12.07.2015 Views

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI2. PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihanpenyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.3. Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi Lainnya menyatakan pelelangan gagal, ketentuannyasama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.4. Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihanpenyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.Bila pelelangan dinyatakan gagal, maka yang harus dilakukan adalah :1. ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa pelelangan dinyatakan gagal berikutpenjelasan penyebab kegagalan lelang.2. PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya kegagalan, antara lain :a. Kemungkinan terjadinya persekongkolan ;b. Adanya persyaratan yang diskriminatif ;c. Spesifikasi teknis terlalu tinggi ;d. Spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku cadang ;e. Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah ;f. Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/ataug. Kecurangan dalam pengumuman.3. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahanDokumen <strong>Pengadaan</strong>, maka pelelangan diproses seperti pelelangan baru.4. Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP menindaklanjutinya, yaitu melakukan :a. Evaluasi ulang ;b. Penyampaian ulang Dokumen Penawaran ;c. Pelelangan ulang ; ataud. Penghentian proses pelelangan.5. PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabilapenawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal.Ketentuan-ketentuan tindak lanjut yang harus dilakukan setelah terjadinya kegagalan disajikan dalamtabel 1 .46LKPP Lembaga Kebijakan <strong>Pengadaan</strong> <strong>Barang</strong>/<strong>Jasa</strong> <strong>Pemerintah</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!