Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIAPenjelasan gambar tersebut diuraikan di bawah ini, yaitu :1. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasitertentu. Maka berdasarkan identifikasi kebutuhan akan didapatkan daftar kebutuhan Barang/Jasa Pemerintah.2. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan kegiatan pengadaan barang/jasapemerintah.3. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pengadaan barang/jasa tersebut sehingga pelaksanaanpengadaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.4. Untuk mengatur proses pengadaan ini maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkanPerpres 54/2010 yang dibuat didasarkan peraturan-peraturan yang terkait.5. Secara garis besar, Perpres 54/2010 mengatur :A. Bagaimana kegiatan pengadaan harus dilakukan (BAB VI Perpres 54/2010) yaitu PenggunaAnggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menyusun RencanaUmum Pengadaan Barang/Jasa (BAB IV) dan kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukandengan cara :>> Melalui Swakelola (BAB V), yaitu pengadaan barang/jasa dimana pekerjaanya direncanakan,dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawabanggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dijelaskan secara rinci padaLampiran VI Perpres 54/2010 yang secara umum prosesnya bisa dikelompokkan dalam 3 (tiga)tahapan utama (lihat gambar 2 di bawah ini), yaitu:. Mengidentifikasi apakah Barang/Jasa yang dibutuhkan memenuhi karakteristik untukdapat diadakan melalui swakelola (lihat pasal 26 ayat 2 atau Lampiran VI halaman 1 padaPerpres 54/2010)2. Menetapkan pelaksana swakelola. Pelaksana swakelola dapat dilakukan oleh :• K/L/D/I penanggung jawab anggaran• Instansi lain yang bukan penanggung jawab anggaran• Kelompok masyarakat3. Proses pelaksanaan swakelola yang meliputi :• Perencanaan swakelola• Pelaksanaan swakelola• Pengawasan dan evaluasiLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah