Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL3PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IITabel 7 Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk BadanUsaha dan Sistem Pemilihan Penyedia yang DigunakanKarakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha• Pekerjaan kompleks• Diperlukan evaluasi mendalam• Teknologi tinggi• Lingkup pekerjaan sulit• Pekerjaan kompleks• Diperlukan evaluasi mendalam• Pekerjaan dengan ruang lingkup, keluaran, waktupenugasan dapat ditetapkan• Sederhana• Standar harganya telah ditetapkan• Nilainya tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah)• Jasa konsultansi tidak kompleks• Keadaan tertentu(Perpres 54 tahun 2010 pasal 44)• Merupakan kebutuhan operasional• Nilai maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)• merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas,inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan• tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.Sistem Pemilihan Penyedia yang DigunakanSeleksi umum metode evaluasi kualitas duasampul.Seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biayadua sampul.Seleksi umum metode evaluasi biaya terendahsatu sampul.Seleksi sederhana metode evaluasi biaya terendah/paguAnggaran satu sampul.Penunjukan langsung untuk penanganan darurat.Penunjukan langsung bukan untuk penanganandarurat.Pengadaan langsung.Sayembara.Tabel 8 Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan dan Sistem Pemilihan Penyedia yang DigunakanKarakteristik Jasa KonsultansiBerbentuk PerseoranganSistem Pemilihan Penyediayang Digunakan• Bersifat kompleks• Nilainya tidak lebih dari Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)• Jasa konsultansi tidak kompleks• Keadaan tertentu(Perpres 54 tahun 2010 pasal 44)• Merupakan kebutuhan operasional• Nilai maksimal Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)• merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas,inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan• tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan• Seleksi umum metode evaluasi kualitas satu sampul• Seleksi sederhana metode evaluasi kualitas satusampul.• Penunjukan langsung untuk penanganan darurat.• Penunjukan langsung bukan untuk penanganandarurat.• Pengadaan langsung.• Sayembara.12LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah