Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGMODUL4G.2 Penyerahan BarangG.1 PelaporanG.2 Penyerahan BarangProses serah terima barang dilakukan secara bertahap :1. Provisional Hand Over (PHO), yaitu proses serah terimapekerjaan berupa barang dari Penyedia kepada PanitiaPenerima Pekerjaan.2. Final Hand Over (FHO), yaitu proses serah terima barang dariPenyedia kepada Panitia Penerima Pekerjaan setelah masapemeliharaan.3. Serah terima barang dari PPK kepada Kuasa Penggunadengan tata cara dan ketentuan yang diatur dalam peraturanperundangan yang berlaku.Proses penyerahan barang dari penyedia barang kepada penggunabarang sebagai tanda telah selesainya pekerjaan penyedia barangdilakukan melalui Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan akan memeriksa/menguji barangapakah telah sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak. Apabilahasil pemeriksaan/ pengujian telah diterima maka Panitia/PejabatPenerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatangani Berita AcaraSerah Terima Hasil Pekerjaan.Apabila pada tahapan ini diperlukan keahlian teknis khusus untuk memeriksa/mengujibarang, maka dapat dibentuk tim/tenaga ahli yang akanditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.Langkah-langkah dalam proses serah terima adalah sebagai berikut :1. Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukanpermintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.3. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telahdiselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangandan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.4. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelaha. Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanKontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanb. Apabila diperlukan, penyedia wajib menyerahkan sertifikatgaransi kepada PPKLKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah55