Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL73) Asal Jasa (untuk jasa konsultansi)Ketentuan mengenai penjelasan dari negara mana asal badan usaha dan/atau tenaga ahli/personilpenyedia.4) Layanan tambahan (Untuk jasa konsultansi)Pembuatan maket/model dari hasil desain.5) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan InformasiKetentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yangberhubungan dengan Kontrak.6) Hak Kekayaan IntelektualKetentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk menjamin tidak akan ada permasalahan HKIyang timbul.7) JaminanKetentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia.8) AsuransiKetentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia.9) PembayaranKetentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan.10) HargaKetentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK.11) Persetujuan Tenaga Kerja Pendukung (untuk jasa konsultansi perorangan)Ketentuan mengenai tenaga kerja pendukung yang disetujui PPK.12) Perubahan KontrakKetentuan mengenai amandemen Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihakdengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan.13) Hak dan Kewajiban Para PihakKetentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakanpara pihak.14) Personil Konsultan dan Subkonsultan (Untuk jasa konsultansi Badan)Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut:i. UmumKetentuan mengenai pernyataan penyedia akan mempekerjakan personil atau subkonsultansesuai dengan kualifikasi dan pengalamannya.ii. Personil IntiKetentuan yang menguraikan informasi secara lengkap personil inti.iii. Persetujuan PersonilMengatur mengenai kewajiban tenaga kerja inti dan subkonsultan untuk memberikan data diridan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (medical certificate).iv. Waktu kerja dan lembur (untuk jasa konsultansi badan dan perorangan)Mengatur mengenai ketentuan waktu kerja, cuti dan lembur.v. Penggantian dan Perpindahan Tenaga KerjaMengatur ketentuan penggantian dan perpindahan tenaga kerja.15) Jadwal Pelaksanaan PekerjaanKetentuan tentang jadwal rinci pelaksanaan pekerjaan.LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah51