12.07.2015 Views

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MODUL9PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI& USAHA KECIL DAN DANA PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERIA. Pendayagunaan ProduksiDalam Negeri dan UsahaKecilB. <strong>Pengadaan</strong> <strong>Barang</strong>/<strong>Jasa</strong>dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar NegeriC. Latihan Kelompok danTesA. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri danUsaha KecilA.1 Pendayagunaan Produksi Dalam NegeriA.1 PendayagunaanProduksi DalamNegeriA. 2 PendayagunaanUsaha KecilPenggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat merupakan isu yang sangat penting. Halini disebabkan oleh penggunaan produksi dalam negeri akanmembuat aktivitas perekonomian dalam negeri aktif. Kondisi ini diharapkanakan bermuara pada membaiknya tingkat kesejahteraanmasyarakat.A.1.1 Peningkatan Penggunaan <strong>Barang</strong>/<strong>Jasa</strong> Produksi Dalam NegeriDalam pelaksanaan <strong>Pengadaan</strong> <strong>Barang</strong>/<strong>Jasa</strong>, K/L/D/I wajib :a. Memaksimalkan Penggunaan <strong>Barang</strong>/<strong>Jasa</strong> hasil produksi dalamnegeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasionaldalam <strong>Pengadaan</strong> <strong>Barang</strong>/<strong>Jasa</strong> ;b. Memaksimalkan penggunaan Penyedia <strong>Barang</strong>/<strong>Jasa</strong> nasional ; danc. Memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk UsahaMikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.Kewajiban K/L/D/I tersebut dilakukan pada setiap tahapan <strong>Pengadaan</strong><strong>Barang</strong>/<strong>Jasa</strong>, mulai dari persiapan sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan :a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansiterkait yang berwenang;b. Produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;c. Tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalam negeri.LKPP Lembaga Kebijakan <strong>Pengadaan</strong> <strong>Barang</strong>/<strong>Jasa</strong> <strong>Pemerintah</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!