Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL6PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA19) Kompensasi (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia bilamana dapat dibuktikanmerugikan penyedia. dalam hal tertentu yang bukan disebabkan kesalahan penyedia.20) Penangguhan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketetentuan dan tata cara penangguhan hak pembayaran apabila penyedia tidak melakukankewajiban sebagaimana mestinya.21) Hari Kerja (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan hari kerja, jam kerja dan waktu cuti bagi tenaga kerja dan tenaga ahli yang terlibat.22) Pedoman Pengoperasian dan Perawatan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan bahwa penyedia wajib memberikan pedoman untuk cara mengoperasikan dan merawathasil pekerjaan konstruksi.23) Penyesuaian Harga (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanyapenyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.24) Perubahan KontrakKetentuan mengenai amandemen Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihakdengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan.25) Hak dan Kewajiban Para PihakKetentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakanpara pihak.26) Jadwal Pelaksanaan PekerjaanKetentuan tentang jadwal rinci pelaksanaan pekerjaan.27) Pengawasan dan PemeriksaanKetentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadappelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.28) Keterlambatan Pelaksanaan PekerjaanKetentuan bila terjadi keterlambatan pekerjaan.29) Keadaan KaharKetentuan mengenai keadaan kahar yang meliputi pengenaan sanksi dan perubahan kontrak sertatindakan yang diambil untuk mengatasi keadaan kahar.30) Itikad BaikMenguraikan bahwa dalam pelaksanaan kontrak, para pihak bertindak berdasarkan asas salingpercaya.31) Pemutusan KontrakKetentuan mengenai kapan Kontrak dapat diputuskan.32) Penyelesaian PerselisihanKetentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa.33) Bahasa dan HukumBahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam Kontrak.34) PerpajakanKetentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.35) KorespondensiKetentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimilidan alamat tujuan para pihak.26LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah