Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL2PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN ID.3 Metode Dua Tahap (Tidak Digunakan Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi)D.1 Metode SatuSampulD.2 Metode DuaSampulD.3 MetodeDua TahapD.3.1 Syarat PenggunaanMetode Dua Tahap hanya digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaankonstruksi atau jasa lainnya. Menggunakan metode dua tahapbila :1. Pekerjaan bersifat Kompleks;2. Pekerjaan berkaitan dengan tercapainya pemenuhan kriteria kinerjadari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atauefisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; dan/atau3. Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desainpenerapan teknologi yang berbedaSebagai contoh untuk pekerjaan konstruksi : rancang bangun rekayasadan pembangkit tenaga listrik.D.3.2 Tata Cara PenggunaanPenyampaian dokumen penawaran dengan metode dua tahap terdiridari langkah-langkah yang akan dijelaskan berikut ini.D.3.2.1 Tahap I1. Tata cara pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran harusdituangkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan.2. Dokumen Penawaran Tahap I (administrasi dan teknis), meliputi :a. Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlakupenawaran tetapi tidak mencantumkan harga penawaran;b. Jaminan Penawaran asli;c. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepadapenerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirianatau perubahannya (apabila dikuasakan);d. Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);e. Dokumen penawaran teknis;f. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; dang. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan(apabila ada).3. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiridari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkapditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.4. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, dimasukkan dalamsampul penutup dan ditulis “Penawaran Administrasi dan Teknis”,nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan kepadaULP dengan alamat yang sudah ditentukan.30LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah