Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL4PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGC.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Pengadaan LangsungC.1 PelaksanaanPengadaan BarangMelalui PenunjukanLangsung UntukPenanganan DaruratC.2 PelaksanaanPengadaan BarangMelalui PenunjukanLangsung BukanUntuk PenangananDaruratC.3 PelaksanaanPengadaan BarangMelalui PengadaanLangsungPengadaan langsung dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentuseperti yang dijelaskan pada gambar 3 di bawah ini.MulaiPejabat Pengadaan mencari informasi barang dan hargaPejabat melalui Pengadaan media elektronik mencari maupun informasi non elektronik barang danharga melalui media elektronik maupun non-elektronikPejabat Pengadaan membandingkan harga harga dan dan kualitas kualitaspaling paling sedikit sedikit dari dari 2 (dua) 2 (dua) sumber sumber informasi informasi yang berbeda yangberbedaPejabat Pejabat Pengadaan Pengadaan melakukan melakukan klarifikasi klarifikasi dan dan negosiasi negosiasiteknis teknis serta serta untuk untuk mendapatkan harga harga yang wajarsertaserta dapat dapat dipertanggungjawabkan; jawabkan (bila (bila diperlukan)Pejabat Pengadaan melakukan transaksiPejabat Pengadaan mencari mendapatkan bukti bukti transaksi transaksi denganketentuan: dengan ketentuan:(1) untuk Pengadaan Langsung yang yang bernilai bernilai sampai sampai dengandengan Rp. 5.00.000,00 Rp5.000.000,00 (lima juta (lima rupiah) juta berupa rupiah) bukti berupa pembelian; buktipembelian;(2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan(2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampaidenganRp. 10.00.000,00Rp10.000.000,00(sepuluh(sepuluhjuta rupiah)jutaberuparupiah)kuitansi;berupadan(3) kuitansi; untuk Pengadaan dan Langsung yang bernilai sampai dengan(3) Rp. untuk 100.000.000,00 Pengadaan (seratus Langsung juta rupiah) yang bernilai berupa sampai Suratdengan Perintah Rp100.000.000,00 Kerja (SPK) (seratus juta rupiah) berupaSurat Perintah Kerja (SPK).SelesaiGambar 3 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang MenggunakanMetode Pengadaan Langsung36LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah