Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGiv. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Penyedia menjamin tidak ada masalah HKI terhadap barang yang diserahkan.v. Jaminan Mutu dan PengepakanPenyedia Barang menjamin mutu dan pengepakan hingga barang diterima sampai ditempat sesuai SPK.vi. PemutusanMenyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapatmemutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPKdiputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebutakibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyediaberhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterimaoleh PPK.vii. Pemeliharaan LingkunganPenyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untukmelindungi dampak lingkungan.viii. PerpajakanPenyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak-pajak yang berlaku.ix. Hukum Yang BerlakuKeabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum RepublikIndonesia.x. Penyelesaian PerselisihanPPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikansecara damai dengan azas musyawarah. Bila gagal melalui arbitrase, mediasi,konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.xi. Perubahan SPKSPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku apabila disetujuioleh para pihak.xii. Pengalihan dan/atau SubkontrakPenyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atauseluruh pengadaan.xiii. Larangan Pemberian KomisiPenyedia menjamin tidak akan memberikan komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi)kepada semua pihak terkait.50LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah