurProses pelaksanaan Pelelangan Sederhana sama dengan proses pelaksanaanPelelangan Umum secara Pascakualifikasi dengan metodesatu sampul dan evaluasi sistem gugur (lihat Gambar 1) kecualiwaktu penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga) harikerja melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumumanresmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.B. 2 Pelelangan UmumSecara PrakualifikasiMetode DuaSampul danEvaluasi Sistem Nilaidan SistemPenilaian BiayaSelama UmurEkonomisB.3 PelelanganUmum SecaraPrakualifikasiMetode DuaTahap danEvaluasi SistemNilai dan SistemPenilaian BiayaSelama UmurEkonomisB.4 PelelanganSederhanaPengumuman Lelang3 hariLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah33

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGA. PendahuluanB. Pelelangan Umumdan PelelanganSederhanaC. Penunjukkan Langsungdan PengadaanLangsungD. Kontes E. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaF. Penyusunan danPersiapan PelaksanaanKontrakG. Pelaporan danPenyerahan BarangH. Latihan Kelompokdan TesC. Penunjukan Langsung dan PengadaanLangsungC.1 Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Penunjukan Langsung untukPenanganan DaruratC.1 PelaksanaanPengadaan BarangMelalui PenunjukanLangsung UntukPenanganan DaruratC.2 PelaksanaanPengadaanBarang MelaluiPenunjukkanLangsung BukanUntuk PenangananDaruratC.3 PelaksanaanPengadaan BarangMelalui PengadaanLangsungPelaksanaan pengadaan barang melalui penunjukan langsung untukpengadaan darurat diawali dengan adanya pernyataan darurat daripejabat yang berwenang. Setelah itu PA/KPA akan mengambiltindakan sebagai berikut:• Mengusulkan anggaran kepada pejabat yang berwenang; dan/atau• Memerintahkan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan untuk memprosesPenunjukan LangsungSetelah itu, ULP/Pejabat Pengadaan akan menunjuk penyedia yangdinilai mampu untuk menyediakan barang yang dibutuhkan. KemudianPPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:• Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis;atau• Bila tidak ada penyedia sebagaimana tersebut di atas, maka ditunjukpenyedia lain yang dinilai mampu menyediakan barang tersebut.Proses penunjukan langsung dilakukan secara simultan dengan penerbitanSPMK dan proses penunjukan dapat dilihat seperti yang dijelaskanpada Gambar 2.“Pelaksanaan pengadaanbarang melalui penunjukanlangsung untuk pengadaandarurat diawali denganadanya pernyataan daruratdari pejabat yangberwenang”34LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4C.2 Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Penunjukan Langsung BukanUntuk Penanganan DaruratC.1 PelaksanaanPengadaan BarangMelalui PenunjukanLangsung UntukPenanganan DaruratC.2 PelaksanaanPengadaanBarang MelaluiPenunjukkanLangsung BukanUntuk PenangananDaruratULP/Pejabat Pengadaan melakukan penilaian kualifikasi terhadapPenyedia yang akan ditunjuk. Proses penilaian kualifikasi dilakukanseperti prakualifikasi pada Pelelangan Umum. Selanjutnya apabilamemenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, dilakukan proses penunjukan langsungseperti dijelaskan pada Gambar 2.C.3 PelaksanaanPengadaan BarangMelalui PengadaanLangsung1MulaiOpname pekerjaan di lapangan dilakukan bersamaantara PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia(apabila diperlukan);PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyediamembahas jenis, spesifikasi teknis, volumepekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan ;ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan DokumenPengadaan sesuai hasil pembahasan;PPK menyusun dan menetapkan HPS untukdiserahkan kepada ULP/Pejabat Pengadaan;1. Pelaksanaan Pengadaan Barang MelaluiPenunjukanLangsung untuk Penanganan Darurat2. Pelaksanaan Pengadaan Barang MelaluiPenunjukanLangsung Bukan Untuk Penanganan Darurat2MulaiPenilaian Kualifikasiseperti Prakualifikasi pada Pelelangan UmumULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligusmenyampaikan Dokumen Pengadaan untukPenunjukan Langsung kepada penyedia yang dinilaimampu dan memenuhi kualifikasi untukmengerjakan pekerjaan tersebut;Dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaandapat melakukan klarifikasi dan negosiasi teknisserta harga untuk mendapatkan harga yang wajarserta dapat dipertanggungjawabkan;1ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acarayang memuat :(1) nama dan alamat penyedia;(2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasilnegoisasi;(3) Nomor Pokok Wajib Pajak;(4) unsur-unsur yang dievaluasi;(5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan(6) tanggal dibuatnya berita acara.ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyediaberdasarkan hasil evaluasi;Apabila hasil evaluasi dinyatakantidak memenuhi syarat, ULP/Pejabat Pengadaan mengundangpenyedia lain;2Dokumen Pengadaan disampaikan kepadapenyedia;Dilakukan pemberian penjelasan oleh ULP/PejabatPengadaan;ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasilpenetapan penyedia yang ditunjuk di website K /L/D/Idan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;Penyedia menyampaikan Dokumen Penawarandalam 1 (satu) sampul yang berisi: dokumenadministrasi, teknis dan harga kepada ULP/PejabatPengadaan.Masyarakat dapat menyampaikan pengaduankepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan apabiladalam proses Penunjukan Langsung menemukanindikasi penyimpangan prosedur dan/atau KKN;ULP/Pejabat Pengadaan membuka DokumenPenawaran dan melakukan evaluasi administrasi ,teknis dan harga;PPK menerbitkan SPPBJ dan segeramempersiapkan proses Kontrak/SPK.SelesaiGambar 2 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Menggunakan MetodePenunjukan LangsungLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah35

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGC.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Pengadaan LangsungC.1 PelaksanaanPengadaan BarangMelalui PenunjukanLangsung UntukPenanganan DaruratC.2 PelaksanaanPengadaan BarangMelalui PenunjukanLangsung BukanUntuk PenangananDaruratC.3 PelaksanaanPengadaan BarangMelalui PengadaanLangsungPengadaan langsung dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentuseperti yang dijelaskan pada gambar 3 di bawah ini.MulaiPejabat Pengadaan mencari informasi barang dan hargaPejabat melalui Pengadaan media elektronik mencari maupun informasi non elektronik barang danharga melalui media elektronik maupun non-elektronikPejabat Pengadaan membandingkan harga harga dan dan kualitas kualitaspaling paling sedikit sedikit dari dari 2 (dua) 2 (dua) sumber sumber informasi informasi yang berbeda yangberbedaPejabat Pejabat Pengadaan Pengadaan melakukan melakukan klarifikasi klarifikasi dan dan negosiasi negosiasiteknis teknis serta serta untuk untuk mendapatkan harga harga yang wajarsertaserta dapat dapat dipertanggungjawabkan; jawabkan (bila (bila diperlukan)Pejabat Pengadaan melakukan transaksiPejabat Pengadaan mencari mendapatkan bukti bukti transaksi transaksi denganketentuan: dengan ketentuan:(1) untuk Pengadaan Langsung yang yang bernilai bernilai sampai sampai dengandengan Rp. 5.00.000,00 Rp5.000.000,00 (lima juta (lima rupiah) juta berupa rupiah) bukti berupa pembelian; buktipembelian;(2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan(2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampaidenganRp. 10.00.000,00Rp10.000.000,00(sepuluh(sepuluhjuta rupiah)jutaberuparupiah)kuitansi;berupadan(3) kuitansi; untuk Pengadaan dan Langsung yang bernilai sampai dengan(3) Rp. untuk 100.000.000,00 Pengadaan (seratus Langsung juta rupiah) yang bernilai berupa sampai Suratdengan Perintah Rp100.000.000,00 Kerja (SPK) (seratus juta rupiah) berupaSurat Perintah Kerja (SPK).SelesaiGambar 3 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang MenggunakanMetode Pengadaan Langsung36LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4A. PendahuluanB. Pelelangan Umumdan PelelanganSederhanaC. Penunjukkan Langsungdan PengadaanLangsungD. Kontes E. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaF. Penyusunan danPersiapan PelaksanaanKontrakG. Pelaporan danPenyerahan BarangH. Latihan Kelompokdan TesD. KontesPemilihan penyedia barang dengan menggunakan metode kontes memiliki sejumlah tahapantertentu. Tahapan pelaksanaan tersebut dijelaskan pada Gambar 4.Mulai6. Pemeriksaan Administrasi dan Teknis1. Pengumuman Kontes7. Pembuatan Berta Acara Hasil Kontes(BAHK)2. Pendaftaran dan Pengambilan DokumenKontes8. Penetapan Pemenang Kontes3. Pemberian Penjelasan9. Pengumuman Pemenang Kontes4. Penyampaian Barang yang AkanDikonteskan10. Penunjukan Pemenang Kontes5.Pembukaan Barang yang akan dikonteskan5. Pembukaan Barang yang akan dikonteskanserta dokumen kontesserta dokumen kontes11. Surat PerjanjianSelesaiGambar 4 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Menggunan Metode KontesLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah37

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGPenjelasan langkah tersebut adalah sebagai berikut:17. Pengumuman Kontes1) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan secara luas adanya Kontes melalui website K/L/D/Imasing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta Portal PengadaanNasional melalui LPSE.2) Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya:a. Nama dan alamat ULP/Pejabat Pengadaan yang akan mengadakan Kontes;b. Uraian mengenai Barang yang akan dikonteskan;c. Pagu anggaran dan rincian imbalan/hadiah;d. Ketentuan Kontes;e. Pernyataan tidak ada pungutan biaya kepada peserta Kontes; danf. Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk menyampaikan barang yang akan dikonteskan.3) Kontes dapat diikuti oleh perorangan, badan usaha, kelompok, lembaga pendidikan/riset dan lain-lain.4) Seluruh pegawai K/L/D/I yang bersangkutan, Tim Teknis/Tim Ahli untuk Kontes, peserta terafiliasidengan Tim Teknis/Tim Ahli dilarang mengikuti Kontes.18. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen KontesPendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes sesuai dengan jadwal yang ada dalam pengumumandengan ketentuan sebagai berikut:1) Mendaftar dan mengambil langsung Dokumen Kontes kepada ULP/Pejabat Pengadaan; atau2) Mendaftar dan mengunduh Dokumen Kontes melalui website K/L/D/I masing-masing.19. Pemberian Penjelasan1) ULP/Pejabat Pengadaan beserta Tim Juri/Tim Ahli menjelaskan seluruh ketentuan Kontes kepadapeserta di tempat dan waktu yang ditentukan dalam pengumuman.2) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan peserta.3) Pemberian penjelasan hanya dapat dihadiri oleh peserta yang terdaftar.38LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL44) Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:a. Waktu, tempat dan cara penyampaian barang yang akan dikonteskan;b. Dokumen yang harus dilampirkan dalam penyampaian barang yangc. Akan dikonteskan (apabila diperlukan) ;d. Persyaratan kontes;e. Unsur-unsur yang dinilai oleh tim juri/tim ahli;f. Surat perjanjian yang akan digunakan (apabila diperlukan); dang. Pagu anggaran dan rincian imbalan/hadiah.5) Pemberian penjelasan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP/Pejabat Pengadaan dan/atauTim Juri/Tim Ahli, serta keterangan lain, dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasanyang ditandatangani oleh anggota pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Juri/Tim Ahli yang hadir.6) Pemberian penjelasan dilakukan dengan cara:a. Penjelasan administrasi dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan; danb. Penjelasan teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli.20. Penyampaian Barang yang Akan Dikonteskan1) Metode dan tata cara penyampaian Barang yang akan dikonteskan harus mengikuti ketentuan yangdipersyaratkan dalam Dokumen Kontes.2) Penyampaian Barang yang akan dikonteskan disertai dokumen persyaratan administrasi dan teknis(apabila diperlukan) dilakukan pada hari, tanggal, waktu dan tempat sesuai yang ditentukan dalampengumuman.3) Peserta dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) Barang yang akan dikonteskan.4) Dokumen persyaratan administrasi dan teknis:a. Persyaratan administrasi meliputi:• Salinan kartu identitas untuk perorangan/kelompok, akte pendirian badan usaha, suratkeputusan pembentukan lembaga atau surat identitas lainnya; dan• Salinan NPWP.b. Persyaratan teknis, meliputi:• Spesifikasi barang yang akan dikonteskan; dan• Keterangan tentang metode pembuatan/pelaksanaannya.5) Dokumen administrasi dan teknis disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari: dokumen asli1 (satu) rangkap dan rekamannya 1(satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.6) Semua dokumen dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Dokumen Kontes”, namapaket pekerjaan, nama dan alamat peserta, dan disampaikan bersama barang yang akandikonteskan kepada ULP/Pejabat Pengadaan.7) Peserta menyampaikan langsung Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes kepadaULP/Pejabat Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan. Batas akhir penyampaian Barang yang akandikonteskan serta Dokumen Kontes dapat sama dengan waktu pelaksanaan Kontes.8) Peserta dapat menyampaikan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP/Pejabat Pengadaan sebelum batas akhirpenerimaan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes dengan segala risiko keterlambatandan kerusakan menjadi risiko peserta.9) Dalam hal Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes disampaikan melalui pos/jasapengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkanalamat ULP/Pejabat Pengadaan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah39

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG10) Untuk Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang diterima melalui pos/jasapengiriman:a. ULP/Pejabat Pengadaan mencatat waktu dan tanggal penerimaannya pada sampul luar; danb. Apabila terlambat diterima, Barang tersebut tidak diikutsertakan dalam kontes.11) ULP/Pejabat Pengadaan membuat tanda terima Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes.12) ULP/Pejabat Pengadaan menolak semua Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontesyang masuk setelah batas akhir pemasukan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes.13) Pada batas akhir pemasukan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes, salah satuanggota pokja ULP/Pejabat Pengadaan menutup penerimaan Barang yang akan dikonteskan sertaDokumen Kontes, dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkantanda tangan.14) Segera setelah batas akhir pemasukan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes, ULP/Pejabat Pengadaan menyatakan dihadapan para peserta bahwa saat pemasukan Barang yang akandikonteskan serta Dokumen Kontes telah ditutup sesuai waktunya, menolak Barang yang akandikonteskan serta Dokumen Kontes yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Barang yang akandikonteskan serta Dokumen Kontes dan membuka Barang yang akan dikonteskan serta DokumenKontes yang masuk.15) Tidak diperkenankan mengubah tempat dan batas akhir pemasukan Barang yang akan dikonteskanserta Dokumen Kontes, kecuali keadaan kahar.16) Perubahan tempat dan batas akhir pemasukan Barang yang akan dikonteskan serta DokumenKontes karena terjadi kahar, dituangkan dalam Adendum Dokumen Kontes dan disampaikankepada seluruh peserta.21. Pembukaan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes1) Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes dibuka dihadapan peserta pada waktu dantempat sesuai ketentuan.2) ULP/Pejabat Pengadaan menghitung jumlah Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontesyang masuk dihadapan peserta.3) ULP/Pejabat Pengadaan membuka Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontesdihadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Barang yang akandikonteskan serta Dokumen Kontes.4) ULP/Pejabat Pengadaan memeriksa, dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenaikelengkapan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang terdiri dari :a. Persyaratan administrasi meliputi :• Salinan kartu identitas untuk perorangan/kelompok, akte pendirian badan usaha, suratkeputusan pembentukan lembaga atau surat identitas lainnya; dan• Salinan NPWP.b. Proposal teknis, berisi:• Berupa produk yang dikonteskan; dan• Keterangan tentang metode pembuatan/pelaksanaannya.5) ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh menggugurkan peserta pada waktu pembukaan Barang yangakan dikonteskan serta Dokumen Kontes kecuali untuk yang terlambat.6) ULP/Pejabat Pengadaan segera membuat Berita Acara Pembukaan Barang yang akan dikonteskanserta Dokumen Kontes, yang paling sedikit memuat:40LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4a. Jumlah Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang masuk;b. Jumlah Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang lengkap dan tidak lengkap;c. Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes;d. Keterangan lain yang dianggap perlu;e. Tanggal pembuatan Berita Acara; danf. Tanda tangan anggota pokja ULP/Pejabat Pengadaan.7) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP/PejabatPengadaan yang hadir.8) Berita Acara dilampiri Dokumen Kontes.9) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Kontes.22. Pemeriksaan Administrasi dan Teknis1) Pemeriksaan administrasi dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan.2) Peserta yang lulus pemeriksaan administasi akan dilanjutkan dengan penilaian teknis.3) Penilaian teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli.23. Pembuatan Berita Acara Hasil Kontes (BAHK)1) BAHK merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Dokumen Kontes yang dibuat oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan penilaian Barang yang akan dikonteskan yang dibuat oleh Tim Juri/Tim Ahlidan ditandatangani oleh paling kurang 1 (satu) orang anggota pokja ULP/Pejabat Pengadaan.2) BAHK bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.3) BAHK harus memuat hal-hal sebagai berikut:a. Nama semua peserta;b. Persyaratan kontes;c. Unsur-unsur yang dinilai oleh tim juri/tim ahli;d. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan kontes; dan4) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHK harus mencantumkan pernyataanbahwa Kontes dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan Kontes ulang. Apabila pesertayang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagaicalon pemenang.24. Penetapan Pemenang Kontes1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan calon pemenang yang menguntungkan bagi negara dalamarti :a. Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontes;b. Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri; danc. Pengembangan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi.2) Penetapan pemenang dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari TimJuri/Tim Ahli.3) Calon pemenang harus sudah ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah pembukaan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes.4) ULP/Pejabat Pengadaan melaporkan kepada PPK yang disertai penjelasan atau keterangan lain yangdianggap perlu.5) Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah41

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGa. Nama Kontes;b. Besar hadiah;c. Nama dan alamat pemenang;d. Hasil pemeriksaan administrasi dan teknis; dane. NPWP.6) Penunjukan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut :a. Dokumen Kontes beserta adendum (bila ada);b. BAPP;c. BAHK;d. Surat penetapan pemenang oleh ULP/Pejabat Pengadaan;e. Ringkasan proses dan hasil Kontes; danf. Proposal dari pemenang 1, 2 dan 3.25. Pengumuman Pemenang Kontes1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Kontes (BAHK) dan surat penetapan pemenang, ULP/PejabatPengadaan mengumumkan pemenang Kontes di website K/L/D/I masing-masing dan papanpengumuman resmi untuk masyarakat, yang paling sedikit memuat :a. Nama Kontes;b. Besar hadiah;c. Nama dan alamat pemenang;d. Hasil pemeriksaan administrasi dan teknis; dane. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)2) Pemenang diumumkan dan diberitahukan oleh ULP/Pejabat Pengadaankepada para peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Surat Penetapan Pemenang.3) Keputusan pemenang bersifat final tidak dapat diganggu gugat.26. Penunjukan Pemenang Kontes1) PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang.2) Dalam hal peserta yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang, makabarang yang dikonteskan menjadi hak negara dan kepada peserta yang bersangkutan tidak dapatmenuntut kerugian dalam bentuk apapun.3) Surat Penunjukan Pemenang harus dibuat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumumanpenetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang.4) Salah satu tembusan dari Surat Penunjukan Pemenang disampaikan sekurang-kurangnyakepada unit pengawasan internal.27. Surat PerjanjianSurat Perjanjian ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SuratPenunjukan Pemenang.42LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4A. PendahuluanB. Pelelangan Umumdan PelelanganSederhanaC. Penunjukkan Langsungdan PengadaanLangsungD. KontesE. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaF. Penyusunan danPersiapan PelaksanaanKontrakG. Pelaporan danPenyerahan BarangH. Latihan Kelompokdan TesE. Pelelangan Gagal dan Tindak LanjutnyaKewenangan untuk menyatakan dan menetapkan bahwa pelaksanaan lelang dinyatakan gagalberada pada :1. ULP2. KPA/PA3. Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi LainnyaKetentuan-ketentuan untuk menyatakan pelelangan gagal adalah sebagai berikut :1. ULP menyatakan pelelangan gagal bila :a. Jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga);b. Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga);c. Sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;d. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;e. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;f. Harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabunganlump sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;g. Seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak lump sum diatas HPS;h. Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuanPerpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;i. Sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atauj. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasidengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.2. PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila :a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena prosesPelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;b. Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;c. Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangandinyatakan benar oleh pihak berwenang;d. Sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam DokumenPengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;f. Pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah43

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGg. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atauh. Pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden ini.3. Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi Lainnya menyatakan pelelangan gagal, apabila :a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaanpelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau ULP, ternyata benar; ataub. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.4. Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, apabila :a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaanpelelangan yang melibatkan PA, KPA, PPK dan/atau ULP, ternyata benar; ataub. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyatabenar.Bila pelelangan dinyatakan gagal, maka yang harus dilakukan adalah :1. ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa pelelangan dinyatakan gagal berikutpenjelasan penyebab kegagalan lelang.2. PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya kegagalan, antara lain :a. Kemungkinan terjadinya persekongkolan;b. Adanya persyaratan yang diskriminatif;c. Spesifikasi teknis terlalu tinggi;d. Spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku cadang;e. Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;f. Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/ataug. Kecurangan dalam pengumuman.3. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahanDokumen Pengadaan, maka pelelangan diproses seperti pelelangan baru.4. Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP menindaklanjutinya, yaitu melakukan :a. Evaluasi ulang;b. Penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. Pelelangan ulang; ataud. Penghentian proses pelelangan.5. PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabilapenawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal.Ketentuan-ketentuan tindaklanjut yang harus dilakukan setelah terjadinya kegagalan disajikan dalamtabel 1.44LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4Tabel 1 Tindak Lanjut Pelelangan GagalPenyebab Gagal Lelang• Dokumen Pengadaan harus diubah• Peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga),• Dokumen Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga)• Sanggahan peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyatabenar• Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;• Dalam kontrak harga satuan serta kontrak gabungan lumpsumdan harga satuan, semua penawaran terkoreksimelampaui HPS;• Dalam kontrak lump sum, semua penawaran di atas HPS;dan/atau• Pelaksanaan pelelangan melanggar Peraturan Presiden ini.• Terjadi persaingan tidak sehat• Pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dalamDokumen Pengadaan• Sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi DokumenPengadaan ternyata benar• Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2,tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasidengan alasan yang tidak dapat diterima• Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari calonpemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ternyatabenar,• Pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran prosedurternyata benar• Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2mengundurkan diri• Pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga),• Pelelangan ulang mengalami kegagalanTindak LanjutPelelangan baru• Pengumuman ulang prakualifikasi untuk menambah peserta baru• Peserta yang sudah lulus tidak perlu dinilai ulang, kecuali ada perubahan DokumenKualifikasi• Pengumuman ulang untuk menambah peserta baru.• Penilaian kualifikasi ulang dan mengumumkan kembali hasil penilaian kualifikasi ulang• Lelang ulang• Evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk menambah peserta baru• Peserta yang terlibat, dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam• Evaluasi ulang• Dokumen Pengadaan diperbaiki• Pelelangan ulang dengan mengumumkan kembali untuk menambah peserta baru.• Mengundang ulang peserta dalam daftarkecuali peserta yang tidak hadir, untukmengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi,teknis dan harga); dan/atau• Pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru;• Memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir berupa:(a) Jaminan Penawaran disita dandicairkan untuk negara; dan(b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya.• Bila PA, KPA, PPK, ULP tidak terlibat KKN, makaULP:(a) mengundang ulang peserta dalam daftarpeserta yang tidak terlibat KKN, untukmengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau(b) melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru.• Bila PA, KPA, PPK ULP terlibat KKN, maka :(a) Pejabat yang terlibat diganti, kemudian(b) mengundang ulang peserta dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN untukmengajukan penawaran ulang secara lengkapdan/atau(c) melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru.• ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara peserta, maka ULP:(a) meneliti kewajaran penawaran dengan memeriksa koefisien dan harga satuan dasarupah, bahan dan alat serta membandingkan dengan harga satuan pekerjaan sejenisterdekat;(b) memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; dan(c) menghentikan proses pelelangan, apabila hasil penelitian dan pemeriksaan mengarahkepada terjadinya KKN• Peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi :(a) Jaminan Penawaran disita dan dicairkan untuk negara;(b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya; dan(c) pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.• PA, KPA, PPK dan/atau ULP yang terlibat KKN, dikenakan sanksi sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan• Pejabat yang terlibat diganti, kemudian• Mengundang ulang peserta dalam daftar untuk mengajukan penawaran ulang secaralengkap; dan• PA, KPA, PPK, dan/atau ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.• Bila peserta yang memenuhi syarat >= dari 3 (tiga) tidak termasuk yang mundur,mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran hargayang baru• Bila peserta yang memenuhi syarat < dari 3 (tiga), mengundang peserta lama danmengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru.• Memberikan sanksi kepada peserta yang mengundurkan diri berupa:(a) jaminan penawarannya disita dan dicairkan untuk negara(b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya• Bila peserta yang memasukan penawaran hanya 2 (dua); dilanjutkan dengan negosiasi harga• Bila peserta yang memasukkan hanya 1 (satu), dilanjutkan seperti proses PenunjukanLangsung• Bila waktu sudah tidak mencukupi, anggaran dikembalikan ke negara• Bila waktu masih cukup dapat dilakukan pelelangan kembali setelah mengkaji kegagalan• Bila waktu masih cukup PA/KPA mengusulkan revisi anggaran untuk pekerjaan lain.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah45

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGA. PendahuluanB. Pelelangan Umumdan PelelanganSederhanaC. Penunjukkan Langsungdan PengadaanLangsungD. KontesE. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaF. Penyusunan danPersiapan PelaksanaanKontrakG. Pelaporan danPenyerahan BarangH. Latihan Kelompokdan TesF. Penyusunan dan Persiapan PelaksanaanKontrakF.1 Menyusun KontrakF.1 Menyusun KontrakF.2 Persiapan PelaksanaanKontrakBentuk-bentuk perjanjian atau dalam Perpres 54/2010 disebut sebagaibukti perjanjian terdiri dari 4 (empat) jenis dan hal ini sudah dijelaskanpada Modul 2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian1. Ketentuan-ketentuan dalam menyusun kontrak dapat dilihat pada Modul2 tersebut. Pada bagian ini akan diuraikan tentang isi atau materi yang harustertuang dalam kontrak.F.1.1Surat Perjanjian atau KontrakIsi Surat Perjanjian atau Kontrak terdiri dari beberapa bagian dan masingmasingbagian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak itusendiri sehingga setiap bagian mempunyai kekuatan hukum yang samadan mengikat kedua belah pihak (Penyedia Barang/Jasa dan PPK). Bagianbagiandari kontrak terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :a. Pokok Perjanjian, terdiri dari :1) Pembukaani. Judul Kontrakii. Nomor Kontrakiii. Tanggal Kontrakiv. Kalimat Pembukav. Para Pihak dalam Kontrakvi. Latar BelakangBagian ini menjelaskan latar belakang ditandatanganinya Kontrak.2) Isii. Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untukmengadakan Kontrak mengenai obyek yang dikontrakkansesuai dengan jenis pekerjaannya.ii. Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya hargaKontrak. Harga Kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf,serta rincian sumber pembiayaannya.46LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4iii. Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan maknayang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak.iv. Pernyataan bahwa Kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satukesatuan yang disebut Kontrak.v. Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalamdokumen-dokumen Kontrak maka yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya.vi. Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing,yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam Kontrak dan pihak keduamelaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam Kontrak.vii. Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinyapekerjaan tersebut.viii. Pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya Kontrak.3) Penutupi. Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakanperjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;ii. Tanda tangan para pihak dalam Surat Perjanjian dengan dibubuhi materai.iii. Kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia. Oleh karena itu, tanggalpenandatanganan Kontrak tidak boleh mendahului tanggal SPPBJ.b. Syarat-syarat Umum KontrakSyarat-syarat umum kontrak secara rinci (termasuk isi kontrak dan bagian-bagian lain dari kontrak)dapat dilihat pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 tahun 2010 tentang Standar Dokumen PengadaanBarang/Jasa Pemerintah. Berikut merupakan ringkasan dari materi syarat-syarat umum kontrak, yaitu :1) DefinisiUraian definisi dan istilah yang digunakan dalam kontrak.2) PenerapanMenguraikan ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam Kontrak ini diterapkan secara luas tetapitidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak.3) Standar (Untuk Barang/Jasa Lainnya)Menguraikan ketentuan Barang yang disediakan oleh penyedia harus sesuai dengan standar dalamspesifikasi teknis.4) Asal Barang (untuk Barang)Ketentuan tentang asal usul barang5) Pengepakan (untuk Barang/bila diperlukan untuk Jasa Lainnya)Ketentuan bagaimana penyedia harus melakukan pengepakan barang.6) Pengiriman (untuk Barang/jasa lainnya)Ketentuan mengenai pengiriman Barang yang harus dilakukan penyedia.7) Transportasi (untuk barang/jasa lainnya)Ketentuan mengenai transportasi yang harus digunakan.8) Pemeriksaan dan Pengujian (untuk barang/jasa lainnya)Ketentuan tentang hak PPK untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian dengan tata cara tertentu.9) Layanan Tambahan (untuk barang/jasa lainnya)Ketentuan mengenai penyedia untuk melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutanLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah47

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG10) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan InformasiKetentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yangberhubungan dengan Kontrak.11) Hak Kekayaan IntelektualKetentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk menjamin tidak akan ada permasalahan HKIyang timbul.12) JaminanKetentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan.13) AsuransiKetentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia dalam rangkapelaksanaan pekerjaan.14) PembayaranKetentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harusdisesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen anggaran.15) HargaKetentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK kepada penyedia atas pelaksanaanpekerjaan dalam Kontrak.16) Perubahan KontrakKetentuan mengenai amandemen Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak.17) Hak dan Kewajiban Para PihakKetentuan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak.18) Jadwal Pelaksanaan PekerjaanKetentuan tentang jadwal rinci pelaksanaan pekerjaan19) Pengawasan dan PemeriksaanKetentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadappelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.20) Keterlambatan Pelaksanaan PekerjaanKetentuan bila terjadi keterlambatan pekerjaan.21) Keadaan KaharKetentuan mengenai keadaan kahar yang meliputi pengenaan sanksi dan perubahan kontrak sertatindakan yang diambil untuk mengatasi keadaan kahar22) Itikad BaikMenguraikan bahwa dalam pelaksanaan kontrak, para pihak bertindak berdasarkan asas salingpercaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.23) Pemutusan KontrakKetentuan mengenai kapan Kontrak dapat diputuskan24) Penyelesaian PerselisihanKetentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa.25) Bahasa dan HukumBahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam Kontrak.26) PerpajakanKetentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.48LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL427) KorespondensiKetentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili danalamat tujuan para pihak.28) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi KecilKetentuan dalam melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecilc. Syarat-syarat Khusus KontrakKetentuan yang merupakan perubahan, tambahan, dan/atau penjelasan dari ketentuan yang ada padasyarat-syarat umum Kontrak.d. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari KontrakDokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak, yaitu:1) SPPBJ;2) Dokumen Penawaran;3) Spesifikasi umum;4) Spesifikasi khusus;5) Gambar-gambar brosur;6) Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada);7) Daftar kuantitas dan harga;8) Jaminan Pelaksanaan; dan9) Dokumen lainnya yang diperlukan.F.1.2Surat Perintah KerjaIsi Surat Perintah Kerja pada dasarnya sama dengan isi Perjanjian atau Kontrak, tetapi dalam bentukyang lebih sederhana, yaitu :a. SPK paling sedikit berisi :a) Judul SPK;b) Nomor dan tanggal SPK;c) Nomor dan tanggal Surat Permintaan Penawaran;d) Nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Negosiasi;e) Sumber dana;f) Waktu pelaksanaan;g) Uraian pekerjaan yang dilaksanakan;h) Nilai pekerjaan;i) Tata cara pembayaran;j) Sanksi;k) Tanda tangan kedua belah pihak; danl) Standar ketentuan dan syarat umum SPK paling sedikit memuat :i. Itikad Baik merupakan azas utama dalam pelaksanaan perjanjian.ii. Penyedia Mandiri, bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan.iii. Penerimaan BarangPPK berhak untuk memeriksa barang dan menolak bila tidak sesuai SPK. Pembayaranatas barang bukan bukti penerimaan barang tersebut.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah49

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGiv. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Penyedia menjamin tidak ada masalah HKI terhadap barang yang diserahkan.v. Jaminan Mutu dan PengepakanPenyedia Barang menjamin mutu dan pengepakan hingga barang diterima sampai ditempat sesuai SPK.vi. PemutusanMenyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapatmemutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPKdiputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebutakibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyediaberhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterimaoleh PPK.vii. Pemeliharaan LingkunganPenyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untukmelindungi dampak lingkungan.viii. PerpajakanPenyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak-pajak yang berlaku.ix. Hukum Yang BerlakuKeabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum RepublikIndonesia.x. Penyelesaian PerselisihanPPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikansecara damai dengan azas musyawarah. Bila gagal melalui arbitrase, mediasi,konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.xi. Perubahan SPKSPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku apabila disetujuioleh para pihak.xii. Pengalihan dan/atau SubkontrakPenyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atauseluruh pengadaan.xiii. Larangan Pemberian KomisiPenyedia menjamin tidak akan memberikan komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi)kepada semua pihak terkait.50LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4F.2 Persiapan Pelaksanaan KontrakF.1 Menyusun KontrakF.2 PersiapanPelaksanaanKontrakSetelah surat perjanjian ditandatangani PPK dan penyedia barang/jasa, selanjutnya PPK melakukan langkah-langkah persiapan untukmelaksanakan kontrak. Langkah-langkah yang harus dilakukanPPK untuk persiapan sebelum pelaksanaan kontrak adalah sebagaiberikut :a. Membuat Surat Pesanan (SP)b. Menyusun program mutuc. Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrakd. Melakukan pemeriksaan bersamae. Melakukan inspeksi pabrikasif. Pembayaran uang muka.Masing-masing langkah tersebut dijelas berikut ini.a. Surat Pesanan (SP)1. PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) harikalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak.2. Penyedia menyetujui dan mendatangani SP di atas materaiselambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggalpenerbitan SP.3. Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagaitanggal awal perhitungan waktu penyerahan.b. Penyusunan Program Mutu1. Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:a. Informasi pengadaan barang;b. Organisasi kerja penyedia;c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;e. Prosedur instruksi kerja; danf. Pelaksana kerja.2. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.c. Melakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan KontrakPPK bersama dengan penyedia menyelenggarakan rapat persiapanpelaksanaan kontrak untuk membahas dan menyepakati :. Program mutu;2. Organisasi kerja;3. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; dan4. Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah51

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGd. Melakukan Pemeriksaan Bersama1. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaankondisi lapangan pada tahap awal pelaksanaan kontrak.2. Atas usul PPK, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untukmelakukan pemeriksaan bersama ini.3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaanbersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam adendumkontrak.e. Melakukan Inspeksi Pabrikasi1. PPK atau tim inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasibarang/peralatan khusus sesuai jadwal, tempat, ruang lingkup dan biaya inspeksi yangditentukan dalam kontrak.2. Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam kontrak.f. Pembayaran Uang Muka1. Uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak.2. Besarnya jaminan uang muka adalah senilai uang muka yang diterima penyedia dan diterbitkanpenjamin sesuai dengan ketentuan.3. Penyedia dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepadaPPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuaikontrak.4. PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah jaminanuang muka diterima dari penyedia.5. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional padasetiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaanmencapai prestasi 100% (seratus perseratus);6. Untuk kontrak tahun jamak, nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuaidengan pencapaian prestasi pekerjaan.52LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4A. PendahuluanB. Pelelangan Umumdan PelelanganSederhanaC. Penunjukkan Langsungdan PengadaanLangsungD. KontesE. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaF. Penyusunan danPersiapan PelaksanaanKontrakG. Pelaporan danPenyerahan BarangH. Latihan Kelompokdan TesG. Pelaporan dan Penyerahan BarangG.1 PelaporanG.1 PelaporanG.2 Penyerahan BarangG.1.1 Persiapan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPada dasarnya, kegiatan pelaporan mencakup seluruh tahapan prosespengadaan barang/jasa pemerintah. Laporan disampaikankepada pimpinan K/L/D/I secara berjenjang dari para pelaksanapengadaan barang/jasa. Untuk pengadaan yang melalui penyedia barang/jasa, laporan dibuat oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.Proses persiapan pembuatan laporan pengadaan barang/jasa diantaranya:1) Menyiapkan dokumen pengadaan yang dibutuhkan dalam menyusunlaporan2) Mengolah data, seperti perhitungan keuangan, perhitungan pencapaianrealisasi fisik dan non-fisik, penggunaan bahan bangunan, jasa lainnya,tenaga ahli dan seterusnya3) Untuk laporan yang membutuhkan analisis, maka dilakukan prosesanalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif4) Apabila dibutuhkan, menyiapkan usul/saran untuk dimasukkan kedalam bagian kesimpulan atau rekomendasi5) Menyiapkan peralatan/media tulis dan alat cetak, jika membuat laporandalam bentuk hard copy.G.1.2 Pembuatan Laporan Pengadaan BarangPembuatan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang harusdikerjakan dalam pengadaan barang di antaranya :A. Laporan Rencana PengadaanDiserahkan sebelum pengumuman dikeluarkan meliputi:• Pakta Integritas (Satuan kerja, Panitia pengadaan)LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah53

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG• Cara/sistem dan metode penawaran dan metode evaluasi• Jadwal rencana kegiatan keseluruhan• Jadwal rencana kebutuhan material strategis• Fotocopy pengumuman lelang di papan pengumuman dan di surat kabar/internet• Fotocopy justifikasi penetapan pelaksana dan KAK (Khusus dan hanya untuk Swakelola)• Catatan khusus lainnya (bila ada)B. Laporan Evaluasi LelangDiserahkan pada saat penetapan calon pemenang• Fotocopy 1 set dokumen lelang+berita acara penjelasan (bila ada)• Fotocopy berita acara• Prakualifikasi (bila ada)• Pembukaan penawaran• Evaluasi penawaran• Dokumen-dokumen lainnya• Fotocopy penetapan calon pemenang• Laporan realisasi kegiatan pengadaanC. Laporan Hasil Pekerjaan• Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volumepekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasilpemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.• Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruhaktivitas pekerjaan.• Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujuioleh wakil PPK.• Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasipelaksanaan pekerjaan.D. Laporan Akhir dan Sanggahan (bila ada)Diserahkan pada saat sanggahan diterima oleh Kepala Satuan Kerja/panitia pengadaan dansesudah kontrak ditandatangani.• Fotocopy sanggahan• Fotocopy jawaban sanggahan oleh Kepala Satuan Kerja• Fotocopy sanggahan banding• Fotocopy surat kontrak (hanya surat perjanjian saja)54LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4G.2 Penyerahan BarangG.1 PelaporanG.2 Penyerahan BarangProses serah terima barang dilakukan secara bertahap :1. Provisional Hand Over (PHO), yaitu proses serah terimapekerjaan berupa barang dari Penyedia kepada PanitiaPenerima Pekerjaan.2. Final Hand Over (FHO), yaitu proses serah terima barang dariPenyedia kepada Panitia Penerima Pekerjaan setelah masapemeliharaan.3. Serah terima barang dari PPK kepada Kuasa Penggunadengan tata cara dan ketentuan yang diatur dalam peraturanperundangan yang berlaku.Proses penyerahan barang dari penyedia barang kepada penggunabarang sebagai tanda telah selesainya pekerjaan penyedia barangdilakukan melalui Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan akan memeriksa/menguji barangapakah telah sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak. Apabilahasil pemeriksaan/ pengujian telah diterima maka Panitia/PejabatPenerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatangani Berita AcaraSerah Terima Hasil Pekerjaan.Apabila pada tahapan ini diperlukan keahlian teknis khusus untuk memeriksa/mengujibarang, maka dapat dibentuk tim/tenaga ahli yang akanditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.Langkah-langkah dalam proses serah terima adalah sebagai berikut :1. Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukanpermintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.3. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telahdiselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangandan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.4. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelaha. Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanKontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanb. Apabila diperlukan, penyedia wajib menyerahkan sertifikatgaransi kepada PPKLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah55

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGA. PendahuluanB. Pelelangan Umumdan PelelanganSederhanaC. Penunjukkan Langsungdan PengadaanLangsungD. KontesE. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaF. Penyusunan danPersiapan PelaksanaanKontrakG. Pelaporan danPenyerahan BarangH. Latihan Kelompokdan TesH. Latihan Kelompok dan TesLatihan kelompok dan tes akan disampaikan dan dipandu oleh narasumber/instruktur56LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah57

2010PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIMODUL55MODULPELAKSANAANPENGADAANPEKERJAANKONSTRUKSIPelatihan PengadaanBarang /Jasa PemerintahTingkat Dasar/PertamaLKPPLembaga Kebijakan Pengadaan LKPP Lembaga Barang/Jasa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR ISIDaftar Isi 2Daftar Gambar 3Tujuan Umum 4Tujuan Khusus 4A. Pendahuluan 5B. Pelelangan 7B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur 8B.2 Pemilihan Langsung Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur0B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem Nilaidan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur EkonomisB.4 Pelelangan Terbatas 3C. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung 14C.1 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penunjukan LangsungUntuk Penanganan Darurat4C.2 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penunjukan LangsungBukan Untuk Penanganan Darurat5C.3 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Pengadaan Langsung 6D. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya 18E. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak 9E.1 Menyusun Kontrak 9E.1.1 Surat Perjanjian atau Kontrak 9E.1.2 Surat Perintah Kerja 22E.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak 23F. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan 25F.1 Pelaporan 25F.2 Penyerahan Pekerjaan 26G. Latihan Kelompok dan Tes 28LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR gambarGambar 1Gambar 2Gambar 3Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi MenggunakanMetode Pelelangan Umum, Pelalangan Terbatas dan Pemilihan Langsung 7Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi MenggunakanMetode Penunjukan Langsung6Langkah Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Menggunakan MetodePengadaan Langsung7LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL5PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSITUJUAN UMUMMemahami pemilihan penyedia jasa konstruksiTUJUAN KHUSUSSetelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu :1. Memahami proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan pelelangan umum2. Memahami proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan pemilihanlangsung3. Memahami proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan penunjukanlangsung dan pengadaan langsung4. Memahami proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan pelelanganterbatas.5. Menentukan sistem Pelelangan dengan latihan kelompokLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIMODUL5A. Pendahuluan B. Pelelangan C. Penunjukkan Langsungdan Pengadaan LangsungD. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaE.Penyusunan dan PersiapanPelaksanaan KontrakF. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaanG. Latihan Kelompokdan TesA. PENDAHULUAN“PEKERJAAN KONSTRUKSIadalah seluruh pekerjaanyang berhubungan denganpelaksanaan konstruksibangunan atau pembuatanwujud fisik lainnya. ”Pada modul ini menguraikan tata cara pelaksanaan sistem pengadaan(metode pemilihan penyedia, metode kualifikasi, metode penyampaiandokumen dan metode evaluasi penawaran) yang digunakan untukproses pemilihan penyedia, khusus untuk pemilihan penyedia pekerjaankonstruksi. Pada Modul Persiapan sudah dijelaskan bagaimana memilih danmenetapkan sistem pengadaan melalui penyedia barang/jasa.Untuk mengingatkan kembali bahwa PEKERJAAN KONSTRUKSI adalahseluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksibangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.Pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagianrangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural,sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing besertakelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL5PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIPembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaanyang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain, namun tidak terbataspada :1. Konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur;2. Pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan(landscaping);3. Perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;4. Penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal);5. Reboisasi.Sedangkan sistem pengadaan yang dapat digunakan untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi adalahsebagai berikut :1. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.2. Pemilihan langsung secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.3. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaianbiaya selama umur ekonomis.4. Pelelangan terbatas.5. Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung untuk penanganandarurat.6. Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganandarurat.7. Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pengadaan langsung.Tata cara pelaksanaan masing-masing sistem pengadaan tersebut akan diuraikan satu persatu padabab-bab berikut ini.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIMODUL5A. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsungdan Pengadaan LangsungD. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaE.Penyusunan dan PersiapanPelaksanaan KontrakF. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaanG. Latihan Kelompokdan TesB. PelelanganUntuk pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan, metode pemilihan dibagi 3 (tiga), yaitu :1. Pelelangan Umum2. Pelelangan Terbatas3. Pemilihan LangsungLangkah-langkah pelaksanaan Pelelangan ini digambarkan secara diagram yang dapat dilihatpada gambar 1, dimana Gambar 1 tersebut menggambarkan langkah-langkah pelelangan dengansistem pengadaaan sebagai berikut :1. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.2. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaianbiaya selama umur ekonomis.3. Pemilihan langsung secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.4. Pelelangan terbatas.1 3 24MulaiMulai1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul danEvaluasi Sistem Gugur2. Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi SistemNilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis3. Pemilihan Langsung4. Pelelangan TerbatasPengumuman PascakualifikasiPengumuman Prakualifikasi. Pendaftaran dan PengambilanDokumen PengadaanPendaftaran PengambilanDokumen KualifikasiPemasukan DokumenPenawaran Tahap I(Administrasi dan Teknis)1 2 34Pemberian PenjelasanPemasukan dan EvaluasiDokumen KualifikasiPembukaan DokumenPenawaran Tahap I(Administrasi dan Teknis)Pembuatan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP)Pemasukan DokumenPenawaranPembuktian KualifikasiEvaluasi Dokumen PenawaranTahap I (Administrasi danTeknis)Penetapan PemenangPembukaan DokumenPenawaranPenetapan Hasil KualifikasiPenetapan Peserta yang LulusEvaluasi Dokumen PenawaranTahap IPengumuman PemenangEvaluasi PenawaranPengumuman Hasil KualifikasiPemberitahuan/Pengumumankepada Peserta yang LulusEvaluasi Tahap ISanggahanEvaluasi KualifikasiSanggahan KualifikasiPemasukan DokumenPenawaran Tahap II (Harga)Sanggahan BandingPembuktian KualifikasiUndangan kepada Peserta yangLulus KualifikasiPembukaan DokumenPenawaran Tahap II (Harga)Penunjukan Penyedia Barang/JasaPengambilan DokumenPemilihanEvaluasi Dokumen PenawaranTahap II (Harga)SelesaiPemberian PenjelasanGambar 1 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Menggunakan Metode PelelanganUmum, Pelalangan Terbatas dan Pemilihan LangsungLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL5PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIB.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul danEvaluasi Sistem GugurB.1 Pelelangan UmumPascakualifikasiMetode Satu Sampuldan Evaluasi SistemGugurB. 2 Pemilihan LangsungPascakualifikasiMetode Satu Sampuldan Evaluasi SistemGugurB.3 Pelelangan UmumPrakualifikasiMetode Dua Tahapdan Evaluasi SistemNilai dan SistemPenilaian BiayaSelama UmurEkonomisB.4 Pelelangan TerbatasPelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul danevaluasi sistem gugur untuk memilih penyedia pekerjaan konstruksiterdiri dari sejumlah tahapan yaitu:1. Pengumuman pascakualifikasi2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan3. Pemberian penjelasan4. Pemasukan dokumen penawaran5. Pembukaan dokumen penawaran6. Evaluasi penawaran7. Evaluasi kualifikasi8. Pembuktian kualifikasi9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)10. Penetapan pemenang11. Pengumuman pemenang12. Sanggahan13. Sanggahan banding14. Penunjukan penyedia barang/jasaLangkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapabagian besar yaitu:1. Proses kualifikasiTerdiri dari langkah 1,7, dan, 8.2. Proses penawaran dan evaluasi penawaranTerdiri dari langkah 2,3,4,5, dan 6.3. Proses penentuan pemenangTerdiri dari langkah 10, 11, 12, 13, dan 14.Langkah-langkah Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satusampul dan evaluasi sistem gugur untuk Pemilihan Penyedia PekerjaanKonstruksi HAMPIR SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHANPENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4) dengan sistem pelelanganumum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasisistem gugur.Hal-hal yang berbeda adalah :1. Langkah 6 Evaluasi PenawaranPersyaratan penawaran yang memenuhi syarat teknis (lihat Modul 4,sub-bab B.1. Pelelangan Umum Pascakualifikasi Metode Satu Sampul DanEvaluasi Sistem Gugur, Langkah 6 butir 9.c.ii) yang harus dipenuhi untukLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIMODUL5Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan sistem ini adalah sebagai berikut :a. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkandalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaianpekerjaan ;b. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ;c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ;d. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ;e. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkandalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; danf. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalamDokumen.2. Langkah 7 Evaluasi Kualifikasi.Hal yang berbeda lainnya adalah pada persyaratan penilaian kualifikasi. Untuk Pemilihan PenyediaPekerjaan Konstruksi, persyaratan lain untuk lulus kualifikasi adalah sebagai berikut :a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan.b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukanc. Untuk usaha non-kecil memiliki KD untuk usaha yang sejenis dan kompleksitas yang setara pada 10tahun terakhir dengan ketentuan :a) KD = 3 x NPtb) KD sekurang-kurang sama dengan nilai total HPSc) Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilaikontrak dan status pesertapada saat menyelesaikan kontrakd) Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value.d. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikutipengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket;e. Mempunyai Sisa Kemampuan Pekerjaan (SKP) = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan.i. KP untuk usaha kecil = 5ii. KP untuk usaha non-kecil = 6iii. KP untuk usaha non-kecil = 1,2 N bila N>6 dimana N=Jumlah paket pekerjaan terbanyakyang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.e. Bila kemitraan, KD yang dihitung adalah KD leadfirm dan SKP yang dihitung adalah semua perusahaanyang bermitra.Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia barang dengan sistem pengadaanyang sama.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL5PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIB.2 Pemilihan Langsung Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul danEvaluasi Sistem GugurB.1 Pelelangan UmumPascakualifikasiMetode Satu Sampuldan Evaluasi SistemGugurB. 2 Pemilihan LangsungPascakualifikasiMetode Satu Sampuldan Evaluasi SistemGugurB.3 Pelelangan UmumPrakualifikasiMetode Dua Tahapdan Evaluasi SistemNilai dan SistemPenilaian BiayaSelama UmurEkonomisPemilihan Langsung dilakukan secara Pascakualifikasi MetodeSatu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur. Langkah-langkah pelaksanaannyaHAMPIR SAMA DENGAN PEMILIHAN PENYEDIAPEKERJAAN KONSTRUKSI (MODUL INI) dengan sistem PelelanganUmum Pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistemgugur (Sub-Bab B.1 di atas). PERBEDAANNYA terletak pada ketentuanpenayangan pengumuman dan keberlakuan KD, yang lengkapnya adalahsebagai berikut :a. Penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga) hari kerjamelalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmiuntuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE; danb. KD tidak diberlakukanB.4 Pelelangan Terbatas KD hanya berlakuuntuk penyedianon kecil !10LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIMODUL5B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi SistemNilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur EkonomisB.1 Pelelangan UmumPascakualifikasiMetode Satu Sampuldan Evaluasi SistemGugurB. 2 Pemilihan LangsungPascakualifikasiMetode Satu Sampuldan Evaluasi SistemGugurB.3 Pelelangan UmumPrakualifikasiMetode DuaTahap dan EvaluasiSistem Nilai danSistem PenilaianBiaya Selama UmurEkonomisB.4 Pelelangan TerbatasPelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasisistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomisuntuk memilih penyedia pekerjaan konstruksi terdiri dari sejumlahtahapan yaitu:1. Pengumuman prakualifikasi2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi4. Pembuktian kualifikasi5. Penetapan hasil kualifikasi6. Pengumuman hasil kualifikasi7. Sanggahan kualifikasi8. Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi9. Pengambilan dokumen pemilihan10. Pemberian penjelasan11. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)12. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)13. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)14. Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I15. Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus EvaluasiTahap I16. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)17. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)18. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)19. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)20. Penetapan pemenang21. Pengumuman pemenang22. Sanggahan23. Sanggahan banding24. Penunjukan penyedia barang/jasaLangkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapabagian besar yaitu:1. Proses kualifikasiTerdiri dari langkah 1 sampai dengan langkah 82. Proses penawaran dan evaluasi penawaranTerdiri dari langkah 9 sampai dengan langkah 183. Proses penentuan pemenangTerdiri dari langkah 19 sampai dengan langkah 24LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah11

MODUL5PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSILangkah-langkah Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem Nilai danSistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis untuk Pemilihan Penyedia Pekerjaan KonstruksiHAMPIR SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4)dengan sistem pelelangan yang sama.Hal yang berbeda adalah :1. Langkah 3 Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi.Untuk evaluasi dokumen kualifikasi, persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk sistem ini samadengan persyaratan kualifikasi pada sistem Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode SatuSampul dan Evaluasi Sistem Gugur (lihat B.1. Langkah 7 pada Modul ini). Bedanya pada sistem iniadalah :a. TIDAK PERLU menyampaikan surat dukungan keuangan dari Bankb. Untuk non-kecil menggunakan syarat KD dan SKP dengan perhitungan yang sama.2. Langkah 13 Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)Persyaratan penawaran teknis minimal yang harus dipenuhi (lihat Modul 4, sub-bab B.3. PelelanganUmum Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sitem Penilaian Biaya SelamaUmur Ekonomis, Langkah 13) untuk Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang menggunakansistem pengadaan ini adalah sebagai berikut :a. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkandalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaianpekerjaan ;b. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ;c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ;d. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ;e. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkandalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan organisasi pelaksanaan yang diajukan ; danf. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalamDokumen Pemilihan ;Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia barang dengan sistem pengadaanyang sama.12LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIMODUL5B.4 Pelelangan TerbatasB.1 Pelelangan UmumPascakualifikasiMetode Satu Sampuldan Evaluasi SistemGugurB. 2 Pemilihan LangsungPascakualifikasiMetode Satu Sampuldan Evaluasi SistemGugurB.3 Pelelangan UmumPrakualifikasiMetode Dua Tahapdan Evaluasi SistemNilai dan SistemPenilaian BiayaSelama UmurEkonomisB.4 PelelanganTerbatasPelelangan Terbatas dilakukan secara prakualifikasi metode dua tahap.Langkah-langkah pelaksanaannya HAMPIR SAMA DENGANPEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI (MODUL INI)dengan sistem Pelelangan Umum Prakualifikasi metode dua tahap(Sub-Bab B.2 di atas). PERBEDAANNYA terletak tambahan ketentuanberikut ini :a. Dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-namapenyedia barang/jasa yang akan diundang.b. Apabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia barang/jasa yangtidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhikualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas.Pelelangan Terbatasuntuk Pekerjaanyang jumlahpenyedianya terbatasLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah13

MODUL5PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIA. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsungdan PengadaanLangsungD. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaE.Penyusunan dan PersiapanPelaksanaan KontrakF. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaanG. Latihan Kelompokdan TesC. Penunjukan Langsung dan PengadaanLangsungUntuk pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung dan pengadaan langsungterdiri dari 3 (tiga) sistem pengadaan, yaitu :1. Penunjukan langsung untuk penanganan darurat.2. Penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.3. Pengadaan langsung.Langkah-langkah pelaksanaan penunjukan langsung dan pengadaan langsung digambarkan secaradiagram yang dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3.C.1 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui PenunjukanLangsung Untuk Penanganan DaruratC.1 PelaksanaanPengadaanPekerjaan KonstruksiMelalui PenunjukanLangsung UntukPenanganan DaruratC.2 PelaksanaanPengadaan PekerjaanKonstruksi MelaluiPenunjukanLangsung BukanUntuk PenangananDaruratPada dasarnya langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyediabarang/jasa pemerintah melalui penunjukan langsung untukpenanganan darurat, semuanya mempunyai prosedur dan ketentuanyang sama, baik untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi,jasa lainnya maupun jasa konsultansi. Untuk itu langkah-langkahnyabisa dilihat pada Modul 4 Pemilihan Penyedia Barang. Proses tersebutdigambarkan kembali yang dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.C.3 PelaksanaanPengadaan PekerjaanKonstruksi MelaluiPengadaanLangsung14LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIMODUL5C.2 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui PenunjukanLangsung Bukan Untuk Penanganan DaruratC.1 PelaksanaanPengadaan PekerjaanKonstruksi MelaluiPenunjukan LangsungUntuk PenangananDaruratC.2 PelaksanaanPengadaanPekerjaan KonstruksiMelalui PenunjukanLangsung BukanUntuk PenangananDaruratULP/Pejabat Pengadaan melakukan penilaian kualifikasi terhadapPenyedia yang akan ditunjuk. Proses penilaian kualifikasi dilakukanseperti prakualifikasi pada Pelelangan Umum. Selanjutnya apabilamemenuhi kualifikasi yang dibutuhkan berdasarkan hasil prakualifikasi,dilakukan proses penunjukan langsung seperti dijelaskan pada Gambar2.C.3 PelaksanaanPengadaan PekerjaanKonstruksi Melalui PengadaanLangsungLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah15

MODUL5PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI1MulaiOpname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antaraPPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia (apabiladiperlukan);PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia membahasjenis, spesifikasi teknis , volume pekerjaan dan waktupenyelesaian pekerjaan;ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan DokumenPengadaan sesuai hasil pembahasan;1. Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi MelaluiPenunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat2. Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi MelaluiPenunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat2MulaiULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligusmenyampaikan Dokumen Pengadaan untuk PenunjukanLangsung kepada penyedia yang dinilai mampu danmemenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaantersebutPenyedia yang diundang memasukkan DokumenKualifikasi .Dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan dapatmelakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta hargauntuk mendapatkan harga yang wajar serta dapatdipertanggungjawabkan;1ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yangmemuat :(1) nama dan alamat penyedia;(2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negoisasi;(3) Nomor Pokok Wajib Pajak;(4) unsur-unsur yang dievaluasi;(5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan(6) tanggal dibuatnya berita acara.2Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidakmemenuhi syarat, ULP/PejabatPengadaan mengundang penyedialain;PPK menyusun dan menetapkan HPS untuk diserahkankepada ULP/Pejabat Pengadaan;ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasiseperti pada Pelelangan UmumULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyediaberdasarkan hasil evaluasi ;Dokumen Pengadaan disampaikan kepada penyedia;ULP/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasanULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapanpenyedia yang ditunjuk di website K/L/D/I dan papanpengumuman resmi untuk masyarakat;(untuk bukanpenanganan darurat memuat : uraian singkat pekerjaan,nama dan alamat penyedia,NPWP, harga penawaranterkoreksi dan harga hasil negosiasi.)Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1(satu) sampul yang berisi: dokumen administrasi, teknisdan harga kepada ULP/Pejabat Pengadaan.Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIPK/L/D/I yang bersangkutan apabila dalam prosesPenunjukan Langsung menemukan indikasi penyimpanganprosedur dan/atau KKN;ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawarandan melakukan evaluasi administrasi , teknis dan harga;PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkanproses Kontrak/SPK.SelesaiGambar 2 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi MenggunakanMetode Penunjukan LangsungC.3 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Pengadaan LangsungC.1 PelaksanaanPengadaan PekerjaanKonstruksi MelaluiPenunjukanLangsungUntuk PenangananDaruratPengadaan langsung dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentuseperti yang dijelaskan pada gambar 3 berikut ini.C.2 PelaksanaanPengadaan PekerjaanKonstruksi MelaluiPenunjukan LangsungBukan UntukPenanganan DaruratC.3 PelaksanaanPengadaan PekerjaanKonstruksi MelaluiPengadaan Langsung16LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIMODUL5MulaiPejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi,melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untukmendapatkan harga yang wajar. negosiasi dilakukanberdasarkan HPS.Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait PekerjaanKonstruksi dan harga melalui media elektronik maupunnon-elektronik.Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkankesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakangagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang ;Pejabat Pengadaan membandingkan harga dankualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasiyang berbeda.Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yangdiyakini mampu untuk menyampaikan penawaranadministrasi, teknis dan harga.Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara HasilPengadaan Langsung yang terdiri dari :(1) nama peserta;(2) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi ;(3) unsur-unsur yang dievaluasi;(4) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu;dan(5) tanggal dibuatnya Berita Acara.Pejabat Pengadaan menyampaikan berita acara kepadaPPKUndangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambarserta dokumen-dokumen lain yang menggambarkanjenis pekerjaan yang dibutuhkan.Penyedia yang diundang menyampaikan penawaranadministrasi, teknis dan harga secara langsung sesuaijadwal yang telah ditentukan dalam undangan ;PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan buktiperjanjian dengan ketentuan:(1) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampaidengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupakuitansi; atau(2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampaidengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupaSurat Perintah Kerja (SPK)SelesaiGambar 3 Langkah Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Menggunakan Metode Pengadaan LangsungLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah17

MODUL5PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIA. Pendahuluan B. Pelelangan C. Penunjukkan Langsungdan Pengadaan LangsungD. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaE.Penyusunan dan PersiapanPelaksanaan KontrakF. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaanG. Latihan Kelompokdan TesD. Pelelangan Gagal dan Tindak LanjutnyaKewenangan untuk menyatakan dan menetapkan Pelelangan Gagal beserta ketentuan-ketentuannyaSAMA DENGAN ketentuan yang ada pada Pemilihan Penyedia Barang pada MODUL 4.18LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIMODUL5A. Pendahuluan B. Pelelangan C. Penunjukkan Langsungdan Pengadaan LangsungD. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaE.Penyusunan danPersiapan PelaksanaanKontrakF. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaanG. Latihan Kelompokdan TesE. Penyusunan dan Persiapan PelaksanaanKontrakE.1 Menyusun KontrakE.1 Menyusun KontrakE.2 Persiapan PelaksanaanKontrakBentuk-bentuk perjanjian atau dalam Perpres 54/2010 disebut sebagaibukti perjanjian terdiri dari 4 (empat) jenis dan hal ini sudah dijelaskanpada Modul 2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian1. Ketentuan-ketentuan dalam menyusun kontrak dapat dilihat pada Modul2 tersebut. Pada bagian ini akan diuraikan tentang isi atau materi yang harustertuang dalam kontrak.E.1.1Surat Perjanjian atau KontrakIsi Surat Perjanjian atau Kontrak untuk pengadaan pekerjaan konstruksihampir sama dengan isi kontrak pada pengadaan barang. Perbedaannyaterletak pada syarat-syarat umum kontrak.Bagian-bagian dari kontrak terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :a. Pokok Perjanjian, sama dengan Pokok Perjanjian pada KontrakPengadaan Barang.b. Syarat-syarat Umum KontrakSyarat-syarat umum kontrak secara rinci (termasuk isi kontrak danbagian-bagian lain dari kontrak) dapat dilihat pada Peraturan KepalaLKPP Nomor 6 tahun 2010 tentang Standar Dokumen PengadaanBarang/Jasa Pemerintah. Berikut merupakan ringkasan dari materisyarat-syarat umum kontrak, yaitu :1) DefinisiUraian definisi dan istilah yang digunakan dalam kontrak.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah19

MODUL5PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI2) PenerapanMenguraikan ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam Kontrak ini diterapkan secara luastetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak.3) Asal Material/Bahan dan/atau Jasa (untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya)Ketentuan tentang asal usul material/bahan dan/atau jasa yang digunakan untukpekerjaan konstruksi.4) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan InformasiKetentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yangberhubungan dengan Kontrak.5) Hak Kekayaan IntelektualKetentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk menjamin tidak akan ada permasalahanHKI yang timbul.6) JaminanKetentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan.7) AsuransiKetentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia dalam rangkapelaksanaan pekerjaan.8) PembayaranKetentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakanharus disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen anggaran.9) HargaKetentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK kepada penyedia atas pelaksanaanpekerjaan dalam Kontrak.10) Personil (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personilatau tenaga ahli.11) Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaianatas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.12) Penemuan-penemuan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai bila ditemukan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah ataupenemuan kekayaan yang menurut Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaanada masa pelaksanaan kontrak.13) Kompensasi (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia bilamana dapatdibuktikan merugikan penyedia.14) Penangguhan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan dan tata cara penangguhan hak pembayaran apabila penyedia tidak melakukankewajiban sebagaimana mestinya.15) Hari Kerja (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan hari kerja, jam kerja dan waktu cuti bagi tenaga kerja dan tenaga ahli yang terlibat.16) Pengambil-alihan (untuk pekerjaan konstruksi)Ketentuan yang mengatur bahwa PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalamjangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.20LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIMODUL517) Pedoman Pengoperasian dan Perawatan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan bahwa penyedia wajib memberikan pedoman untuk cara mengoperasikan danmerawat hasil pekerjaan konstruksi.18) Penyesuaian Harga (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanyapenyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.19) Perubahan KontrakKetentuan mengenai amandemen Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan.20) Hak dan Kewajiban Para PihakKetentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakanpara pihak.21) Jadwal Pelaksanaan PekerjaanKetentuan tentang jadwal rinci pelaksanaan pekerjaan.22) Pengawasan dan PemeriksaanKetentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadappelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.23) Keterlambatan Pelaksanaan PekerjaanKetentuan bila terjadi keterlambatan pekerjaan.24) Keadaan KaharKetentuan mengenai keadaan kahar.25) Itikad BaikMenguraikan bahwa dalam pelaksanaan kontrak, para pihak bertindak berdasarkan asas salingpercaya.26) Pemutusan KontrakKetentuan mengenai kapan Kontrak dapat diputuskan.27) Penyelesaian PerselisihanKetentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa.28) Bahasa dan HukumBahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalamKontrak.29) PerpajakanKetentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.30) KorespondensiKetentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, e-mail dan/ataufaksimili dan alamat tujuan para pihak.31) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi KecilKetentuan dalam melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecilc. Syarat-syarat Khusus KontrakKetentuan yang merupakan perubahan, tambahan, dan/atau penjelasan dari ketentuan yang ada padasyarat-syarat umum Kontrak.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah21

MODUL5PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSId. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari KontrakDokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak, yaitu :1) SPPBJ ;2) Dokumen Penawaran ;3) Spesifikasi umum ;4) Spesifikasi khusus ;5) Gambar-gambar brosur ;6) Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada) ;7) Daftar kuantitas dan harga ;8) Jaminan Pelaksanaan ; dan9) Dokumen lainnya yang diperlukan.E.1.2Surat Perintah KerjaIsi Surat Perintah Kerja pada dasarnya sama dengan isi Perjanjian atau Kontrak yang isinya sama denganSPK untuk pengadaan barang.KONTRAK22LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIMODUL5E.2 Persiapan Pelaksanaan KontrakE.1 Menyusun KontrakE.2 PersiapanPelaksanaan KontrakSetelah surat perjanjian ditandatangani PPK dan penyedia barang/jasa, selanjutnya PPK melakukan langkah-langkah persiapan untukmelaksanakan kontrak. Langkah-langkah yang harus dilakukan PPKuntuk persiapan sebelum pelaksanaan kontrak adalah sebagai berikut :a. Membuat Surat Perintah Memulai Kerja (SPMK)b. Menyusun program mutuc. Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrakd. Melakukan Mobilisasie. Melakukan pemeriksaan bersamaf. Pembayaran uang muka.Masing-masing langkah tersebut dijelas berikut ini.a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)1. PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan yangdibutuhkan kepada penyedia sebelum diterbitkannya SPMK.2. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas)hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak.3. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainyapelaksanaan Kontrak oleh penyedia.4. Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan samadengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggaldikeluarkannya SPMK.b. Menyusun Program Mutu1. Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi :a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan ;b. Organisasi kerja penyedia ;c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ;d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan ;e. Prosedur instruksi kerja ; danf. Pelaksana kerja.2. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.c. Melakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak1. PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, danunsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapanpelaksanaan kontrak.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapanpelaksanaan kontrak adalah :a. Program mutu ;b. Organisasi kerja ;LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah23

MODUL5PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIc. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan ;d. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil ; dane. Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.d. Melakukan Mobilisasi1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) harisejak diterbitkan SPMK.2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:a. Mendatangkan peralatan-peralatan dan menyiapkan fasilitas yang sesuai dalam kontrak.b. Mendatangkan personil-personil sesuai dalam kontrak.3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.e. Melakukan Pemeriksaan Bersama1. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasipekerjaan pada awal pelaksanaan kontrak.2. Hal yang dilakukan adalah melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasipekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.3. Atas usul PPK, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrakuntuk melakukan pemeriksaan ini.4. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaanbersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendumKontrak.f. Pembayaran Uang MukaKetentuan pembayaran uang muka sama dengan pada persiapan pelaksanaan pengadaan barang.24LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIMODUL5A. Pendahuluan B. Pelelangan C. Penunjukkan Langsungdan Pengadaan LangsungD. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaE.Penyusunan dan PersiapanPelaksanaan KontrakF. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaanG. Latihan Kelompokdan TesF. Pelaporan dan Penyerahan PekerjaanF.1 PelaporanF.1 PelaporanF.2 Penyerahan PekerjaanSistem pelaporan dan tata cara pelaporan sama dengan pelaporanpada pengadaan barang melalui penyedia barang (Lihat Modul 4).Hal yang membedakan adalah laporan hasil pekerjaan. PadaPekerjaan Konstruksi adalah sebagai berikut :• Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untukmenetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakanguna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkandalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.• Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaanpekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaandicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaanyang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.• Laporan harian berisi:1. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;3. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;4. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;5. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnyayang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan6. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.• Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa olehkonsultan dan disetujui oleh wakil PPK.• Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisihasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta halhalpenting yang perlu ditonjolkan.• Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisihasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-halpenting yang perlu ditonjolkan.• Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-fotodokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah25

MODUL5PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIF.2 Penyerahan PekerjaanF.1 PelaporanF.2 Penyerahan PekerjaanPada dasarnya proses serah terima pekerjaan konstruksi sama denganproses serah terima barang, yaitu dilakukan secara bertahap :1. Provisional Hand Over (PHO), yaitu proses serah terima pekerjaan berupapekerjaan konstruksi dari Penyedia kepada Panitia Penerima Pekerjaan.Tahap ini (PHO) dilakukan setelah berakhirnya masa kontrak,Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan akan memeriksa/ mengujihasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan yang tercantum dalamKontrak. Apabila hasil pemeriksaan/ pengujian telah diterima makaPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatanganiBerita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan.2. Final Hand Over (FHO), yaitu proses serah terima pekerjaan konstruksi dariPenyedia kepada Panitia Penerima Pekerjaan setelah masa pemeliharaan.Tahap 2 dilakukan setelah masa pemeliharaan yang tercantum dalamkontrak berakhir. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan akanmemeriksa apakah kondisi hasil pekerjaan tetap seperti pada saatpenyerahan pekerjaan. Apabila hasil pemeriksaan/pengujian telah diterimamaka Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatanganiBerita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan3. Serah terima barang dari PPK kepada Kuasa Pengguna dengan tatacara dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yangberlaku.Apabila pada tahapan ini diperlukan keahlian teknis khusus untukmemeriksa/menguji pekerjaan, maka dapat dibentuk tim/tenaga ahliyang akan ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu pelaksanaantugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.Langkah-langkah proses serah terima secara rinci adalah sebagai berikut :1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukanpermintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskanPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaianterhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia.Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya.26LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIMODUL54. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuaidengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkanyang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukansebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan JaminanPemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.6. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetapseperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.7. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPKuntuk penyerahan akhir pekerjaan.8. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannyaselama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yangbelum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.9. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPKberhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan JaminanPemeliharaanLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah27

MODUL5PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIA. Pendahuluan B. Pelelangan C. Penunjukkan Langsungdan Pengadaan LangsungD. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaE.Penyusunan dan PersiapanPelaksanaan KontrakF. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaanG. Latihan Kelompokdan TesG. Latihan Kelompok dan TesLatihan kelompok dan tes akan disampaikan dan dipandu oleh narasumber/instruktur28LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIMODUL5LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah29

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA2010MODUL66MODULPELAKSANAANPENGADAANJASA LAINNYAPelatihan PengadaanBarang /Jasa PemerintahTingkat Dasar/PertamaLKPPLembaga Kebijakan Pengadaan LKPP Lembaga Barang/Jasa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR ISIDaftar Isi 2Daftar Gambar 3Tujuan Umum 4Tujuan Khusus 4A. Pendahuluan 5B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana 7B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur 9B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur EkonomisB.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem Nilaidan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis3B.4 Pelelangan Sederhana 5C. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung 16C.1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung UntukPenanganan Darurat6C.2 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung BukanUntuk Penanganan Darurat7C.3 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Pengadaan Langsung 7D. Sayembara 20E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya 23F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak 24F.1 Menyusun Kontrak 24F.1.1 Surat Perjanjian atau Kontrak 24F.1.2 Surat Perintah Kerja 27F.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak 28G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan 29G.1 Pelaporan 29G.2 Penyerahan Pekerjaan 30H. Latihan Kelompok dan Tes 32LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR gambarGambar 1Gambar 2Gambar 3Gambar 4Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya MenggunakanMetode Lelang Umum dan Lelang Sederhana 8Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya MenggunakanMetode Penunjukan Langsung8Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya MenggunakanMetode Pengadaan Langsung9Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan MetodeSayembara 20LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYATUJUAN UMUMMemahami pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya.TUJUAN KHUSUSSetelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu :1. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan pelelanganumum.2. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan pelelangansederhana.3. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan penunjukanlangsung dan pengadaan langsung.4. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistemsayembara.5. Memahami tatacara pemilihan penyedia jasa lainnya dengan latihan kelompok untukmelakukan koreksi beberapa prosedur.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL6A. PendahuluanB. Pelelangan C. Penunjukkan Langsungdan Pengadaan LangsungD. SayembaraE. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaE.Penyusunan dan PersiapanPelaksanaan KontrakG. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaanH. Latihan Kelompokdan TesA. PENDAHULUANPada modul ini menguraikan tata cara pelaksanaan sistem pengadaan (metode pemilihan penyedia,metode kualifikasi, metode penyampaian dokumen dan metode evaluasi penawaran) yang digunakanuntuk proses pemilihan penyedia, khusus untuk Penyedia Jasa Lainnya.Pada Modul Persiapan sudah dijelaskan bagaimana memilih dan menetapkan sistem pengadaanmelalui penyedia barang/jasa. Untuk mengingatkan kembali bahwa JASA LAINNYA adalah jasayang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalamsuatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaanatau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan PekerjaanKonstruksi dan pengadaan Barang.Contoh-contoh yang termasuk Jasa Lainnya adalah sebagai berikut :1. Jasa boga (catering service);2. Jasa layanan kebersihan (cleaning service);3. Jasa penyedia tenaga kerja;4. Jasa asuransi, perbankan dan keuangan;5. Jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan SDM, kependudukan;6. Jasa penerangan, iklan/ reklame, film, pemotretan;7. Jasa percetakan dan penjilidan;8. Jasa pemeliharaan/perbaikan;9. Jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control) dan fumigasi;10. Jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian11. Barang;12. Jasa penjahitan/konveksi;13. Jasa impor/ekspor;14. Jasa penulisan dan penerjemahan;15. Jasa penyewaan;16. Jasa penyelaman;LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA17. Jasa akomodasi;18. Jasa angkutan penumpang;19. Jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;20. Jasa penyelenggaraan acara (event organizer);21. Jasa pengamanan;22. Jasa layanan internet;23. Jasa pos dan telekomunikasi;24. Jasa pengelolaan aset.Sedangkan sistem pengadaan yang dapat digunakan untuk pemilihan penyedia barang adalahsebagai berikut :1. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.2. Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistempenilaian biaya selama umur ekonomis.3. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biayaselama umur ekonomis.4. Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.5. Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat.6. Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganandarurat.7. Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya melalui pengadaan langsung.8. Sayembara.Tata cara pelaksanaan masing-masing sistem pengadaan tersebut akan diuraikan satu persatu pada bab-babberikut ini.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL6A. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsungdan Pengadaan LangsungD. SayembaraE. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaE.Penyusunan dan PersiapanPelaksanaan KontrakG. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaanH. Latihan Kelompokdan TesB. PelelanganPelelangan umum dan pelelangan sederhana diuraikan pada bab sama karena di antara keduanyaada beberapa langkah yang sama. Langkah-langkah Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhanadigambarkan secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 1, dimana Gambar 1 tersebut menggambarkanlangkah-langkah untuk sistem pengadaaan sebagai berikut :1. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.2. Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaianbiaya selama umur ekonomis.3. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaianbiaya selama umur ekonomis.4. Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA1 4Mulai2 3Mulai1: Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur2: Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis3:Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis4: Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampu dan evaluasi sistem gugurPengumuman Pascakualifikasi. Pendaftaran dan PengambilanDokumen PengadaanPengumuman PrakualifikasiPendaftaran Pengambilan DokumenKualifikasiPemasukan Dokumen Penawaran2 3Pemasukan Dokumen PenawaranTahap I (Administrasi dan Teknis)1 2 34Pemberian PenjelasanPemasukan dan Evaluasi DokumenKualifikasiPembukaan Dokumen PenawaranSampul I (Administrasi dan Teknis)Pembukaan Dokumen PenawaranTahap I (Administrasi dan Teknis)Pembuatan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP)Pemasukan Dokumen PenawaranPembuktian KualifikasiEvaluasi Dokumen Penawaran SampulI (Administrasi dan Teknis)Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I(Administrasi dan Teknis)Penetapan PemenangPembukaan Dokumen PenawaranPenetapan Hasil KualifikasiPemberitahuan/Pengumuman kepadaPeserta yang Lulus Evaluasi Sampul IPenetapan Peserta yang LulusEvaluasi Dokumen Penawaran Tahap IPengumuman PemenangEvaluasi PenawaranPengumuman Hasil KualifikasiPembukaan Dokumen Sampul II(Harga)Pemberitahuan/Pengumuman kepadaPeserta yang Lulus Evaluasi Tahap ISanggahanEvaluasi KualifikasiSanggahan KualifikasiEvaluasi Dokumen Penawaran SampulII (Harga)Pemasukan Dokumen PenawaranTahap II (Harga)Sanggahan BandingPembuktian KualifikasiUndangan kepada Peserta yang LulusKualifikasiPembukaan Dokumen PenawaranTahap II (Harga)Penunjukan Penyedia Barang/JasaPengambilan Dokumen PemilihanEvaluasi Dokumen Penawaran TahapII (Harga)SelesaiPemberian PenjelasanGambar 1 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Lelang Umum dan LelangSederhanaLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL6B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul danEvaluasi Sistem GugurB.1 Pelelangan UmumSecaraPascakualifikasiMetode Satu Sampuldan Evaluasi SistemGugurB.2 Pelelangan UmumSecara PrakualifikasiMetode Satu Sampuldan EvaluasiSistem Nilai danSistem PenilaianBiaya Selama UmurEkonomisB.3 Pelelangan UmumPrakualifikasiMetode Dua Tahapdan Evaluasi SistemNilai dan SistemPenilaian BiayaSelama UmurEkonomisB.4 PelelanganSederhanaPelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul danevaluasi sistem gugur terdiri dari sejumlah tahapan yaitu :1. Pengumuman pascakualifikasi.2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan.3. Pemberian penjelasan.4. Pemasukan dokumen penawaran.5. Pembukaan dokumen penawaran.6. Evaluasi penawaran.7. Evaluasi kualifikasi.8. Pembuktian kualifikasi.9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).10. Penetapan pemenang.11. Pengumuman pemenang.12. Sanggahan.13. Sanggahan banding.14. Penunjukan penyedia barang/jasa.Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapabagian besar yaitu :1. Proses kualifikasi.Terdiri dari langkah 1,7, dan, 8.2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran.Terdiri dari langkah 2,3,4,5, dan 6.3. Proses penentuan pemenang.Terdiri dari langkah 10, 11, 12, 13, dan 14.Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistempengadaan ini HAMPIR SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PE-NYEDIA BARANG (lihat MODUL 4) dengan sistem pelelangan umumsecara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistemgugur.Hal-hal yang berbeda adalah :1. Langkah 6 Evaluasi PenawaranPersyaratan penawaran yang memenuhi syarat teknis (lihat Modul 4,sub-bab B.1. Pelelangan Umum Pascakualifikasi Metode Satu SampulDan Evaluasi Sistem Gugur, Langkah 6 butir 9.c.ii) yang harus dipenuhiuntuk Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya yang menggunakan sistem ini,LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAdisamping syarat teknis seperti pada pemilihan penyedia barang, ditambahkan persyaratan berikut :Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan);2. Langkah 7 Evaluasi KualifikasiHal yang berbeda lainnya adalah pada persyaratan penilaian kualifikasi. Untuk Pemilihan Penyedia JasaLainnya, persyaratan lain untuk lulus kualifikasi adalah sebagai berikut :a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan.b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukanc. Untuk usaha non-kecil memiliki KD minimal untuk usaha yang sejenis dan kompleksitas yang setarapada 10 tahun terakhir, yaitu KD = 3 x NPt. Tata cara perhitungan sama dengan tata cara menghitungKD pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.d. Mempunyai Sisa Kemampuan Pekerjaan (SKP) = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakandengan tata cara perhitungan sama dengan tata cara menghitung SKP pada PemilihanPenyedia Pekerjaan Konstruksi.Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia barang dengan sistem pengadaanyang sama.10LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL6B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan EvaluasiSistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur EkonomisB.1 Pelelangan UmumSecaraPascakualifikasiMetode Satu Sampuldan Evaluasi SistemGugurB.2 PelelanganUmum SecaraPrakualifikasiMetode SatuSampul danEvaluasiSistem Nilai danSistem PenilaianBiaya Selama UmurEkonomisB.3 Pelelangan UmumPrakualifikasiMetode Dua Tahapdan Evaluasi SistemNilai dan SistemPenilaian BiayaSelama UmurEkonomisB.4 PelelanganSederhanaPelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul danevaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umurekonomis terdiri dari sejumlah tahapan sebagai berikut :1. Pengumuman prakualifikasi.2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi.3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi.4. Pembuktian kualifikasi.5. Penetapan hasil kualifikasi.6. Pengumuman hasil kualifikasi.7. Sanggahan kualifikasi.8. Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi.9. Pengambilan dokumen pemilihan.10. Pemberian penjelasan.11. Pemasukan dokumen penawaran.12. Pembukaan dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis).13. Evaluasi dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis).14. Pemberitahuan/pengumuman kepada peserta yang lulus evaluasisampul I.15. Pembukaan dokumen sampul II (harga).16. Evaluasi dokumen penawaran sampul II (harga).17. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).18. Penetapan pemenang.19. Pengumuman pemenang.20. Sanggahan.21. Sanggahan banding.22. Penunjukan penyedia barang/jasa.Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapabagian besar yaitu :1. Proses kualifikasi.Terdiri dari langkah 1 sampai dengan langkah 8. Langkah-langkahtersebut sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada bab PemilihanPenilaian Kualifikasi Pengadaan di modul II.2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran.Terdiri dari langkah 9 sampai dengan langkah 16.3. Proses penentuan pemenang.Terdiri dari langkah 17 sampai dengan langkah 22. Langkah-langkahtersebut sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada pelelanganumum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistemgugur.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah11

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYALangkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan iniHAMPIR SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4)dengan sistem pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasisistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.Hal-hal yang berbeda adalah :1. Langkah 3 Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi.Hal yang berbeda adalah persyaratan penilaian kualifikasi. Untuk Pemilihan Penyedia JasaLainnya, disamping syarat kualifikasi seperti pada pemilihan penyedia barang, ditambahkanpersyaratan kualifikasi berikut ini :a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan.b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukanc. Untuk usaha non-kecil memiliki KD minimal dengan ketentuan dan tata cara perhitungansama seperti menghitung KD pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.d. Mempunyai Sisa Kemampuan Pekerjaan (SKP) = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakandengan tata cara perhitungan sama dengan taca cara menghitung SKP pada PemilihanPenyedia Pekerjaan Konstruksi.2. Langkah 13 Evaluasi dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis).Persyaratan penawaran yang memenuhi syarat teknis (lihat Modul 4, sub-bab B.2. Pelelangan UmumSecara Prakualifikasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur, Langkah 13 butir 4.e.) yang harusdipenuhi untuk Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya yang menggunakan sistem ini, disamping syaratteknis seperti pada pemilihan penyedia barang, ditambahkan persyaratan berikut :a. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif sesuaiyang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaandalam penyelesaian pekerjaan;b. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai denganyang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan);Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia barang dengan sistem pengadaanyang sama.12LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL6B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi SistemNilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur EkonomisB.1 Pelelangan UmumSecaraPascakualifikasiMetode Satu Sampuldan Evaluasi SistemGugurB.2 PelelanganUmum SecaraPrakualifikasiMetode SatuSampul danEvaluasiSistem Nilai danSistem PenilaianBiaya Selama UmurEkonomisB.3 Pelelangan UmumPrakualifikasiMetode Dua Tahapdan Evaluasi SistemNilai dan SistemPenilaian BiayaSelama UmurEkonomisB.4 PelelanganSederhanaPelelangan umum dengan sistem pengadaan ini pada dasarnya samadengan pelelangan umum metode dua sampul. Perbedaannya,pada sistem dua sampul baik sampul I maupun sampul II diserahkansecara bersama-sama. Sedangkan pada metode dua tahap, sampul IIdiserahkan setelah evaluasi Tahap I (sampul I) sudah ada hasilnya dan yangboleh menyampaikan sampul II (penawaran harga) adalah peserta yanglulus pada tahap I dan diundang untuk memasukan dokumen sampul II.Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :1. Pengumuman prakualifikasi.2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi.3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi.4. Pembuktian kualifikasi.5. Penetapan hasil kualifikasi.6. Pengumuman hasil kualifikasi.7. Sanggahan kualifikasi.8. Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi.9. Pengambilan dokumen pemilihan.10. Pemberian penjelasan.11. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis).12. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis).13. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis).14. Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I.15. Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus EvaluasiTahap I.16. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga).17. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga).18. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (Harga).19. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).20. Penetapan pemenang.21. Pengumuman pemenang.22. Sanggahan.23. Sanggahan banding.24. Penunjukan penyedia barang/jasa.Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapabagian besar yaitu:1. Proses kualifikasi.Terdiri dari langkah 1 sampai dengan langkah 8. Langkah-langkah tersebutsama dengan langkah yang telah dijelaskan pada bab Pemilihan PenilaianLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah13

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAKualifikasi Pengadaan di modul II.2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran.Terdiri dari langkah 9 sampai dengan langkah 18.3. Proses penentuan pemenang.Terdiri dari langkah 19 sampai dengan langkah 24. Langkah-langkah tersebut sama dengan langkahyang telah dijelaskan pada pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul danevaluasi sistem gugur.Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan ini SAMADENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA JASA LAINNYA (MODUL INI Bab B.2) dengansistem pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dansistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Perbedaannya adalah pada sistem iniditambahkan langkah :1. Penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I setelah evaluasi Dokumen Penawaran Administrasidan Teknis. Ketentuan dan tata cara langkah ini sama dengan langkah pada Pemilihan PenyediaBarang (MODUL 4, Bab B.3. Langkah 14) dengan sistem pelelangan umum secara prakualifikasimetode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.2. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga) setelah langkah pemberitahuan/pengumuman kepadapeserta yang lulus evaluasi tahap I. Ketentuan dan tata cara langkah ini sama dengan langkahpada Pemilihan Penyedia Barang (MODUL 4, Bab B.3. Langkah 16) dengan sistem pelelangan umumsecara prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selamaumur ekonomis.Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pelelanganumum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biayaselama umur ekonomis.14LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL6B.4 Pelelangan SederhanaB.1 Pelelangan UmumSecaraPascakualifikasiMetode Satu Sampuldan Evaluasi SistemGugurB.2 PelelanganUmum SecaraPrakualifikasiMetode SatuSampul danEvaluasiSistem Nilai danSistem PenilaianBiaya Selama UmurEkonomisProses pelaksanaan Pelelangan Sederhana SAMA DENGAN prosespelaksanaan Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi denganmetode satu sampul dan evaluasi sistem gugur (lihat Gambar 1)KECUALI waktu penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga)hari kerja melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumumanresmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE dan KDtidak diberlakukan.B.3 Pelelangan UmumPrakualifikasiMetode Dua Tahapdan Evaluasi SistemNilai dan SistemPenilaian BiayaSelama UmurEkonomisPelelangan umumPasca KualifikasiSistem Gugur=Pelelangan SederhanaIngat..Waktu Pengumuman bisa 3 hari saja !!!B.4 PelelanganSederhanaLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah15

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAA. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsungdan PengadaanLangsungD. SayembaraE. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaE.Penyusunan dan PersiapanPelaksanaan KontrakG. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaanH. Latihan Kelompokdan TesC. Penunjukan Langsung dan PengadaanLangsungC.1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui PenunjukanLangsung Untuk Penanganan DaruratC.1 PelaksanaanPengadaan JasaLainnya MelaluiPenunjukanLangsung UntukPenanganan DaruratC.2 PelaksanaanPengadaan JasaLainnya MelaluiPenunjukanLangsung BukanUntuk PenangananDaruratLangkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnyadengan sistem pengadaan ini SAMA DENGAN langkah-langkahPEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4) dengan sistempenunjukan langsung untuk penanganan darurat. Untuk mengingatkankembali, proses tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut yangada pada halaman 18 dari modul ini.C.3 PelaksanaanPengadaan JasaLainnya MelaluiPengadaanLangsung16LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL6C.2 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan LangsungBukan Untuk Penanganan DaruratC.1 PelaksanaanPengadaan JasaLainnya MelaluiPenunjukan LangsungUntuk PenangananDaruratC.2 PelaksanaanPengadaan JasaLainnya MelaluiPenunjukanLangsung BukanUntuk PenangananDaruratSama dengan untuk penanganan darurat di atas, langkah-langkah pelaksanaanpemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan iniSAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihatMODUL 4) dengan sistem penunjukan langsung bukan untuk penanganandarurat. Untuk mengingatkan kembali, proses tersebut dapat dilihat padagambar 2 yang ditampilkan pada halaman 18 dari modul 6 ini.C.3 PelaksanaanPengadaan JasaLainnya MelaluiPengadaan LangsungC.3 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Pengadaan LangsungC.1 PelaksanaanPengadaan JasaLainnya MelaluiPenunjukanLangsung UntukPenanganan DaruratPelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya melalui Pengadaan langsungdijelaskan secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 3 yang kami tampilkanpada halaman 19 dalam modul ini.C.2 PelaksanaanPengadaan JasaLainnya MelaluiPenunjukan LangsungBukan UntukPenanganan DaruratC.3 PelaksanaanPengadaan JasaLainnya MelaluiPengadaan LangsungLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah17

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA1MulaiOpname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antaraPPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia (apabiladiperlukan);PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia membahasjenis, spesifikasi teknis , volume pekerjaan dan waktupenyelesaian pekerjaan;ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan DokumenPengadaan sesuai hasil pembahasan;1. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya MelaluiPenunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat2. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya MelaluiPenunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat2MulaiULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligusmenyampaikan Dokumen Pengadaan untuk PenunjukanLangsung kepada penyedia yang dinilai mampu danmemenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaantersebutPenyedia yang diundang memasukkan DokumenKualifikasi .Dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan dapatmelakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta hargauntuk mendapatkan harga yang wajar serta dapatdipertanggungjawabkan;1ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yangmemuat :(1) nama dan alamat penyedia;(2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negoisasi;(3) Nomor Pokok Wajib Pajak;(4) unsur-unsur yang dievaluasi;(5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan(6) tanggal dibuatnya berita acara.2Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidakmemenuhi syarat, ULP/PejabatPengadaan mengundang penyedialain;PPK menyusun dan menetapkan HPS untuk diserahkankepada ULP/Pejabat Pengadaan;ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasiseperti pada Pelelangan UmumULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyediaberdasarkan hasil evaluasi ;Dokumen Pengadaan disampaikan kepada penyedia;ULP/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan kepadapenyedia yang memenuhi kualifikasiULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapanpenyedia yang ditunjuk di website K/L/D/I dan papanpengumuman resmi untuk masyarakat;Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1(satu) sampul yang berisi: dokumen administrasi, teknisdan harga kepada ULP/Pejabat Pengadaan.Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIPK/L/D/I yang bersangkutan apabila dalam prosesPenunjukan Langsung menemukan indikasi penyimpanganprosedur dan/atau KKN;ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawarandan melakukan evaluasi administrasi , teknis dan harga;PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkanproses Kontrak/SPK.SelesaiGambar 2 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Penunjukan Langsung18LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL6MulaiPejabat Pejabat Pengadaan Pengadaan mencari mencari informasi informasi terkait terkait pekerjaanJasa pekerjaan Lainnya Jasa dan Lainnya harga dan melalui harga media melalui elektronik mediaelektronik maupun maupun non-elektronik;elektronikPejabat Pengadaan membandingkan harga dankualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasiyang berbedaPejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yang yangdiyakini mampu untuk menyampaikan penawaranadministrasi, teknis, dan harga;Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambarserta dokumen-dokumen lain yang menggambarkanjenis pekerjaan yang dibutuhkan;Penyedia yang diundang menyampaikan penawaranadministrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuaijadwal yang telah ditentukan dalam undangan ;Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi,Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukanklarifikasimelakukanteknisklarifikasidan negosiasiteknis,hargadanuntuknegosiasimendapatkanhargahargauntukyangmendapatkanwajar, negosiasihargadilakukanyang wajarberdasarkan;negosiasiHPSdilakukan berdasarkan HPS;Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkankesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakangagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang ;Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara HasilPengadaan Langsung yang terdiri dari :(1) nama peserta;(2) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi ;(3) unsur-unsur yang dievaluasi;(4) keterangan lain yang dianggap perlu; dan(5) tanggal dibuatnya Berita Acara.Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acarakepada PPK;PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan buktiperjanjian dengan ketentuan:(1) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampaidengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupakuitansi; atau(2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampaidengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupaSurat Perintah Kerja (SPK).SelesaiGambar 3 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Pengadaan LangsungLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah19

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAA. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsungdan PengadaanLangsungD. SayembaraE. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaE.Penyusunan dan PersiapanPelaksanaan KontrakG. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaanH. Latihan Kelompokdan TesD. SayembaraPemilihan penyedia jasa lainnya dengan menggunakan metode sayembara diuraikan dalam bentukgambar seperti yang dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.MulaiPejabat Pejabat Pengadaan Pengadaan mencari mencari informasi informasi terkait terkait pekerjaanpekerjaan Jasa Lainnya Jasa dan Lainnya harga dan melalui harga media melalui elektronik mediaelektronik maupun maupun non-elektronik;elektronikPejabat Pengadaan membandingkan harga dankualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasiyang berbedaPejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yangdiyakini mampu untuk menyampaikan penawaran,administrasi, teknis, dan harga;Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambarserta dokumen-dokumen lain yang menggambarkanjenis pekerjaan yang dibutuhkan;Penyedia yang diundang menyampaikan penawaranadministrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuaijadwal yang telah ditentukan dalam undangan ;PejabatPejabatPengadaanPengadaanmembuka,membuka,mengevaluasi,mengevaluasi,melakukanklarifikasi melakukan teknis klarifikasi dan negosiasi teknis, harga dan untuk negosiasi mendapatkan hargahargauntukyangmendapatkanwajar, negosiasihargadilakukanyang wajarberdasarkan;negosiasiHPSdilakukan berdasarkan HPS;Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkankesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakangagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang ;Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara HasilPengadaan Langsung yang terdiri dari :(1) nama peserta;(2) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi ;(3) unsur-unsur yang dievaluasi;(4) keterangan lain yang dianggap perlu; dan(5) tanggal dibuatnya Berita Acara.Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acarakepada PPK;PPKPPKmelakukanmelakukanperjanjianperjanjiandandanmendapatkanmendapatkanbuktibuktiperjanjian perjanjian dengan dengan ketentuan ketentuan: :(1) (1) untuk untuk Pengadaan Langsung Langsung yang yang bernilai bernilai sampai sampai dengandengan Rp. Rp10.000.000,00 (Sepuluh (sepuluh juta rupiah) juta berupa rupiah) berupa kuitansi;kuitansi; atau atau(2) (2) untuk Pengadaan Langsung yang yang bernilai bernilai sampai sampai dengandengan Rp, Rp100.000.000,00 (Seratus (seratus juta rupiah) juta rupiah) berupa berupa SuratSurat Perintah Perintah Kerja Kerja (SPK).SelesaiGambar 4 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Sayembara20LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL6Penjelasan langkah tersebut adalah sebagai berikut :1. Pengumuman Sayembara2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Sayembara3. Pemberian PenjelasanKetiga tahapan di atas memiliki langkah-langkah yang sama dengan langkah-langkah pada tahapanpemilihan penyedia barang dengan menggunakan metode kontes.4. Pemasukan Proposal1) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan proposal harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkandalam Dokumen Sayembara.2) Pemasukan Proposal yang berisi persyaratan administrasi, proposal teknis dilakukan padatempat, hari, tanggal, dan waktu sesuai yangditentukan dalam pengumuman.3) Peserta sayembara dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) proposal.4) Dokumen proposal terdiri persyaratan administrasi, dan proposal teknis :a. Persyaratan administrasi meliputi :• Proposal ;• Salinan kartu indentitas untuk perorangan/kelompok, akte pendirian badan usaha, atausurat keputusan pembentukan lembaga atau surat identitas lainnya ; dan• Salinan NPWP.b. Proposal teknis, berisi :• Rancangan pekerjaan yang disayembarakan ;• Keterangan tentang spesifikasi dan metode pembuatan/pelaksanaannya.5) Proposal disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari proposal asli 1 (satu) rangkap dansalinannya 1 (satu) rangkap ditandai“ASLI” dan “REKAMAN”.6) Semua proposal dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis“Proposal Sayembara”, namapaket pekerjaan, nama dan alamat peserta,serta disampaikan kepada ULP/Pejabat Pengadaan.7) Peserta menyampaikan langsung proposal kepada ULP/PejabatPengadaan sesuai jadwal yangditetapkan.8) Peserta dapat menyampaikan proposal melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudahditerima ULP/Pejabat Pengadaan sebelum batasakhir pemasukan proposal dan segala risikoketerlambatan dankerusakan menjadi risiko peserta.9) Dalam hal proposal disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkanke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat ULP/Pejabat Pengadaan10) Untuk proposal penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :a. ULP/Pejabat Pengadaan mencatat waktu dan tanggal penerimaan proposal pada sampul luardan memasukkan ke dalam kotak ; danb. Apabila diterima terlambat, proposal tidak diikutkan dalam sayembara.11) ULP/Pejabat Pengadaan membuat tanda terima proposal.12) ULP/Pejabat Pengadaan menolak semua proposal yang masuk setelah batas akhir pemasukanproposal.13) Berbeda dengan cara pelelangan, pada metode sayembara proposal yang telah diterima, TIDAKDAPAT ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh peserta sayembara setelah batas akhir pemasukanproposal.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah21

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA14) Pada batas akhir pemasukan proposal, salah satu anggota pokjaULP/Pejabat Pengadaan menutupdaftar tanda terima proposal denganmencoret tepat dibawah daftar peserta sayembara terakhirsertamembubuhkan tanda tangan.15) ULP/Pejabat Pengadaan menyatakan dihadapan para peserta bahwa saat pemasukan proposal telahditutup, menolak proposal yang terlambat dan/atau tambahan proposal, kemudian dilanjutkan denganrapatpembukaan proposal.16) ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah tempat dan batas akhir pemasukan proposal, kecualiterjadi keadaan kahar di lokasi pemasukan proposal.17) Perubahan batas akhir pemasukan proposal karena terjadi keadaan kahar dituangkan dalamAdendum Dokumen Sayembara dandisampaikan kepada seluruh peserta.5. Pembukaan Proposal1) Pembukaan proposal pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan proposal.2) ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh menggugurkan proposal pada waktu pembukaan kecualiuntuk peserta yang terlambat menyampaikan proposal.3) Setelah pembukaan proposal, ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi terhadap persyaratanadministrasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Sayembara.6. Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Penilaian ProposalTeknis7. Pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS)8. Penetapan Pemenang Sayembara9. Pengumuman Pemenang SayembaraKeempat tahapan di atas (6, 7, 8, dan 9) memiliki langkah-langkah yangsama dengan langkah-langkah pada tahapan pemilihan penyedia barangdengan menggunakan metode kontes.10. Penunjukan Pemenang Sayembara1) PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang Sayembara(SPPS).2) Dalam hal peserta sayembara yang bersangkutan tidak bersediaditunjuk sebagai pemenang (mengundurkan diri), maka HakCipta peserta tersebut menjadi hak negara dan kepada peserta tersebut tidak dapat menuntutkerugian dalam bentuk apapun.3) SPPS harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dansegera disampaikan kepada pemenang.4) Salah satu tembusan dari SPPS disampaikan sekurang-kurangnya kepada APIP K/L/D/I yangbersangkutan.11. Surat PerjanjianSurat perjanjian ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SPPS.22LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL6A. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsungdan Pengadaan LangsungD. SayembaraE. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaE.Penyusunan dan PersiapanPelaksanaan KontrakG. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaanH. Latihan Kelompokdan TesE. Pelelangan Gagal dan Tindak LanjutnyaKewenangan untuk menyatakan dan menetapkan Pelelangan Gagal beserta ketentuan-ketentuannyaSAMA DENGAN ketentuan yang ada pada Pemilihan Penyedia Barang pada MODUL 4.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah23

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAA. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsungdan PengadaanLangsungD. SayembaraE. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaE.Penyusunan danPersiapanPelaksanaan KontrakG. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaanH. Latihan Kelompokdan TesF. Penyusunan dan Persiapan PelaksanaanKontrakF.1 Menyusun KontrakF.1 Menyusun KontrakF.2 Persiapan PelaksanaanKontrakBentuk-bentuk perjanjian atau dalam Perpres 54/2010 disebut sebagaibukti perjanjian terdiri dari 4 (empat) jenis dan hal ini sudah dijelaskanpada Modul 2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian1. Ketentuan-ketentuan dalam menyusun kontrak dapat dilihat pada Modul2 tersebut. Pada bagian ini akan diuraikan tentang isi atau materi yang harustertuang dalam kontrak.F.1.1Surat Perjanjian atau KontrakIsi Surat Perjanjian atau Kontrak untuk pengadaan pekerjaan konstruksihampir sama dengan isi kontrak pada pengadaan barang. Perbedaannyaterletak pada syarat-syarat umum kontrak.Bagian-bagian dari kontrak terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :a. Pokok Perjanjian, sama dengan Pokok Perjanjian pada KontrakPengadaan Barang.b. Syarat-syarat Umum KontrakSyarat-syarat umum kontrak secara rinci (termasuk isi kontrak dan bagian-bagianlain dari kontrak) dapat dilihat pada Peraturan Kepala LKPPNomor 6 tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut merupakan ringkasan dari materi syaratsyaratumum kontrak, yaitu :24LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL61) DefinisiUraian definisi dan istilah yang digunakan dalam kontrak.2) PenerapanMenguraikan ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam Kontrak ini diterapkan secara luas tetapitidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak.3) Standar (Untuk Barang/Jasa Lainnya)Menguraikan ketentuan Barang yang disediakan oleh penyedia harus sesuai dengan standar dalamspesifikasi teknis.4) Asal Material/Bahan dan/atau Jasa (untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya)Ketentuan tentang asal usul material/bahan dan/atau jasa yang digunakan.5) Pengepakan (untuk Barang/bila diperlukan untuk Jasa Lainnya)Ketentuan bagaimana penyedia harus melakukan pengepakan.6) Pengiriman (untuk Barang/jasa lainnya)Ketentuan mengenai pengiriman Barang yang harus dilakukan penyedia.7) Transportasi (untuk barang/jasa lainnya)Ketentuan mengenai transportasi yang harus digunakan.8) Pemeriksaan dan Pengujian (untuk barang/jasa lainnya)Ketentuan tentang hak PPK untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian dengan tata cara tertentu.9) Layanan Tambahan (untuk barang/jasa lainnya)Ketentuan mengenai penyedia untuk melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan.10) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan InformasiKetentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yangberhubungan dengan Kontrak.11) Hak Kekayaan IntelektualKetentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk menjamin tidak akan ada permasalahan HKI yangtimbul.12) JaminanKetentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia.13) AsuransiKetentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia.14) PembayaranKetentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan.15) HargaKetentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK.16) Personil (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil atautenaga ahli.17) Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasilpekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.18) Penemuan-penemuan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai bila ditemukan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuankekayaan yang menurut Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaan pada masapelaksanaan kontrak.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah25

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA19) Kompensasi (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia bilamana dapat dibuktikanmerugikan penyedia. dalam hal tertentu yang bukan disebabkan kesalahan penyedia.20) Penangguhan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketetentuan dan tata cara penangguhan hak pembayaran apabila penyedia tidak melakukankewajiban sebagaimana mestinya.21) Hari Kerja (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan hari kerja, jam kerja dan waktu cuti bagi tenaga kerja dan tenaga ahli yang terlibat.22) Pedoman Pengoperasian dan Perawatan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan bahwa penyedia wajib memberikan pedoman untuk cara mengoperasikan dan merawathasil pekerjaan konstruksi.23) Penyesuaian Harga (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanyapenyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.24) Perubahan KontrakKetentuan mengenai amandemen Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihakdengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan.25) Hak dan Kewajiban Para PihakKetentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakanpara pihak.26) Jadwal Pelaksanaan PekerjaanKetentuan tentang jadwal rinci pelaksanaan pekerjaan.27) Pengawasan dan PemeriksaanKetentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadappelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.28) Keterlambatan Pelaksanaan PekerjaanKetentuan bila terjadi keterlambatan pekerjaan.29) Keadaan KaharKetentuan mengenai keadaan kahar yang meliputi pengenaan sanksi dan perubahan kontrak sertatindakan yang diambil untuk mengatasi keadaan kahar.30) Itikad BaikMenguraikan bahwa dalam pelaksanaan kontrak, para pihak bertindak berdasarkan asas salingpercaya.31) Pemutusan KontrakKetentuan mengenai kapan Kontrak dapat diputuskan.32) Penyelesaian PerselisihanKetentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa.33) Bahasa dan HukumBahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam Kontrak.34) PerpajakanKetentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.35) KorespondensiKetentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimilidan alamat tujuan para pihak.26LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL636) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi KecilKetentuan dalam melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil.c. Syarat-syarat Khusus KontrakKetentuan yang merupakan perubahan, tambahan, dan/atau penjelasan dari ketentuan yang ada padasyarat-syarat umum Kontrak.d. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari KontrakDokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak, yaitu :1) SPPBJ ;2) Dokumen Penawaran ;3) Spesifikasi umum ;4) Spesifikasi khusus ;5) Gambar-gambar brosur ;6) Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada) ;7) Daftar kuantitas dan harga ;8) Jaminan Pelaksanaan ; dan9) Dokumen lainnya yang diperlukan.F.1.2Surat Perintah KerjaIsi Surat Perintah Kerja pada dasarnya sama dengan isi Perjanjian atau Kontrak yang isinya sama denganSPK untuk pengadaan barang.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah27

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAF.2 Persiapan Pelaksanaan KontrakF.1 Menyusun KontrakF.2 PersiapanPelaksanaan KontrakSetelah surat perjanjian ditandatangani PPK dan penyedia barang/jasa, selanjutnya PPK melakukan langkah-langkah persiapan untukmelaksanakan kontrak. Langkah-langkah yang harus dilakukan PPKuntuk persiapan sebelum pelaksanaan kontrak adalah sebagai berikut :a. Membuat Surat Perintah Memulai Kerja (SPMK)b. Menyusun program mutuc. Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrakd. Melakukan Mobilisasie. Melakukan pemeriksaan bersamaf. Melakukan inspeksi pabrikasig. Pembayaran uang muka.Langkah-langkah tersebut sama dengan langkah-langkah persiapanpelaksanaan kontrak pada pengadaan pekerjaan konstruksi. Bedanya,pada pengadaan jasa lainnya ditambahkan langkah melakukan inspeksipabrikasi, yaitu :1. PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksiatas proses pabrikasi peralatan khusus.2. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai ketentuandalam Kontrak.3. Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.28LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL6A. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsungdan Pengadaan LangsungD. SayembaraE. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaE.Penyusunan dan PersiapanPelaksanaan KontrakG. Pelaporan danPenyerahanPekerjaanH. Latihan Kelompokdan TesG. Pelaporan dan Penyerahan PekerjaanG.1 PelaporanG.1 PelaporanG.2 Penyerahan PekerjaanSistem pelaporan dan tata cara pelaporan sama dengan pelaporanpada pengadaan barang melalui penyedia barang (Lihat Modul 4).Hal yang membedakan adalah laporan hasil pekerjaan. Pada PekerjaanJasa Lainnya adalah sebagai berikut :• Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untukmenetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakanpembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkandalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.• Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaanpekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaandicatat sebagai bahan laporan pekerjaan yang berisi rencana danrealisasi pekerjaan.• Laporan berisi :1. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;3. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;4. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;5. Faktor-faktor berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;6. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.• Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa olehkonsultan dan disetujui oleh wakil PPK.• Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan, PPK membuat fotofotodokumentasi pelaksanaan pekerjaan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah29

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAG.2 Penyerahan PekerjaanG.1 PelaporanG.2 Penyerahan PekerjaanPada dasarnya proses serah terima pekerjaan jasa lainnya sama denganproses serah terima barang, yaitu dilakukan secara bertahap :1. Provisional Hand Over (PHO), yaitu proses serah terima pekerjaan berupapekerjaan jasa lainnya dari Penyedia kepada Panitia Penerima Pekerjaan.2. Final Hand Over (FHO), yaitu proses serah terima pekerjaan jasa lainnya dariPenyedia kepada Panitia Penerima Pekerjaan setelah masa pemeliharaan.3. Serah terima barang dari PPK kepada Kuasa Pengguna dengan tatacara dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundanganyang berlaku.Proses penyerahan pekerjaan jasa lainnya dari penyedia jasa lainnyakepada pengguna jasa lainnya sebagai tanda telah selesainya pekerjaanpenyedia jasa lainnya dilakukan melalui Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan akan memeriksa/menguji apakah jasa lainnya telah selesai dan sesuai dengan yang tercantumdalam Kontrak. Apabila hasil pemeriksaan/pengujian telah diterima makaPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatanganiBerita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.Apabila pada tahapan ini diperlukan keahlian teknis khusus untukmemeriksa/menguji barang, maka dapat dibentuk tim/tenaga ahli yangakan ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.Langkah-langkah dalam proses serah terima untuk pekerjaan jasa lainnyaadalah sebagai berikut :1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukanpermintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadaphasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapatkekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajibmemperbaiki/menyelesaikannya.4. PPK menerima penyerahan pekerjaan atau penyerahan pertamapekerjaan (yang memerlukan masa pemeliharaan) setelah seluruhhasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrakdan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.5. Apabila dilakukan penyerahan pertama pekerjaan, maka :30LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL6a. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak,sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, ataupembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyediaharus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.b. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetapseperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;c. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepadaPPK untuk penyerahan akhir pekerjaan;d. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannyaselama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrakyang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.e. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, makaPPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan ataumencairkan Jaminan Pemeliharaan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah31

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAA. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsungdan PengadaanLangsungD. SayembaraE. Pelelangan Gagal danTindak LanjutnyaE.Penyusunan danPersiapanPelaksanaan KontrakG. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaanH. Latihan Kelompokdan TesH. Latihan Kelompok dan TesLatihan kelompok dan tes akan disampaikan dan dipandu oleh narasumber/instruktur32LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL6LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah33

2010PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL77MODULPELAKSANAANPENGADAANJASAKONSULTANSIPelatihan PengadaanBarang /Jasa PemerintahTingkat Dasar/PertamaLKPPLembaga Kebijakan Pengadaan LKPP Lembaga Barang/Jasa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR ISIDaftar Isi 2Daftar Gambar 3Daftar Tabel 3Tujuan Umum 4Tujuan Khusus 4A. Pendahuluan 5B. Seleksi Umum Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha 7B.1 Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua Sampul 7B.2 Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dan Biaya Dua Sampul 18B.3 Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul 23B.4 Seleksi Sederhana Jasa Konsultansi Badan Usaha 26C. Penunjukan dan Pengadaan Langsung Konsultan Berbentuk Badan Usaha 27C.1 Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat 27C.2 Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat dan Untuk Penanganan Bukan Darurat 27C.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Pengadaan Langsung 28D. Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan 30D.1 Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul 31D.2 Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul 36E. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi BerbentukPerorangan 37E.1 Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat 37E.2 Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat 38E.3 Pengadaan Langsung 38F. Sayembara 40G. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya 45G.1 Pada Pelelangan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha 45G.2 Pada Pelelangan Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan 48H. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak 50H.1 Menyusun Kontrak 50H.1.1 Surat Perjanjian atau Kontrak 50H.1.2 Surat Perintah Kerja 52H.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak 53I. Pelaporan dan Penyelesaian Pekerjaan 56I.1 Pelaporan 56I.2 Penyelesaian Pekerjaan 57J. Latihan Kelompok dan Tes 58LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR gambarGambar 1Gambar 2Gambar 3Gambar 4Gambar 5Gambar 6Gambar 7Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha MenggunakanMetode Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana 8Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan UsahaMenggunakan Metode Penunjukan Langsung 28Langkah Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha dengan MenggunakanMetode Pengadaan Langsung 29Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk PeroranganMenggunakan Metode Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana 30Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi PeroranganMenggunakan Metode Penunjukan Langsung 38Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi PeroranganMenggunakan Metode Pengadaan Langsung 39Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi MenggunakanMetode Sayembara 40DAFTAR tabelTabel 1Tabel 2Tindak Lanjut Pelelangan Gagal Pada Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiBerbentuk Badan 47Tindak Lanjut Pelelangan Gagal Pada Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiBerbentuk Perorangan 49LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSITUJUAN UMUMSetelah modul selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami tahapanpelaksanaan pengadaan jasa konsultansiTUJUAN KHUSUSSetelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu :1. Memahami proses pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi badan usaha denganseleksi umum.2. Memahami proses pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi perorangan denganseleksi umum.3. Memahami proses pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi dengan seleksi sederhana.4. Memahami proses pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi dengan penunjukkan/pengadaan langsung.5. Memahami proses pemilihan jasa konsultansi dengan sayembara.6. Melaksanakan tata cara pemeriksaan kualifikasi TA dan pengalaman perusahaan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7B. Seleksi Umum C. Penunjukan dan D. Seleksi Umum dan E. Penunjukkan LangsungA. Pendahuluan Jasa KonsultansiPengadaan Langsung Seleksi Sederhana dan Pengadaan LangsungJasa KonsultansiF. SayembaraBerbentuk Badan Konsultan Berbentuk Jasa Konsultansi BerbentukPerorangan Berbentuk UsahaBadan UsahaPeroranganG. PelelanganGagal dan TindakLanjutnyaH. Penyusunandan PersiapanPelaksanaanKontrakI. Pelaporan danPenyelesaianPekerjaanJ. Latihan Kelompokdan TesA. PENDAHULUANPada modul ini menguraikan tata cara pelaksanaan sistem pengadaan (metode pemilihan penyedia,metode kualifikasi, metode penyampaian dokumen dan metode evaluasi penawaran)yang digunakan untuk proses pemilihan penyedia, khusus untuk penyedia jasa konsultansi.Pada Modul Persiapan sudah dijelaskan bagaimana memilih dan menetapkan sistem pengadaanmelalui penyedia barang/jasa. Untuk mengingatkan kembali bahwa JASA KONSULTANSI adalah jasalayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakanadanya olah pikir (brainware).Contoh-contoh yang termasuk Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut :1. Jasa rekayasa (engineering);2. Jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk PekerjaanKonstruksi;3. Jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaanselain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan,lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM,pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi;4. Jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis,konsultan manajemen, konsultan hukum.Sedangkan sistem pengadaan yang dapat digunakan untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi adalahsebagai berikut :1. Badan usaha (semua menggunakan prakualifikasi)a. Seleksi umum metode evaluasi kualitas dua sampul.b. Seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul.c. Seleksi umum metode evaluasi biaya terendah satu sampul.d. Seleksi sederhana metode evaluasi biaya terendah/pagu Anggaran satu sampul.e. Penunjukan langsung untuk penanganan darurat.f. Penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.g. Pengadaan langsung.h. Sayembara.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI2. Perorangan (semua menggunakan pascakualifikasi kecuali penunjukan langsung untuk darurat,pengadaan langsung dan sayembara)a. Seleksi umum metode evaluasi kualitas satu sampulb. Seleksi sederhana metode evaluasi kualitas satu sampul.c. Penunjukan langsung untuk penanganan darurat.d. Penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.e. Pengadaan langsung.f. Sayembara.Tata cara pelaksanaan masing-masing sistem pengadaan tersebut akan diuraikan satu per satu pada babbabberikut ini.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7B. Seleksi Umum C. Penunjukan dan D. Seleksi Umum dan E. Penunjukkan LangsungA. Pendahuluan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Seleksi Sederhana dan Pengadaan LangsungJasa KonsultansiF. SayembaraBerbentukKonsultan Berbentuk Jasa Konsultansi BerbentukPerorangan Berbentuk Badan UsahaBadan UsahaPeroranganG. PelelanganGagal dan TindakLanjutnyaH. Penyusunandan PersiapanPelaksanaanKontrakI. Pelaporan danPenyelesaianPekerjaanJ. Latihan Kelompokdan TesB. Seleksi Umum Jasa Konsultansi BerbentukBadan UsahaSeleksi umum dan seleksi sederhana diuraikan pada bab yang sama karena di antara keduanyaada beberapa langkah yang sama. Langkah-langkah Seleksi Umum dan Seleksi Sederhanadigambarkan secara diagram yang dapat dilihat pada Gambar 1 di halam berikut ini, dimanaGambar 1 tersebut menggambarkan langkah-langkah untuk sistem pengadaaan berikut ini :a. Seleksi umum metode evaluasi kualitas dua sampul.b. Seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul.c. Seleksi umum metode evaluasi biaya terendah satu sampul.d. Seleksi sederhana metode evaluasi biaya terendah/pagu Anggaran satu sampul.B.1 Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua SampulB.1 Seleksi UmumMetodeEvaluasi KualitasDua SampulB.2 Seleksi UmumMetode EvaluasiKualitas Dan BiayaDua SampulB.3 Seleksi UmumMetode EvaluasiBiaya Terendah SatuSampulB.4 Seleksi SederhanaJasa KonsultansiBadan UsahaSeleksi umum metode evaluasi kualitas dua sampul terdiri dari sejumlahtahapan sebagai berikut:1. Pengumuman Prakualifikasi.2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi.3. Pemberian penjelasan Dokumen Kualifikasi (apabila diperlukan).4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi.5. Pembuktian kualifikasi.6. Penetapan hasil kualifikasi.7. Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi.8. Sanggahan kualifikasi.9. Undangan kepada peserta yang masuk Daftar Pendek (short list).10. Pengambilan Dokumen Pemilihan.11. Pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan.12. Pemasukan Dokumen Penawaran.13. Pembukaan sampul I.14. Evaluasi sampul I.15. Penetapan peringkat teknis.16. Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis.17. Sanggahan.18. Sanggahan banding.19. Undangan pembukaan sampul II.20. Pembukaan dan evaluasi sampul II.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI21. Undangan klafirikasi dan negoisasi teknis dan biaya.22. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.23. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS).24. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian besar yaitu:1. Proses kualifikasi.Terdiri dari langkah 1 sampai dengan 8.2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran.Terdiri dari langkah 9 sampai dengan 223. Proses penentuan pemenang.Terdiri dari langkah 23 dan 24.12 3 4Mulai1.Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua Sampul2. Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dan Biaya Dua Sampul3. Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul4. Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya Terendah/Pagu Anggaran Satu SampulPengumuman PrakualifikasiEvaluasi sampul IPendaftaran Pengambilan DokumenKualifikasiPenetapan peringkat teknisPemberian penjelasan DokumenKualifikasi (apabila diperlukan)1Pemberitahuan/pengumumanperingkat teknis2Pemasukan dan Evaluasi DokumenKualifikasiSanggahanUndangan pembukaan Sampul IIPembuktian KualifikasiSanggahan bandingPembukaan dan evaluasi Sampul II,serta perhitungan kombinasi teknis danbiaya34Penetapan Hasil KualifikasiUndangan pembukaan sampul IIPenetapan pemenang34Pemberitahuan/pengumuman hasilkualifikasiPembukaan dan evaluasi sampul IIPemberitahuan/pengumumanpemenangSanggahan kualifikasiSanggahanUndangan kepada peserta yangmasuk Daftar Pendek (short list)dengan dilampiri Dokumen PemilihanUndangan kepada peserta yangmasuk Daftar Pendek (short list)Sanggahan bandingPengambilan Dokumen PemilihanUndangan klarifikasi dan negosiasiteknis dan biayaPemberian penjelasan DokumenPemilihanKlarifikasi dan negosiasi teknis danbiaya34Pemasukan Dokumen PenawaranPembuatan Berita Acara Hasil Seleksi(BAHS)Undangan kepada peserta yangmasuk Daftar Pendek (short list)dengan dilampiri Dokumen PemilihanPembukaan sampul IPenunjukan Penyedia JasaKonsultansiEvaluasi penawaran administrasi,teknis, dan biayaSelesaiGambar 1 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha Menggunakan Metode Seleksi Umumdan Seleksi SederhanaLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7Proses kualifikasiProses kualifikasi, yaitu dengan metode prakualifikasi, dilakukan hampir sama seperti proses kualifikasi yangdilakukan pada pemilihan penyedia barang dengan “pelelangan umum secara prakualifikasi metode duasampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis” (Modul 4 Sub BabB.2) yang sudah dijelaskan pada Modul 4 Sub-Bab B.2. Perbedaannya yang mendasar dalam prosesprakualifikasi pemilihan penyedia konsultansi adalah :1. Output yang dihasilkan dalam proses penilaian kualifikasi adalah daftar pendek.2. Daftar pendek adalah peserta yang memenuhi syarat kualifikasi dan diundang untuk memasukkanpenawaran.3. Jumlah peserta dalam daftar pendek maksimum 7 peserta dan minimal 5 peserta.4. Maka bila jumlah peserta yang lulus kualifkasi lebih dari 7 (tujuh) peserta, maka harus dilakukanpenilaian untuk menyusun peringkat.Perbedaan selengkapnya adalah sebagai berikut :1. Adanya pemberian penjelasan dokumen kualifikasi bila diperlukan. Bila dilakukan maka ULPmenyusun Berita Acara Pemberian Penjelasan (aanwijzing) Dokumen Kualifikasi.2. Jumlah dokumen kualifikasi yang disampaikan 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) ASLI dan 2 (dua) SALINAN.3. Evaluasi dilakukan dua tahap :a) Persyaratan administrasi untuk lulus kualifikasib) Penilaian teknis terhadap yang lulus kualifikasi untuk menyusun daftar pendek.4. Persyaratan lulus administrasi untuk lulus kualifikasi sama dengan persyaratan terhadap pemilihanpenyedia barang dengan “pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasisistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis” kecuali :a) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untukpelaksanaan pekerjaanb) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.c) Pada Jasa Konsultansi tidak menggunakan persyaratan KD maupun SKP.d) Untuk pekerjaan kompleks, dapat memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lainseperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu5. Bagi yang memenuhi syarat administrasi kualifikasi, dilakukan Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasidengan Sistem Nilai dengan cara :a) Melakukan penilaian terhadap pengalaman perusahaan yang sejenis dan setara dengan pekerjaan.b) Melakukan penilaian terhadap pengalaman pekerjaan yang sejenis dan setara atas tenaga ahlitetap yang dimiliki termasuk unsur komisaris/direksic) Pengalaman perusahaan diberi bobot 50-60%; dan kepemilikan tenaga ahli tetap termasukkomisaris/direksi diberi bobot 40-50%.6. ULP menetapkan daftar pendek, untuk seleksi umum maksimum 7 (tujuh) peserta dengan urutanpenilaian teknis yang terbaik. Bila kurang dari 5 (lima) maka seleksi dinyatakan gagal. Sedangkanuntuk seleksi sederhana maksimum 5 (lima) peserta dan minimal 3 (tiga) peserta.7. Peserta yang masuk daftar pendek diundang pada untuk mengikuti tahapan selanjutnya.Hal-hal yang tidak dijelaskan pada uraian di atas, langkah-langkahnya sama dengan langkah prakualifikasipada pemilihan penyedia barang.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIProses Penawaran dan Evaluasi Penawaran (Langkah 9 s.d. 22)9. Undangan Kepada Peserta Dalam Daftar PendekKetentuan dan tata caranya sama dengan ketentuan dan tata cara penerbitan undangan prakualifikasibagi peserta yang lolos prakualifikasi yang diuraikan pada modul 3.10. Pengambilan Dokumen PemilihanKetentuan dan tata caranya sama dengan ketentuan dan tata cara cara pengambilan dokumen prakualifikasiyang diuraikan pada modul 3.11. Pemberian penjelasan Dokumen PemilihanLangkah-langkah dan ketentuannya hampir sama dengan pemberian penjelasan pada pemilihan penyediabarang dengan sistem pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistemgugur. Perbedaannya adalah :a. Dalam pemberian penjelasan, hal-hal yang dijelaskan ditambah dengan penjelasan KerangkaAcuan Kerja dan penjelasan tentang ketentuan/ tata cara evaluasi berkenaan dengan preferensiharga atas penggunaan produksi dalam neger tidak digunakan dalam jasa konsultansi.b. Hal-hal yang lainnya sama dengan penjelasan pada pemilihan pemyedia barang sistempelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.12. Pemasukan Dokumen PenawaranLangkah-langkah dan ketentuannya hampir sama dengan pemasukan dokumen penawaran padaPemilihan Penyedia Barang dengan sistem Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Sampul DanEvaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomi. Perbedaannya adalah :a. Sampul I (administrasi dan teknis) :i. Tidak ada formulir perhitungan TKDN.ii. Tidak ada jaminan penawaran.b. Sampul II (biaya) yang terdiri dari :i. Surat penawaran biaya yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan total biayapenawaranii. Rekapitulasi penawaran biaya ;iii. Rincian penawaran biaya yang terdiri dari ;iv. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration) ; danv. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost) ;vi. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).c. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri dari : dokumen asli 1 (satu)rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.d. ULP menolak dokumen dari peserta yang tidak tercantum dalam Daftar Pendek (short list) yangdiundang.13. Pembukaan Sampul ILangkah-langkah dan ketentuannya hampir sama dengan Pembukaan Sampul I pada Pemilihan PenyediaBarang dengan sistem Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi Sistem Nilai DanSistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomi. Perbedaannya adalah :10LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7a. Kelengkapan sampul I :i. Tidak ada jaminanii. Tidak ada rekapitulasi perhitungan TKDNb. Ketentuan yang lainnya sama.14. Evaluasi sampul Ia. ULP melakukan evaluasi terhadap sampul I yang meliputi :i. Evaluasi administrasi; danii. Evaluasi teknis.b. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sama dengan ketentuan pada Evaluasi DokumenPenawaran tentang ketentuan umum dalam melakukan evaluasi (Modul 4 sub-bab B.1 Langkah 6butir 7) pada Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur. Tidak ada hal yang berbeda.c. Evaluasi administrasi sampul ILangkah-langkah dan ketentuannya hampir sama dengan Evaluasi Administrasi (Modul 4 sub-babB2 langkah 12 butir 3) pada Pemilihan Penyedia Barang dengan sistem Pelelangan UmumPrakualifikasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya SelamaUmur Ekonomi. Perbedaannya pada jasa konsultansi tidak ada jaminan penawaran.d. Evaluasi Teknis :1. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.2. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.3. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiapkriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudianmembandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan :a. Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi,serta kualifikasi tenaga ahli ;b. Penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang telah ditentukandalam dokumen pemilihan ;c. Acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut :i. Pengalaman perusahaan (10 – 20 %) ;ii. Pendekatan dan metodologi (20 – 40 %) ;iii. Kualifikasi tenaga ahli (50 – 70 %) ;iv. Jumlah (100 %) ;v. Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentangtersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.d. Untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pengalaman perusahaan danpendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis, penekananlebih diberikan kepada kualifikasi tenaga ahli.4. Pengalaman Perusahaan, penilaian dilakukan atas :a. Pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaanyang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir ;b. Pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi proyek mendapat tambahan nilai ;c. Pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: namapekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat,lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun) ;LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah11

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSId. Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh peserta,disamping untuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukurkemampuan/kapasitas peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya ;e. Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa, yangmenunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.Sub unsur yang dinilai, antara lain :i. Pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis ;ii. Pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan ;iii. Pengalaman manajerial dan fasilitas utama ;iv. Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap.5. Pendekatan dan Metodologi, penilaian dilakukan atas :a. Pemahaman perusahaan peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK,pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, sub unsur yang dinilai antaralain :i. Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi:pengertian terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan(aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan ;ii. Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah danlangkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK,konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapanterhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenagaahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlianserta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan,organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang ;iii. Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain : analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasiteknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan;iv. Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK.b. Peserta yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkandalam KAK diberikan nilai lebih.6. Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas:a. Tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jeniskeahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK ;b. Sub unsur yang dinilai pada tenaga ahli, antara lain :i. Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swastayang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeriyang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah ;ii. Pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung denganreferensi dari pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakilpemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula pengalamansebagai pemimpin/wakil pemimpin tim ;iii. Sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan,sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK, seperti sertifikat ahli arsitekyang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia ;12LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7iv. Lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasasetempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi(custom) setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut diatas diberikan nilai lebih tinggi.7. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passing grade) yang ditetapkandalam Dokumen Pemilihan.8. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka seleksi dinyatakan gagal.e. ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul I yang paling sedikitmemuat:i. Nama seluruh peserta;ii. Hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alas an ketidaklulusan peserta;iii. Nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi;iv. Ambang batas nilai teknis;v. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;vi. Tanggal dibuatnya berita acara; danvii. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan seleksi;viii. Pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.15. Penetapan Peringkat Teknisa. ULP menetapkan urutan peringkat teknis peserta, berdasarkan Berita Acara Evaluasi Sampul I, untuknilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).b. PA pada K/L/I atau Kepala Daerah, membuat Surat Penetapan Peringkat Teknis untuk nilai seleksi diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan :i. Usulan penetapan urutan peringkat teknis peserta ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/D/Iyang bersangkutan ;ii. Apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah tidak setuju dengan usulan ULP, maka PA pada K/L/Iatau Kepala Daerah secara tertulis memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan seleksi gagal.c. Penetapan peringkat teknis disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:i. Nama paket pekerjaan dan nilai paket pekerjaan;ii. Nama peserta serta nilai teknis yang diperoleh ;iii. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) ; daniv. Hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis.d. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan peringkat teknis adalah:i. Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada) ;ii. BAPP ;iii. Berita Acara Evaluasi Sampul I ; daniv. Dokumen Penawaran dari peserta dengan peringkat teknis terbaik dan peringkat teknis terbaikke 2 dan ke 3 yang telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.16. Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknisULP memberitahukan penetapan peringkat teknis kepada seluruh peserta, serta diumumkan di websiteK/L/D/I masing-masing dan ditempel papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang sekurangkurangnyamemuat :i. Nama dan alamat peserta ;LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah13

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;iii. Hasil evaluasi persyaratan administrasi ;iv. Nilai teknis seluruh peserta yang memenuhi persyaratan administrasi ; danv. Ambang batas nilai teknis.17. SanggahanKetentuan dan tata cara sanggahan sama dengan ketentuan sanggahanpada Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul SistemGugur.18. Sanggahan bandingKetentuan dan tata cara sanggah banding sama dengan ketentuan sanggahbanding pada Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul SistemGugur.19. Undangan pembukaan sampul IILangkah-langkah dan ketentuannya sama dengan Undangan Pembukaan Sampul II pada PemilihanPenyedia Barang dengan sistem Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Sampul Dan EvaluasiSistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomi.20. Pembukaan dan evaluasi sampul IIa. Sampul II dibuka di hadapan peserta yang diundang pada waktu dan tempat sesuai undangan.b. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan sampul II menunjukkan tanda pengenal dansurat tugas kepada ULP.c. ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan peserta yang diundang.d. ULP membuka, memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta yang diundang mengenaikelengkapan sampul II yang meliputi :i. Surat penawaran biaya yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan biaya penawaran ;ii. Rekapitulasi penawaran biaya ;iii. Rincian penawaran biaya yang terdiri dari :. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration) ; dan2. Rincian Biaya Langsung Non Personil (direct reimbursable cost).iv. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).e. ULP melakukan Koreksi Aritmatik terhadap penawaran biaya, dengan ketentuan :i. Kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan, harus dilakukan pembetulan,dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah ;ii. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong ;f. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaransebelum dilakukan negosiasi biaya.g. ULP melakukan evaluasi penawaran biaya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.h. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap :i. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration) ;14LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7ii. Kewajaran penugasan tenaga ahli ;iii. Kewajaran penugasan tenaga pendukung ;iv. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).i. ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembukaan dan Hasil Evaluasi Sampul II yangsekurang-kurangnya memuat :i. Nama peserta ;ii. Kelengkapan isi sampul ii ;iii. Besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi ;iv. Kesimpulan tentang kewajaran :. Biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);2. Penugasan tenaga ahli ;3. Penugasan tenaga pendukung ; dan4. Biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).v. Tanggal dibuatnya Berita Acara ;vi. Keterangan lain yang dianggap perlu.j. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan sampul II, maka penyebab penundaan tersebutharus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.k. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Biaya.l. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang diundang tanpa dilampiri Dokumen PenawaranBiaya.21. Undangan klafirikasi dan negoisasi teknis dan biayaa. ULP menyampaikan undangan untuk menghadiri acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayasegera setelah acara pembukaan dan evaluasi sampul II selesai.b. Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.22. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayaULP melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peserta yang diundang denganketentuan sebagai berikut :a. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh ULP dengan :i. Direktur utama/pimpinan perusahaan ;ii. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akte pendirian atau perubahannya ;iii. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumenotentik ; atauiv. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.b. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk :i. Meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaandengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhanperangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal ;ii. Memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasilyang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta.c. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama :i. Lingkup dan sasaran jasa konsultansi ;LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah15

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIii. Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja ;iii. Kualifikasi tenaga ahli ;iv. Organisasi pelaksanaan ;v. Program alih pengetahuan ;vi. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ;vii. Jadwal penugasan personil ; danviii. Fasilitas penunjang.d. Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama :i. Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya ;ii. Volume kegiatan dan jenis pengeluaran ; daniii. Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran.e. Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telahdiaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, denganketentuan:i. Biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yangditerima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yangditerima oleh tenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telahdiaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;ii. Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkatkehadiran dengan ketentuan sebagai berikut :a. 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja;b.1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja.f. Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenaga pendukung (tenaga teknik dan penunjang/administrasi), seperti: tenaga survey, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukan berdasarkanharga pasar tenaga pendukung tersebut.g. Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran,agar didapatkan total penawaran biaya hasil negosiasi yang memenuhi HPS, tanpa mengurangi kualitaspenawaran teknis.h. Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu Biaya Langsung Non- Personil yang dapat diganti(direct reimbursable cost) dan/atau Biaya Langsung Personil (remuneration) yang dinilai tidak wajarberdasarkan ketentuan pada angka 5).i. Apabila hasil evaluasi sampul II serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukan halhalyang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi paguanggaran.j. Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik tidak menghasilkankesepakatan, maka ULP melanjutkan dengan mengundang peserta yang memiliki peringkat.k. Teknis kedua dan lulus ambang batas nilai teknis (apabila ada) untuk menghadiri acara pembukaansampul II, yang selanjutnya dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur dalamangka 1) dan seterusnya.l. Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat teknis kedua tidak menghasilkan kesepakatan,maka ULP melanjutkan dengan mengundang peserta yang memiliki peringkat teknis ketiga dan lulusambang batas nilai teknis (apabila ada) untuk menghadiri acara pembukaan sampul II, yangselanjutnya dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur dalam angka 1) danseterusnya.EVALUASI BIAYA16LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7m. Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan peserta yang memiliki peringkat teknisterbaik pertama, kedua, dan ketiga yang lulus ambang batas nilai teknis tidak menghasilkankesepakatan maka seleksi dinyatakan gagal.n. ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.Proses Penentuan Pemenang23. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)a. BAHS merupakan kesimpulan hasil seleksi yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh palingkurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP.b. BAHS bersifat rahasia sampai dengan penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.c. BAHS harus memuat hal-hal sebagai berikut :i. Nama semua peserta seleksi yang ikut prakualifikasi ;ii. Nama peserta seleksi yang masuk daftar pendek ;iii. Hasil evaluasi penawaran administrasi dan nilai evaluasi teknis ;iv. Biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi dari peserta seleksi yang memiliki peringkatteknis tertinggi ;v. Hasil klarifikasi dan negosiasi ;vi. Pagu anggaran dan HPS ;vii. Metoda evaluasi yang digunakan ;viii. Unsur-unsur yang dievaluasi ;ix. Rumus yang dipergunakan ;x. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan seleksi ;xi. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi ; danxii. Tanggal dibuatnya Berita Acara.24. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansia. ULP menyampaikan BAHS kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ).b. PPK menerbitkan SPPBJ, bila sependapat dengan ULP, kepada peserta seleksi dengan peringkatteknis terbaik yang telah mencapai kesepakatan dengan ULP dalam acara klarifikasi dan negosiasiteknis dan biaya untuk melaksanakan pekerjaan.c. SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ULP menyampaikan BAHS kepada PPK.d. Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnyakepada unit pengawasan internal.e. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka PPK meminta ULP untuk mengundangpeserta dengan peringkat teknis berikutnya yang telah lulus ambang batas nilai teknis (apabila ada)untuk menghadiri acara pembukaan sampul II, untuk selanjutnya dilakukan proses klarifikasi dannegosiasi, selama masa surat penawaran peserta tersebut masih berlaku atau sudah diperpanjangmasa berlakunya.f. Apabila semua peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik pertama, kedua, dan ketiga yanglulus ambang batas nilai teknis dan akan ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, makaseleksi dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah17

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIg. Bagi calon penyedia yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapatditerima, dikenakan sanksi berupa dimasukkan dalam Daftar Hitam.h. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat ataspenetapan pemenang, maka ULP memberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan,dengan ketentuan :i. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atauseleksi dinyatakan gagal;ii. Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULPbersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.i. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ.B.2 Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dan Biaya Dua SampulB.1 Seleksi UmumMetodeEvaluasi KualitasDua SampulB.2 Seleksi UmumMetode EvaluasiKualitas dan BiayaDua SampulB.3 Seleksi UmumMetode EvaluasiBiaya Terendah SatuSampulB.4 Seleksi SederhanaJasa KonsultansiBadan UsahaSeleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul terdiridari sejumlah tahapan sebagai berikut :Tahap 1 (satu) sampai dengan tahap 16 (enam belas) memilikirincian langkah yang sama dengan seleksi umum metode evaluasikualitas dua sampul17. Undangan pembukaan sampul II.18. Pembukaan dan evaluasi sampul II, serta perhitungan kombinasi teknisdan biaya.19. Penetapan pemenang.20. Pemberitahuan/pengumuman pemenang.21. Sanggahan.22. Sanggahan banding.23. Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.24. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.25. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS).26. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.Rincian langkah pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut(langkah 1 sampai dengan langkah 16 tidak diuraikan lagi dan dapatdilihat pada Bab B.1 Modul ini) :1. Pengumuman Prakualifikasi.2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi.3. Pemberian penjelasan Dokumen Kualifikasi (apabila diperlukan).4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi.5. Pembuktian kualifikasi.6. Penetapan hasil kualifikasi.18LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL77. Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi.8. Sanggahan kualifikasi.9. Undangan kepada peserta yang masuk Daftar Pendek (short list).10. Pengambilan Dokumen Pemilihan.11. Pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan.12. Pemasukan Dokumen Penawaran.13. Pembukaan sampul I.14. Evaluasi sampul I.15. Penetapan peringkat teknis.16. Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis.17. Undangan Pembukaan Sampul IIa) ULP menyampaikan undangan kepada peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acarapembukaan Dokumen Sampul II segera setelah pengumuman peringkat teknis diumumkan.b) Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu pembukaan Dokumen Sampul II.18. Pembukaan dan Evaluasi Sampul II, serta Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biayaa) Sampul II dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai undangan.b) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan sampul II menunjukkan tanda pengenaldan surat tugas kepada ULP.c) ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan peserta yang diundang.d) ULP menyebutkan ketentuan pembobotan nilai evaluasi penawaran teknis dan nilai evaluasipenawaran biaya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.e) ULP menyebutkan peserta yang lulus evaluasi Sampul I dan masing-masing nilai hasil evaluasinya.f) ULP membuka, memeriksa, dan menunjukkan dihadapan seluruh peserta yang diundangmengenai kelengkapan Sampul II yang meliputi :i. Surat penawaran biaya yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan biaya penawaran;ii. Rincian biaya penawaran yang terdiri dari :. Rincian biaya langsung personil (remuneration);2. Rincian biaya langsung non personil (direct reimbursable cost).iii. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan (apabila ada).g) ULP membacakan dan menulis besaran penawaran biaya dari masing-masing peserta.h) ULP melakukan Koreksi Aritmatik terhadap penawaran biaya, dengan ketentuan :i. Kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan, harus dilakukan pembetulan,dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;ii. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong;iii. Apabila ada perbedaan penulisan nilai penawaran biaya antara angka dan huruf maka nilaiyang diakui adalah nilai hasil Koreksi Aritmatik.i) Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran mengugurkan penawaran.j) Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi HPS tidak menggugurkan penawaran sepanjangpenawaran biaya tersebut masih dibawah atau sama dengan pagu anggaran. Jika total nilai HPSsama dengan nilai pagu anggaran maka total nilai HPS tersebut dijadikan patokan untukmenggugurkan penawaran biaya terkoreksi apabila melebihi total nilai HPS.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah19

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIk) Salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) saksi memaraf surat penawaran biaya yangdidalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan biaya penawaran asli yang bukan miliknya.l) ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya yang sekurangkurangnyamemuat :i. Nama dan alamat peserta ;ii. Besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi ;iii. Keterangan lain yang dianggap perlu ;iv. Tanggal pembuatan berita acara ;v. Tanda tangan anggota pokja ULPdan wakil peserta.m) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya ditandatangani oleh ULPyang hadir dan 2 (dua) peserta yang ditunjuk oleh para peserta yang hadir.n) Apabila wakil peserta tidak bersedia menandatangani Berita Acara, maka Berita Acara tersebut tetap sah.o) Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya dilampiri Dokumen Penawaran Biaya.p) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Biaya danULP dapat mengunggah salinan Berita Acara tersebut melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapatdiunduh oleh peserta.q) ULP tanpa dihadiri peserta, melakukan evaluasi penawaran biaya dalam jangka waktu yang ditetapkandalam Dokumen Pemilihan.r) Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap :i. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);ii. Kewajaran penugasan tenaga ahli ;iii. Kewajaran penugasan tenaga pendukung (apabila ada) ;iv. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).s) ULP melakukan perhitungan kombinasi teknis dan biaya, dengan ketentuan sebagai berikut :i. Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya terkoreksidengan cara perhitungan sebagai berikut :NILAI AKHIR = {Nilai/skor Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai/skorPenawaran Biaya Terkoreksi x Bobot Penawaran Biaya}.catatan:Pembobotan nilai/skor teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam DokumenPemilihan. Pada saat menyusun Dokumen Pemilihan, acuan yang digunakan untuk pembobotansesuai dengan rentang sebagai berikut:• Bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;• Bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.ii. Nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaranbiaya yang lain secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:NBt = (PBt / PBt) x 100NBn = (PBt / PBn) x 100dimana :NBt = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya terendah;NBn = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya yang di atasnya;PBt = penawaran biaya terendah;PBn = penawaran biaya di atasnya.20LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7t) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai gabungan penawaran teknis danpenawaran biaya yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada perolehan nilaiteknis yang lebih tinggi, dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.u) ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya dan PerhitunganKombinasi Teknis dan Biaya yang sekurang-kurangnya memuat:i. Nama dan alamat peserta ;ii. Besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi ;iii. Nilai/skor penawaran teknis dan biaya ;iv. Nilai/skor gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya ;v. Kesimpulan tentang kewajaran :1. Biaya pada rincian biaya langsung personil (remuneration) ;2. Penugasan tenaga ahli ;3. Penugasan tenaga pendukung ; dan4.Biaya pada rincian biaya langsung non-personil (direct reimbursable cost).vi. Keterangan lain yang dianggap perlu ;vii. Tanggal pembuatan berita acara ;viii. Tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta.ix. Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya dilampiriDokumen Penawaran Biaya.19. Penetapan Pemenanga) ULP menetapkan pemenang seleksi yang memperoleh nilai kombinasi penawaran teknis danpenawaran biaya yang terbesar/tertinggi berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya danPerhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya, untuk nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah).b) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah, membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai seleksi di atasRp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan :i. Usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan.ii. Apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah tidak setuju dengan usulan ULP, maka PA pada K/L/Iatau Kepala Daerah secara tertulis memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan seleksi gagal.c) Penetapan pemenang seleksi terdiri dari 1 (satu) pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenangcadangan yaitu peserta lain yang mendapatkan nilai kombinasi tertinggi berikutnya.d) Penetapan pemenang seleksi disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :i. Nama paket pekerjaan dan nilai paket pekerjaan ;ii. Nama dan alamat peserta ;iii. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) ;iv. Penawaran biaya setelah dikoreksi aritmatik ; danv. Nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya.e) Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah :i. Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada) ;ii. BAPP ;iii. Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya ; daniv. Dokumen Penawaran dari peserta dengan nilai kombinasi terbesar/tertinggi dan nilai kombinasiterbesar/tertinggi ke 2 dan ke 3 yang telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah21

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI20. Pemberitahuan/pengumuman pemenangULP memberitahukan penetapan pemenang kepada seluruh peserta, serta diumumkan di websiteK/L/D/I masing-masing dan ditempel di papan pengumuman resmi untuk masyarakat umum, yangsekurang-kurangnya memuat :i. Nama dan alamat peserta;ii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);iii. Penawaran biaya setelah dikoreksi aritmatik; daniv. Nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya.21. SanggahanKetentuan dan tata cara sanggahan sama dengan ketentuan sanggahan pada Seleksi Umum EvaluasiKualitas Dua Sampul.22. Sanggahan BandingKetentuan dan tata cara sanggahan sama dengan ketentuan sanggahan pada Seleksi Umum EvaluasiKualitas Dua Sampul.23. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biayaa) ULP segera mengundang peserta yang ditetapkan sebagai pemenang untuk menghadiriacara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dengan ketentuan :i. Tidak ada sanggahan dari peserta;ii. Sanggahan terbukti tidak benar; atauiii. Masa sanggah berakhir.b) Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis danbiaya.24. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan BiayaULP melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peserta yang diundang denganketentuan yang sama seperti pada klarifikasi dan negosiasi teknis pada Pemilihan Penyedia JasaKonsultansi Metode Evaluasi Kualitas Dua sampul.25. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)Tata cara dan ketentuan pembuatan BAHS sama seperti Pembuatan BAHS pada Pemilihan PenyediaJasa Konsultansi Metode Evaluasi Kualitas Dua sampul.26. Penunjukan Penyedia Jasa KonsultansiTata cara dan ketentuan Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi sama seperti Penunjukan PenyediaJasa Konsultansi pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Metode Evaluasi Kualitas Dua sampul.22LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7B.3 Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu SampulB.1 Seleksi UmumMetodeEvaluasi KualitasDua SampulB.2 Seleksi UmumMetode EvaluasiKualitas dan BiayaDua SampulB.3 Seleksi UmumMetode EvaluasiBiaya TerendahSatu SampulB.4 Seleksi SederhanaJasa KonsultansiBadan UsahaSeleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul terdiri darisejumlah tahapan sebagai berikut :1. Pengumuman prakualifikasi.2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi.3. Pemberian penjelasan dokumen kualifikasi (apabila diperlukan).4. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi.5. Pembuktian kualifikasi.6. Penetapan hasil kualifikasi.7. Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi.8. Sanggahan kualifikasi.9. Undangan kepada pesera yang masuk daftar pendek (short list)dengan dilampiri dokumen pemilihan.10. Pemberian penjelasan dokumen pemilihan.11. Pemasukan dokumen penawaran.12. Pembukan dokumen penawaran serta koreksi aritmatik.13. Evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya.14. Penetapan pemenang.15. Pemberitahuan/pengumuman pemenang.16. Sanggahan.17. Sanggahan banding.18. Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.19. Klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya.20. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS).21. Penunjukan penyedia jasa konsultansi.Rincian langkah pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut :1. Pengumuman prakualifikasi.2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi.3. Pemberian penjelasan dokumen kualifikasi (apabila diperlukan).4. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi.5. Pembuktian kualifikasi.6. Penetapan hasil kualifikasi.7. Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi.8. Sanggahan kualifikasi.Tahap 1 (satu) sampai tahap 8 (delapan) memiliki rincian langkah yang samadengan seleksi umum metode evaluasi kualitas dua sampul.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah23

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI9. Undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek (short list) dengan dilampiri dokumenpemilihana. ULP mengundang semua peserta yang masuk dalam Daftar Pendek (short list), dengan ketentuan :i. Tidak ada sanggahan dari peserta ;ii. Sanggahan terbukti tidak benar ; atauiii. Masa sanggah berakhir.b. Undangan yang disampaikan dilampiri dengan Dokumen Pemilihan yang mencantumkan tempat,hari, tanggal, dan waktu pemberian penjelasan dan pemasukan Dokumen Penawaran.c. Peserta yang diundang berhak memasukan Dokumen Penawaran.d. ULP memberikan Dokumen Pemilihan dalam bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy).e. ULP dapat mengunggah (upload) Dokumen Pemilihan melalui website K/L/D/I masing-masing yangdapat diunduh (download) oleh peserta.f. ULP dilarang memungut biaya apapun kepada peserta.g. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pengambilan Dokumen Pemilihan.10. Pemberian Penjelasan Dokumen PemilihanTahap pemberian penejelasan dokumen pemilihan memiliki rincian langkah yang sama dengan seleksiumum metode evaluasi kualitas dua sampul.11. Pemasukan Dokumen Penawarana. Metoda pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harus mengikuti ketentuanyang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.b. Dokumen Penawaran yang dimasukkan dalam 1 (satu) sampul terdiri dari Penawaran Administrasi,Teknis, dan Biaya.c. Isi Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya sama seperti pada langkah PemasukanDokumen Penawaran (Langkah 12) pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan SeleksiUmum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul.12. Pembukan Dokumen Penawaran serta Koreksi Aritmatika. Tata cara dan ketentuan pembukaan dokumen penawaran sama dengan tata cara dan ketentuanPembukaan Dokumen Penawaran pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Seleksi UmumMetode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul.b. Untuk Penawaran Biaya, ULP melakukan koreksi aritmatik seperti yang dilakukan pada Seleksi UmumMetode Evaluasi Kualitas maupun Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya.c. Untuk kontrak lump sump :i. Apabila ada perbedaan penulisan nilai biaya penawaran antara angka dan huruf maka nilai yangdiakui adalah nilai dalam tulisan huruf ;ii. Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, makanilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka ; atauiii. Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.e. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran langsung mengugurkan penawaran,namun total biaya terkoreksi yang melebihi HPS tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukannegosiasi biaya. Jika nilai pagu anggaran sama dengan nilai HPS maka nilai tersebut dijadikan patokanuntuk menggugurkan penawaran biaya terkoreksi.24LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7d. ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dan Koreksi Aritmatik.e. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan Dokumen Penawaran, maka penyebab penundaantersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara.f. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadirdan 2 (dua) saksi.g. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.h. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran danULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapatdiunduh oleh peserta.13. Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis, dan Biayaa. ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :i. Evaluasi administrasi ;ii. Evaluasi teknis ; daniii. Evaluasi biaya.b. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran sama dengan ketentuan umumpada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Seleksi Umum Metode Evaluasi Teknis, maupun metodeEvaluasi Teknis dan Biaya.c. Evaluasi terhadap penawaran administrasi, teknis, dan biaya meliputi :i. Evaluasi Administrasi dan Teknis.Tata cara dan ketentuan dalam evaluasi administrasi dan teknis sama dengan tata cara danketentuan Evaluasi Administrasi dan Teknis pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi SeleksiUmum Metode Evaluasi Kaulitas maupun Evaluasi Kualitas dan Biaya.ii. Evaluasi Biaya.Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap :1. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration) ;2. Kewajaran penugasan tenaga ahli ;3. Kewajaran penugasan tenaga pendukung ;4. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).d. ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Biaya yangsekurang-kurangnya memuat :i. Nama seluruh peserta ;ii. Hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta ;iii. Nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi ;iv. Ambang batas nilai teknis ;v. Besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi ;vi. Kesimpulan tentang kewajaran :1. Biaya pada rincian biaya langsung personil (remuneration) ;2. Penugasan tenaga ahli ;3. Penugasan tenaga pendukung ; dan4. Biaya pada rincian biaya langsung non-personil (direct reimbursable cost).vii. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi ;viii. Tanggal dibuatnya berita acara ;LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah25

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIix. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan seleksi ;x. Pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.14. Penetapan pemenang15. Pemberitahuna/pengumuman pemenang (tambahan)16. Sanggahan17. Sanggahan banding18. Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya19. Klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya20. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)21. Penunjukan Penyedia Jasa KonsultansiLangkah-langkah penetapan pemenang sampai dengan penunjukan penyedia jasa konsultansi memilikirincian langkah yang hampir sama dengan seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul.Perbedaannya, penetapan pemenang didasarkan pada peserta yang mempunyai nilai teknis diatas ambang batas terbaik dan penawaran biaya terkoreksi yang paling rendah.B.4 Seleksi Sederhana Jasa Konsultansi Badan UsahaB.1 Seleksi UmumMetodeEvaluasi KualitasDua SampulB.2 Seleksi UmumMetode EvaluasiKualitas dan BiayaDua SampulB.3 Seleksi UmumMetode EvaluasiBiaya Terendah SatuSampulB.4 Seleksi SederhanaJasa KonsultansiBadan UsahaTahapan pelaksanaan Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya Terendah/Pagu Anggaran Satu Sampul HAMPIR SAMA DENGAN langkah-langkahPEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI (MODUL INI) dengan sistemSeleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul, PERBEDAAN-NYA adalah sebagai berikut :a. Pengumuman PrakualifikasiWaktu penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 3 (tiga)hari kerja.b. Penetapan hasil kualifikasiDalam penetapan daftar pendek, paling kurang 3 (tiga) dan palingbanyak 5 (lima). Bila kurang dari 3 (tiga), maka seleksi dinyatakan gagal.c. Penetapan pemenang1. Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya Terendah.Memiliki nilai teknis di atas ambang batas nilai teknis (passing grade)dan penawaran biaya terkoreksinya paling rendah.2. Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Pagu Anggaran.Memiliki nilai teknis di atas ambang batas nilai teknis (passing grade)dan penawaran biaya terkoreksinya paling rendah dan sama denganatau lebih kecil dari pagu anggaran.26LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7C. PenunjukanB. Seleksi UmumD. Seleksi Umum dan E. Penunjukkan Langsungdan PengadaanA. Pendahuluan Jasa KonsultansiSeleksi Sederhana dan Pengadaan LangsungJasa KonsultansiLangsung KonsultanF. SayembaraBerbentuk BadanJasa Konsultansi BerbentukPerorangan Berbentuk PeroranganBerbentuk BadanUsahaUsahaG. PelelanganGagal dan TindakLanjutnyaH. Penyusunandan PersiapanPelaksanaanKontrakI. Pelaporan danPenyelesaianPekerjaanJ. Latihan Kelompokdan TesC. Penunjukan dan Pengadaan LangsungKonsultan Berbentuk Badan UsahaC.1 Penunjukan Langsung Untuk Penanganan DaruratC.1 PenunjukanLangsung UntukPenanganan DaruratC.2 PenunjukanLangsung UntukPenanganan Daruratdan Untuk PenangananBukan DaruratPada dasarnya langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyediabarang/jasa pemerintah melalui penunjukan langsung untukpenanganan darurat, semuanya mempunyai prosedur danketentuan yang sama, baik untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi,jasa lainnya maupun jasa konsultansi berbentuk badan maupun perorangan.Untuk itu langkah-langkahnya bisa dilihat pada Modul 4 Pemilihan PenyediaBarang. Proses tersebut juga dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.C.3 PelaksanaanPengadaan BarangMelalui PengadaanLangsungC.2 Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat dan Untuk PenangananBukan DaruratC.1 PenunjukanLangsung UntukPenanganan DaruratC.2 PenunjukanLangsung UntukPenangananDarurat dan UntukPenanganan BukanDaruratC.3 PelaksanaanPengadaan BarangMelalui PengadaanLangsungLangkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansimelalui sistem pengadaan ini hampir sama dengan langkah-langkahpelaksanaan pemilihan penyedia barang (Modul 4) dengansistem pengadaan yang sama. Perbedaannya, untuk jasa konsultansihanya bisa dilakukan terbatas pada :1. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia JasaKonsultansi ; dan/atau2. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hakcipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izinpemegang hak cipta.Langkah awal adalah melakukan prakualifikasi terhadap penyedia jasa konsultansiyang memenuhi syarat di atas dan setelah lulus kualifikasi dilanjutkandengan langkah-langkah seperti yang digambarkan pada gambar 2 berikutini.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah27

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI1MulaiOpname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antaraPPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia (apabiladiperlukan);PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia membahasjenis, spesifikasi teknis , volume pekerjaan dan waktupenyelesaian pekerjaan;ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan DokumenPengadaan sesuai hasil pembahasan;1. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk BadanMelalui Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat2. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk BadanMelalui Penunjukan Langsung Bukan Untuk PenangananDarurat2MulaiULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligusmenyampaikan Dokumen Pengadaan untuk PenunjukanLangsung kepada penyedia yang akan ditunjuk.Dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaaanmelakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untukmendapatkan biaya yang wajar serta dapatdipertanggungjawabkan1ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yangmemuat:(1) nama dan alamat penyedia;(2) biaya penawaran terkoreksi dan biaya hasil negosiasi;(3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);(4) unsur-unsur yang dievaluasi;(5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan(6) tanggal dibuat Berita Acara2Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidakmemenuhi syarat, ULP/PejabatPengadaan mengundang penyedia lain(apabila ada).PPK menyusun dan menetapkan HPS untuk diserahkankepada ULP/Pejabat Pengadaan;Penyedia yang diundang menyampaikan DokumenKualifikasi , ULP/Pejabat Pengadaan langsung melakukanevaluasi dan pembuktian kualifikasi seperti pada SeleksiUmumULP/Panitia Pengadaan menetapkan penyediaberdasarkan hasil evaluasiDokumen Pengadaan disampaikan kepada penyedia;ULP/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasanULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapanpenyedia yang ditunjuk di website K/L/D/I masing-masingdan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yangmemuat:uraian singkat pekerjaan; nama dan alamatpenyedia; Nomor Pokok Wajib Pajak; dan biaya penawaranterkoreksi dan biaya hasil negosiasiPenyedia segera menyampaikan Dokumen Penawarandalam 1 (satu) sampul berisi: persyaratan administrasi,penawaran teknis, dan penawaran biaya, kepada ULP/Pejabat PengadaanMasyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIPK/L/D/I yang bersangkutan apabila dalam prosesPenunjukan Langsung menemukan indikasi penyimpanganprosedur dan/atau KKN;ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawarandan melakukan evaluasi administrasi , teknis, dan biayaPPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkanproses Kontrak/SPK.SelesaiGambar 2 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan UsahaMenggunakan Metode Penunjukan LangsungC.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Pengadaan LangsungC.1 PenunjukanLangsung UntukPenanganan DaruratC.2 PenunjukanLangsung UntukPenanganan Daruratdan UntukPenanganan BukanDaruratPelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui Pengadaanlangsung dijelaskan secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 3berikut ini.C.3 PelaksanaanPengadaan BarangMelalui PengadaanLangsung28LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7MulaiPejabat Pengadaan mencari informasi terkait denganpekerjaan Jasa Konsultansi yang dibutuhkan besertabiayanya secara tertulis melalui media elektronik maupunnon elektronikPejabat Pengadaan membandingkan biaya dan kualitaspaling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbedaPejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yangdiyakini mampu untuk menyampaikan penawaranadministrasi, teknis, biaya, dan formulir isian kualifikasi .Undangan dilampiri Kerangka Acuan Kerja, dandokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenispekerjaan yang dibutuhkanPenyedia yang diundang menyampaikan penawaranadministrasi, teknis, dan biaya secara langsung sesuaijadwal yang telah ditentukan dalam undanganPejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukanklarifikasi teknis dan negosiasi biaya pada saat penawarandisampaikanPejabat Pengadaan membuat Berita Acara HasilPengadaan Langsung yang terdiri dari:a) nama peserta;b) biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi;c) unsur-unsur yang dievaluasi;d) keterangan lain yang dianggap perlu; dane) tanggal dibuatnya Berita Acara.Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara kepadaPPKPPK melakukan perjanjian dan mendapatkan buktiperjanjianMulaiGambar 3 Langkah pemilihan penyedia jasa konsultansi badan usaha dengan menggunakanmetode pengadaan langsungLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah29

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIB. Seleksi Umum C. Penunjukan danD. Seleksi Umum dan E. Penunjukkan LangsungSeleksi SederhanaA. Pendahuluan Jasa KonsultansiPengadaan Langsungdan Pengadaan LangsungJasa KonsultansiJasa KonsultansiF. SayembaraBerbentuk BadanKonsultan Berbentuk BerbentukUsahaBadan UsahaPeroranganBerbentuk PeroranganG. PelelanganGagal dan TindakLanjutnyaH. Penyusunandan PersiapanPelaksanaanKontrakI. Pelaporan danPenyelesaianPekerjaanJ. Latihan Kelompokdan TesD. Seleksi Umum dan Seleksi SederhanaJasa Konsultansi Berbentuk PeroranganPemilihan penyedia barang dengan menggunakan metode kontes memiliki sejumlah tahapantertentu. Tahapan pelaksanaan tersebut dijelaskan pada Gambar 4.Mulai6. Pemeriksaan Administrasi dan Teknis1. Pengumuman Kontes7. Pembuatan Berta Acara Hasil Kontes(BAHK)2. Pendaftaran dan Pengambilan DokumenKontes8. Penetapan Pemenang Kontes3. Pemberian Penjelasan9. Pengumuman Pemenang Kontes4. Penyampaian Barang yang AkanDikonteskan10. Penunjukan Pemenang Kontes5. Pembukaan Barang yang akan dikonteskanserta dokumen kontes11. Surat PerjanjianSelesaiGambar 4 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Menggunan Metode Kontes30LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7D.1 Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu SampulD.1 Seleksi UmumMetode EvaluasiKualitas SatuSampulD.2 Seleksi SederhanaMetode EvaluasiKualitas SatuSampulSeleksi umum metode evaluasi kualitas satu sampul untuk pemilihanpenyedia jasa konsultansi perorangan terdiri dari sejumlah tahap sebagaiberikut :1. Pengumuman Pascakualifikasi.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan.3. Pemberian Penjelasan.4. Pemasukan Dokumen Penawaran.5. Pembukaan Dokumen Penawaran.6. Evaluasi Penawaran.7. Evaluasi Kualifikasi.8. Pembuktian Kualifikasi.9. Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi.10. Penetapan pemenang.11. Pengumuman pemenang.12. Sanggahan.13. Sanggahan Banding.14. Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.15. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.16. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS).17. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.1. Pengumuman PascakualifikasiTata cara dan ketentuan ini sama dengan tata cara dan ketentuan padapengumuman prakualifikasi pada Pemilihan Jasa Konsultansi BentukBadan.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen PengadaanTata cara dan ketentuan ini sama dengan tata cara dan ketentuanpendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan pada PemilihanJasa Konsultansi Bentuk Badan3. Pemberian PenjelasanTata cara dan ketentuan ini sama dengan tata cara dan ketentuanpemberian penjelasan pada Pemilihan Jasa Konsultansi BentukBadan4. Pemasukan Dokumen PenawaranTata cara dan ketentuan ini sama dengan tata cara dan ketentuanpemasukan dokumen penawaran pada Pemilihan Jasa KonsultansiBentuk Badan Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah SatuSampul, kecuali pada perorangan jumlah dokumen yang diserahkanrangkap dua, satu asli dan satu rekaman.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah31

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI5. Pembukaan Dokumen PenawaranTata cara dan ketentuan ini hampir sama dengan tata cara dan ketentuan pembukaan dokumen penawaranpada Pemilihan Jasa Konsultansi Bentuk Badan Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah SatuSampul. Perbedaannya adalah :a. Bagi peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak boleh diwakilkan, danmenunjukkan tanda pengenal kepada ULP.b. Pada tahap ini belum dilakukan koreksi aritmatik.c. Kelengkapan dokumen penawaran yang diperiksa :i. Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkantotal penawaran biaya;ii. Penawaran biaya (rincian biaya langsung personil dan biayalangsung non personil);iii. Penawaran teknis;iv. Dokumen isian kualifikasi; danv. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan (apabila ada).6. Evaluasi PenawaranA. ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :i. Evaluasi administrasi;ii. Evaluasi teknis; daniii. Evaluasi biaya.B. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran sama dengan ketentuanumum pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Bentuk Badan.C Evaluasi Administrasi :i. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai padasaat penilaian kualifikasi;ii. Ketentuan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sama dengan ketentuan persyaratanadministrasi pada pemilihan penyedia jasa konsultansi bentuk badan. Bedanya dalam hal inisemua ketentuan administrasi dilakukan oleh perorangan.D. Evaluasi Teknis:i. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;ii. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;iii. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteriayang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan, kemudian membandingkanjumlah perolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan :. Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli;2. Acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut :a. Pendekatan dan metodologi (0 – 20 %);b. Kualifikasi tenaga ahli (80 – 100 %);c. Jumlah (100 %);d. Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentangtersebut di atas didasarkan pada jenispekerjaan yang akan dilaksanakan.32LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL73. Untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pendekatan dan metodologi,sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis penekanan lebih diberikan kepadakualifikasi tenaga ahli.iv. Pendekatan dan metodologi, penilaian dilakukan atas :1. Pemahaman peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, sub unsur yang dinilai antara lain :a. Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi : pengertianterhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspekaspekutama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan;b. Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi : ketepatan menganalisa masalah dan langkahpemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensiantara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAKkhususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas,jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian tenaga ahli yangdiperlukan, program kerja, jadwalpekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan jumlahorang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang;c. Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain:analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasiteknis,perhitungan teknis, dan laporan-laporan;d. Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK.e. Peserta yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkandalam KAK diberikan nilai lebih.f. Kualifikasi tenaga ahli, penilaian dilakukan atas :i. Peserta dengan memperhatikan jenis keahlian, dan persyaratan yang telah diindikasikandi dalam KAK;ii. Sub unsur yang dinilai pada tenaga ahli, antara lain :1. Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swastayang telah lulus ujian Negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luarnegeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;2. Pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung denganreferensi dari pengguna jasa. Bagi peserta yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula pengalamansebagai pemimpin/wakil pemimpin tim;3. Sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan,sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK, seperti sertifikatahli arsitek yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia;4. Lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat,aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat.Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi.g. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passing grade) yang ditetapkandalam Dokumen Pemilihan;h. Peserta yang lulus ambang batas nilai teknis dengan peringkat teknis terbaik dilanjutkandengan evaluasi biaya, sedangkan peserta yang lulus ambang batas nilai teknis dengan peringkatteknis kedua dan ketiga menjadi pemenang cadangan berdasarkan peringkatnya;LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah33

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIi. Apabila tidak ada peserta yang lulus ambang batas nilai teknis maka seleksi dinyatakan gagal.E. Evaluasi Biaya dan Koreksi Aritmatik:i. Evaluasi biaya hanya dilakukan terhadap peserta yang lulus ambang batas nilai teknis denganperingkat teknis terbaik. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaranbiaya dilakukan terhadap :1. Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personil (remuneration); dan2. Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non-personil (direct reimbursable cost).ii. Setelah evaluasi biaya, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan :1. Kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan harus dilakukan pembetulan,dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;2. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong;iii. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaransebelum dilakukan negosiasi biaya.7. Evaluasi Kualifikasia. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang lulus ambang batas nilai teknis dengan peringkatteknis terbaik dan telah dilakukan evaluasi biaya.b. Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.c. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi sama dengan persyaratan kualifikasi jasakonsultansi badan, bedanya ketentuan yang hanya untuk badan tidak berlaku untuk perorangan.d. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secaratertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.e. Penilaian kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka datayang kurang tidak dapat dilengkapi.f. Apabila tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi, maka seleksi dinyatakan gagal.g. Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi penawaran.8. Pembuktian KualifikasiTaca cara pembuktian sama dengan tata cara pembuktian kualifikasi pada Jasa Konsultansi Bentuk-Badan.9. Pembuatan Berita Acara Hasil EvaluasiTata caranya sama dengan tata cara Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi ULP pada PemilihanPenyedia Jasa Konsultansi Bentuk Badan dengan Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya TerendahSatu Sampul.10. Penetapan pemenanga. ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi, untuk nilaisampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiahb. PA pada K/L/I atau Kepala Daerah membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai di atasRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan :34LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7i. Usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/D/I yang bersangkutanii. Apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah tidak setuju dengan usulan ULP, maka PA padaK/L/I atau Kepala Daerah memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan seleksi gagal.c. Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:i. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;ii. Nama dan alamat peserta serta nilai teknis yang diperoleh;iii. Besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi untuk peserta yang lulus ambang batas nilai teknisdengan peringkat teknis terbaik;iv. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); danv. Hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya.d. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah:i. Dokumen Pengadaan beserta adendum (apabila ada);ii. BAPP;iii. Berita Acara Hasil Evaluasi; daniv. Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 yang telah diparafanggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.e. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan suratpenawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada peserta untuk memperpanjangsurat penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang suratpenawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi11. Pengumuman pemenangKetentuan dan tata caranya sama dengan ketentuan dan tatacara pengumuman pemenang pada Pemilihan Jasa KonsultansiBentuk badan.12. Sanggahan ogahKetentuan dan tata cara sanggahan sama dengan ketentuansanggahan pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan.13. Sanggahan BandingKetentuan dan tata cara sanggah banding sama dengan ketentuansanggah banding pada Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiBadan.Pada langkah berikut ini (langkah 14 .sd. 17), yaitu :a. Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayab. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayac. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)d. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,Ketentuan dan tata caranya sama dengan ketentuan dan tata cara untuk hal yang sama pada PemilihanPenyedia Jasa Konsultansi dengan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua Sampul.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah35

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSID.2 Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Kualitas Satu SampulD.1 Seleksi UmumMetode EvaluasiKualitas SatuSampulD.2 Seleksi SederhanaMetode EvaluasiKualitas SatuSampulTahapan pelaksanaan Seleksi Sederhana Metode Evaluasi KualitasSatu Sampul sama dengan tahapan pelaksanaan Seleksi UmumMetode Evaluasi Kualitas Satu Sampul sebagaimana diilustrasikanpada Gambar 4 di atas. Perbedaannya terletak pada waktu pengumuman,waktu penayangan pengumuman Seleksi Sederhana Pascakualifikasidilakukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja.Ingat:Kualifikasi JasaKonsultansiPeroranganmenggunakanPascakualifikasi36LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7B. Seleksi Umum C. Penunjukan dan D. Seleksi Umum dan E. Penunjukkan Langsungdan PengadaanA. Pendahuluan Jasa KonsultansiPengadaan Langsung Seleksi SederhanaF. SayembaraBerbentuk BadanKonsultan Berbentuk Jasa Konsultansi BerbentukPeroranganLangsung Jasa KonsultansiBerbentukUsahaBadan UsahaPeroranganG. PelelanganGagal dan TindakLanjutnyaH. Penyusunandan PersiapanPelaksanaanKontrakI. Pelaporan danPenyelesaianPekerjaanJ. Latihan Kelompokdan TesE. Penunjukkan Langsung dan PengadaanLangsung Jasa Konsultansi BerbentukPeroranganE.1 Penunjukan Langsung Untuk Penanganan DaruratE.1 PenunjukanLangsung UntukPenangananDaruratE.2 PenunjukanLangsung BukanUntuk PenangananDaruratPelaksanaan pengadaan jasa konsultansi perorangan melaluipenunjukan langsung untuk pengadaan darurat hampir samadengan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi berbentukbadan melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat.Perbedaannya terletak pada penilaian kualifikasi. Pada KonsultanBerbentuk Badan menggunakan prakualifikasi sedangkan pada KonsultanPerorangan menggunakan pascakualifikasi. Proses pelaksanaan tersebutdapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.E.3 PengadaanLangsungLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah37

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIE.2 Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan DaruratE.1 PenunjukanLangsung UntukPenangananDaruratE.2 PenunjukanLangsungBukan UntukPenangananDaruratPenunjukan Langsung bukan untuk penanganan darurat merupakanpenunjukan langsung untuk:a. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia JasaKonsultansi; dan/ataub. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hakcipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izinpemegang hak cipta.E.3 PengadaanLangsung1MulaiOpname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antaraPPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyediaPPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan penyedia membahasjenis, ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli ,serta waktu penyelesaian pekerjaan;ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan DokumenPengadaan sesuai hasil pembahasan;1. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi BerbentukPerorangan Melalui Penunjukan Langsung UntukPenanganan Darurat2. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi BerbentukPerorangan Melalui Penunjukan Langsung Bukan UntukPenanganan Darurat2MulaiULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligusmenyampaikan Dokumen Pengadaan untuk PenunjukanLangsung kepada penyedia yang akan ditunjuk.Dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaaanmelakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untukmendapatkan biaya yang wajar serta dapatdipertanggungjawabkan1ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yangmemuat:(1) nama dan alamat penyedia;(2) biaya penawaran terkoreksi dan biaya hasil negosiasi ;(3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);(4) unsur-unsur yang dievaluasi;(5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan(6) tanggal dibuat Berita Acara2Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidakmemenuhi syarat, ULP/PejabatPengadaan mengundang penyedia lain(apabila ada).PPK menyusun dan menetapkan HPS untuk diserahkankepada ULP/Pejabat Pengadaan;ULP/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasanULP/Panitia Pengadaan menetapkan penyediaberdasarkan hasil evaluasiDokumen Pengadaan disampaikan kepada penyedia;Penyedia memasukan Dokumen Kualifikasi dan DokumenPenawaran ke dalam 1 (satu) sampul danmenyampaikannya secara langsung atau dapat dikirimmelalui pos/jasa pengiriman sesuai jadwal yang telahditentukan dalam Dokumen Pengadaan;ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapanpenyedia yang ditunjuk di website K /L/D/I masing-masingdan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yangmemuat:uraian singkat pekerjaan; nama dan alamatpenyedia; Nomor Pokok Wajib Pajak; dan biaya penawaranterkoreksi dan biaya hasil negosiasiPenyedia segera menyampaikan Dokumen Penawarandalam 1 (satu) sampul berisi: persyaratan administrasi,penawaran teknis, dan penawaran biaya, kepada ULP/Pejabat PengadaanULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Kualifikasidan Dokumen Penawaran lalu melakukan evaluasipenawaran administrasi, teknis, biaya, dan kualifikasi , sertamelakukan pembuktian kualifikasiMasyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIPK/L/D/I yang bersangkutan apabila dalam prosesPenunjukan Langsung menemukan indikasi penyimpanganprosedur dan/atau KKN;ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawarandan melakukan evaluasi administrasi , teknis, dan biayaPPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkanproses Kontrak/SPK.SelesaiGambar 5 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiPerorangan Menggunakan Metode Penunjukan Langsung38LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7E.3 Pengadaan LangsungE.1 PenunjukanLangsung UntukPenangananDaruratE.2 PenunjukanLangsungBukan UntukPenangananDaruratE.3 PengadaanLangsungPengadaan Langsung adalah proses Pengadaan Jasa Konsultansiyang merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I dan/atau benilaisampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Langkahlangkahpemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan dengan carapengadaan langsung dijelaskan pada gambar berikut ini.MulaiPejabat Pengadaan mencari informasi terkait denganpekerjaan Jasa Konsultansi yang dibutuhkan besertabiayanya secara tertulis melalui media elektronikmaupun non elektronikPejabat Pengadaan membandingkan biaya dan kualitaspaling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yangberbedaPejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yang yangdiyakini mampu untuk menyampaikan penawaranadministrasi, administrasi, teknis, teknis, biaya biaya, dan formulir dan formulir isian kualifikasi. isiankualifikasi.UndanganUndangandilampiridilampiriKerangkaKerangkaAcuan KerjaAcuandanKerja,dandokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenisdokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenispekerjaan pekerjaan yang yang dibutuhkandibutuhkanPenyedia yang diundang menyampaikan penawaranadministrasi, teknis, dan biaya secara langsung sesuaijadwal yang telah ditentukan dalam undanganPejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi,melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya padasaat penawaran disampaikanPejabat Pengadaan membuat Berita Acara HasilPengadaan Langsung yang terdiri dari :a) nama peserta;b) biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi ;c) unsur-unsur yang dievaluasi;d) keterangan lain yang dianggap perlu; dane) tanggal dibuatnya Berita Acara.Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acarakepada PPKPPK melakukan perjanjian dan mendapatkan buktiperjanjianMulaiGambar 6 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiPerorangan Menggunakan Metode Pengadaan LangsungLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah39

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIB. Seleksi Umum C. Penunjukan dan D. Seleksi Umum dan E. Penunjukkan LangsungA. Pendahuluan Jasa KonsultansiPengadaan Langsung Seleksi Sederhana dan Pengadaan LangsungJasa KonsultansiF. SayembaraBerbentuk BadanKonsultan Berbentuk Jasa Konsultansi BerbentukPerorangan Berbentuk UsahaBadan UsahaPeroranganG. PelelanganGagal dan TindakLanjutnyaH. Penyusunandan PersiapanPelaksanaanKontrakI. Pelaporan danPenyelesaianPekerjaanJ. Latihan Kelompokdan TesF. SayembaraTahapan dalam sayembara pada pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan maupunberbentuk perorangan mempunyai tahapan yang sama. Langkah tersebut digambarkan padagambar 7 berikut ini.MulaiPemeriksaan Persyaratan Administrasidan Penilaian Proposal TeknisPengumuman SayembaraPembuatan Berita Acara HasilSayembara (BAHS)Pendaftaran dan pengambilanDokumen SayembaraPenetapan pemenang SayembaraPemberian penjelasanPengumuman pemenang SayembaraPemasukan ProposalPenunjukan Pemenang SayembaraPembukaan ProposalSurat PerjanjianMulaiGambar 7 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiMenggunakan Metode Sayembara40LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7Penjelasan rinci dari masing-masing langkah adalah sebagai berikut :1. Pengumuman Sayembaraa. ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan secara luas adanya sayembara melalui website K/L/D/Imasing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasionalmelalui LPSE.b. Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya :i. Nama dan alamat ULP/Pejabat Pengadaan yang akan mengadakan sayembara ;ii. Uraian mengenai pekerjaan yang akan disayembarakan ;iii. Pagu anggaran dan rincian imbalan/hadiah ;iv. Ketentuan sayembara ;v. Pernyataan tidak ada pungutan biaya kepada peserta Sayembara; danvi. Tempat, hari, tanggal, dan waktu untuk menyampaikan proposal sayembara.c. Sayembara dapat diikuti oleh perorangan, kelompok, badan usaha, lembaga pendidikan/riset,dan lain-lain.d. Seluruh pegawai K/L/D/I yang bersangkutan, Tim Juri/Tim Ahli Sayembara, peserta terafiliasidengan Tim Juri/Tim Ahli dilarang mengikuti sayembara.2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen SayembaraPendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara sesuai dengan jadwal yang ada dalampengumuman dengan ketentuan sebagai berikut :a. Mendaftar dan mengambil langsung Dokumen Sayembara kepada ULP/Pejabat Pengadaan ;ataub. Mendaftar dan mengunduh Dokumen Sayembara melalui website K/L/D/I masing-masing.3. Pemberian penjelasana. ULP/Pejabat Pengadaan beserta Tim Juri/Tim Ahli menjelaskan seluruh ketentuan Sayembarakepada peserta di tempat dan waktu yang ditentukan dalam pengumuman.b. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkanpeserta.c. Pemberian penjelasan hanya dapat dihadiri oleh peserta yang terdaftar.d. Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai :i. Waktu, tempat dan cara pemasukan proposal;ii. Dokumen yang harus dilampirkan dalam proposal;iii. Persyaratan sayembara;iv. Unsur-unsur yang dinilai oleh tim juri/tim ahli;v. Surat perjanjian yang akan digunakan (apabila diperlukan); danvi. Pagu anggaran dan rincian imbalan/hadiah.e. Pemberian penjelasan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau TimJuri/Tim Ahli, serta keterangan lain, dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)yang ditandatangani oleh anggota pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Juri/Tim Ahli yanghadir.f. Pemberian penjelasan dilakukan dengan cara :i. Penjelasan administrasi dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan ; danLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah41

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIii. Penjelasan teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli.4. Pemasukan Proposala. Metode pemasukan dan tata cara pembukaan proposal harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkandalam Dokumen Sayembara.b. Pemasukan proposal yang berisi: persyaratan administrasi, proposal teknis dilakukan pada tempat,hari, tanggal, dan waktu sesuai yang ditentukan dalam pengumuman.c. Peserta sayembara dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) proposal.d. Dokumen proposal terdiri persyaratan administrasi, dan proposal teknis :i. Persyaratan administrasi meliputi :1. Proposal ;2. Salinan kartu indentitas untuk perorangan/kelompok, akte pendirian badan usaha, suratkeputusan pembentukan lembaga atau surat identitas lainnya ; dan3. Salinan NPWP.ii. Proposal teknis, berisi :1. Rancangan pekerjaan jasa konsultansi yang disayembarakan ;2. Keterangan tentang spesifikasi dan metode pembuatan/ pelaksanaannya.e. Proposal disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari: proposal asli 1 (satu) rangkap dansalinannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.f. Semua proposal dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Proposal Sayembara”, nama paketpekerjaan, nama dan alamat peserta, serta disampaikan kepada ULP/Pejabat Pengadaan.g. Peserta menyampaikan langsung proposal kepada ULP/Pejabat Pengadaan sesuai jadwal yangditetapkan.h. Peserta dapat menyampaikan proposal melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudahditerima ULP/Pejabat pengadaan sebelum batas akhir pemasukan proposal dengan segala risikoketerlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.i. Dalam hal proposal disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan kedalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat ULP/Pejabat Pengadaan.j. Untuk Proposal yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :i. ULP/Pejabat Pengadaan mencatat waktu dan tanggal penerimaan proposal pada sampul luardan memasukkan ke dalam kotak; danii. Apabila diterima terlambat, proposal tidak diikutkan dalam sayembara.k. ULP/Pejabat Pengadaan membuat tanda terima proposal.l. ULP/Pejabat pengadaan menolak semua proposal yang masuk setelah batas akhir pemasukan proposal.m. Proposal yang telah diterima, tidak dapat ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh peserta sayembarasetelah batas akhir pemasukan proposal.n. Pada batas akhir pemasukan proposal, salah satu anggota pokja ULP/Pejabat Pengadaan menutupdaftar tanda terima proposal dengan mencoret tepat dibawah daftar peserta sayembara terakhirserta membubuhkan tanda tangan.o. ULP/Pejabat Pengadaan menyatakan dihadapan para peserta bahwa saat pemasukan proposaltelah ditutup, menolak proposal yang terlambat dan/atau tambahan proposal, kemudian dilanjutkandengan rapat pembukaan proposal.p. ULP/Pejabat pengadaan dilarang mengubah tempat dan batas akhir pemasukan proposal, kecualiterjadi keadaan kahar di lokasi pemasukan proposal.42LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7q. Perubahan batas akhir pemasukan proposal karena terjadi keadaan kahar dituangkan dalamAdendum Dokumen Sayembara dan disampaikan kepada seluruh peserta.5. Pembukaan Proposala. Pembukaan proposal pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan proposal.b. ULP/Pejabat pengadaan tidak boleh menggugurkan proposal peserta pada waktu pembukaankecuali untuk yang terlambat menyampaikan proposal.c. Setelah pembukaan proposal, ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi terhadap persyaratanadministrasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Sayembara.6. Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Penilaian Proposal Teknisa. Pemeriksaan persyaratan administrasi dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan.b. Peserta yang lulus persyaratan administrasi akan dilanjutkan dengan penilaian proposal teknis.c. Penilaian proposal teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli.7. Pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS)a. BAHS merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan persyaratan administrasi yang dibuat olehULP/Pejabat Pengadaan, dan penilaian proposal teknis yang dibuat oleh Tim Juri/Tim Ahli, sertaditandatangani oleh Pejabat Pengadaan atau paling kurang 1 (satu) orang anggota pokja ULP.b. BAHS bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.c. BAHS memuat hal-hal sebagai berikut :i. Nama Semua Peserta Sayembara ;ii. Persyaratan Sayembara ;iii. Unsur-Unsur yang Dinilai Oleh Tim Juri/Tim Ahli ; daniv. Keterangan-Keterangan Lain Yang Dianggap Perlu Mengenai Hal Ikhwal Pelaksanaan Sayembara.d. Apabila tidak ada proposal yang memenuhi syarat, BAHS harus mencantumkan pernyataanbahwa Sayembara dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan Sayembara Ulang. Apabilapeserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calonpemenang.8. Penetapan pemenang Sayembaraa. ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan calon pemenang yang menguntungkan bagi negara dalamarti :i. Proposal memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam DokumenSayembara.ii. Telah memperhatikan semaksimal mungkin penggunaan hasil produksi dalam negeri; daniii. Pengembangan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi.b. Penetapan pemenang dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan Tim Juri/Tim Ahli.c. Calon pemenang harus sudah ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan paling lambat 7 (tujuh) harikerja setelah pembukaan proposal.d. ULP/Pejabat Pengadaan melaporkan kepada PPK yang disertai penjelasan atau keterangan lain yangdianggap perlu.e. Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah43

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIi. Nama-nama pemenang sayembara;ii. Besar imbalan/hadiah;iii. Hasil akhir penilaian; daniv. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).f. Penunjukan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut :i. Dokumen sayembara beserta adendum (apabila ada) ;ii. BAPP ;iii. BAHS ;iv. Surat penetapan pemenang oleh ULP/pejabat pengadaan;v. Ringkasan proses dan hasil sayembara; danvi. Proposal dari pemenang urutan 1, 2, dan 3.9. Pengumuman pemenang Sayembara.a. Berdasarkan BAHS dan Surat Penetapan Pemenang, ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkanpemenang sayembara di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untukmasyarakat, yang paling sedikit memuat :i. Nama-nama pemenang sayembara ;ii. Besar imbalan/hadiah ;iii. Hasil akhir penilaian ; daniv. NPWPb. Pemenang diumumkan dan diberitahukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan kepada para peserta palinglambat 2 (dua) hari kerja setelah Surat Penetapan Pemenang Sayembara.c. Keputusan pemenang sayembara bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.10. Penunjukan Pemenang Sayembara.a. PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang Sayembara (SPPS).b. Dalam hal peserta sayembara yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang(mengundurkan diri), maka Hak Cipta peserta tersebut menjadi hak negara dan peserta tersebuttidak dapat menuntut kerugian dalam bentuk apapun.c. SPPS harus dibuat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dansegera disampaikan kepada pemenang.d. Salah satu tembusan dari SPPS disampaikan sekurang-kurangnya kepada APIP K/L/D/I yangbersangkutan.11. Surat PerjanjianSurat Perjanjian ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SPPS.44LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7B. Seleksi Umum C. Penunjukan dan D. Seleksi Umum dan E. Penunjukkan LangsungA. Pendahuluan Jasa KonsultansiPengadaan Langsung Seleksi Sederhana dan Pengadaan LangsungJasa KonsultansiF. SayembaraBerbentuk BadanKonsultan Berbentuk Jasa Konsultansi BerbentukPerorangan BerbentukUsahaBadan UsahaPeroranganG. PelelanganGagal dan TindakLanjutnyaH. Penyusunandan PersiapanPelaksanaanKontrakI. Pelaporan danPenyelesaianPekerjaanJ. Latihan Kelompokdan TesG. Pelelangan Gagal dan Tindak LanjutnyaKewenangan untuk menyatakan dan menetapkan bahwa pelaksanaan lelang dinyatakan gagal padapemilihan semua penyedia barang maupun jasa berada pada :1. ULP2. KPA/PA3. Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi LainnyaG.1 Pada Pelelangan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan UsahaG.1 Pada PelelanganJasa KonsultansiBerbentuk BadanUsahaG.2 Pada Pelelangan JasaKonsultansiBerbentukPeroranganKetentuan-ketentuan untuk menyatakan pelelangan gagal padadasarnya hampir sama dengan ketentuan pelelangan gagal padapemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, terutamauntuk hal-hal yang bersifat umum. Di bawah ini adalah ketentuannyadan yang dicetak miring adalah yang sama dengan ketentuan yang ada padapemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, yaitu :1. ULP menyatakan pelelangan gagal bila :a. Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untukSeleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana;b. Seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak hadirdalam pembuktian kualifikasi;c. Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurangdari 3 (tiga);d. Apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usahayang tidak sehat;e. Semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampauipagu anggaran, kecuali untuk Metode Evaluasi Kualitas;f. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;g. Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuaidengan ketentuan Perpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyatabenar; atau kesalahan substansi dokumen pengadaan ternyata benar.h. Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadirdalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; ataui. Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah45

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI2. PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihanpenyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.3. Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi Lainnya menyatakan pelelangan gagal, ketentuannyasama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.4. Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihanpenyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.Bila pelelangan dinyatakan gagal, maka yang harus dilakukan adalah :1. ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa pelelangan dinyatakan gagal berikutpenjelasan penyebab kegagalan lelang.2. PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya kegagalan, antara lain :a. Kemungkinan terjadinya persekongkolan ;b. Adanya persyaratan yang diskriminatif ;c. Spesifikasi teknis terlalu tinggi ;d. Spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku cadang ;e. Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah ;f. Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/ataug. Kecurangan dalam pengumuman.3. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahanDokumen Pengadaan, maka pelelangan diproses seperti pelelangan baru.4. Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP menindaklanjutinya, yaitu melakukan :a. Evaluasi ulang ;b. Penyampaian ulang Dokumen Penawaran ;c. Pelelangan ulang ; ataud. Penghentian proses pelelangan.5. PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabilapenawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal.Ketentuan-ketentuan tindak lanjut yang harus dilakukan setelah terjadinya kegagalan disajikan dalamtabel 1 .46LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7Tabel 1 Tindak Lanjut Pelelangan Gagal Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk BadanPenyebab Gagal LelangDokumen pengadaan harus diubahJumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurangdari 5 (lima) untuk seleksi umum atau kurang dari 3(tiga) untuk Seleksi sederhanaPeserta yang memasukkan Dokumen Penawarankurang dari 3(tiga) dan tidak ada lagi peserta yanglulus penilaian kualifikasi pada urutan berikutnyaSeluruh peserta yang masuk sebagai Calon daftarPendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasiDalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usahayang tidak sehat• Semua penawaran biaya terkoreksi yangdisampaikan peserta melampaui pagu anggaran,kecuali untuk Metode Evaluasi Kualitas• Tidak ada penawaran yang lulus evaluasipenawaran• Pelaksanaan seleksi melanggar PeraturanPresiden iniSanggahan dari peserta dan/atau pengaduan masyarakatatas terjadinya penyimpangan ketentuandan prosedur perpres 54 dan yang telah ditetapkandalam Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pemilihanternyata benarSanggahan dari peserta terhadap DokumenPengadaan yang tidak sesuai dengan Perpres inidan/atau sanggahan dari peserta atas kesalahansubstansiDokumen Pengadaan ternyata benarPemenang dan calon pemenang cadangan 1dan2 tidak hadir dalam acara klarifikasi dan negosiasiteknis dan biaya atau mengundurkan diri daripenunjukan pemenangTidak tercapai kesepakatan dengan pemenang danpemenang cadangan 1 dan 2 dalam acara klarifikasidan negosiasiteknis dan biayaPengaduan masyarakat atas terjadinya KKNdaripemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2ternyata benarDalam seleksi ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga)Seleksi ulang mengalami kegagalanTindak LanjutPerubahan dokumen pengadaan, maka seleksi diproses seperti seleksi baru• Pengumuman ulang prakualifikasi untuk menambah peserta baru• Peserta yang sudah lulus tidak perlu dinilai ulang, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi• Mengundang peserta lain yang lulus kualifikasi dan tidak masuk daftar pendek untuk memasukkanpenawaran.• Pengumuman ulang prakualifikasi bila masih kurang dari 3 (tiga)• Mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta kecuali peserta yang tidakhadir dalam pembuktian kualifikasi, untuk memasukkan kembali persyaratan kualifikasi• Melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang peserta baruDilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yangtelah memasukkanpenawaran. Peserta yang terlibat dimasukkan dalam daftar hitamMelakukan seleksi ulang• Dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat• mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi,teknis dan biaya)• PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturanperundang-undanganMemperbaiki Dokumen Pengadaan dan melakukan seleksi ulang dengan mengumumkan kembali danmengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar pesertaDilakukan seleksi ulang dengan cara :• Mengundang peserta yang memenuhi syarat(tidak termasuk yang mengundur-kan diri)• Peserta yang mengudurkan diri tanpa alasan atau alasan tidak diterima, maka diberi sangsi masukdalam Daftar Hitam, baik badan usaha beserta pengurusnyaSeleksi ulang dengan cara :• Mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru,apabila yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta• Mengundang peserta lain yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang barudan mengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru bila yang memenuhi syarat kurangdari 3 (tiga) peserta.• Bila ada PA, KPA, PPK dan anggota ULP yang terlibat, maka pejabat ybs diganti terlebih dahulu kemudianULP :(1)Mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN,untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau(2)Melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang peserta baru.• Bila tidak ada pejabat yang terlibat juga dilakukan hal yang seperti di atas.• Dalam hal ULP menemukan indikasi kuat adanya KKNuntuk menyampaikan penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan ataulebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri)• Mengundang peserta lain yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang barudan mengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru bila yang memenuhi syarat kurangdari 3 (tiga) pesertadiantara para peserta, maka ULP:(1) Meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa rincian Biaya Langsung Personil dan BiayaLangsung Non-Personil serta membandingkan dengan biaya-biaya untuk pekerjaan sejenis yangterdekat;(2) Memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; dan(3) Menghentikan proses seleksi, apabila hasil penelitian danpemeriksaan mengarah kepada terjadinyaKKN.• Peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi :(1) Dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya; dan(2) Pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.• PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat KKN, dikenakansanksi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.• Bila peserta yang memasukan penawaran hanya 2 (dua); dilanjutkan dengan negosiasi harga• Bila peserta yang memasukkan hanya 1 (satu), dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung• Bila waktu sudah tidak mencukupi, anggaran dikembalikan ke negara• Bila waktu masih cukup dapat dilakukan pelelangan kembali setelah mengkaji kegagalan• Bila waktu masih cukup PA/KPA mengusulkan revisi anggaran untuk pekerjaan lain..LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah47

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIG.2 Pada Pelelangan Jasa Konsultansi Berbentuk PeroranganG.1 Pada Pelelangan JasaKonsultansiBerbentuk BadanUsahaG.2 Pada PelelanganJasa KonsultansiBerbentukPeroranganKetentuan-ketentuan untuk menyatakan pelelangan gagal padadasarnya hampir sama dengan ketentuan pelelangan gagal padapemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan. Berikut iniyang dicetak miring sama dengan pemilihan penyedia jasa konsultansiberbentuk badan, yaitu :1. ULP menyatakan pelelangan gagal bila :a. Jumlah peserta yang mendaftar pascakualifikasi kurang dari 3(tiga);b. Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurangdari 3 (tiga);c. Apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usahayang tidak sehat;d. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;e. Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yangtidak sesuai dengan ketentuan Perpres ini dan DokumenPengadaan ternyata benar; atau kesalahan substansi dokumenpengadaan ternyata benar.f. Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, tidakhadir dalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; ataug. Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang danpemenang cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan.2. PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, ketentuannya sama denganketentuan pada ketentuan pemilihan penyedia jasa konsultansiberbentuk badan.3. Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi Lainnya menyatakanpelelangan gagal, ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihanpenyedia jasa konsultansi berbentuk badan.4. Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, ketentuannya samadengan ketentuan pada pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentukbadan.Hal-hal yang harus dilakukan PA/KPA, PPK dan UPL setelah menyatakanpelelangan gagal juga sama dengan yang harus dilakukan pada jasa konsultansiberbentuk badan. Ketentuan-ketentuan tindak lanjut setelahpelelangan dinyatakan gagal dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.48LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7Tabel 2 Tindak Lanjut Pelelangan Gagal Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk PeroranganPenyebab Gagal LelangDokumen pengadaan harus diubahJumlah peserta yang mendaftar pascakualifikasi kurangdari 3 (tiga)Peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurangdari 3(tiga)Peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasiDalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yangtidak sehat• Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran• Pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden iniSanggahan dari peserta dan/atau pengaduan masyarakatatas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedurperpres 54 dan yang telah ditetapkan dalamDokumenKualifikasi atau Dokumen Pemilihan ternyata benarSanggahan dari peserta terhadap Dokumen Pengadaanyang tidak sesuai dengan Perpres ini dan/atau sanggahandari peserta atas kesalahan substansiDokumen Pengadaanternyata benarPemenang dan calon pemenang cadangan 1dan 2 tidakhadir dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayaatau mengundurkan diri dari penunjukan pemenangTidak tercapai kesepakatan dengan pemenang danpemenang cadangan 1 dan 2 dalam acara klarifikasi dannegosiasiteknis dan biayaPengaduan masyarakat atas terjadinya KKNdari pemenangdan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benarDalam seleksi ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga)Seleksi ulang mengalami kegagalanTindak LanjutSama dengan bentuk badan• Pengumuman ulang pascakualifikasiuntuk menambah peserta baru• Peserta yang sudah daftar tidak perludaftar, kecuali ada perubahan DokumenKualifikasi• Pengumuman ulang pascakualifikasi bilatidak ada lagi peserta yang mendaftar.• Bila ada peserta yang mendaftar, pesertatersebut diundang untuk memasukkandokomen penawarannya.• Mengundang peserta yang tercantumdalam daftar peserta kecuali peserta yangtidak hadir, untuk dilakukan pembuktiankualifikasi• Melakukan pengumuman seleksi ulanguntuk mengundang peserta baruSama dengan bentuk badanMelakukan seleksi ulangSama dengan bentuk badanSama dengan bentuk badanSama dengan bentuk badanSama dengan bentuk badanSama dengan bentuk badanSama dengan bentuk badanSama dengan bentuk badanLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah49

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIB. Seleksi Umum C. Penunjukan dan D. Seleksi Umum dan E. Penunjukkan LangsungA. Pendahuluan Jasa KonsultansiPengadaan Langsung Seleksi Sederhana dan Pengadaan LangsungJasa KonsultansiF. SayembaraBerbentuk BadanKonsultan Berbentuk Jasa Konsultansi BerbentukPerorangan BerbentukUsahaBadan UsahaPeroranganG. PelelanganGagal dan TindakLanjutnyaH. Penyusunandan PersiapanPelaksanaanKontrakI. Pelaporan danPenyelesaianPekerjaanJ. Latihan Kelompokdan TesH. Penyusunan dan Persiapan PelaksanaanKontrakH.1 Menyusun KontrakH.1 Menyusun KontrakH.2 PersiapanPelaksanaan KontrakBentuk-bentuk perjanjian atau dalam Perpres 54/2010 disebut sebagaibukti perjanjian terdiri dari 4 (empat) jenis dan hal ini sudah dijelaskanpada Modul 2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian-1.Ketentuan-ketentuan dalam menyusun kontrak dapat dilihat pada Modul 2tersebut. Pada bagian ini akan diuraikan tentang isi atau materi yang harustertuang dalam kontrak.H.1.1 Surat Perjanjian atau KontrakIsi Surat Perjanjian atau Kontrak untuk pengadaan jasa konsultansihampir sama dengan isi kontrak pada pengadaan barang. Perbedaannyaterletak pada syarat-syarat umum kontrak.Bagian-bagian dari kontrak terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :a. Pokok Perjanjian, sama dengan Pokok Perjanjian pada Kontrak PengadaanBarang.b. Syarat-syarat Umum KontrakSyarat-syarat umum kontrak secara rinci (termasuk isi kontrak danbagian-bagian lain dari kontrak) dapat dilihat pada Peraturan KepalaLKPP Nomor 6 tahun 2010 tentang Standar Dokumen PengadaanBarang/Jasa Pemerintah. Berikut merupakan ringkasan dari materisyarat-syarat umum kontrak, yaitu :1) DefinisiUraian definisi dan istilah yang digunakan dalam kontrak.2) PenerapanMenguraikan ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam Kontrakini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuanketentuanyang ada dalam Kontrak.50LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL73) Asal Jasa (untuk jasa konsultansi)Ketentuan mengenai penjelasan dari negara mana asal badan usaha dan/atau tenaga ahli/personilpenyedia.4) Layanan tambahan (Untuk jasa konsultansi)Pembuatan maket/model dari hasil desain.5) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan InformasiKetentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yangberhubungan dengan Kontrak.6) Hak Kekayaan IntelektualKetentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk menjamin tidak akan ada permasalahan HKIyang timbul.7) JaminanKetentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia.8) AsuransiKetentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia.9) PembayaranKetentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan.10) HargaKetentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK.11) Persetujuan Tenaga Kerja Pendukung (untuk jasa konsultansi perorangan)Ketentuan mengenai tenaga kerja pendukung yang disetujui PPK.12) Perubahan KontrakKetentuan mengenai amandemen Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihakdengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan.13) Hak dan Kewajiban Para PihakKetentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakanpara pihak.14) Personil Konsultan dan Subkonsultan (Untuk jasa konsultansi Badan)Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut:i. UmumKetentuan mengenai pernyataan penyedia akan mempekerjakan personil atau subkonsultansesuai dengan kualifikasi dan pengalamannya.ii. Personil IntiKetentuan yang menguraikan informasi secara lengkap personil inti.iii. Persetujuan PersonilMengatur mengenai kewajiban tenaga kerja inti dan subkonsultan untuk memberikan data diridan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (medical certificate).iv. Waktu kerja dan lembur (untuk jasa konsultansi badan dan perorangan)Mengatur mengenai ketentuan waktu kerja, cuti dan lembur.v. Penggantian dan Perpindahan Tenaga KerjaMengatur ketentuan penggantian dan perpindahan tenaga kerja.15) Jadwal Pelaksanaan PekerjaanKetentuan tentang jadwal rinci pelaksanaan pekerjaan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah51

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI16) Pengawasan dan PemeriksaanKetentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadappelaksanaan pekerjaan.17) Keterlambatan Pelaksanaan PekerjaanKetentuan bila terjadi keterlambatan pekerjaan.18) Keadaan KaharKetentuan mengenai keadaan kahar.19) Itikad BaikMenguraikan bahwa dalam pelaksanaan kontrak, para pihak bertindak berdasarkan asas salingpercaya.20) Pemutusan KontrakKetentuan mengenai kapan Kontrak dapat diputuskan.21) Penyelesaian PerselisihanKetentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa.22) Bahasa dan HukumBahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam Kontrak.23) PerpajakanKetentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.24) KorespondensiKetentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimilidan alamat tujuan para pihak.25) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi KecilKetentuan dalam melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecilc. Syarat-syarat Khusus KontrakKetentuan yang merupakan perubahan, tambahan, dan/atau penjelasan dari ketentuan yangada pada syarat-syarat umum Kontrak.d. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari KontrakDokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak, yaitu :1) SPPBJ ;2) Dokumen Penawaran ;3) Spesifikasi umum ;4) Spesifikasi khusus ;5) Gambar-gambar brosur ;6) Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada) ;7) Daftar kuantitas dan harga ;8) Jaminan Pelaksanaan ; dan9) Dokumen lainnya yang diperlukan.H.1.2 Surat Perintah KerjaIsi Surat Perintah Kerja pada dasarnya sama dengan isi Perjanjian atau Kontrak yang isinya sama denganSPK untuk pengadaan barang.52LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7H.2 Persiapan Pelaksanaan KontrakH.1 Menyusun KontrakH.2 PersiapanPelaksanaanKontrakSetelah surat perjanjian ditandatangani PPK dan penyedia barang/jasa, selanjutnya PPK melakukan langkah-langkah persiapan untukmelaksanakan kontrak. Langkah-langkah yang harus dilakukan PPKuntuk persiapan sebelum pelaksanaan kontrak adalah sebagai berikut :a. Membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).b. Penyusunan program mutu.c. Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.d. Mobilisasi.e. Pemeriksaan personil dan peralatan.f. Melakukan pemerikasaan lapangan.g. Perubahan personil dan peralatan yang diajukan penyedia (untukbentuk badan).h. Penggantian personil berdasarkan perintah PPK (untuk bentuk badan).i. Pembayaran uang muka.Masing-masing langkah tersebut adalah sebagai berikut :a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Sama dengan ketentuan pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya.b. Penyusunan Program Mutu1. Program mutu disusun oleh penyedia, yang paling sedikit berisi :a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan ;b. Organisasi kerja penyedia ;c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ;d. Jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung ;e. Prosedur pelaksanaan pekerjaan ;f. Prosedur instruksi kerja ; dang. Pelaksana kerja.2. Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan.c. Rapat Persiapan1. PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapanpelaksanaan kontrak.2. Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknisdan/atau Tim Pendukung.3. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapanpelaksanaan kontrak adalah :a. Program mutu ;b. Organisasi kerja ;c. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan ;d. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatandan personil (apabila diperlukan) ; dane. Rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah53

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI4. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat PersiapanPelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.d. Mobilisasi1. Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan.2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :a. mendatangkan tenaga ahli ;b. mendatangkan tenaga pendukung ; dan/atauc. menyiapkan peralatan pendukung ;3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.e. Pemeriksaan Personil dan Peralatan1. Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatantiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatanganioleh PPK dan penyedia.2. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.3. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan,maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belummemenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.4. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi Kontrak makaharus dituangkan dalam bentuk adendum Kontrak.f. Pemeriksaan Lapangan1. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lapangan untukmelakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan.2. Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.3. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatanganioleh PPK dan penyedia.4. Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkandalam adendum Kontrak.g. Perubahan Personil dan Peralatan yang diajukan oleh Penyedia (hanya untuk bentuk Badan)1. Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK.2. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK.3. PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan :a. Menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yangdiajukan dianggap sesuai ;b. Tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak.Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikandengan gaji dasar tenaga ahli yang menggantikan.c. Menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.4. Untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia diwajibkan melampirkan riwayathidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personilyang bersangkutan.5. Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan, PPK dapat dibantuPanitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.54LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7h. Penggantian Personil Penyedia atas Perintah PPK (hanya untuk bentuk badan)1. Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaandengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepadapenyedia dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi.2. Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudahmenerima personil pengganti dari penyedia.i. Pembayaran Uang MukaKetentuan pembayaran uang muka sama dengan pada persiapan pelaksanaan pengadaan barang.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah55

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIB. Seleksi Umum C. Penunjukan dan D. Seleksi Umum dan E. Penunjukkan LangsungA. Pendahuluan Jasa KonsultansiPengadaan Langsung Seleksi Sederhana dan Pengadaan LangsungJasa KonsultansiF. SayembaraBerbentuk BadanKonsultan Berbentuk Jasa Konsultansi BerbentukPerorangan BerbentukUsahaBadan UsahaPeroranganG. PelelanganGagal dan TindakLanjutnyaH. Penyusunandan PersiapanPelaksanaanKontrakI. Pelaporan danPenyelesaianPekerjaanJ. Latihan Kelompokdan TesI. Pelaporan dan Penyelesaian PekerjaanI.1 PelaporanI.1 PelaporanI.2 PenyelesaianPekerjaanSistem pelaporan dan tata cara pelaporan sama dengan pelaporanpada pengadaan barang melalui penyedia barang (Lihat Modul 4).Hal yang membedakan adalah laporan hasil pekerjaan. Pada PekerjaanJasa Konsultansi adalah sebagai berikut :• Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai denganketentuan yang telah diatur dalam Kontrak. Atas penerimaan laporandan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.• PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadaplaporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia.• PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaianlaporan.• Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaikidan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yangdiinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikankepada PPK.• PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki olehpenyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporanhasil perbaikan.• Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file(softcopy).• Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkanoleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.• Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masakontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebutbeserta daftar rinciannya kepada PPK.56LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7I.2 Penyelesaian PekerjaanI.1 PelaporanI.2 PenyelesaianPekerjaanLangkah-langkah dalam proses penyelesaian pekerjaan adalah sebagaiberikut :1. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikanoleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajibmenyelesaikannya.2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.3. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaandilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan.4. Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruhpekerjaan diselesaikan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah57

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIB. Seleksi Umum C. Penunjukan dan D. Seleksi Umum dan E. Penunjukkan LangsungA. Pendahuluan Jasa KonsultansiPengadaan Langsung Seleksi Sederhana dan Pengadaan LangsungJasa KonsultansiF. SayembaraBerbentuk BadanKonsultan Berbentuk Jasa Konsultansi BerbentukPerorangan BerbentukUsahaBadan UsahaPeroranganG. PelelanganGagal dan TindakLanjutnyaH. Penyusunandan PersiapanPelaksanaanKontrakI. Pelaporan danPenyelesaianPekerjaanJ. Latihan Kelompokdan TesJ. Latihan Kelompok dan Tes58LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL7LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah59

2010PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAMODUL88MODULPELAKSANAANPENGADAANBARANG/JASADENGANSWAKELOLAPelatihan PengadaanBarang /Jasa PemerintahTingkat Dasar/PertamaLKPPLembaga Kebijakan Pengadaan LKPP Lembaga Barang/Jasa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR ISIDaftar Isi 2Daftar Gambar 3Daftar Tabel 3Tujuan Umum 4Tujuan Khusus 4A. Ketentuan Umum 5A.1 Jenis Pekerjaan Swakelola 5A.2 Penyelenggaraan Pekerjaan Swakelola 6A.3 Para Pihak pada Penyelenggaraan Swakelola 8A.3.1 Pelaksana Swakelola Oleh Penanggung Jawab Anggaran 9A.3.2 Pelaksana Swakelola Oleh Intansi Pemerintah Lain – Pelaksana Swakelola (IPL-PS) 10A.3.3 Pelaksana Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KM-PS) 11B. Perencanaan Swakelola 12C. Pelaksanaan Swakelola 17D. Pengawasan & Evaluasi Swakelola 20D.1 Pengawasan 20D.2 Evaluasi 21E. Latihan Kelompok dan Tes 22

DAFTAR gambarGambar 1 Penyelenggara Swakelola 7Gambar 2 Struktur Organisasi Swakelola Oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran 9Gambar 3 Struktur Organisasi Swakelola Oleh Instansi Lain Pelaksana Swakelola BilaBelum Ada ULP Pada IPL-PS0Gambar 4 Struktur Organisasi Swakelola Oleh Instansi Lain Pelaksana Swakelola BilaSudah Ada ULP Pada IPL-PS0Gambar 5 Struktur Organisasi Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 11Gambar 6 Tahapan Perencanaan Swakelola 3Gambar 7 Tahapan Aktivitas Pengadaan Barang/Jasa dengan Cara Swakelola 7DAFTAR tabelTabel 1 Pembentukan Tim Swakelola, Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga,serta Pembentukan Panitia Pengadaan5Tabel 2 Mekanisme Pembayaran Pelaksanaan Swakelola 9

MODUL8PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLATUJUAN UMUMSetelah modul selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami pelaksanakanPengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelolaTUJUAN KHUSUSSetelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu :1. Memahami ketentuan umum pengadaan barang/Jasa dengan swakelola.2. Memahami tata cara pelaksanaan swakelola.3. Memahami tata cara pelaporan, pengawasan & pertanggungjawaban dalam prosesswakelola.4. Memahami perbedaan prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan swakelolayang dilaksanakan kementerian vs yang dilaksanakan kelompok masyarakat denganlatihan kelompok.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAMODUL8A. Ketentuan Umum B. Perencanaan Swakelola C. Pelaksana Swakelola D. Pengawasan danEvaluasi SwakelolaE. Latihan Kelompokdan TesA. Ketentuan UmumSwakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah laindan/atau kelompok masyarakat.A.1 Jenis Pekerjaan SwakelolaA.1 Jenis PekerjaanSwakelolaA.2 PenyelenggaraanPekerjaan SwakelolaA.3 Para Pihak padaPenyelenggaraanSwakelolaBerdasarkan pada ketentuan pasal 26 Perpres 54/2010, jenis-jenisbarang/jasa yang pengadaannya dapat dilakukan melalui swakelolasudah tertentu. Dengan demikian pekerjaan yang tidak memenuhikriteria, tidak boleh diadakan melalui cara swakelola. Jenis-jenis pekerjaanyang dimaksud adalah :1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/ataumemanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia yang dimilikiK/L/D/I dan pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I yangbersangkutan.Contoh : bimbingan teknis, workshop dan lain-lain.2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasilangsung masyarakat setempat.Contoh : perbaikan pintu irigasi/pintu pengendalian banjir, dan lainlain.3. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannyatidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa.Contoh : pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanamangebalan rumput dan lain-lain.4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebihdahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akanmenimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL8PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAContoh : pengangkutan/pengerukan sampah pada instalasi pompa, penimbunan daerah rawa danlain-lain.5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.Contoh : pelatihan keahlian/keterampilan, kursus pengadaan barang/jasa pemerintah dan lain-lain.6. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey yang bersifat khusus untukpengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.Contoh : prototipe rumah tahan gempa, prototipe sumur resapan, dan lain-lain.7. Pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratoriumdan pengembangan sistem tertentu.Contoh : penyusunan/pengembangan peraturan perundang-undangan dan lain-lain.8. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan.Contoh : pencetakan ijazah, pembangunan bangunan rahasia, dan lain-lain.9. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.Contoh : pembuatan film animasi, pembuatan permainan interaktif dan lain-lain;10. Penelitian dan pengembangan dalam negeri.Contoh : penelitian konstruksi tahan gempa dan lain-lain; dan/atau11. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.Contoh : pengembangan senjata keperluan militer dan lain-lain.A.2 Penyelenggaraan Pekerjaan SwakelolaA.1 Jenis PekerjaanSwakelolaA.2 PenyelenggaraanPekerjaanSwakelolaA.3 Para Pihak padaPenyelenggaraanSwakelolaFungsi-fungsi yang ada dalam penyelenggaraan pekerjaan swakelolameliputi :> Fungsi perencana> Fungsi pelaksana> Fungsi pengawas.Para pihak yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut adalah :> K/L/D/I penanggung jawab anggaran.> Instansi Pemerintah Lain, yaitu K/L/D/I yang bukan penanggung jawabanggaran tetapi mempunyai tugas pokok, kapasitas dan kemampuanuntuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan K/L/D/I penanggungjawab anggaran.> Kelompok Masyarakat, yaitu kelompok masyarakat tertentu yangmempunyai keterkaitan langsung dengan pekerjaan yang dibutuhkanK/L/D/I penanggung jawab anggaran.Alternatif-alternatif pola penyelenggaraan swakelola berdasarkan pelaksanaswakelola terdiri dari 3 (tiga) pola pelaksanaan, yaitu :1. Dilaksanakan, direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran. Tenaga yang dibutuhkan diambil dari pegawai K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli dariluar K/L/D/I.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAMODUL82. Dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Lain dengan ketentuan K/L/D/I Penanggung JawabAnggaran bertindak sebagai perencana dan pengawas.3. Dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dengan ketentuan :a. Sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ;b. Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat ;c. Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).Pola penyelenggaraan swakelola ini digambar secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 1berikut ini.K/L/D/IPenanggungjawabAnggaranPenyelenggaraSwakelolaInstansiPemerintahLain PelaksanaSwakelolaKelompokMasyarakatPelaksanaSwakelolaGambar 1 Penyelenggara SwakelolaUntuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, ada 3 (tiga) tahapan yangharus dilalui, yaitu :1. Tahap Perencanaan.2. Tahap Pelaksanaan.3. Tahap Pengawasan.Masing-masing tahapan akan diuraikan pada bab-bab berikut ini.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL8PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAA.3 Para Pihak Pada Penyelenggaraan SwakelolaA.1 Jenis PekerjaanSwakelolaA.2 PenyelenggaraanPekerjaan SwakelolaA.3 Para Pihak padaPenyelenggaraanSwakelolaPihak-pihak dalam penyelenggaraan swakelola adalah :1. PA/KPA penanggung jawab anggaran, selanjut disebut PA/KPA.••••Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/IMenetapkan rencana pengadaan barang/jasa yang dilaksanakanmelalui swakelolaMengajukan penawaran kerjasama kepada Instansi Pemerintah Lainuntuk melaksanakan pekerjaan swakelola Penetapan kelompokmasyarakat termasuk menetapkan sasaran, tujuan dan besarananggaran swakelola.Bila ULP belum dibentuk, mengangkat panitia/pejabat pengadaanbarang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola2. PPK pada K/L/D/I penanggung jawab anggaran, selanjutnya disebutPPK. Mempunyai tugas sebagai berikut :• Melaksanakan kebijakan PA/KPA berkaitan dengan pelaksanaanpengadaan barang/jasa melalui swakelola• Membentuk dan mengangkat tim swakelola• Mengangkat tim perencana dan tim pengawas dari unsur InstansiPemerintah Lain• Mengadakan kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola denganPelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah Lain• Mengadakan kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola denganpenanggung jawab kelompok masyarakat.3. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola, selanjutnya disebutIPL-PS. Mempunyai tugas sebagai berikut :• Bertanggungjawab atas pelaksanaan swakelola yang sudah disepakati• Mengangkat tim pelaksana• Mengusulkan pegawainya untuk duduk pada tim swakelola sebagai timperencana dan tim pengawas.4. Kelompok Masyarakat, selanjutnya disebut KM.• Bertanggungjawab atas pelaksanaan swakelola yang sudah disepakati• Mengangkat tim swakelola untuk melaksanakan pekerjaan swakelolasesuai dengan kontrak antara PPK dan Penanggungjawab Swakelola.• Membentuk dan mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan untukmelakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaanswakelola yang diserahkan pada Kelompok Masyarakat yangbersangkutan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAMODUL85. Tim Swakelola terdiri dari :a. Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuatgambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaanpekerjaan.b. Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuaiyang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan ;danc. Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.A.3.1 Pelaksana Swakelola Oleh Penanggung Jawab AnggaranHubungan para pihak bila digambarkan dalam bentuk struktur organisasi swakelola untuk pelaksanaswakelola yang dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dapat dilihat pada gambar 2 berikutini.PA/KPA-PJAPPKULP/PEJABATPENGADAANTIMPERENCANATIMPELAKSANATIMPENGAWASPA/KPA-PJA = Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Aggaran - Penanggung-jawab AnggaranGambar 2 Struktur Organisasi Swakelola Oleh K/L/D/I Penanggung Jawab AnggaranLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL8PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAA.3.2 Pelaksana Swakelola Oleh Intansi Pemerintah Lain – Pelaksana Swakelola (IPL-PS)Hubungan para pihak bila digambarkan dalam bentuk struktur organisasi swakelola untuk pelaksanaswakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dapat dilihat padagambar 3 berikut ini dan gambar 4. Pada Gambar 3 bila pada IPL-PS belum terbentuk ULP, sedangkan padagambar 4 bila ILP-PS sudah mempunyai ULP.PA/KPA-PJAKOORDINASIPIMPINANIPL-PSPEJABAT PENGADAAN(terdiri dari unsur PJAdan IPL-PS)PPKKONTRAKTIMPELAKSANATIMPERENCANATIMPENGAWASGambar 3 Struktur Organisasi Swakelola Oleh Instansi Lain Pelaksana Swakelola Bila BelumAda ULP Pada IPL-PSPA/KPA-PJAKOORDINASIPIMPINANIPL-PSPPKKONTRAKTIMPELAKSANAULPTIMPERENCANATIMPENGAWASGambar 4 Struktur Organisasi Swakelola Oleh Instansi Lain Pelaksana Swakelola BilaSudah Ada ULP Pada IPL-PS10LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAMODUL8A.3.3 Pelaksana Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KM-PS)Hubungan para pihak bila digambarkan dalam bentuk struktur organisasi swakelola untuk pelaksanaswakelola yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat dilihat pada gambar 5berikut ini.PA/KPA-PJAPPKKONTRAKPIMPINANKELOMPOKMASYARAKATTIMPERENCANATIMPELAKSANATIMPENGAWASPANITIA/PEJABATPENGADAANGambar 5 Struktur Organisasi Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat PelaksanaSwakelolaLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah11

MODUL8PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAA. Ketentuan Umum B. Perencanaan Swakelola C. Pelaksana Swakelola D. Pengawasan danEvaluasi SwakelolaE. Latihan Kelompokdan TesB. Perencanaan SwakelolaTahapan perencanaan swakelola merupakan tahap persiapan yang harus dilakukan untuk melaksanakanswakelola. Untuk setiap pola penyelenggaraan swakelola yang dilaksanakan oleh K/L/D/IPenanggung Jawab Anggaran, Instansi Pemerintah Lain maupun oleh Kelompok Masyarakataktivitas, urutan tahapannya agak berbeda. Akan tetapi keluaran yang dihasilkan pada tahap perencanaanadalah sama.KELUARAN TAHAP PERENCANAAN Terbentuknya Tim Swakelola. Tersusunnya KAK. Tersusunnya Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan. Tersusunnya Rincian Biaya Pekerjaan. Tersusunnya Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis. Tersusunnya Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja. Pada Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain :• Tersusunnya kesepakatan antara K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan InstansiPemerintah Lain dalam bentuk Naskah Kerjasama atau Nota Kesepahaman• Kontrak antara PPK dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah Lain Pada Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat :• Penetapan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola oleh PA/KPA termasuk menetapkansasaran, tujuan dan besaran anggaran• Kontrak antara PPK dengan Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat sebagai pelaksanaswakelola.Tahapan perencanaan swakelola dapat dilihat secara diagram pada Gambar 6 berikut ini.12LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAMODUL81 2 3MULAIK/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dankegiatan yang akan dilaksanakandengan cara Swakelola123Penawaran TertulisStudi terhadap KAKPenetapan Kelompok Masyarakat yangmampu melaksanakan pekerjaan secarateknis sebagai pelaksana swakelolaPersetujuan instansi lainPPK membuat Kontrak pelaksanaanpengadaan Swakelola denganpenanggungjawab Kelompok Masyarakat .Pengadaan kontrakpembentukan Tim SwakelolaPenyusunan KAKPenyusunan Jadwal Rencana PelaksanaanPekerjaanPembuatan Rincian Biaya Pekerjaan1: PENGADAAN SWAKELOLA OLEH K/L/D/IPENANGGUNGJAWAB ANGGARAN2: PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEHINSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANASWAKELOLA3:PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEHKELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANASWAKELOLAPembuatan Gambar Rencana Kerja danSpesifikasi TeknisRencana Pengadaan dan KebutuhanTenaga KerjaPembentukan Panitia/Pejabat PengadaanPengumuman Rencana Swakelola3SELESAIGambar 6 Tahapan perencanaan swakelolaLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah13

MODUL8PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLATahapan-tahapan perencanaan swakelola yang digambarkan pada gambar 2 tersebut dapat dijelaskansebagai berikut :A. Pelaksana Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran (Jalur 1)1. K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.2. Pembentukan tim swakelola.Dijelaskan pada tabel 2 berikut ini.3. Penyusunan KAK.KAK memuat :a. Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan keagiatan yang akandilaksanakan;b. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;c. Keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangansecara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencanakerja harian;d. Rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan;e. Produk yang dihasilkan; danf. Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).4. Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan.Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun secara rinci, termasuk jadwal pengadaan bahan,Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan.5. Pembuatan Rincian Biaya Pekerjaan.Biaya pekerjaan dituangkan dalam RAB dan tidak boleh melebihi pagu, meliputi :a. gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;b. Pengadaan bahan;c. Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dand. Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.6. Pembuatan Gambar Rencana Kerja dan Teknis.Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai denganyang diperlukan.7. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja.Dijelaskan pada tabel 1 berikut ini.8. Pembentukan Panitia/Pejabat PengadaanDijelaskan pada tabel 1 berikut ini.14LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAMODUL8Tabel 1 Pembentukan Tim Swakelola, Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga, serta Pembentukan PanitiaPengadaanAktivitasDilaksanakanoleh PenanggungJawab AnggaranDilaksanakan olehInstansi Pemerintah LainDilaksanakan oleh KelompokMasyarakatPembentukanTim SwakelolaSemua unsur timswakelola terdiridari pegawai K/L/D/I penanggungjawab anggaran1) Tim Perencana dan TimPengawas yang berasaldari instansi PenanggungjawabAnggaran dan InstansiPemerintah lain PelaksanaSwakelola,diangkat oleh PPK.2) Tim Pelaksana diangkatoleh Instansi Pemerintah lainPelaksana Swakelola;1) Kelompok Masyarakat ditetapkan olehPA/KPA.2) Tim Swakelola diangkat oleh PenanggungjawabKelompok Masyarakat sesuaidengan struktur organisasi Swakelola.RencanaPengadaandan KebutuhanTenaga Kerja1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/sukucadang dan/atau tenaga ahli perseorangantertentu, dapat dilakukan kontrak/sewatersendiri. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, prosespengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yangditentukan dalam Dokumen Pengadaan.2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak bolehmelebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlahkeseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalamkegiatan Swakelola.3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakandengan dengan memperhatikan batas akhirtahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran.4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1(satu) tahun anggaran.5) Rencana pengadaan harus mempertimbangkansyarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaanyang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusunberdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan1) Dalam hal diperlukan bahan, JasaLainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukankontrak/sewa tersendiri denganmemperhatikan prinsip-prinsip dan etikapengadaan sebagaimana diatur dalamPeraturan Presiden 54/2010.2) Penyusunan jadwal rencana pengadaandilaksanakan dengan denganmemperhatikan batas akhir tahun anggaran/batasakhir efektifnya anggaran.3) Rencana pengadaan harus mempertimbangkansyarat teknis dan metodepelaksanaan pekerjaan yang tercantumdalam Dokumen Pengadaan.4) Rencana kebutuhan tenaga kerjaharian disusun berdasarkan rencanapelaksanaan pekerjaan.PembentukanPanitia /PejabatPengadaanBila ULP belum dibentuk,panitia/PejabatPengadaan diangkatoleh PA/KPA untukmelakukan PengadaanBarang/Jasa yang dibutuhkandalam pelaksanaanSwakelolaBila ULP pada InstansiPemerintah lain PelaksanaSwakelola belum dibentuk,Panitia/Pejabat Pengadaandari unsur instansi PenanggungjawabAnggarandan Instansi Pemerintahlain Pelaksana Swakelola,diangkat oleh PA/KPA untukmelakukan PengadaanBarang/Jasa yang dibutuhkandalam pelaksanaanSwakelola1) Panitia/Pejabat Pengadaan diangkatoleh Penanggungjawab Kelompok Masyarakatuntuk melakukan pengadaanbarang/jasa yang dibutuhkan dalampelaksanaan Swakelola.2) Panitia / Pejabat Pengadaan diperbolehkanbukan PNS.9. Pengumuman Rencana Swakelola.Tidak dilakukan pada Pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat. K/L/D/I mengumumkanpekerjaan Swakelola melalui website dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umumyang dapat diakses masyarakat umum.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah15

MODUL8PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAB. Pelaksana Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain (Jalur 2)Seperti terlihat pada gambar, pada dasarnya mempunyai langkah yang sama dengan pelaksanaswakelola oleh K/L/D/I penanggung jawab anggaran. Perbedaannya adalah :1. Penawaran Tertulis.Setelah diidentifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa dan ditetapkan kebijakan bahwa pelaksanaswakelola oleh Instansi Pemerintah Lain, maka PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan Swakelolakepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan danrincian anggaran biaya.2. Studi Terhadap KAK.Instansi pemerintah lain tersebut mempelajari KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya.3. Persetujuan Instansi Lain.Apabila PA/KPA dan pihak instansi pemerintah lain tersebut sepakat, dapat dibuat naskah kerjasamaatau Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan pekerjaan Swakelola.4. Pengadaan Kontrak.PPK mengadakan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain PelaksanaSwakelola, berdasarkan Nota Kesepahaman. Isi Kontrak paling paling kurang adalah :a. Para pihak;b. Pokok pekerjaan yang diswakelolakan;c. Nilai pekerjaan yang diswakelolakan;d. Jangka waktu pelaksanaan; dane. Hak dan kewajiban para pihak.Selanjutnya mempunyai langkah yang sama untuk membuat perencanaan lebih lanjut seperti yangdigambarkan pada gambar 2 di atas.C. Pelaksana Swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Jalur 3)Perencanaan swakelola dengan penyelenggara kelompok masyarakat memiliki perbedaan tahapansebagai berikut :1. K/L/D/I menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola, berdasarkanhasil evaluasi atas usulan dari Kelompok Masyarakat.2. Penetapan Kelompok Masyarakat sebagai Tim Pelaksana Swakelola :a. Pengadaan barang/jasa hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mampumelaksanakan pekerjaan secara teknis.b. PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat.c. Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksisederhana antara lain : pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan lingkungan.d. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I untuk selanjutnyadiserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.3. Kontrak Pelaksanaan.PPK membuat Kontrak pelaksanaan pengadaan Swakelola dengan penanggungjawab KelompokMasyarakat. Isi kontrak sama dengan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Lainnya.16LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAMODUL8A. Ketentuan Umum B. Perencanaan Swakelola C. Pelaksana Swakelola D. Pengawasan danEvaluasi SwakelolaE. Latihan Kelompokdan TesC. Pelaksanaan SwakelolaPengadaan Barang/jasa dengan cara swakelola terdiri dari sejumlah tahap seperti yang digambarkanpada gambar 7. Tahapan tersebut hampir sama untuk seluruh pelaksana swakelola.Perbedaan hanya terdapat pada cara pembayaran antara Swakelola yang dilaksanakan olehK/L/D/I penanggung jawab anggaran dan instansi pemerintah lain pelaksana swakelola dengan carapembayaran swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.Mulai1. Pelaksanaan rencana kerja2. Pengadaan Pengadaan bahan, jasalainnya, peralatan/suku cadang dan/atautenaga ahli perseorangan3. Pembayaran4. Pelaporan kemajuan pekerjaan dandokumentasi5. Pelaporan realisasi pekerjaan6. Penyerahan hasil pekerjaanSelesaiGambar 7 Tahapan aktivitas pengadaan barang/jasa dengan cara swakelolaLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah17

MODUL8PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLATahapan pelaksanaan tersebut meliputi :1. Pelaksanaan rencana kerja.Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu :a. Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja.b. Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya,peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan.c. Mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahliperseorangan kepada PPK untuk diproses oleh ULP/Pejabat Pengadaan; Untuk pelaksanaoleh Kelompok Masyarakat, pengajuannya kepada Penanggung jawab kelompok masyarakat.d. Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakankegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.e. Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/sukucadang dan/atau tenaga ahli perseorangan ; danf. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).2.Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan :a. Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangandilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai.b. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan sesuai dengan kebutuhan,lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan.3. Pembayaran :a. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftarhadir pekerja atau dengan cara upah borong.b. Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrakkonsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran.c. Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaanbarang.Ketiga poin di atas berlaku untuk kegiatan swakelola untuk seluruh pola penyelenggaraan swakelola. Halhalyang berbeda terkait dengan pembayaran ini disajikan pada tabel 2 berikut ini.4. Pelaporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi :a. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh TimPelaksana kepada PPK secara berkala.b. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan.c. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agardapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai.d. Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan.e. Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangandicatat setiap hari dalam laporan harian.f. Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan.g. Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arahyang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan.18LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAMODUL8Tabel 2 Mekanisme Pembayaran Pelaksanaan SwakelolaPelaksana olehPenanggung jawab AnggaranUang Persediaan (UP) / UangMuka Kerja diajukan untukkegiatan yang bukan bebantetap dan dipertanggungjawabkansecara berkala, palinglambat 30 (tiga puluh) harisetelah diterima.Pelaksana olehInstansi Pemerintah LainInstansi pemerintah laindapat mengajukan UangPersediaan (UP) / UangMuka kerja untuk kegiatanbeban sementara dandipertanggungjawabkansecara berkala, palinglambat 30(tiga puluh) hari setelahditerima.Pelaksana olehKelompok MasyarakatPenyaluran dana kepadaKelom-pok Masyarakatdilakukan secara bertahap,dengan ketentuan sbb :a) diberikan 40% darikeseluruh-an dana apabilaKelompok Masyarakat telah siapmelak-sanakan Swakelola;b) diberikan 30% darikeseluruh-an dana apabilapekerjaan telah mencapai 30%c) diberikan 30% darikeseluruh-an dana apabilapekerjaan telah mencapai 60%5. Pelaporan realisasi pekerjaanPelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan dilaporkan kepada PPK setelah pekerjaanmencapai 100%. Laporan ini berisi antara lain :a. Struktur organisasi pekerjaan Swakelola termasuk tugas pokok dan tanggung jawab masing- masingunit organisasi.b. Persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar pelaksanaan dengangambar rencana kerja serta kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atautenaga ahli perseorangan.c. Pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaanterhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaansampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi ;d. Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan.6. Penyerahan hasil pekerjaan :a. Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai),Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK.b. PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui BeritaAcara Serah Terima Hasil Pekerjaan.c. Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuaidengan peraturan perundang-undangan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah19

MODUL8PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAA. Ketentuan Umum B. Perencanaan Swakelola C. Pelaksana Swakelola D. Pengawasan danEvaluasi SwakelolaE. Latihan Kelompokdan TesD. Pengawasan & Evaluasi SwakelolaPelaksanaan swakelola akan mendapatkan pengawasan dan evaluasi. Aktivitas pengawasan danevaluasi swakelola sama untuk setiap Penyelenggara swakelola.D.1 PengawasanD.1 PengawasanD.2 EvaluasiPengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawasuntuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhirpelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi :1. Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasipelaksanaan kegiatan dan pelaporan.2. Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untukmengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi :a. Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaiandan sisa bahan.b. Pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untukmenghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan ; danc. Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agarpelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.3. Pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensidan efektifitas penggunaan keuangan ; dan4. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harussegera mengambil tindakan.20LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAMODUL8D.2 EvaluasiD.1 PengawasanD.2 EvaluasiAktivitas evaluasi pelaksanaan swakelola terdiri dari :1. Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaanpekerjaan yang meliputi :a. Pengadaan dan penggunaan material/bahan;b. Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;c. Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;d. Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;e. Pelaksanaan fisik; danf. Hasil kerja setiap jenis pekerjaan.2. Dari hasil evaluasi tersebut, Penanggungjawab memberikan masukan danrekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaanpekerjaan Swakelola selanjutnya.PPKLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah21

MODUL8PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAA. Ketentuan Umum B. Perencanaan Swakelola C. Pelaksana Swakelola D. Pengawasan danEvaluasi SwakelolaE. Latihan Kelompokdan TesE. Latihan Kelompok dan TesLatihan kelompok dan tes akan disampaikan dan dipandu oleh narasumber/instruktur22LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAMODUL8LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah23

2010PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI& USAHA KECIL DAN DANA PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERIMODUL99MODULPENGADAANBARANG/JASA DENGANPENDAYAGUNAANPRODUKSI DALAM NEGERI& USAHA KECIL DAN DANAPINJAMAN/HIBAHLUAR NEGERIPelatihan PengadaanBarang /Jasa PemerintahTingkat Dasar/PertamaLKPPLembaga Kebijakan Pengadaan LKPP Lembaga Barang/Jasa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR ISIDaftar Isi 2Tujuan Umum 3Tujuan Khusus 3A. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri dan Usaha Kecil 4A.1 Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri 4A.1.1 Peningkatan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri 4A.1.2 Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan Preferensi harga 6A.1.3 Pengawasan penggunaan produksi dalam negeri 7A.2 Pendayagunaan Usaha Kecil 8B. Pengadaan Barang/Jasa dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri 9B.1 Pengadaan Dengan Pinjaman/Hibah Luar Negeri 9B.2 Naskah Perjanjian Luar Negeri dan Kredit Ekspor 0B.3 Pelelangan Internasional dan Keikutsertaan Asing C. Latihan Kelompok dan Tes 12

PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI& USAHA KECIL DAN DANA PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERIMODUL9TUJUAN UMUMSetelah modul selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami pendayagunaanProduksi dalam negeri & usaha kecil serta peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasadengan dana pinjaman/hibah luar negeri termasuk keikutsertaan perusahaan asingTUJUAN KHUSUSSetelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu :1. Memahami syarat dan kewajiban pengadaan dengan pendayagunaan produksi DalamNegeri dan keikutsertaan usaha kecil.2. Memahami penggunaan tingkat komponen dalam negeri penggadaan barang/jasadan preferensi harga.3. Memahami kegiiatan dan kriteria pengadaan barang/jasa dengan dana pinjaman/hibah Luar Negeri4. Memahami naskah perjajian kerjasama dan kredit ekspor.5. Memahami pelelangan internasional dan keikutsertaan perusahaan asing.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL9PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI& USAHA KECIL DAN DANA PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERIA. Pendayagunaan ProduksiDalam Negeri dan UsahaKecilB. Pengadaan Barang/Jasadengan Dana Pinjaman/Hibah Luar NegeriC. Latihan Kelompok danTesA. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri danUsaha KecilA.1 Pendayagunaan Produksi Dalam NegeriA.1 PendayagunaanProduksi DalamNegeriA. 2 PendayagunaanUsaha KecilPenggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat merupakan isu yang sangat penting. Halini disebabkan oleh penggunaan produksi dalam negeri akanmembuat aktivitas perekonomian dalam negeri aktif. Kondisi ini diharapkanakan bermuara pada membaiknya tingkat kesejahteraanmasyarakat.A.1.1 Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam NegeriDalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, K/L/D/I wajib :a. Memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalamnegeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasionaldalam Pengadaan Barang/Jasa ;b. Memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa nasional ; danc. Memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk UsahaMikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.Kewajiban K/L/D/I tersebut dilakukan pada setiap tahapan PengadaanBarang/Jasa, mulai dari persiapan sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan :a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansiterkait yang berwenang;b. Produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;c. Tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalam negeri.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI& USAHA KECIL DAN DANA PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERIMODUL9Pendayagunaan produksi dalam negeri padaproses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sebagaiberikut :a. Ketentuan dan syarat penggunaan hasilproduksi dalam negeri dimuat dalam DokumenPengadaan dan dijelaskan kepadasemua peserta;b. Dalam proses evaluasi PengadaanBarang/Jasa harus diteliti sebaik-baiknyaagar benar-benar merupakan hasilproduksi dalam negeri dan bukan Barang/Jasaimpor yang dijual di dalam negeri ;c. Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Barang/Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor,dipilih Barang/Jasa yang memiliki komponen dalam negeri paling besar; dand. Dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat mungkin digunakan standar nasional danmemperhatikan kemampuan atau potensi nasional.Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diupayakan agar Penyedia Barang/Jasa dalam negeri bertindaksebagai Penyedia Barang/Jasa utama, sedangkan Penyedia Barang/Jasa asing dapat berperan sebagaisub-Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan.Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh di Indonesia, harus disusunberdasarkan keperluan yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinyapengalihan keahlian pada tenaga kerja Indonesia.Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponenyang masih harus di impor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :a. Pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yangtelah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus di imporb. Peserta pengadaan diwajibkan membuat daftar barang yang di impor yang dilengkapi denganspesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada dokumen penawaran.Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagianatau komponen yang masih harus di impor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :a. Pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benarmencerminkan bagian atau komponenyang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus di imporb. Pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalamnegeri ; danc. Peserta pengadaan diwajibkan membuat daftar barang yang di impor yang dilengkapi denganspesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada dokumen penawaran.Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal :a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negerib. Spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan ; dan/atau.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL9PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI& USAHA KECIL DAN DANA PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERIc. produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang di impor langsung, semaksimalmungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.A.1.2 Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan Preferensi hargaA.1.2.1 Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)Penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiapBarang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empatpuluh perseratus). Ketentuan ini hanya diberlakukan dalam Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh palingsedikit 3 (tiga) peserta Pengadaan Barang/Jasa produk dalam negeri.Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut hanya dapat diikuti oleh Barang/Jasa produksi dalamnegeri sepanjang Barang/Jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, hargayang wajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah. TKDN mengacupada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yangmembidangi urusan perindustrian.Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteriyang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.A.1.2.2 Preferensi hargaPreferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yangdibiayai pinjaman luar negeri melalui Pelelangan Internasional.Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasayang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatasRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atausama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).Barang produksi dalam negeri tersebut tercantum dalam Daftar Barang Produksi Dalam Negeri yangdikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian.Preferensi harga untuk Barang produksi dalam negeri paling tinggi 15% (lima belas perseratus).LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI& USAHA KECIL DAN DANA PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERIMODUL9Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5%(tujuh koma lima perseratus) diatas harga penawaran terendah dari Kontraktor asing.Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :a. Preferensi terhadap komponen dalam negeri Barang/Jasa adalah tingkat komponen dalam negeridikalikan preferensi harga;b. Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratanadministrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik;c. Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah sebagai berikut:HEA = (1/(1+KP))xHPdimana :HEA = Harga Evaluasi Akhir.KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensitertinggi Barang/ Jasa).HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telahdievaluasi).Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDNterbesar adalah sebagai pemenang.Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh ULP untukkeperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang Pelelangan/Seleksi.A.1.3 Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam NegeriAPIP melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaanproduksi dalam negeri dalamPengadaan Barang/Jasa untuk keperluan instansinya masing-masing.APIP segera melakukan langkah serta tindakan yang bersifat kuratif/perbaikan, dalam hal terjadi ketidaksesuaiandalam penggunaan produksi dalam negeri, termasuk audit teknis (technical audit) berdasarkanDokumen Pengadaan dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan.Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan adanya ketidaksesuaiandalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi sesuaidengan Peraturan Presiden ini.PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Pendayagunaan Usaha KecilLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL9PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI& USAHA KECIL DAN DANA PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERIA.2 Pendayagunaan Usaha KecilA.1 PendayagunaanProduksi DalamNegeriA. 2 PendayagunaanUsaha KecilDalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluangUsaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Dalam prosesperencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkandan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro danUsaha Kecil serta koperasi kecil.Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnyasampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecualiuntuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapatdipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecilmelalui Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut :a. Setiap awal Tahun Anggaran, PA/KPA membuat rencana PengadaanBarang/Jasa dengan sebanyak mungkin menyediakan paket-paketpekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil ;danb. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangiUsaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil disetiapprovinsi/kabupaten/kota.Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upayauntuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan antara usaha non-kecil denganUsaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di lingkungan instansinya.Rp. 5.000,-LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI& USAHA KECIL DAN DANA PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERIMODUL9A. Pendayagunaan ProduksiDalam Negeri dan UsahaKecilB. Pengadaan Barang/Jasadengan Dana Pinjaman/Hibah Luar NegeriC. Tugas Kelompok dan TesB. Pengadaan Barang/Jasa dengan DanaPinjaman/Hibah Luar NegeriB.1 Pengadaan Dengan Pinjaman/Hibah Luar NegeriB.1 Pengadaandengan Pinjaman/Hibah Luar NegeriB. 2 Naskah PerjanjianLuar Negeri danKredit EksporB.3 PelelanganInternasional danKeikutsertaan AsingPinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalamberbentuk devisa dan /atau devisa yang dirupiahkan, rupiah ,maupundalam bentuk barang dan/jasa yang diperoleh dari pemberi pinjamanluar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu (Pasal 1ayat (4) PP No 02 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah LuarNegeri).Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentukdevisa dan/atau devisa yang dirupaiahkan, rupiah, maupun dalam bentukbarang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yangtidak perlu dibayar kembali (Pasal 1 ayat (7) PP No 02 Tahun 2006 TentangTata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta PenerusanPinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri).Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri(PHLN) terdiri dari kegiatan :a. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN ; danb. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN.PA/KPA merencanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memperhatikanpenggunaan spesifikasi teknis, kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional.Dalam merencanakan Pengadaan Barang/Jasa, harus memaksimalkanpenggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan/ potensinasional dan standar nasional dalam hal :LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL9PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI& USAHA KECIL DAN DANA PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERIa. Studi kelayakan dan rancang bangun proyek;b. Penyiapan dokumen pengadaan/KAK ; danc. Penyusunan HPS.Kriteria dan tata cara evaluasi dalam Dokumen Pengadaan mencantumkan rumusan peran serta PenyediaBarang/Jasa nasional dan preferensi harga yang ditetapkan. Dalam penyusunan rancangan Kontrak, perludicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri.PPK dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari PHLN, wajib memahami :a. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/ Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN)atau dokumen kesepahaman ; danb. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek Pengadaan Barang/Jasa setelah NPPLN/NPHLN disepakatiPemerintah Republik Indonesia dan pemberi pinjaman/hibah.Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing dilakukanmelalui Pelelangan/Seleksi internasional. Pengadaan Barang/Jasa harus merupakan proyek prioritas yangtercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN).Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor,peserta Pelelangan/Seleksi internasional memasukkan penawaran administratif, teknis, hargadan sumber pendanaan beserta persyaratannya sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlakusecara internasional. Evaluasi penawaran sumber pendanaan dilakukan dengan metodeB.2 Naskah Perjanjian Luar Negeri dan Kredit EksporB.1 Pengadaandengan Pinjaman/Hibah Luar NegeriB. 2 Naskah PerjanjianLuar Negeri danKredit EksporB.3 Pelelangan Internasionaldan KeikutsertaanAsingNaskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah naskah perjanjianatau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenaiPinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan PemberiPinjaman Luar Negeri (Pasal 1 ayat (10) PP No 02 Tahun 2006 Tentang TataCara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta PenerusanPinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri).Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri adalah naskah perjanjian atau naskahlain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai HibahLuar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Hibah Luar Negeri (Pasal1 ayat (11) PP No 02 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan PinjamanDan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan /Atau HibahLuar Negeri).Fasilitas Kredit Ekspor adalah pinjaman komersial yang diberikan lembagakeuangan atau lembaga non keuangan di negara pengekspor yang dijaminoleh lembaga penjamin kredit ekspor (Pasal 1 ayat (17) PP No 02 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau PenerimaanHibah Serta Penerusan Pinjaman Dan /Atau Hibah Luar Negeri).10LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI& USAHA KECIL DAN DANA PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERIMODUL9B.3 Pelelangan Internasional dan Keikutsertaan AsingB.1 Pengadaandengan Pinjaman/Hibah Luar NegeriB. 2 Naskah PerjanjianLuar Negeri danKredit EksporB.3 PelelanganInternasional danKeikutsertaanAsingPengadaan barang/jasa pemerintah melalui pelelangan/seleksi internasionaldilakukan dengan mengikuti ketentuan berikut ini :1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/ Seleksiinternasional harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepadaPenyedia Barang/Jasa nasional.2. Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Seleksi internasional ditulisdalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.3. Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap DokumenPengadaan, maka dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.4. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kreditlainnya dan/atau hibah :a. Dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat ;b. Dilaksanakan dengan persyaratan yang paling menguntungkannegara, dari segi teknis dan harga ; danc. Dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalamnegeri dan Penyedia Barang/Jasa nasional.5. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor,kredit lainnya dan/atau hibah, dilakukan di dalam negeri.6. Dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Penyedia Barang/Jasaasing memuat hal-hal sebagai berikut:a. Adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing denganindustri dalam negeri ;b. Adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaanpengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilanc. Ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkindilaksanakan di wilayah Indonesia.Perusahaan asing dapat ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa denganketentuan sebagai berikut:a. Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai diatasRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ;b. Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatasRp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ; danc. Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatasRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yangmemiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah11

MODUL9PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI& USAHA KECIL DAN DANA PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERIA. Pendayagunaan ProduksiDalam Negeri dan UsahaKecilB. Pengadaan Barang/Jasadengan Dana Pinjaman/Hibah Luar NegeriC. Tugas Kelompok danTesC. Tugas Kelompok dan TesLatihan kelompok dan tes akan disampaikan dan dipandu oleh narasumber/instruktur12LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI& USAHA KECIL DAN DANA PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERIMODUL9LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah13

2010PENGGUNAAN E-PROCUREMENTMODUL1010MODULPENGGUNAANE-PROCUREMENTPelatihan PengadaanBarang /Jasa PemerintahTingkat Dasar/PertamaLKPPLembaga Kebijakan Pengadaan LKPP Lembaga Barang/Jasa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR ISIDaftar Isi 2Daftar Gambar 2Tujuan Umum 3Tujuan Khusus 3A. Pendahuluan 4B. E-Procurement 8C. E-Tendering 9D. E-Purchasing 10E. Tes 11DAFTAR gambarGambar 1 Tahapan Mengikuti e-Procurement Melalui LPSE 7Gambar 2 Para Pihak Terkait e-Procurement 8

PENGGUNAAN E-PROCUREMENTMODUL10TUJUAN UMUMSetelah modul selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami kegunaandan kebutuhan akan e-ProcurementTUJUAN KHUSUSSetelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu :1. Memahami Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik.2. Memahami pelaksanaan dan para pihak terkait e-tendering.3. Memahami tata cara e-purchasing.4. Melaksanakan pemasukan data pengumuman dan pemasukan data pemenangpengadaan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL10PENGGUNAAN E-PROCUREMENTA. Pendahuluan B. E-Procurement C. E-Tendering D. E-Purchasing E. TesA. PENDAHULUANPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Pengadaan secara elektronik(e-Procurement) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakanteknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. PengadaanBarang/Jasa secara Elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ;b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan ;d. Mendukung proses monitoring dan audit ; dane. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dikembangkan oleh LKPP. LKPP menetapkanarsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsecara elektronik. Untuk itu, LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional.Gubernur/Bupati/Walikota dan K/L/I membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaandalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. K/L/D/I wajib menayangkan rencanaPengadaan dan pengumuman Pengadaan di website K/L/D/I masing-masing dan Portal PengadaanNasional melalui LPSE. Website masing-masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untukmemperoleh informasi.LEMBAGA PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untukmenyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGGUNAAN E-PROCUREMENTMODUL10Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakanPengadaan Barang/Jasa secara elektronik. K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasiULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. ULP/PejabatPengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapatmelaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.Organisasi LPSE paling kurang meliputi :a. Administrator sistem elektronik ;b. Unit registrasi dan verifikasi pengguna ; danc. Unit layanan pengguna.LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta menandatangani kesepakatantingkat pelayanan (Service Level Agreement) dengan LKPP. LKPP melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap penyelenggaraan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional. K/L/D/I wajib menayangkan rencanaPengadaan dan pengumuman Pengadaan di website K/L/D/I masing-masing dan Portal PengadaanNasional melalui LPSE. Website masing-masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untukmemperoleh informasi pengadaanLangkah pembentukan LPSE:1. Institusi yang berminat (Pemohon) mengirimkan Surat Minat Implementasi e-Procurement yang ditujukanke: Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahc.q. Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPPGedung SMESCO UKM Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 94, Jakarta SelatanTelepon : 021-7973548/97605950 atau 021-7998317/32569058 s.d. 59 Extensi 221/174/160Faksimili : 021-79181153Email : programmanager-lpse@lkpp.go.id2. Pemohon menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim LPSE, yang dalam tim tersebutsekurang-kurangnya terdiri dari:1) Penanggung Jawab2) Ketua3) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi4) Bidang Administrasi Sistem Informasi (kecuali LPSE Service Provider)5) Bidang Registrasi dan Verifikasi6) Bidang Layanan Pengguna3. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikirimkan ke Direktorat e-ProcurementLKPP sebagai dasar pelaksanaan Management Training bagi calon pengelola LPSE di Jakarta atauLPSE terdekat. Management Training dilaksanakan selama 4 (empat) hari dan pemohon tidak dikenakanbiaya apapun serta pemohon hanya menanggung biaya akomodasi selama kegiatan.4. Untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder (PPK, Panitia Pengadaan, Pelaku Usaha),pemohon dapat melaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan penggunaan SPSE serta dapat mengajukanpermohonan bantuan personil (narasumber) kepada Direktorat e-Procurement LKPP untukpendampingan kegiatan dimaksud.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL10PENGGUNAAN E-PROCUREMENT5. Dalam rangka memperkuat dasar hukum pelaksanaan e-Procurement, pemohon harus menerbitkanPeraturan Kepala Daerah tentang Implementasi e-Procurement atau peraturan lain yangmemungkinkan e-Procurement diberlakukan di institusi pemohon.6. Diinformasikan bahwa untuk implementasi e-Procurement pemohon dapat memilih satu dari 2 (dua)jenis LPSE, yaitu:a) LPSE Sistem ProviderPada LPSE Sistem Provider ini memiliki organisasi sebagaimana tersebut pada huruf b, dan mempunyai,mengelola dan memelihara perangkat keras yang tidak terbatas pada perangkat jaringandan server yang telah terinstalasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).Adapun selain fungsi diatas yang merupakan tugas dari Bidang Administrasi Sistem Informasi,LPSE dengan tipe ini juga melaksanakan fungsi lainnya, misal:1) Sosialisasi kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;2) Pelatihan kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;3) Melayani PPK/Panitia Pengadaan untuk mendapatkan kode akses4) Melakukan verifikasi terhadap dokumen (Akta, SIUP, TDP, ijin usaha sesuai bidang, KTP Pemilikdan/atau Direktur Perusahaan, dll.) penyedia barang/jasa yang sebelumnya telah melakukanpendaftaran untuk mendapatkan kode akses secara online; dan fungsi-fungsi lainnya.Dengan LPSE ini maka pemohon akan memiliki alamat website sendiri, misal: Pemohon berasaldari Pemkot Tulungagung maka alamat website adalah www.lpse.kotatulungangung.go.idb) LPSE Service ProviderPada LPSE ini memiliki organisasi sebagai berikut:) Penanggung Jawab2) Ketua3) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi4) Bidang Registrasi dan Verifikasi) Bidang Layanan PenggunaPada LPSE Service Provider ini fungsi mengelola server yang telah terinstalasi SPSE tidak diperlukankarena LPSE tipe ini akan menginduk pada LPSE terdekat sehingga tidak memiliki alamat websitesendiri namun tetap menjalankan fungsi lainnya, misal: Pemohon berasal dari Pemkot Tasikmalayadengan alamat website www.lpse.jabarprov.go.id (alamat ini milik LPSE Provinsi Jawa Barat).Infrastruktur yang disediakan oleh Pemohon antara lain:1. Ruangan, sekurang kurangnya meliputi:i. Ruang Training;ii. Ruang Bidding;iii. Ruang Server; dan (kecuali LPSE Service Provider)iv. Ruang Verifikasi dan Helpdesk.2. Daftar kebutuhan perangkat jaringan dan server:i. Line internetii. RouterLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGGUNAAN E-PROCUREMENTMODUL10iii.iv.Switch; danServer.Fungsi LPSE:1. Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);2. Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;3. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;4. Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;5. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa.Peran LKPP, K/L/D/I pada LPSE:1) LKPPa. Regulasi & Standarisasib. Membangun sistem aggregatorc. Mendorong inisiatif pengembangan LPSE (Aplikasi LPSE, SDM & pendampingan)2) LPSE di LKPPa. Mengoperasikan system aggregatorb. Development dan maintenance Aplikasi LPSE3) LPSE pada K/L/D/Ia. Membangun infrastruktur LPSEb. Mengoperasikan LPSEc. Melayani pengguna & penyedia di wilayah yang bersangkutan.LPSE pada Perpres 54 Tahun 2010a) Kewajiban penerapan e-procurement untuk sebagian/seluruh paket pada tahun 2012.b) Kewajiban mendirikan LPSE bagi kabupaten/kota.c) Pengumuman lelang dan rencana pengadaan dilakukan di Portal Pengadaan Nasional melaluiLPSEPersyaratan LPSE Kode Akses Aplikasi e-ProcurementLPSE siap digunakanGambar 1 Tahapan Mengikuti e-Procurement Melalui LPSELKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL10PENGGUNAAN E-PROCUREMENTA. Pendahuluan B. E-Procurement C. E-Tendering D. E-Purchasing E. TesB. E-ProcurementPengadaan barang/jasa pemerintah pada pelaksanaannya dapat dilakukan secara elektronikmengingat hal ini telah dimungkinkan melalui Keppres No 80 Tahun 2003 dan pada PerpresNo.54 Tahun 2010 ditegaskan pula, dan terhadap semua informasi, transksi elektronik padapelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undangnomor 11 tahun 2008 tentang ITE.Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan e-Tendering ataue-Purchasing:1. E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbukadan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengancara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.2. E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.Para pihak yang terkait dengan E-Procurement dapat digambarkan seperti gambar berikut ini:Gambar 2 Para pihak terkait e-ProcurementLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGGUNAAN E-PROCUREMENTMODUL10A. Pendahuluan B. E-Procurement C. E-Tendering D. E-Purchasing E. TesC. E-TenderingE-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dandapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronikdengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.Ketentuan mengenai E-Tendering adalah sebagai berikut :1. Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai denganpengumuman pemenang.2. Para pihak yang terlibat dalam e-tendering adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.3. E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yangdiselenggarakan oleh LPSE.4. Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektualdan kerahasian dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumenelektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telahditentukan.5. Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. Mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem PengadaanBarang/Jasa secara elektronik ;b. Mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik ; danc. Tidak terikat pada lisensi tertentu (free license)6. ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yangdiselenggarakan oleh LPSE terdekat.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL10PENGGUNAAN E-PROCUREMENTA. Pendahuluan B. E-Procurement C. E-Tendering D. E-Purchasing E. TesD. E-PurchasingE-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. E-purchasingdiselenggarakan dengan tujuan :a. Terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (E-Catalogue)sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihanterbaik ; danb. Efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan PenggunaBarang/Jasa.Dalam rangka e-Purchasing, LKPP akan menyelenggarakan sistem katalog elektronik (e-Catalogue)sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa. Dalam rangka pengelolaansistem katalog elektronik, LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasatertentu. Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract) tersebut, LKPP akan menayangkandaftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamatwww.e-katalog.lkpp.go.id.10LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGGUNAAN E-PROCUREMENTMODUL10A. Pendahuluan B. E-Procurement C. E-Tendering D. E-Purchasing E. TesE. TesTes akan disampaikan dan dipandu oleh narasumber/instrukturLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah11

MODUL10PENGGUNAAN E-PROCUREMENTLKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah12LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah