Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAc. Dari hasil tindak lanjut bila diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara,dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.4. LKPPa. Melakukan evaluasi atas laporan berkala yang dibuat K/L/D/I tentang pelaksanaan pengadaanbarang/jasa.b. Menindak lanjuti pengaduan yang didukung bukti sesuai dengan kewenangan yang dimilikic. Mengumumkan secara nasional daftar hitam yang dibuat K/L/D/I5. Penyedia Barang/Jasa dan Masyarakata. Bila menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas prosespemilihan Penyedia Barang/Jasa.b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutandan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduanF.2 SanksiF.1 Pengendalian danPengawasanF.2 SanksiApabila terjadi pelanggaran, sesuai dengan kewenangannya,pimpinan K/L/D/I dapat memberikan sangsi baik kepada penyediamaupun kepada PPK/ULP/Pejabat Pengadaan. Sanksi yangdapat diberikan kepada penyedia karena pelanggaran tersebut berupa:a. sanksi administratif;b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.Sedangkan sanksi yang dapat diberikan kepada ULP/Pejabat pengadaanyang melakukan kecurangan:a. dikenakan sanksi administrasi;b. dituntut ganti rugi; dan/atauc. dilaporkan secara pidana.Pada tabel 4, tabel 5 dan Tabel 6 dapat dilihat jenis-jenis perbuatan atautindakan penyedia barang/jasa, ULP/Pejabat Pengadaan dan PPK yangdapat dikenakan sanksi beserta jenis-jenis sanksi yang dikenakan.38LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah