Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG10) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan InformasiKetentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yangberhubungan dengan Kontrak.11) Hak Kekayaan IntelektualKetentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk menjamin tidak akan ada permasalahan HKIyang timbul.12) JaminanKetentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan.13) AsuransiKetentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia dalam rangkapelaksanaan pekerjaan.14) PembayaranKetentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harusdisesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen anggaran.15) HargaKetentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK kepada penyedia atas pelaksanaanpekerjaan dalam Kontrak.16) Perubahan KontrakKetentuan mengenai amandemen Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak.17) Hak dan Kewajiban Para PihakKetentuan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak.18) Jadwal Pelaksanaan PekerjaanKetentuan tentang jadwal rinci pelaksanaan pekerjaan19) Pengawasan dan PemeriksaanKetentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadappelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.20) Keterlambatan Pelaksanaan PekerjaanKetentuan bila terjadi keterlambatan pekerjaan.21) Keadaan KaharKetentuan mengenai keadaan kahar yang meliputi pengenaan sanksi dan perubahan kontrak sertatindakan yang diambil untuk mengatasi keadaan kahar22) Itikad BaikMenguraikan bahwa dalam pelaksanaan kontrak, para pihak bertindak berdasarkan asas salingpercaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.23) Pemutusan KontrakKetentuan mengenai kapan Kontrak dapat diputuskan24) Penyelesaian PerselisihanKetentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa.25) Bahasa dan HukumBahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam Kontrak.26) PerpajakanKetentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.48LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah