Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL5PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI2) PenerapanMenguraikan ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam Kontrak ini diterapkan secara luastetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak.3) Asal Material/Bahan dan/atau Jasa (untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya)Ketentuan tentang asal usul material/bahan dan/atau jasa yang digunakan untukpekerjaan konstruksi.4) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan InformasiKetentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yangberhubungan dengan Kontrak.5) Hak Kekayaan IntelektualKetentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk menjamin tidak akan ada permasalahanHKI yang timbul.6) JaminanKetentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan.7) AsuransiKetentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia dalam rangkapelaksanaan pekerjaan.8) PembayaranKetentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakanharus disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen anggaran.9) HargaKetentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK kepada penyedia atas pelaksanaanpekerjaan dalam Kontrak.10) Personil (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personilatau tenaga ahli.11) Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaianatas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.12) Penemuan-penemuan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai bila ditemukan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah ataupenemuan kekayaan yang menurut Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaanada masa pelaksanaan kontrak.13) Kompensasi (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia bilamana dapatdibuktikan merugikan penyedia.14) Penangguhan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan dan tata cara penangguhan hak pembayaran apabila penyedia tidak melakukankewajiban sebagaimana mestinya.15) Hari Kerja (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)Ketentuan hari kerja, jam kerja dan waktu cuti bagi tenaga kerja dan tenaga ahli yang terlibat.16) Pengambil-alihan (untuk pekerjaan konstruksi)Ketentuan yang mengatur bahwa PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalamjangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.20LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah