Upaya-Lembaga-Pemasyarakatan-Dalam-Mencegah-Narapidana-Melarikan-Diri-:-studi-di-Lembaga-Pemasyarakatan-Klas-I-Lowokwaru-Malang

85negara, khususnya dalam hal membimbing, membina dan merawat narapidanaatau anak didik pemasyarakatan. Yang dikhawatirkan dari kurangnya tingkatkesejahteraan pegawai yaitu dapat menyebabkan kurangnya disiplin sehinggatingkat keamanan menjadi tidak berjalan dengan baik. Jalan keluarnya adalahdengan meningkatkan SDM atau memberdayakan pegawai di lingkunganLapas untuk melaksanakan tugas secara profesional.6. Tidak adanya peraturan yang memberikan sanksi pidana terhadap narapidanayang melarikan diri. Sampai saat ini, undang-undang yang mengatur tentangperbuatan melarikan diri hanyalah pasal 223 KUHP yang hanya ditujukan bagiorang yang membantu si pelaku melarikan diri, sementara bagi yang melarikandiri tidak dikenai sanksi pidana, tetapi hanya sanksi disiplin dan bersifat relatifsesuai dengan kebijakan masing-masing Lapas. Hal ini dikarenakan pada Pasal47 ayat (1) UU tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa KALAPASberwenang menjatuhkan hukuman disipliner terhadap Warga BinaanPemasyarakatan (WBP) yang melanggar tata tertib. Meskipun pasal dalamPasal 47 ayat (2) disebutkan juga jenis hukuman dan batasan lama hukuman,namun hukuman tersebut hanyalah berwujud pengasingan serta penguranganhak-hak tertentu tanpa ada ketentuan pidana. Perlunya sanksi pidana baginarapidana atau tahanan yang melarikan diri dirasakan penting. Pengasinganyang berwujud “sel tikus” dan pengurangan hak-hak tertentu sepertiditiadakannya pengurangan waktu pidana (remisi), dihapuskannya hak untukcuti mengunjungi keluarga (CMK), asimilasi, dirasakan belum cukup untukmencegah narapidana melarikan diri. Perlu adanya ketentuan pidana yangkhusus mengatur tentang perbuatan melarikan diri dari Lapas.