Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IIA. Pemilihan MetodePenilaian KualifikasiB. Penyusunan Tahapandan JadwalPengadaanC. Penyusunan DokumenPengadaanD. Harga PerhitunganSendiri (HPS)E. Jaminan Pengadaan& Sertifikat GaransiF. Latihan Kelompokdan TesD. Harga Perhitungan Sendiri (HPS)Ketentuan umum mengenai HPS:a. Disusun dan ditetapkan oleh PPK sebagai bagian dari rencana pelaksanaan pengadaan, kecuali untukkontes/sayembara, Tim Juri/Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPSb. ULP/pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS sesuai ketetapan PPKc. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasiad. HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawarane. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian Negaraf. PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa kecuali untuk kontes/sayembara.g. Riwayat HPS harus didokumentasikan dengan baikSedangkan untuk penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkanhasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan. Data-data dan informasi yang perlu dipertimbangkandalam menyusun HPS dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini.D.1 HPS Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa LainnyaD.1 HPS Barang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnyaD.2 HPS JasaKonsultansiHPS digunakan sebagai:a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sahuntuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya danpengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode paguanggaran;c. Dasar untuk negosiasi harga dalam Penunjukan Langsung danPengadaan Langsung;d. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran;e. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagipenawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS.HPS disusun dengan memperhitungkan:a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); danb. keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyediamaksimal 15% (lima belas per seratus) tidak termasuk pajak.24LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah