12.07.2015 Views

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN IMODUL2A. PendahuluanB. Pengkajian UlangRencana Umum<strong>Pengadaan</strong>C. Pemilihan MetodePemilihan Penyedia<strong>Barang</strong>/<strong>Jasa</strong>D. Pemilihan MetodePenyampaian DokumenPenawaranE. Pemilihan MetodeEvaluasi PenawaranF. Kontrak <strong>Pengadaan</strong><strong>Barang</strong>/<strong>Jasa</strong>G. Latihan Kelompokdan TesF. Kontrak <strong>Pengadaan</strong> <strong>Barang</strong>/<strong>Jasa</strong>F.1 Bentuk Kontrak atau Perjanjian TertulisF.1 Bentuk Kontrak danPerjanjian TertulisF.2 Pemilihan JenisKontrakKontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrakperjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia <strong>Barang</strong>/<strong>Jasa</strong> ataupelaksana Swakelola. Bentuk perjanjian tergantung pada nilai transaksiantara PPK dengan penyedia jasa. Bentuk perjanjian atau dalam Perprespasal 55 disebut sebagai bukti perjanjian terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu :a. Bukti PembelianDigunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai denganRp 5.000.000,-- (lima juta rupiah)b. KuitansiDigunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai denganRp 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah)c. Surat Perintah Kerja (SPK).• Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yangnilainya sampai dengan Rp100.000.000,-- (seratus juta rupiah)• Untuk pengadaan jasa konsultansi yang nilainya sampai denganRp 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah)d. Surat Perjanjian.• Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yangnilainya di atas Rp100.000.000,-- (seratus juta rupiah)• Untuk pengadaan jasa konsultansi yang nilainya di atas Rp50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah)Tata cara dan ketentuan pembuatan bukti perjanjian untuk butir a dan b,dalam bukti perjanjian tersebut minimal mengandung informasi :a. Identitas penyedia barang/jasa harus lengkap dan jelasb. Uraian tentang barang/jasa yang diadakanc. Tanggal transaksid. Menggunakan materai sesuai peraturan perundangan yangberlaku.e. Informasi lain yang dianggap perlu.LKPP Lembaga Kebijakan <strong>Pengadaan</strong> <strong>Barang</strong>/<strong>Jasa</strong> <strong>Pemerintah</strong>39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!