Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL7PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI16) Pengawasan dan PemeriksaanKetentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadappelaksanaan pekerjaan.17) Keterlambatan Pelaksanaan PekerjaanKetentuan bila terjadi keterlambatan pekerjaan.18) Keadaan KaharKetentuan mengenai keadaan kahar.19) Itikad BaikMenguraikan bahwa dalam pelaksanaan kontrak, para pihak bertindak berdasarkan asas salingpercaya.20) Pemutusan KontrakKetentuan mengenai kapan Kontrak dapat diputuskan.21) Penyelesaian PerselisihanKetentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa.22) Bahasa dan HukumBahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam Kontrak.23) PerpajakanKetentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.24) KorespondensiKetentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimilidan alamat tujuan para pihak.25) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi KecilKetentuan dalam melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecilc. Syarat-syarat Khusus KontrakKetentuan yang merupakan perubahan, tambahan, dan/atau penjelasan dari ketentuan yangada pada syarat-syarat umum Kontrak.d. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari KontrakDokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak, yaitu :1) SPPBJ ;2) Dokumen Penawaran ;3) Spesifikasi umum ;4) Spesifikasi khusus ;5) Gambar-gambar brosur ;6) Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada) ;7) Daftar kuantitas dan harga ;8) Jaminan Pelaksanaan ; dan9) Dokumen lainnya yang diperlukan.H.1.2 Surat Perintah KerjaIsi Surat Perintah Kerja pada dasarnya sama dengan isi Perjanjian atau Kontrak yang isinya sama denganSPK untuk pengadaan barang.52LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah