Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL1PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA4. Setelah persiapan pengadaan sudah dilakukan dengan matang, maka langkah selanjutnyaadalah proses pemilihan penyedia sesuai dengan rencana pengadaan yang sudah ditetapkanmelalui langkah persiapan tersebut. Dari proses pemilihan penyedia ini akan didapatkanpenyedia barang/jasa yang terpilih.5. Setelah penyedia barang/jasa terpilih, selanjutnya adalah penandatangan kontrak yang dilanjutkandengan pelaksanaan kontrakB. Kegiatan pengadaan tersebut harus mempertimbangkan, memperhatikan, dan berdasarkan hal-halsebagai berikut :> Tata Nilai Pengadaan (BAB II Perpres 54/2010)> Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa (BAB II Perpres 54/2010)> Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri (BAB III Perpres 54/2010)> Peran Serta usaha kecil (BAB VIII Perpres 54/2010)> Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pelelangan/Seleksi Internasional (BAB IX Perpres 54/2010)> Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (BAB X Perpres54/2010)> Keikutsertaan Perusahaan Asing Dalam Pengadaan Barang/Jasa (BAB XI Perpres 54/2010)> Konsep Ramah Lingkungan (BAB XII Perpres 54/2010)> Pengadaan Secara Elektronik (BAB XIII Perpres 54/2010)C. Disamping mengatur seperti pada butir a dan b di atas, hal-hal lain yang diaturadalah :> Pengadaan Khusus dan Pengecualian (BAB XIV), yaitu mengatur barang/jasa khusus berupa AlatUtama Sistem Senjata (ALUTSISTA) yang dibutuhkan oleh Tentara Nasional Indonesia dan AlatMaterial Khusus (ALMATSUS) yang dibutuhkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.> Pengendalian, Pengawasan, Pengaduan dan Sangsi (BAB XV).> Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Pengadaan (BAB XVI)> Ketentuan Lain-lain (BAB XVII) mengatur pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui kerjasamaPemerintah dengan Swasta dan pengadaan tanah.> Ketentuan Peralihan (BAB XVIII) yang mengatur batas waktu pembentukan ULP.> Ketentuan Penutup (BAB XIX).10LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah