Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR ISIDaftar Isi 2Daftar Gambar 3Daftar Tabel 3Tujuan Umum 4Tujuan Khusus 4A. Pendahuluan 5A.1 Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5A.2 Prinsip Pengadaan Barang/Jasa 11A.3 Ruang Lingkup Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 13B. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, Kebijakan dan Aturan Khusus 15B.1 Peraturan dan Kebijakan 15B.1.1 Dasar Hukum Utama 15B.1.2 Dasar Hukum Terkait 15B.1.3 Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16B.2 Konsep Ramah Lingkungan 17B.3 Pengecualian Pengadaan Barang/Jasa 18C. Para Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa 19C.1 Organisasi Pengadaan 19C.1.1 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa 19C.1.2 Organisasi pengadaan melalui swakelola 20C.2 Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa 21D. Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 22D.1 Sistem Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 22D.1.1 Dokumentasi Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa lainnya, dan JasaKonsultansi 22D.1.2 Dokumentasi Pekerjaan Swakelola 23D.1.3 Media dan Lokasi Penyimpanan Dokumen 23D.2 Program Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 24D.2.1 Proses Penyimpanan Dokumen 24D.2.2 Kegiatan Terkait Pengelolaan Dokumen 27E. Etika Pengadaan dan Good Governance 28E.1 Etika Pengadaan 28E.2 Good Governance 30E.3 Contoh-contoh Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa 32F. Pengendalian & Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa 37F.1 Pengendalian dan Pengawasan 37F.2 Sanksi 38G. Latihan Kelompok dan Tes 40LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah