Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAMODUL1A.3 Ruang Lingkup Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010A.1 Garis Besar ProsesPengadaanBarang/JasaPemerintahA.2 Prinsip PengadaanBarang/JasaA.3 Ruang LingkupBerlakunyaPeraturanPresiden Nomor54 Tahun 2010Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 yang mengatur pengadaanbarang/jasa berlaku untuk pengadaan barang/jasa pemerintahdengan ketentuan :1. Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang sumber pembiayaannyabaik sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri.2. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia,Badan Hukum Milik Negara, Badan usaha Milik Negara, Badan UsahaMilik Daerah, yang sumber pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnyaberasal dari APBN/APBD atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri.3. Untuk pembiayaan yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri,bila terdapat perbedaan peraturan dengan pemberi pinjaman/hibah,maka para pihak dapat membuat kesepakatan tentang tata carapengadaan yang akan dipergunakan.Contoh kasus :1. Semua proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkanoleh K/L/D/I yang dibiayai oleh APBN/APBD, baik sebagian maupunseluruhnya, harus mengacu pada Perpres 54/2010.2. Semua proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkanoleh K/L/D/I yang dibiayai dari sumber pinjaman atau hibahluar negeri, baik sebagaian maupun seluruhnya, harus mengacupada Perpres 54/2010. Apabila ada perbedaan peraturan tata carapengadaan antara pemberi pinjaman atau hibah dengan Perpres54/2010, maka pemberi pinjaman atau hibah bersama-sama denganK/L/D/I dapat membuat kesepakatan tentang tata cara pelaksanaanpengadaan yang akan digunakan.3. Pengadaan Barang/jasa investasi untuk investasi adalah pengadaanuntuk belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/ataupeningkatan kapasitas. Sebagai contoh : pengadaan mobil, bangunankantor, pelatihan SDM untuk pengembangan kapasitas kerja,pengadaan alat kerja (komputer, furniture kantor), pengembangansistem informasi, pembelian mesin untuk meningkatkan produksi.Ruang lingkup berlakunya Perpres 54/2010 ini dapat disajikan dalambentuk tabel yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini..LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah13