Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL9PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI& USAHA KECIL DAN DANA PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERIc. produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang di impor langsung, semaksimalmungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.A.1.2 Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan Preferensi hargaA.1.2.1 Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)Penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiapBarang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empatpuluh perseratus). Ketentuan ini hanya diberlakukan dalam Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh palingsedikit 3 (tiga) peserta Pengadaan Barang/Jasa produk dalam negeri.Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut hanya dapat diikuti oleh Barang/Jasa produksi dalamnegeri sepanjang Barang/Jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, hargayang wajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah. TKDN mengacupada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yangmembidangi urusan perindustrian.Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteriyang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.A.1.2.2 Preferensi hargaPreferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yangdibiayai pinjaman luar negeri melalui Pelelangan Internasional.Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasayang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatasRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atausama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).Barang produksi dalam negeri tersebut tercantum dalam Daftar Barang Produksi Dalam Negeri yangdikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian.Preferensi harga untuk Barang produksi dalam negeri paling tinggi 15% (lima belas perseratus).LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah