naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa

DAFTAR ISIBAB I : PENDAHULUANA. Latar Belakang 1B. Tujuan 4BAB II : GAMBARAN UMUM KESEHATAN JIWAA. Definisi 5B. Penyebab Umum Gangguan Jiwa 7C. Proses Perjalanan Penyakit 7D. Dampak Gangguan Jiwa 8E. Gangguan Jiwa, Stigma dan Hak Azasi Manusia1. Stigma 92. Hak Azasi Manusia 10F. Kemiskinan dan gangguan Jiwa 11G. Masalah Masalah Terkait Gangguan Jiwa1. Sosial 142. Hukum 143. Kriminalisasi Gangguan Jiwa 17H. Advokasi Kesehatan Jiwa 17I. Anak Anak dengan Gangguan Jiwa 18J. Pelayanan Kesehatan Jiwa1. Pelayanan Terpadu 192. Kesehatan Jiwa Komunitas 213. Medical examination dan Etika Pelayanan 224. Terapi Psikiatrik 22K. Preventif, Promotif dan Rehabilitatif1. Preventif 232. Promotif dan perlindungan 243. Rehabilitatif 24BAB III : METODE PEMBUATAN KEBIJAKAN KESEHATANA. Proses Pembuatan Kebijakan Kesehatan 28B. Metode Pembuatan Naskah Akademik 28BAB IV: LANDASAN HUKUMA. Landasan Konstitusional 29B. Peraturan Perundang-undangan Terkait 29BAB V MATERI MUATANA. Ketentuan Umum 31B. Pengertian 32C. Hak dan Kewajiban 32D. Lingkup Kegiatan 34E. Wewenang dan tanggungjawab 36F. Perizinan 37G. Larangan 38H. Peran serta Masyarakat 38Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 3

I. Pembiayaan dan Kompensasi 39J. Penyelesaian Sengketa 40K. Pengawasan 40L. Sanksi Administrasi 41M. Ketentuan Pidana 43N. Ketentuan Peralihan 44O. Ketentuan penutup 45BAB VII: PENUTUPA. Kesimpulan 47B. Saran 47Daftar PustakaLampiran : Draff Rancangan Undang Undang Kesehatan JiwaNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 4

teknologi serta kemudahan informasi tidak selalu membawa dampak positif bagisetiap orang. Belum lagi kondisi di beberapa Negara termasuk Indonesia yangmengalami krisis multideimensi yang sampai saat ini belum sepenuhnya lepasdiperberat dengan munculnya bencana alam, dan bencana social membuat setiaporang menjadi rentan untuk mengalami gangguan mental emosional bahkangangguan jiwa. Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) yang dilakukan BadanLitbang Departemen Kesehatan pada tahun 1995, yang antara lain menunjukkanbahwa gangguan mental Remaja dan Dewasa terdapat 140 per 1000 anggota rumahtangga, gangguan mental Anak Usia Sekolah terdapat 104 per 1000 anggota rumahtangga (1). Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, data tersebut dapatdipastikan. Laporan Riset Kesehatan Dasar menunjukkan bahwa Prevalensi nasionalGangguan Mental Emosional Pada Penduduk Umur > 15 Tahun adalah 11,6%(berdasarkan Self Reported Questionnarie). Sebanyak 14 provinsi mempunyaiprevalensi Gangguan Mental Emosional Pada Penduduk Umur > 15 Tahun diatasprevalensi nasional(3). Dengan prevalensi 11,6 % itu mengandung arti dari 100penduduk Indonesia, 12 sampai 13 diantaranya mengalami gangguan jiwa ringansampai berat.Kesehatan jiwa penting dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, antara lainterdapatnya angka yang besar dari penderita gangguan kejiwaan yang diikuti puladengan beban sosial ekonomi yang luas. Studi Bank Dunia (World Bank) pada tahun1995 di beberapa negara, menunjukkan bahwa hari-hari produktif yang hilang atauDissability Adjusted Life Years ( DALYs) sebesar 8,1% dari “Global Burden ofDisease” disebabkan oleh masalah kesehatan jiwa, angka ini lebih tinggi dari padadampak yang disebabkan oleh penyakit Tuberculosis (7,2%), Kanker (5,8%),Penyakit Jantung (4,4%) maupun Malaria (2,6%). Tingginya masalah tersebutmenunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa merupakan salah satu masalahkesehatan masyarakat yang besar dibandingkan dengan masalah kesehatan lainnyayang ada di masyarakat.(1)Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmatikehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lainyang dapat tengganggu kesehatan jiwa. Pemerintah, pemerintah daerah, danNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 6

masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggitingginyadan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upayakesehatan jiwa.Banyak peraturan perundangan di bidang kesehatan yang telah disusun olehpemerintah mulai dari UU No 3 Tahun 1966 tentang kesehatan Jiwa, UU No. 36tahun 2009, hingga peraturan dan keputusan menteri dengan tujuan untuk mengaturupaya-upaya kesehatan jiwa. Namun dalam pelaksanaannya, sistem perundangundanganyang berlaku hingga saat ini belum cukup banyak membantu dalam halpeningkatan upaya layanan kesehatan jiwa dan dirasakan kurang dapat melindungipenderita gangguan jiwa. Oleh karenanya perbaikan aspek legal diharapkan akanmembawa perbaikan pada masalah klinis dan persepsi tentang kesehatan jiwa dalamkomunitas. Penderita gangguan jiwa di Indonesia seringkali menjadi korbanketidakadilan dan perlakuan yang semena-mena oleh masyarakat.Kondisi ini, jika dibiarkan berlanjut, akan semakin memarginalisasi layanankesehatan mental dan akhirnya akan membawa banyak masalah psikososial dikomunitas seperti yang ditunjukkan dengan meningkatnya insidens bunuh diri, adiksizat psikoaktif, kekerasan, dan banyaknya penderita psikotik kronik yangmenggelandang. Diperlukan suatu usaha untuk mengadvokasi pentingnya layanankesehatan sebagaimana pentingnya layanan kesehatan fisik, sementara hak-hak bagipara penderita tidak seluruhnya diakomodasi oleh hukum.Fakta menunjukkan bahwa perlakuan salah, khususnya tindak kekerasan danpenelantaran, terhadap penderita gangguan jiwa masih sering ditemukan dimasyarakat. Selain itu, penganiayaan terhadap penderita gangguan jiwa (yangtersering pada penderita psikosis) dengan dalih upaya mengamankan atau merupakanbagian dari ritual penyembuhan gangguan jiwa (pemasungan, rendam dalam air, danlain-lain) masih banyak terjadi. Stigma dan diskriminasi terhadap penderitagangguan jiwa juga terjadi secara luas di masyarakat umum, yang mengakibatkanpenderita gangguan jiwa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan,pendidikan, maupun peran sosial yang layak di masyarakat.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 7

Berbagai kebijakan publik juga terlihat masih memberi perlakuan diskriminatif dantidak adil terhadap penderita gangguan jiwa, antara lain perusahaan asuransi yangtidak menanggung penderita gangguan jiwa. Terdapat juga keterbatasan aksesterhadap fasilitas publik serta rumah sakit umum seringkali menolak merawatpenderita gangguan jiwa. Pemberitaan/pemaparan oleh media massa tentangpenderita gangguan jiwa lebih banyak bersifat eksploitatif tanpa mempertimbangkandampak negatifnya terhadap pembentukan opini publik yang salah tentang penderitagangguan jiwa.Kedudukan dalam hukum yang lemah dan penyalahgunaan peraturan perundanganyang diberlakukan terhadap penderita gangguan jiwa menyebabkan mereka sangatrentan kehilangan hak hukum, misalnya: pengampuan, hak pengasuhan anak, hakwaris, dan sebagainya. Juga pengabaian masalah kejiwaan pada berbagai kasuskorban kekerasan (perkosaan, penganiayaan, dan sebagainya).Oleh karena itu sangat dibutuhkan upaya upaya penyempurnaan dari produk produklegislasi yang sudah ada agar apa yang menjadi hak hak kesehatan bagi orangdengan gangguann jiwa dapat dipenuhi dan mereka terhindar dari perlakukanmasyarakat yang bertentangan dengan dengan harkat dan martabatnya sebagaimanusia sebagaimana diamanatkan konstitusi Negara.D. TujuanMaksud kegiatan ini adalah dalam rangka penyusunan naskah akademis sebagaibahan masukan untuk substansi materi muatan Rancangan Undang-undangKesehatan jiwa. Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikangambaran tentang Kesehatan jiwa, berbagai masalah dan dampak dari gangguanjiwa, upaya upaya pelayanan kesehatan terhadap gangguan kesehatan jiwa danpokok-pokok materi muatan dalam pengaturan kesehatan jiwa dalam melandasanpenyusunan Undang Undang Kesehatan Jiwa. Naskah akademik ini memberikanpenekanan kepada upaya upaya perlindungan akan hak hak penderita gangguan jiwasecara legal formal. Diharapkan, Naskah Akademik ini dapat memberikan penjelasanterutama tentang apa dan mengapa Undang Undang Kesehatan Jiwa perluditerbitkan.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 8

Sedangkan Gangguan Jiwa digambarkan sebagai “Suatu keadaan dengan adanyagejala klinis yang bermakna, berupa sindrom pola perilaku dan pola psikologik,yang berkaitan dengan adanya distress (tidak nyaman, tidak tentram, rasa nyeri),disabilitas (tidak mampu mengerjakan pekerjaan sehari-hari), atau meningkatnyaresiko kematian, kesakitan, dan disabilitas. Gangguan jiawa dapa dibedakanmenjadi ;1. Gangguan Jiwa Psikotik : Semua kondisi yang memberi indikasi terdapatnyahendaya berat dalam kemampuan daya nilai realitas, sehingga terjadi salahmenilai persepsi dan pikirannya, dan salah dalam menyimpulkan dunia luar,kemudian diikuti dengan adanya waham, halusinasi, atau perilaku yang kacau.2. Gangguan Jiwa Neurotik : Gangguan jiwa non psikotik yang kronis danrekuren, yang ditandai terutama oleh kecemasan, yang dialami ataudipersepsikan secara langsung, atau diubah melalui mekanismepertahanan/pembelaan menjadi sebuah gejala, seperti : obsesi, kompulsi, fobia,disfungsi seksual, dll.Sampai saat ini banyak pihak yang memiliki pemahaman yang kurang tepatmengenai kesehatan mental. Kesehatan mental dipahami untuk menangani isu-isukejiwaan yang bersifat individual, padahal kesehatan mental lebih menekankanpada konteks masyarakat (walau tidak menafikan kesehatan mental secaraindividual). Kesehatan mental juga hendaknya dipahami sebagai isu yang bersifatmultidisipliner. Dalam memahami kesehatan jiwa perlu diperhatikan beberapaprinsip:(5)1. Kesehatan jiwa tidak sebatas ada atau tidaknya perilaku abnormal. Prinsip iniberarti bahwa bahwa orang yang sehat mental tidak cukup dimaknai ketikatidak mengalami abnormalitas saja.2. Kesehatan jiwa adalah konsep ideal. Artinya kesehatan jiwa adalah tujuan yangsangat tinggi bagi seseorang/komunitas, apalagi jika kesehatan jiwa dipandangmemiliki sifat kontinum. Dengan demikian, setiap orang/komunitas berhakmemperjuangkan suatu kondisi sehat sebagai salah satu tujuan hidupnya.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 10

B. Penyebab Umum Gangguan JiwaAda dua faktor utama yang merupakan penyebab terjadinya gangguan psikologis,yaitu: Faktor-faktor pendukung (predisposing factors): merupakan keberadaanindividu sebelum mengalami situasi yang penuh dengan tekanan (stress). Faktor initelah ada dalam diri seseorang, dan faktor-faktor penyebab (precipitating factors).Kemiskinan merupakan salah satu precipitating factor terjadinya gangguan jiwa.Manusia bereaksi secara keseluruhan, secara holistik, atau dapat dikatakan juga,secara somato-psiko-sosial. Dalam mencari penyebab gangguan jiwa, maka ketigaunsur ini harus diperhatikan. Gangguan jiwa artinya bahwa yang menonjol ialahgejala-gejala yang patologik dari unsur psike. Hal ini tidak berarti bahwa unsuryang lain tidak terganggu. Sekali lagi, yang sakit dan menderita ialah manusiaseutuhnya dan bukan hanya badannya, jiwanya atau lingkungannya.Hal-hal yang dapat mempengaruhi perilaku manusia ialah keturunan dankonstitusi, umur dan sex, keadaan badaniah, keadaan psikologik, keluarga, adatistiadat,kebudayaan dan kepercayaan, pekerjaan, pernikahan dan kehamilan,kehilangan dan kematian orang yang dicintai, agresi, rasa permusuhan, hubunganantar amanusia, dan sebagainya. Sumber penyebab gangguan jiwa dipengaruhioleh faktor-faktor pada ketiga unsur itu yang terus menerus salingmempengaruhi,(6) yaitu :1. Faktor-faktor somatik (somatogenik)2. Faktor-faktor psikologik ( psikogenik) :3. Faktor-faktor sosio-budaya (sosiogenik)C. Proses perjalanan penyakitGejala mulai timbul biasanya pada masa remaja atau dewasa awal sampai denganumur pertengahan dengan melalui beberapa fase antara lain :1. Fase Prodomal (Berlangsung antara 6 bula sampai 1 tahun, Gangguan dapatberupa Self care, gangguan dalam akademik, gangguan dalam pekerjaan,gangguan fungsi sosial, gangguan pikiran dan persepsi).Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 11

2. Fase Aktif (Berlangsung kurang lebih 1 bulan, Gangguan dapat berupa gejalapsikotik; Halusinasi, delusi, disorganisasi proses berfikir, gangguan bicara,gangguan perilaku, disertai kelainan neurokimiawi).3. Fase Residual (Kien mengalami minimal 2 gejala; gangguan afek dan gangguanperan, serangan biasanya,berulang)D. Dampak Gangguan JiwaDerajat kesehatan jiwa masyarakat dapat dilihat dari angka kejadian gangguan jiwadan disabilitas. Gangguan dan penyakit jiwa termasuk burden disease. WHO(2001), menyatakan bahwa 12 % dari global burden disease disebabkan olehmasalah kesehatan jiwa. Angka ini lebih besar dari penyakit dengan penyebablainnya (fisik). Meskipun tidak tercatat sebagai penyebab kematian maupunkesakitan utama di Indonesia,bukan berarti kesehatan jiwa tidak ada atau kecilmasalahnya. Kurang terdatanya masalah kesehatan jiwa disebabkan kesehatan jiwabelum mendapat perhatian. Prevalensi gangguan jiwa di Indonesia saat inidiperkirakan sudah mencapai 11.6%. Kesakitan dan kematian karena masalahgangguan jiwa diketahui semakin meningkat di negara maju. Berbagai masalahkesehatan jiwa di masyarakat dapat menyebabkan gangguan jiwa yang berdampakmenurunkan produktifitas atau kualitas hidup manusia dan masyarakat.(3)Masalah kesehatan jiwa di masyarakat adalah sangat luas dan kompleks, bukanhanya meliputi yang jelas sudah terganggu jiwanya, tetapi juga berbagai problempsikososial, bahkan berkaitan dengan kualitas hidup dan keharmonisan hidup.Masalah ini tidak dapat dan tidak mungkin diatasi oleh pihak kesehatan jiwa saja,tetapi membutuhkan suatu kerjasama yang luas secara lintas sektor, yangmelibatkan berbagai departemen, termasuk peran serta masyarakat dan kemitraanswasta, terlebih lagi dengan kondisi masyarakat kita yang saat ini sedang dilandaberbagai macam krisis, maka tindakan pencegahan secara lintas sektor perludilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, agar masalah tersebut tidakmemberikan dampak yang mendalam terhadap taraf kesehatan jiwa masyarakat.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 12

E. Gangguan jiwa, Stigma dan Hak Azasi Manusiaa. StigmaBanyak studi menemukan bahwa “pandangan masyarakat terhadap orangdengan gangguan jiwa” bertanggung jawab atas gangguan jiwa mereka,karena karakter yang buruk atau kurangnya moral, orang dengan gangguanseperti skizofrenia dan depresi berat disalahkan karena kondisinya (Weiner etal. 1988; Corrigan et al. 1999, 2003;. Watson et al, disampaikan). Dalam teoriatribusi manusia, Weiner (1995) berpendapat bahwa menyalahkan seseoranguntuk kondisi kehidupan negatif seperti ganggua jiwa mengarah ke kemarahandan penghindaran sosial. Oleh karena itu, mendidik masyarakat tentang akarbiologis penyakit jiwa misalnya, membandingkan orang dengan penyakit jiwabagi mereka dengan gangguan kronis lainnya seperti diabetes dapatmengurangi penyebab penyakit jiwa.Ada beberapa penelitian terbatas yang mendukung hipotesis ini; yaitu, orangcenderung tidak menyalahkan, marah, dan menghindari orang dengangangguan jiwa setelah mereka mendapatkan paparan tentang bagaimanapenyakit jiwa merupakan gangguan biologis yang orang tidak menghendaki(Corrigan et al. 2002). Mendidik masyarakat bahwa penyakit jiwa merupakanpenyakit saraf adalah strategi populer untuk memerangi stigma gangguan jiwa.Fakta menunjukkan bahwa sikap menyalahkan orang dengan gangguan jiwahanya akan memburuk stigma. Sebaliknya, penjelasan psikososial telahterbukti menjanjikan, namun perlunya pendekatan yang seimbang untukmemerangi berbagai mitos tentang gangguan jiwa dengan informasi faktual.(7)Penelitian lain yang ditujukan untuk menggali persepsi tentang gangguan jiwadan pelayanan rehabilitasi antara Amerika Cina dan Vietnam. menunjukkanbahwa pandangan peserta tentang gangguan jiwa beragam : (a) gangguan jiwaadalah penyakit dapat diobati yang terdiri dari berbagai jenis dan bervariasidari ringan sampai parah, (b) penyebab utama gangguan jiwa adalah keadaanstress seperti Perang Vietnam dan imigrasi; (c) gangguan jiwa tidak dirasakanpositif dalam komunitas peserta dan (d) pelayanan konseling rehabilitasiNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 13

hampir tidak diketahui oleh peserta meskipun beberapa dari mereka menyadaripelayanan kesehatan jiwa. (8)b. Hak Azasi ManusiaPiagam hak untuk esehatan mental adalah pernyataan hak yang dimaksudkanuntuk meningkatkan kualitas layanan dan mempromosikan pendekatanpelayanan kesehatan jiwa berbasis hak. Merupakan panduan bagi penderitagangguan jiwa, keluarga, pengasuh dan penyedia layanan. Hal Ini menyorotihak-hak penderita gangguan jiwa untuk menjalani hidup bebas mereka daridiskriminasi dan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang menghormatiberbagai kebutuhan dan latar belakang penderita gangguannjiwa Ini adalahkomitmen dari pemerintah. Ini adalah pernyataan nilai. Hal ini tunduk padabatas yang wajar dan hukum-hukum..Piagam ini bukan hukum, dan sementara itu tetap menjadi komitmen danpernyataan nilai-nilai. Hak-hak yang keluar tidak dapat langsung diberlakukandalam pengadilan. Namun, di bawah Hak Asasi Manusia Act 2004 (ACT),otoritas publik menyediakan pelayanan kesehatan dan memiliki kewajibanuntuk bertindak dengan cara yang konsisten dengan hak asasi manusia dandilindungi oleh Undang-Undang serta mempertimbangkan hak-hak manusiadalam pengambilan keputusan.Seseorang dengan ketidakmampuan psikososial menghadapi stigma dandiskriminasi. Pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dan penyangkalanhak sipil, politik, ekonomi, social dan budaya atas seseorang denganketidakmampuan psikososial merupakan hal yang sering terjadi di seluruhbagian dunia, baik dalam institusi ataupun masyarakat. Tindakan penyiksaansecara fisik, seksual dan psikologis merupakan pengalaman sehari hari bagibanyak orang. Selain itu mereka juga menghadapi ketidakadilan kesempatanuntuk bekerja dan diskriminasi untuk mengakses pendidikan, layanankesehatan dan perumahan. Beberapa orang dimasukkan ke fasilitas perawatanJiwa di mana mereka kerap mengalami pertentangan jiwa atau perawatan yangmerendahkan martabat mereka. Di lain pihak, saat jumlah tempat tidur untukNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 14

perawatan tidaklah cukup, kegagalan untuk melaksanakan rawat inap, ataupembebasan dini pasien, juga merupakan pelanggaran hak mereka untukmendapatkan perawatan. Bahkan dalam komunitasnya dan keluarganya sendiri,dijumpai kasus di mana seseorang dikurung dalam ruangan sempit, dipasungatau diikat ke pohon dan mengalami siksaan seksual. Pasal 1 DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia, yang di gunakan oleh PBB di tahun 1948,menyatakan bahwa semua orang bebas dan setara dalam hak dan martabatnya,dan ini termasuk orang dengan ketidakmampuan psikososial.Di bulan Mei 2008, Konvensi PBB atas Hak Orang dengan Kecacatan berlaku.Instrumen legal international ini melindungi semua hak fundamental seseorangdengan kecacatan seperti menunjukkan kapasitas diri, memilih pilihan merekasendiri, hidup dalam komunitas, menikmati privasi, dilindungi akan tindakdiskriminasi, bebas dari penyiksaan, perawatan yang kejam, tidak manusiawidan merendahkan, termasuk eksperimen ilmiah dan medis tanpa ijin.“Konvensi PBB atas Hak Orang dengan Kecacatan mewajibkan kita untukberalih dari pendekatan beorientasi dari berbasis medis ke pendekatan berbasishak asasi manusia bagi para penyandang cacat/diabilitas. Pendekatan dantindakan tradisional ini, terlepas dari nilai kebajikannya, menganggap orangdengan ketidakmampuan/kecacatan sebagai penerima pasif atas niat baik atausebagai masalah yang harus diperbaiki ataupun keduanya,” kata LouiseHarbour, Komisioner PBB untuk Hak Asasi(9)F. Kemiskinan dan Gangguan JiwaTerkait dengan isu kemiskinan ditemuka bahwa : Gangguan jiwa (neurosis) yangdialami masyarakat miskin 2 kali lebih tinggi jika dibandingkan denganmasyarakat yang tidak miskin. Masyarakat yang mempunyai persoalan dengankelaparan dan berhutang, memiliki potensi yang besar untuk mengalami gangguanjiwa neurosis. Gangguan mental (neurosis) pada umumnya dialami olehmasyarakat yang tinggal di daerah pemukiman yang miskin dan padat (10). WHOmelaporkan bahwa Gangguan jiwa (neurosis) juga pada umumnya dijumpai padamasyarakat yang tingkat penganggurannya tinggi dan berpenghasilan rendah(11).Khusus gangguan jiwa psikosis masyarakat yang memiliki status social ekonomiNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 15

terendah mempunyai kecenderungan resiko schizophrenia 8 kali lebih tinggiketimbang masyrakat yang memiliki status sosial tertinggi (12).Gangguan Jiwa yang serius mengganggu kemampuan orang untuk melaksanakanaspek-aspek penting dari kehidupan sehari-hari, seperti perawatan diri danmanajemen rumah tangga. Gangguan jiwa juga dapat mencegah orang darimembentuk dan memelihara hubungan stabil atau menyebabkan orang salahmenafsirkan bimbingan orang lain dan bereaksi rasional. Ini sering mengakibatkanmendorong jauh pengasuh, keluarga, dan teman-teman yang mungkin menjagaorang dari menjadi tunawisma. Sebagai hasil dari faktor-faktor dan tekanan hidupdengan gangguan jiwa , orang dengan gangguan jiwa jauh lebih mungkin menjaditunawisma daripada populasi umum.(13) “Terdapat hubungan yang kuat antaratunawisma dan gangguan jiwa, dimana ditemukan bahwa orang dengan gangguanjiwa kronis atau alkoholisme parah, lebih rentan terhadap homelessness…”(14).Kalau kita lihat, hampir di setiap sudut sudut kota dimana kita tinggal, kitamendapat orang orang dengan gangguan jiwa hidup menggelandang. Baik di kotabesar ataupun di kota kecil tidak terkecuali di negara seperti Amerika. Sebuahpenelitian terhadap orang dengan penyakit mental serius dilihat oleh sistemkesehatan mental masyarakat California menemukan bahwa 15% adalahtunawisma setidaknya sekali dalam periode satu tahun (Folsom et al, 2005.)(13)Bahkan dikatakan sekitar 22% pendududk amerika yang mengalami gangguan jiwahidup sebagai tunawisma. (15).Adanya perubahan kebijakan dalam pelayanan kesehatan jiwa memberikankontribusi terhadap kondisi ini. Penderita gangguan jiwa yang menjadi tunwismaakan memiliki kontak yang kurang baik dengan keluarga maupun dengan temantemannya. Mereka juga akan mengalami hambatan dalam pekerjaan, gangguankesehatan fisik, hidup dalam kemiskinan, bahkan banyak terkait dengan masalahhukum (kriminal).Setiap orang dengan gangguan jiwa, termasuk mereka yang tunawisma,memerlukan terus menerus akses ke berbagai layanan pengobatan dan rehabilitasiNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 16

untuk mengurangi penurunan dan gangguan yang diakibatkan kondisi mereka.Orang dengan gangguan mental tidak perlu rawat inap, dan bahkan hanya sedikitmemerlukan perawatan di rumah sakit. Mereka dapat hidup dalam masyarakatSayangnya, tidak ada kecukupan layanan pengobatan berbasis komunitas, tidakada tempat tinggal atau perumahan yang terjangkau, untuk mengakomodasijumlah mereka.Banyak orang gangguan jiwa berhasil dikembalikan kepada masyarakat, tetapiresiduum besar yang pada dasarnya tidak dapat diobati dan sangat rentan hanyadibuang di sebuah komunitas tidak ramah. Dan di sana mereka menetap, kecualiketika mereka dimasukan ke dalam penjara karena dianggap sebagai alternatifyang lebih baik. Situasi ini menuntut tindakan, perlu kembali ke konsep asli dari"suaka" (yaitu, perlindungan) bagi orang-orang yang memiliki sedikit harapanyang berhasil dimasukkan ke dalam masyarakat. Bisa mengembangkan teknikyang memungkinkan seseorang setelah mendapatkan perawatan yang sesuai dirumah sakit dan kembali ke masyarakat.(16)Hasil Studi menekankan pentingnya layanan integrasi, keterjangkauan danketerlibatan, penggunaan manajemen kasus dalam sistem perawatan, perumahanyang mendukung dan pilihan pengobatan yang responsif , dan pentingnya kegiatansehari-hari bermakna bagi mereka(15).Berbagai pendekatan harus digunakan untuk membantu mereka mendapatkanperumahan, selain itu, program yang menjamin akses layanan berbasis masyarakat,serta komitmen untuk membuat pekerjaan sehingga mereka mampu hidup mandiri.Berdasarkan studi yang dilakukan di UK dalam kaitan dengan penanganan masalahtunawisma ini ada beberapa hal yang rekomendasikan diantaranya : mengurangistigma social melalui pendekatan berbasiskan masyarakat, memberdayakangenerasi muda untuk mengembangkan layanan yang mendukung akses dan pekabudaya, mengupayakan adanya perumahan bagi tuna wisma, mediasi dengankeluarga dan pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif maupunpreventif(17)Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 17

G. Masalah Masalah Terkait dengan Gangguan Jiwaa. Masalah sosialBerdasarkan temuan terakhir oleh Dr Paul Mullen (2006), sebagian besarorang dengan gangguan jiwa mengalami tindak kekerasan. Sebagai contoh, dari1 dari 100 orang yang memiliki skizofrenia, hanya 0,1% yang kadang-kadangmengalami kekerasan. Ada bukti yang menunjukkan bahwa orang dengangangguan jiwa yang menerima pengobatan tidak lebih mungkin untukmelakukan kekerasan daripada orang pada umumnya. Risiko seseorang yangsedang dirawat untuk skizofrenia, misalnya, merugikan atau membunuh oranglain hampir sama dengan populasi umum. Satu dalam sepuluh orang denganskizofrenia, bagaimanapun, akan bunuh diri. Ini adalah sepuluh kali risikodibandingkan dengan populasi umum. Bahkan, orang dengan gangguan jiwamental, menurut penelitian, dua kali lebih mungkin menjadi korban kekerasandari populasi umum. Stigma dan diskriminasi, banyak orang yang terkenaskizofrenia merasa begitu sulit untuk mengatasi bahwa mereka tidak perlumengakhiri hidup mereka sendiri ". Hon Walker Hakim Frank - PresidenPersekutuan Skizofrenia NSW, 2003. Orang-orang umumnya mungkinmenjadi kekerasan ketika mereka sedang stres, ketika mereka kekuranganketerampilan untuk mengatasi situasi yang dihadapi. Kekerasan dapatdigunakan sebagai sarana untuk mempertahankan kontrol dan dominasi, ataudapat digunakan sebagai alat penanggulangan (Buruk) sebuah situasi yangtidak menyenangkan. Banyak Penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasimengapa orang menggunakan kekerasan terhadap orang lain. Menonjol dalamdata penelitian adalah pengertian tentang perilaku yang dipelajari (sejarahkekerasan keluarga merupakan prediktor kuat) dan peran sosial (laki-lakimelakukan kekerasan pada mengkhawatirkan tingkat lebih tinggi daripadawanita dan (18).b. Masalah hukumPersepsi masyarakat mengatakan bahwa kebanyakan orang dengan gangguanjiwa cenderung identik dengan kekerasan. Penelitian menunjukkan bahwa, bilaNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 18

diobati, individu dengan penyakit mental tidak lebih mungkin untuk melakukantindak kekerasan dari orang rata rata. Ketika tidak dalam pengobatan danketika menyalahgunakan zat, individu dengan gangguan jiwa tidak melakukantindakan kekerasan. Sebaliknya, individu dengan mental sakit akanmeningkatkan risiko korban kejahatan. Proyek Konsensus Nasional (DewanPemerintahan Negara) melaporan, "Di kantor polisi dari US dengan populasilebih dari 100.000, sekitar 7 persen dari semua kontak polisi, baik penyelidikandan keluhan, melibatkan seseorang yang diyakini memiliki ganguan jiwa”.Orang dengan gangguan jiwa sering ditangkap dan dipenjara ketika perawatankesehatan jiwa mungkin pilihan yang layak baginya.(19)Orang dengan gangguan jiwa juga dapat terlibat dengan peradilan pidanakarena perilaku agresif. Hingga saat ini, penelitian menyimpulkan bahwa adahubungan antara penyakit mental dan kekerasan di masyarakat (PenelitianJaringan MacArthur tentang Kesehatan Mental dan Hukum, 2004). Namun,dalam keadaan tertentu, orang dengan gangguan jiwa mungkin berisiko lebihbesar untuk menunjukkan perilaku agresif atau kekerasan yang harus diberikansanksi. Gejala penyakit tidak selalu meningkatkan risiko, namun risikomeningkat dengan adanya faktor lain tertentu, yang paling signifikan yangpenggunaan alkohol atau obat lain. Faktor lain yang meningkatkan risikomencakup riwayat kekerasan, kemarahan, kekerasan yang dipersepsikan, danpsikopati, yang merupakan gangguan ditandai dengan kurangnya kepedulianterhadap orang lain dan perilaku impulsif (Monahan et al, 2001.).(19) Banyakfaktor yang menyebabkan kekerasan di antara orang dengan gangguan jiwasama seperti orang-orang dengan mental atai jiwa yang normal atau baik(Howells, Hari, & Thomas-Peter, 2004, lihat juga, Bonta et al, 1998.)(20).Kondisi kesehatan jiwa adalah sebuah tantangan khusus dalam kesetaraanhukum karena sering menimbulkan perdebatan terkait dengan pihak yangberperkara mengalami masalah jiwa, undang undang tentang disabilityterkandang tidak selalu dapat melindungi orang yang mengalami masalah jiwadi dalam pengadilan, menentukan ada tidaknya masalah kejiwaan saja seringmenimbulkan permasalahan dalam perkara hukum. Sangat penting bahwaNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 19

adanya memperoleh kepastian hukum, terutama ketika kondisi kesehatan jiwamempengaruhi (21) sebagai ilustrasi adalah contoh kasus di bawah ini :“……Retorika politik terus di belakang serangan 8 Januaripenembakan yang menewaskan enam orang di Tucson, Arizona Kitamungkin tidak tahu apa yang mendorong terdakwa penembak JaredLoughner. Sementara Amerika terus memperdebatkan alasan di baliktindakan tak masuk akal, mungkin kita bisa sepakat pada satu hal:Loughner adalah individu bermasalah yang berjuang dengan penyakitmental. Loughner jelas tidak mendapatkan bantuan yang ia butuhkan,tetapi tindakannya menyakitkan, mengilustrasikan kebutuhan orangorangdengan krisis kesehatan mental untuk memiliki akses terhadapbantuan”.(22)Berikut adalah Representasi dari Orang dengan gangguan jiwa dalam SistemPeradilan Pidana :(23)a. Saat ini, ada sekitar 2 juta orang dipenjara di ASb. sekitar 10 juta orang yang dibukukan ke dalam penjara AS dalam setahunini.c. Sekitar lima persen dari penduduk AS memiliki masalah menatl yangserius.d. laporan AS Departemen Kehakiman, bagaimanapun, sekitar 16 persen daripenduduk di penjara atau kurungan memiliki gangguan jiwae. Sebuah studi di New York State menemukan bahwa laki-laki terlibat dalammasalah mental selama lima tahun empat kali mungkin dipenjaraf. Los Angeles County Jail, Cook County Jail (Chicago) dan Riker's Island(New York City) masing-masing memegang penderita gangguan jiwa padasetiap hari dari setiap fasilitas kejiwaang. Hampir tiga perempat dari narapidana dengan gangguan jiwa memilikikejadian penyalahgunaan zat.h. Narapidana dengan penyakit mental di penjara negara adalah 2,5 kali lebihmungkin untuk memiliki menjadi tunawisma di tahun sebelumnyadibanding mereka tanpa gangguan jiwa.i. Hampir separuh narapidana di penjara dengan gangguan jiwa.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 20

c. Kriminalisasi Gangguan JiwaAda empat kali lebih banyak orang dengan penyakit mental di Tennesseecounty penjara (19,1%), seperti pada populasi umum (5%) (Kessler et al, 1999)Pada hari tertentu di Tennessee ada rata-rata 3.339 narapidana penjara dengandiagnosis ganguan jiwa yang serius. Secara nasional, hampir seperempat(23,2%) dari tahanan penjara dengan penyakit mental ditangkap dan dipenjarauntuk pelanggaran ketertiban umum yang dapat dihubungkan kegejalagangguan jiwa yang tidak diobati.(19)Persepsi publik adalah bahwa kebanyakan orang dengan penyakit mental yangcenderung kekerasan. Penelitian telah berulang kali menunjukkan bahwa, biladiobati, individu dengan penyakit mental tidak lebih mungkin untuk melakukantindak kekerasan dari orang rata-rata. Ketika tidak dalam pengobatan danketika menyalahgunakan zat, individu dengan penyakit mental tidak melakukantindakan kekerasan. Sebaliknya, individu dengan mental sakit akanmeningkatkan risiko korban kejahatan. Proyek Konsensus Nasional (DewanPemerintahan Negara) laporan, "Di kantor polisi dari US dengan populasi lebihdari 100.000, sekitar 7 persen dari semua kontak polisi, baik penyelidikan dankeluhan, melibatkan seseorang yang diyakini memiliki penyakit mental”.Orang dengan penyakit mental sering ditangkap dan dipenjara ketika pengalihperhatian untuk perawatan kesehatan mental mungkin opsi yang layak(19)H. Advokasi dalam Kesehatan JiwaKonsep advokasi kesehatan jiwa telah dikembangkan untuk mempromosikan hakorang-orang dengan gangguan jiwa dan untuk mengurangi stigma dandiskriminasi. Ini terdiri dari berbagai tindakan yang bertujuan mengubah sikaputama struktural dan hambatan untuk mencapai hasil positif kesehatan jiwa padapopulasi. Advokasi dalam bidang ini dimulai ketika keluarga orang dengangangguan jiwa membuat suara mereka didengar. Orang dengan gagguan jiwa lalumenambahkan kontribusi mereka sendiri. Secara bertahap, orang-orang ini dankeluarga mereka bergabung dan didukung oleh berbagai organisasi, banyakpetugas kesehatan jiwa dan asosiasi mereka, dan beberapa pemerintah. Baru-baruini, konsep advokasi telah diperluas untuk mencakup kebutuhan dan hak-hak orangNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 21

dengan gangguan jiwa ringan dan kebutuhan kesehatan jiwa dan hak-hak populasiumum. Advokasi dianggap sebagai salah satu dari sebelas tindakan dalamkebijakan kesehatan mental karena manfaat yang menghasilkan bagi orang-orangdengan gangguan jiwa dan keluarga mereka. Gerakan advokasi telah secarasubstansial mempengaruhi kebijakan kesehatan jiwa dan undang-undang dibeberapa negara dan diyakini menjadi kekuatan utama di balik peningkatanpelayanan pada orang lain . Di beberapa tempat juga bertanggung jawab untukpeningkatan kesadaran peran kesehatan jiwa dalam kualitas hidup pendudukMunculnya gerakan advokasi kesehatan mental di beberapa negara telah membantuuntuk mengubah persepsi masyarakat tentang orang-orang dengan gangguan jiwa.mengartikulasikan visi mereka sendiri layanan yang dibutuhkan. Mereka semakinmampu membuat keputusan tentang pengobatan dan hal-hal lain dalam kehidupansehari-hari. Partisipasi keluarga dalam organisasi-organisasi advokasi jugamemiliki beberapa hasil positif.(24)I. Anak-anak dengan Gangguan MentalUntuk sejumlah alasan, gangguan mental dan perilaku yang dikatakan paling sulitdari semua kondisi anak-anak adalah mendiagnosa. Meskipun alat-alatpenyaringan/skreening yang semakin handal, ketepatan diagnosis tidak terletakpada laboratorium uji namun atas laporan perasaan dan perilaku yang sampaikanoleh anak-anak, orangtua, dokter, dan guru. Hal yang mempersulit masalah,sejumlah gangguan berbagi gejala umum. Takut stigma juga berperan; dewasacenderung untuk menolak pelabelan anak-anak karena takut merusak merekasendiri atau anak-anak mereka citra diri dan pengobatan oleh masyarakat. (Adapersepsi masyarakat bahwa anak-anak dengan gangguan mental yang buruk, bukansakit, dan mereka atau orang tua mereka disalahkan atas perilakunya.) Samamenantang adalah ketidakjelasan antara gejala gangguan mental dan perilakuremaja normal. Remaja sering mengalami kemurungan dan ledakan kemarahanserta percobaan dengan alkohol dan obat-obatan.Sekitar 20 persen dari semua anak memiliki gangguan mental emosi, , atau tingkahlaku; sekitar setengah dari mereka secara signifikan terganggu pada kemampuanmereka untuk fungsi di sekolah, di rumah, dan dalam masyarakat. Namun antara70 dan 80 persen dari anak-anak tidak mendapat bantuan. Sistem pelayanan iniNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 22

dirancang untuk membantu anak-anak yang penuh dengan kesenjangan. Anak-anakini tidak teridentifikasi dan terlayani oleh sistem pendidikan, salah satu daribeberapa sistem publik diamanatkan untuk melayani mereka. Pertanggunganasuransi swasta sering pendek dan Medicaid, menjadi pembayar utama perawatanuntuk layanan kesehatan mental anak-anak, sering kurang dimanfaatkan.Kebutuhan konseling, dukungan keluarga, dan layanan intervensi intensif untukringan sampai serius anak-anak terganggu jauh melebihi pasokan yang ditawarkanoleh sistem kesehatan mental. Keluarga terlalu sering dipaksa untuk melepaskanhak asuh anak-anak mereka untuk kesejahteraan anak dan remaja. Sistem-sistemperadilan semata-mata mengakses layanan kesehatan mental yang merekadinyatakan tidak dapat atau mampu menemukan.(25)J. Pelayanan Kesehatan JiwaDalam dua dekade terakhir, telah terjadi perdebatan antara mereka yangmendukung memberikan perawatan kesehatan mental di rumah sakit, dan merekayang lebih memilih memberikan pelayanan di masyarakat, terutama atau bahkansecara eksklusif. Alternatif yang ketiga adalah dengan memanfaatkan layananmasyarakat dan perawatan rumah sakit. Dalam model perawatan seimbang,fokusnya adalah pada penyediaan jasa dalam masyarakat dekat dengan populasiyang dilayani, sementara tetap rumah sakit adalah sebagai tempat perawatan yangsesingkat mungkin, hanya digunakan bila diperlukan. Interpretasi layananseimbang berbasis masyarakat melampaui retorika tentang apakah perawatanrumah sakit atau pelayanan masyarakat yang lebih baik, dan bukannya mendorongpertimbangan gabungan dari pendekatan yang paling cocok untuk daerah tertentupada waktu tertentu.(26)a. Pelayanan TerpaduLayanan Kesehatan terpadu, berbagai elemen pelayanan terintegrasi,pendekatan segmental, di mana program-program seperti pusat penitipan atauklinik rawat jalan beroperasi secara independen dari unsur-unsur lain, di luarsistem yang terorganisir, harus dihindari. Jauh lebih efektif adalah pendekatanterintegrasi untuk pelayanan, di mana komponen pelayanan bagian yang salingberhubungan dari seluruh sistem perawatan. Keseimbangan layanan berbasisNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 23

kesehatan mental masyarakat yang mencerminkan beberapa prinsip utama:otonomi, kontinuitas, efektivitas, aksesibilitas, kelengkapan, keadilan,akuntabilitas, koordinasi dan efisiensi. (26)Tim Perawatan Kesehatan Mental Komunitas (CMHTs). CMHTs adalahpelayanan kesehatan mental dasar pada masyarakat. Model paling sederhanauntuk menyediakan layanan masyarakat. CMHTs menyediakan berbagaiintervensi, dimana orang dewasa dengan penyakit mental berat. Buktimenunjukkan bahwa ada manfaat yang jelas untuk ini, tim nonspecializedmultidisiplin berbasis masyarakat. CMHTs dapat mempromosikan keterlibatanlayanan kesehatan mental, menciptakan kepuasan pengguna yang lebih besardan meningkatkan kebutuhan, meskipun mereka tidak menghasilkan perbaikangejala atau sosial yang signifikan. Keuntungan utama mereka adalahmeningkatkan kesinambungan perawatan dan fleksibilitas. Pasien bisamendapatkan keuntungan dari melihat anggota staf yang sama selama jangkapanjang, dan dalam situasi krisis, hubungan tersebut dapat terbukti sangatberharga. Kemampuan CMHTs mobile untuk menghubungi pasien di rumah, ditempat kerja dan di lokasi netral seperti kafe lokal sehingga kekambuhan lebihawal diidentifikasi dan diobati lebih, dan pengobatan yang mungkin lebih baik(26)lanjut dikatakan bahwa tidak ada argumen yang meyakinkan atau bukti ilmiahyang mendukung model perawatan kesehatan mental yang didasarkan padaperawatan di rumah sakit saja. Di sisi lain, juga tidak ada bukti ilmiah bahwalayanan berbasis masyarakat dapat memberikan perawatan yang komprehensifdan memuaskan. Terdapat fakta dan pengalaman klinis, bahwa di banyaknegara mendukung model perawatan seimbang yang mencakup pelayanan dirumah sakit dan kepedulian masyarakat. Namun demikian kualitas hidup bagipenderita masalah kesehatan jiwa dapat dipengaruh oleh sikap diskriminatifdan stigma masyarakat dimana mereka tinggal, termasuk tenaga kesehatanyang masih tertinggal dalam memberikan intervensi berdasarkan fakta(evidence based). Dari aspek biaya pelayanan kesehatan di masyarakat terbuktilebih efektif . model pelayanan berbasis masyarakat telah terbukti dapatNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 24

menghemat pengeluaran biaya. Namun demikian, ketersediaan sumber dayadapat menghambat pelaksanaan pelayanan.(26)Kebijakan Nasional Inggris yang ditujukan untuk memastikan bahwamasyarakat dengan gangguan jiwa /sakit mental mendapatkan kepastian. Salahsatu inisiatif nya adalah Program Care Approach (BPA) yang mengembangkanpendekatan kebutuhan kesehatan dan layanan social. rencana perawatan untukpasien setelah pengobatan selesai, paket koordinasi kesehatan dan kepeduliansosial, dan sistem informasi. Sebuah survei yang dilakukan menegaskan banyaktemuan terbaru dan menimbulkan isu-isu lainnya untuk pimpinan kesehatan danpelayanan sosial. Termasuk di dalamnya adalah kebutuhan untuk mengenalidan mengubah praktek-praktek buruk lembaga pelayanan, mengembangkansistem dan membuat prioritas yang menggabungkan variabel kesehatan dankepedulian sosial, melaksanakan sistem informasi yang relevan dan mudahdiakses, dan mengembangkan standar layanan kesehatan mental.(27)b. Kesehatan Jiwa KomunitasPenelitian Badan Kesehatan Dunia di beberapa negara berkembangmenunjukkan bahwa 30-50% pasien yang berobat ke sarana pelayanankesehatan umum ternyata menderita gangguan atau masalah kesehatan yangberlatar belakang mental emosional. Oleh karenanya,diperlukan suatu intervensiprogram untuk menangani masalah kesehatan secara dini. Program seperti inidapat menyelesaikan masalah kesehatan mental berbasis masyarakat karenaindividu yang bermental sehat pada akhirnya akan mewujudkan masyarakatyang sehat jiwa.Pendekatan Community Mental Health Nurse (CMHN) yaitu suatu pendekatanasuhan keperawatan jiwa masyarakat yang dapat dilakukan oleh perawat denganpengawasan dokter, yang dilakukan untuk mengantisipasi kurangnya tenagakesehatan jiwa (perawat jiwa dan psikiater).Pelatihan CMHN ini difokuskanpada tenaga perawat, sementara untuk konseling dan juga terapi medis denganpsikotropika dilakukan oleh dokter melalui pelatihan GP (General Practitioner)Plus. Pengembangan program kesehatan mental berbasis masyarakat bertujuanNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 25

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakatdalam menemukan kasus gangguan mental.Tujuan lain untuk mengikutsertakanpenderita dan keluarga gangguan mental untuk mengikuti terapi kesehatan jiwayang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, mendeteksi dan meningkatkanmotivasi penderita gangguan mental yang telah mandiri untuk datang ke fasilitaspelayanan kesehatan. Konsep ini sesuai dengan pendekatan pelayanan kesehatanberbasis masyarakat yang di adopsi dari model level intervensi pelayanankesehatan jiwa secara komprehensif .(9)c. Medical examination dan Etika PelayananPenilaian penyakit fisik relatif umum di antara dokter kesehatan mental namunkurang dalam sepertiga dari kasus-kasus dalam penelitian ini. oleh Karenapemeriksaan berbeda dengan disiplin dokter dan etnis pasien, inovasi dalampenilaian pasien dan pendidikan dokter diperlukan untuk mengatasi kesenjangandalam pengelolaan penyakit fisik diantara individu dengan penyakit mental.(Services, Psikiatri 61:32-37 2010)(28). Dari perspektif etika, psikiater tidakdapat menerima hadiah dengan nilai uang yang signifikan dari pasien mereka.Pedoman ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai praktek-praktekkelembagaan yang berkaitan dengan pemberian hadiah dalam psikiatri. Setiapsituasi harus dievaluasi untuk "risiko etis," sebuah etika yang konstruktif akantercapai jika pemimpin dan stakeholders yang beragam mengkomunikasikannilai pendekatan baru melalui kata-kata mereka, harapan, dan tindakan. Melaluiupaya ini, perhatian yang lebih besar akan diberikan kepada keprihatinan orangdengan penyakit mental(29).d. Terapi PsikiatrikPaparan dibawah ini menjelaskan pentingnya kegiatan atau aktifitas fisik bagiorang dengan gangguan jiwa. Sebuah Artikel menunjukkan bukti yangmendukung kebutuhan aktivitas fisik orang dengan gangguan jiwa yang serius.Individu dengan ganguan jiwa yang serius beresiko tinggi mengalami penyakitkronis, termasuk diabetes dan penyakit jantung. Olahraga dapat mengurangigejala sekunder seperti harga diri rendah dan penarikan sosial. Meskipunprogram kelompok terstruktur bisa efektif untuk orang-orang dengan gangguanNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 26

jiwa serius, khususnya program berjalan, perubahan gaya hidup yang berfokuspada kegiatan sepanjang hari mungkin paling sesuai. Penelitian menunjukkanbahwa latihan bagi orang-orang dengan penyakit mental sering dianggapsebagai pengobatan yang paling terhormat. Kepatuhan terhadap intervensiaktivitas fisik tampaknya sebanding dengan populasi umum. penyedia layanankesehatan mental dapat menyediakan kegiatan fisik untuk individu dengangangguan jiwa yang serius. (Layanan Psikiatri 56: 324-331, 2005)(30)K. Preventif, Promotif dan rehabilitatif Kesehatan Jiwaa. PreventifMasalah kesehatan jiwa dapat terjadi pada semua usia dan setiap kelompoksosial. Di antara orang yang paling rentan adalah mereka terkait dengan genetikseseorang didiagnosis memiliki gangguan mental, dan anak-anak pada tahapperkembangan tertentu. Ada juga kecenderungan untuk masalah kesehatan jiwaDan gangguan jiwa di antara remaja, orang tua, pengangguran, secara sosialterisolasi, mereka melewati krisis kehidupan utama seperti berkabung atauhubungan rusak, orang mengalami atau pemulihan dari kecelakaan ataupenyakit mengancam kehidupan, pribumi dan imigran populasi dan keluargadengan minimal keterampilan coping. Hal ini diakui bahwa kita sekarangmemahami beberapa kondisi, langkah-langkah pencegahan yang dapatdilakukan(31) :1. Mengharapkan bahwa faktor-faktor yang kontribusi terhadappengembangan atau eksaserbasi masalah kesehatan jiwa dan gangguanjiwa akan diidentifikasi dan itu bila memungkinkan akan diterapkanstrategi untuk meminimalkan dampak dari faktor tersebut.2. Mengharapkan bahwa program pencegahan primer, sekunder dantersier dikembangkan3. Program pencegahan akan dikembangkan, diimplementasikan dandievaluasi sebagai bagian penting dari perawatan yang disediakan untukorang yang berisiko atau menderita masalah kesehatan mental ataugangguan mental.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 27

. Promosi dan PerlindunganOrang dengan gangguan jiwa di seluruh dunia mengalami pelanggaran hakasasi manusia, stigma dan diskriminasi. Untuk mengatasi masalah ini,WHO (24) mendesak pemerintah untuk:1. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, rencana, hukum danpelayanan mempromosikan hak asasi manusia2. Meningkatkan akses terhadap kualitas kesehatan mental dan perawatanyang baik3. Melindungi terhadap pengobatan tidak manusiawi dan merendahkan4. Libatkan pengguna layanan kesehatan mental dan keluarga5. Perubahan sikap dan tumbuhkan kesadaranc. RehabilitasiVictoria memiliki tradisi yang kuat dalam penyediaan rehabilitasipsikososial dan cacat, mendukung program-program di sektor masyarakatdan telah membentuk peran utama di antara Negara bagian Australia danTerritories. Layanan sekarang dikenal sebagai Psikiatri RehabilitasiLayanan Dukungan dan Cacat (PDRSS). Layanan ini menyediakan layananspesialis dan program untuk orang orang dengan gangguan jiwa, bertujuanuntuk menciptakan peluang bagi pemulihan dan pemberdayaan. Merekamemiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip berikut: (32)1. Penyediaan individual, program-program rehabilitasi psikososialberkualitas tinggi dan dukungan untuk orang dengan gangguan jiwa.2. Aksesibilitas kepada peserta dan peserta potensial.3. Responsif terhadap kebutuhan peserta.4. Responsif terhadap kebutuhan wilayah layanan lokal mereka.5. Dorongan dan dukungan untuk keterlibatan peserta dan penjaga manatepat, dalam pelayanan, evaluasi pelaksanaan perencanaan, danmanajemen.6. Promosi dari penerimaan masyarakat dan pengurangan stigma bagiorang yang terkena gangguan mental.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 28

Pemulihan Gangguan Jiwa(33), Studi-studi secara konsisten menemukanbahwa setengah sampai dua pertiga dari pasien secara signifikan membaikatau pulih, termasuk beberapa kohort kasus yang sangat kronis. KriteriaUniversal untuk pemulihan telah didefinisikan sebagai : tidak ada obatobatansaat ini, bekerja, berhubungan baik untuk keluarga dan temanteman,terintegrasi ke dalam masyarakat, dan tidak berperilaku sedemikianrupa saat di bawa ke rumah sakit. Harapan yang lebih tinggi membuat hasilyang lebih tinggi sementara harapan yang rendah mengurangi potensipemulihan dan ketergantungan seumur hidup mendorong pada sistemperawatan kesehatan mental. Sementara kita tidak akan selalu mencapaihasil tertinggi, keyakinan bahwa orang tersebut dapat pulih dari traumapenyakit mental mereka dan hidup dan dukungan mereka dalam masyarakatmembuat harapan. Hal ini menyebabkan rasa self-efficacy dan harga diriyang merupakan landasan pemulihan dan untuk hasil yang lebih baik.Pemulihan sebagai suatu kemungkinan mengarah ke pengembanganspesifik intervensi dan praktek untuk mempromosikannya. Jadi,kemungkinan pemulihan menjadi harapan. Stigma dan diskriminasiterhadap sakit mental biasa dan bahkan lazim di sistem perawatan kami.Diskriminasi tidak harus didukung. Di bawah arahan Otto Wahl, Ph.D.,profesor psikologi di George Mason University di Fairfax, VA, sebuah timpeneliti melakukan survei lebih dari 1.400 konsumen dari setiap negara diseluruh negeri menanyakan mereka tentang pengalaman pribadi denganstigma dan diskriminasi. ... Konsumen dilaporkan frustrasi dan putus asaoleh perkataan berulang-ulang tidak mampu dan tidak ada harapan,seringkali dikomunikasikan oleh pemberi perawatan kesehatan mental,bahwa penyakit mental akan menghalangi kehidupan yang lengkap danmemuaskan. Pemulihan tidak didasarkan pada model medis. Sementaraobat yang diperlukan, mereka dilihat sebagai salah satu alat, bukan alatutama. Menurut penelitian terbaru yang dilakukan di Boston Universitas,konsumen kesehatan mental yang telah sembuh obat tempat sebagai ketigabelas pada daftar hal-hal yang membantu mereka pulih (LeRoy Spaniol,Boston University).Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 29

1. Tugas profesional dalam Model Recovery adalah pendidikan danpembinaan / pendukung. Sistem kesehatan harus dirancang padaperilaku yang mengajarkan keterampilan, menciptakan harapan, danmendukung integritas perjalanan setiap orang.2. Layanan yang diberikan harus yang disukai oleh konsumen dandisampaikan dengan cara dan lokasi yang dipilih oleh konsumen.pengobatan Paksa tidak menghasilkan pemulihan. Contoh utama,penggunaan komitmen rawat jalan paksa (di Arizona keempat standarkomitmen, "terus-menerus dan akut cacat") harus dikurangi dandieliminasi bila memungkinkan. Penelitian oleh Jean Campbell dariProyek Kesejahteraan memiliki menunjukkan bahwa 47% konsumenmengalami rawat inap paksa mengatakan mereka tidak akan pernahkembali ke clinic.3. Pemulihan lebih hemat biaya. Layanan sistem yang membantu orangsembuh akhirnya biaya akan lebih sedikit karena sebagai orangsembuh mereka akan menjadi lebih mandiri dan memerlukan layananlebih sedikit.d. Asumsi dasar dari Pemulihan (focus Sistem Kesehatan Mental)(34)1. Pemulihan dapat terjadi tanpa intervensi profesional. Profesional tidakmemegang kunci untuk pemulihan. Tugas profesional adalah untukmemfasilitasi pemulihan; tugas konsumen adalah untuk memulihkan.Pemulihan dapat difasilitasi oleh sistem pendukung alami konsumen.Self-help kelompok, keluarga, dan teman-teman adalah contoh terbaikdari fenomena ini.2. Sebutan yang umum pemulihan adalah kehadiran orang yang percaya.Tampaknya universal, konsep pemulihan adalah gagasan yang pentinguntuk pemulihan seseorang adalah orang dapat percaya untuk "ada"pada saat butuhkan. Pemulihan adalah pengalaman mendalam manusia,difasilitasi oleh respon sangat manusia orang lain. Pemulihan dapatdifasilitasi oleh satu orang. Pemulihan bisa menjadi urusan semuaorang.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 30

3. Pemulihan, apakah satu pandangan penyakit secara biologis atau tidak.Orang dengan kelainan fisik yang merugikan (misalnya, kebutaan,quadriplegia) dapat memulihkan meskipun sifat fisik dari penyakitadalah tidak berubah atau bahkan memburuk.4. Pemulihan dapat terjadi meskipun gejala terulang kembali. Sifatepisodik penyakit mental yang berat tidak mencegah pemulihan. Orangdengan penyakit lain yang mungkin episodic (misalnya, rheumatoidarthritis, multiple sclerosis) masih bisa sembuh. Individu yangmengalami gejala kejiwaan intens episodik juga bisa sembuh.5. Pemulihan merubah frekuensi dan durasi gejala. Orang yangmemulihkan dan pengalaman eksaserbasi gejala mungkin memilikitingkat intensitas gejala buruk atau bahkan lebih buruk daripadasebelumnya berpengalaman. Sebagai salah satu pemulihan, frekuensidan durasi gejala tampaknya telah berubah menjadi lebih baik.6. Pemulihan bukan sebuah proses linear. Pemulihan melibatkanpertumbuhan dan kemunduran, periode perubahan yang cepat dansedikit berubah.7. Pemulihan dari konsekuensi penyakit adang-kadang lebih sulit daripadasembuh dari penyakit sendiri. Masalah disfungsi, kecacatan, dankerugian seringkali lebih sulit daripada isu-isu penurunan nilai. Sebuahketidakmampuan untuk melakukan tugas dihargai dan peran, danhilangnya resultan harga diri, merupakan hambatan yang signifikanuntuk pemulihan. Hak dan kesempatan yang sama, dan diskriminasidalam pekerjaan dan perumahan, serta hambatan yang diciptakan olehsistem membantu upaya misalnya, kurangnya kesempatan untukpenentuan nasib sendiri, melemahkan praktik pengobatan.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 31

BAB IIIMETODE PEMBUATAN KEBIJAKAN KESEHATANA. Proses Pembuatan Kebijakan KesehatanPerencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program LegislasiNasional. Rancangan undang-undang disiapkan oleh menteri kesehatan.Penyebarluasan rancangan undang-undang cleh kementrian kesehatan. Sesuaidengan pasal 32 sampai dengan pasal 36 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, pembahasan RancanganUndang-undang dilakukan oleh Dewan perwakilan Rakyat bersama Presiden atauMenteri Kesehatan. Penetapan Undang Undang dilaksanakan oleh Pemerintahbersama dengan DPR dan dimasukan kedalam lembaran Negara.B. Metode Pembuatan Naskah AkademikMetode pendekatan yang diterapkan dalam penyusunan naskah akademis inimelalui Metode systematic review, terdiri dari tahapan sistematis pengumpulankepustakaan, penapisan dan analisis. Pengumpulan kepustakaan dilakukan denganmenetapkan kata kunci melalui proses diskusi dengan sesama mahasiswa, dankesesuaiannya dengan kata kunci yang ada pada artikel-artikel terkait. Kata kuncitersebut digunakan untuk mengumpulkan kepustakaan berupa artikel jurnal ilmiahnasional dan internasional melalui database Proquest. Kepustakaan yang bukan berupajurnal ilmiah dikumpulkan melalui Google Search, Yahoo Search dan website WHO.Kepustakaan yang terkumpul dalam bentuk abstrak dan artikel lengkap ditapis secarasistematis berdasarkan kemungkinan duplikasi dan relevansinya. Artikel-artikel yangrelevan tersebut kemudian dibaca secara menyeluruh untuk mendapatkan substansiyang terkait dengan penulisan. Dari hasil tersebut dibuat deskripsi yang disesuaikandengan tujuan penulisan. Semua artikel dianalisis isi (content analysis) danselanjutnya, dinilai kesesuaian, urgensi, dan relevansinya dengan rancangan undangundang yang akan dibuat.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 32

BAB IVLANDASAN HUKUMA. Landasan KonstitusionalSebagaimana diamanatkan UUD 1945, Negara Republik Indonesia menjaminkesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk di sini jaminan untukmendapatkan layanan kesehatan. Kesehatan meliputi kesehatan fisik dan kesehatanpsikis (kejiwaan). Kesehatan jiwa merupakan karunia yang harus dijaga dandipelihara, sehingga upaya layanan kesehatan jiwa harus sebaik mungkin gunamewujudkan kehidupan terbaik bagi setiap warga Negara Indonesia.B. Peraturan Perundang-undangan Terkait1. Pasal 28H (1) UUD 1945 mengatakan bahwa : Setiap orang berhak hidupsejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidupyang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”. Pasal 34ayat (3) berbunyi : Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitaspelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak dalam hal inijelas bahwa Konstitusi Republik Indonesia mewajibkan Negara untukmemberikan perlindungan bagi setiap warganya, perintah konstitusi ini jugamemberikan tugas bagi Negara untuk memberikan perlindungan terhadapgangguan jiwa.2. TAP MPR No 18 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia pasal 33, 42, dan 44a. Pasal 33 : “Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layakbagi kemanusiaan”.b. Pasal 42 :“Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasidijamin dan dilindungi”.c. Pasal 44 :“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai denganprinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasimanusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan”Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 33

3. UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dankeberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakananugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi olehnegara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan sertaperlindungan harkat dan martabat manusia”.4. Kepres No 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia“bahwa sesungguhnya manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yanghidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dianugerahi hak-hak asasiuntuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, maupun sumbangannyakepada masyarakat; “ bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakatantar-bangsa, menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa”5. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 2,3,4,5,6,7,8,145,146,147,148,149, 150,151.6. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 3 : Pengaturanpraktik kedokteran bertujuan untuk : “ memberikan perlindungan kepadapasien”.7. KMK No 406 tahun 2009 tentang Kesehatan Jiwa komunitas8. KMK Nomor : 220 / Menkes / SK / III / 2002t e n t a n g Pedoman umum timpembina, tim pengarah, tim pelaksana Kesehatan jiwa masyarakat (TP -KJM ).Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 34

BAB VMATERI MUATANA. Ketentuan Umum1. Perspektif Ketentuan Umum dalam kebijakan publik dan kebijakan kesehatanMenurut UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundanganyang dimaksud Ketentuan Umum adalah ketentuan ketentuan yangsifatnya umum dan tidak lebih tepat untuk dimasukan di dalam bab, bagian atauparagrap lainnya yang lebih khusus. Ketentuan umum memuat/berisi Batasanpengertian atau definisi, singkatan atau akronim vang digunakan dalam peraturandan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal pasal berikutnyaantara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika tidak dilakukanpengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal pasal awal. Kataatau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yangdigunakan berulang-ulang di dalam pasal pasal selanjutnya. Jika suatu kata atauistilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukanpengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agarkata atau istilah itu diberi definisi. Urutan penempatan kata atau istilah dalamketentuan umum mengikuti ketentuan pengertian yang mengatur tentang lingkupumum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus. Adapun Frasepembuka dalam ketentuan umum undang-undang berbunyi : “ Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan……”2. Deskripsi & analisis substansi yang memerlukan pengaturanKetentuan Umum Rancangan Undang-undang Kesehatan Jiwa akan dibuat dalamsatu Pasal. Pasal tersebut berisi mengenai pengertian terhadap istilah yang digunakandalam rancangan undang-undang kesehatan jiwa.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 35

B. Pengertian1. Perspektif Rumusan Pengertian dalam kebijakan publik dan kebijakankesehatanDefinisi adalah suatu uraian atau perumusan untuk menjelaskan arti atau maksudsuatu istilah atau untuk meletakkan suatu pilihan di antara beberapa arti dariistilah yang tidak menyimpang dari arti yang biasa dari istilah itu(35) Sedangmenurut Undang Undang No 10 taun 2004 dijelaskan bahwa pengertian yangmengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkupkhusus, pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diaturditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan pengertian yang mempunyaikaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.2. Deskripsi dan analisis pengertian yang memerlukan pengaturanTerkait dengan Rancangan Undang-undang kesehatan jiwa, pegertian yangdimaksud dalam Rancangan undang-undang ini meliputi pengertian tentang :Kesehatan, kesehatn jiwa, , gangguan kesehatan jiwa, stigma, pemeriksan fisik,penentuan diagnosa gangguan jiwa, Sumber daya di bidang kesehatan jiwa,Tenaga kesehatan jiwa, Perkara hukum, perawatan paksa, diskriminasi, Upayakesehatan jiwa, Pelayanan kesehatan promotif, Pelayanan kesehatan preventif,pasen, pelayanan kesehatan kuratif, Pelayanan kesehatan rehabilitative,Pemerintah Pusat, Menteri.C. Hak dan Kewajiban1. Perspektif Hak & Kewajiban dalam kebijakan publik dan kebijakankesehatanDi Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara (hak dan kewajiban)digambarkan dalam UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negaraIndonesia tersebut digambarkan dalam pengaturan mengenai hak dan kewajibanyang mencakup berbagai bidang Hak dan kewajiban warga negara tercantumdalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Sedangkan menurut UU No10 Tahun 2004 dikatakan bahwa materi muatan yang harus diatur denganUndang-Undang berisi hal-hal yang mengantar lebih lanjut ketentuan Undang-Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 36

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk diantaranyaadalah hak-hak asasi manusia dan hak dan kewajiban warga Negara.Secara Hukum, hak dapat didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan olehhukum objektif kepada subjek hukum. Kewenangan yang diberikan kepadaseseorang tersebut berati bahwa orang tersebut dapat berbuat apa saja asalkantidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku danketertiban umum. Sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikan olehhukum kepada orang ataupun badan hukum (36)Materi muatan tentang hak dan kewajiban pada dasarnya terkait erat dengankonsepsi asas asas dalam pembuatan perudang undangan. Pasal 6 ayat (1) danayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Ayat (1) menjelaskan bahwa “Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas pengayoman,kemanusiaan, …, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalamhukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/ataukeseimbangan, keserasian, dan keselarasan”.2. Deskripsi dan subtansi hak dan kewajiban yang memerlukan pengaturanHak dan kewajiban yang perlu diatur dalam rancangan undang undang kesehatanjiwa adalah yang terkait dengan pemikiran bahwa orang dengan gangguan jiwaharus menikmati hak asasi sebagai manusia, termasuk hak untuk perawatankesehatan yang tepat, tempat tinggal dan pekerjaan, dan kebebasan daridiskriminasi, eksploitasi, bahaya, pelecehan dan melanggar hukum. UpayaPengobatan dan perawatan kesehatan jiwa akan mempromosikan dan melindungiotonomi dan kebebasan orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguanjiwa memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara yang paling efektif, tidakmembatasi dan tidak mengganggu. Orang dengan kelainan jiwa, karenakerentanan khusus mereka untuk pelanggaran hak asasi manusia, mungkinmemerlukan kerangka hukum khusus dan perlindungan untuk menjamin bahwahak-hak asasi manusia mereka dilindungi.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 37

Disamping hal tersebut juga terkait dengan hak atas layanan yang terjangkaudan diakses semua orang, terlepas dari lokasi geografis mereka, status ekonomi,jenis kelamin, ras, kondisi sosial, agama, HIV/AIDS dan status kesehatan.Pelayanan kesehatan jiwal harus memiliki paritas dengan pelayanan kesehatanumum. Tepat waktu dan tepat layanan kesehatan jiwa harus tersedia di seluruhrentang kehidupan dan di semua tingkat perawatan. (Primer, Sekunder, Tersier)Orang dengan ganguan jiwa tidak akan dikenakan terhadap diskriminasi atasdasar kondisi mereka. Orang dengan kelainan jiwa mungkin memerlukanintervensi karena stigma lama dan meluas yang dimiliki masyarakat, profesionaldan pembuat kebijakan terhadap gangguan jiwa.D. Lingkup Kegiatan1. Perspektif Lingkup Kegiatan dalam kebijakan publik dan kebijakankesehatanDalam pemahaman mengenai ruang lingkup kebijakan publik ini, maka kitaberangkat dari pemahaman kebijakan publik sebagai rangkaian tindakanpemerintah, yang terjadi dalam suatu proses dalam beberapa tahapan, untukmenentukan suatu langkah pemecahan masalah melalui berbagai kebijakan yangditeapkan. Sehingga ruang lingkup kebijakan publik berhubungan denganbeberapa tindakan yang tersirat dalam kebijakan publik, proses kebijakan dantipologi /kategori kebijakan yang dihasilkan.Menurut Anderson (1979:126-132) dalam (37), empat kategori/tipologi darikebijakan publik, yakni: kebijakan substantif dan prosedural; kebijakandistributif, pengaturan, pengaturan sendiri, dan redistribusi; kebijakan materialdan simbolik; serta kebijakan yang melibatkan barang kolektif atau barangprivat.Pada penjelasan lebih lanjut dapat dilihat bahwa lingkup kebijakan tersebutdapat terkait dengan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah, bagaimanasesuatu itu akan dilakukan atau siapa yang akan diberi kewenangan untukmengambil tindakan, apa yang menjadi dasar pembuatannya, apakah didasarkanatas dampak dari kebijakan terhadap masyarakat serta hubungan diantaraNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 38

mereka yang terlibat dalam pembentukan kebijakan. Lingkup kebijakan bisajuga terkait dengan pengalokasikan pelayanan atau manfaat terhadap segmentertentu dari masyarakat, individu, kelompok, perusahaan dan masyarakat,pemberlakukan larangan terhadap perilaku individu atau kelompok. Pembatasanatau pengawasan terhadap suatu kelompok yang dilakukan dengan memberikankewenangan kepada kelompok tersebut untuk mengatur dirinya sendiri dalamrangka melindungi atau mempromosikan kepentingan dari anggotakelompoknya.Lingkup kegiatan kebijakan ini tentunya akan berbeda, tergantung kepada jenisdan kategori kebijakan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Akan tetapiUndang-undang dalam arti yang luas meliputi semua hukum, mengatur sesuatumateri atau masalah tertentu. Yang harus diatur di dalam Undang-undang adalahapa yang diperlukan di dalam praktek dan tidak lebih dari itu dan untuk itu suatuUndang-undang harus lengkap isinya, tetapi tidak memuat ketentuan-ketentuanyang tidak perlu.2. Deskripsi dan analisis ruang lingkup yang memerlukan pengaturanTerkait dengan rancangan undang-undang yang akan dibuat yaitu mengenaiKesehatan Jiwa, lingkup kegiatan akan diarahkan pada penyelenggaraan layanankesehatan, Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat pelayanan kesehatan jiwaharus tersedia di masyarakat di mana orang tinggal, bekerja dan menerima jasalainnya. Orang-orang harus didorong untuk berpartisipasi dalam pengembangandan evaluasi pelayanan kesehatan jiwa keluarga dan masyarakat menjadi pesertadalam program pendidikan kesehatan jiwa. Kerjasama Inter-sektoral, Pelayanankesehatan jiwa harus tepat dikaitkan dengan sektor lain (seperti pelayanansosial, sistem peradilan pidana, perumahan, pendidikan, pekerjaan, agama dll)Layanan harus dirancang untuk terhubung dengan dan memanfaatkan penyediaperawatan dan untuk mengintegrasikan semua kemampuan yang tersedia,didukung aspek pelayanan kesehatan dan pencegahan. Hubungan kolaboratifdengan lokal, nasional, regional dan internasional, organisasi dan lembagalembaga harus dipromosikan.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 39

Beberapa masalah kesehatan jiwa dan penyakit dapat dicegah melaluiidentifikasi awa/deteksi dinil dan pengobatan. Oleh karena itu harus disediakanuntuk orang di seluruh rentang kehidupannya. Pendidikan dan program harusdidesain untuk membantu orang dalam membuat pilihan pribadi yang lebihbaik. Pemberian perawatan kesehatan jiwa akan bergerak jauh dari institusirumah sakit jiwa, terutama melalui layanan berbasis masyarakat. Layanan baruini akan merupakan sebuah kelanjutan dari perawatan primer ke layanan yangsangat khusus. Pendekatan ini akan memerlukan hubungan baru antara layanankesehatan jiwa dan sektor kesehatan yang lebih luas. Primary Care, dalamupaya untuk memenuhi kebutuhan spesifik individu, sistem perawatankesehatan jiwa akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menanganikesehatan jiwa mereka dalam spektrum perawatan mulai dari pencegahan,pemulihan dan pencegahan kekambuhan. Untuk memberikan akses yang adilberdasarkan bukti kualitas perawatan kesehatan mental untuk semua orang.Untuk menyediakan layanan kesehatan jiwa yang banyak diakses masyarakat,terintegrasi ke dalam sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan, lintassektoral, dan yang memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa penduduk. Untukmemastikan bahwa orang memiliki akses ke layanan di mana dan kapan merekadibutuhkan. kombinasi pelayanan untuk populasi tertentu atau wilayah geografisharus didasarkan pada kebutuhan. Berbagai model pelayanan terpadu perludieksplorasi. Ini akan terus dipantau dan dievaluasi untuk bahan pengambilankeputusan di masa yang akan datang.E. Wewenang dan tanggungjawab1. Perspektif Wewenang & Tanggung Jawab dalam kebijakan publik dankebijakan kesehatanMenurut Edward dan Sharkansky dalam Kusumaegara (2010;4) Kebijakanpublik adalah “apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup :tujuan tujuan, maksud program pemerintah, pelaaksanaan niat, dan peraturan”pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan atauketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akanmembawa dampak baik bagi kehidupan warganya.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 40

Terkait dengan kewenangan dalam hukum publik penyerahan sesuatuwewenang oleh organ pemerintah kepada organ lain yang lebih rendah. Organyang dilengkapi dengan kekuasaan yang demikian itu tidak hanya berwewenang, akan tetapi juga berkewajiban menjalankan kekuasaan itu. Dengan demikianwewenang dan tanggungjawab dalam kebijakan public pada dasarnya ada padapemerintah. Baik secara langsung oleh pemerintah ataupun lembaga yangditunjuk oleh pemerintah.2. Deskripsi dan analisis wewenang dan tanggungjawab yang memerlukanPengaturanMengingat upaya penyelenggraan kesehatan jiwa akan melibatkan berbagaipihak sesuai dengan karakteristik program yang di rancang mulai dari tingkatpusat maupun daerah, maka diperlukan adanya batasan kejelasan mengenaiwewenang dan tanggungjawab masing masing pihak. Dalam rancangan undangundang kesehatan jiwa akan dirancang mengenai wewenang dan tanggungjawabdimana pusat akan lebih menitikberatkan pada aspek regulasi sedangkan didaerah lebih kepada aspek implementasi dengan tetap mengedepankan kearifanlocal masing masing. Terkait dengan hal inipun perlu dipertegas lagi wewenangdan tanggungjawab dan peran masyarakat sebagai pihak sentral dalam mencapaitujuan penyelenggraaan kesehatan jiwa.F. Perizinan1. Perspektif Perizinan dalam kebijakan publik dan kebijakan kesehatanProtective regulatory merupakan salah satu bentuk atau tipologi kebijakanpublik dimana kebijakan ini di desain untuk melindungi sector public denganmerancang kondisi dalam mana ditetapkan boleh tidaknya berbagai aktifitasswasta ( Ripley (1985), lebih lanjut dijelaskan bahwa jika kondisi yang terciptaakibat dari kegiatan sektor swasta tersebut menimbulkan kerusakan ataukekacauan sector public, maka aktifitas swasta itu dilarang(38).Pada kebijakan public tipe ini dalam muatan materinya seyogyanya memasukanaspek perizinan di dalamnya. Dengan demikian kerjasama dan kemitraanNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 41

pemerintah dengan sector swasta atau masyarakat dapat tetap dilaksanakantanpa kemudian akan mengorbankan kepentingan public.2. Deskripsi dan analisis perizinan yang memerlukan pengaturanDalam rangka menjaga kualitas dan keberlansungan pelayanan kesehatan jiwa,maka perlu diatur mengenai perizinan terutama terkait dengan pemberi layanankesehatan jiwa. Dengan harapan bahwa pelayanan yang diberikan semata matadilakukan dalam kerangka perlindungan akan hak hak penderita gangguanjiwa.G. Larangan1. Perspektif Larangan dalam kebijakan publik dan kebijakan kesehatanLarangan dalam konteks kebijakan publik merupakan materi muatan yangsifatnya protective regulatory (pengaturan perlindungan). Muatan materilarangan dalam kebijakan public mempertegas dan memperjelas apa yangboleh dilakukan dan apa yang tidak boleh.2. Deskripsi dan analisis subtansi yang memerlukan pengaturanLarangan dalam konteks undang undang kesehatn jiwa sifatnya dalam rangkamemberikan perlindungan. Muatan materi larangan dalam kebijakankesehatan jiwa mempertegas dan memperjelas apa yang boleh dilakukan danapa yang tidak boleh terkait dengan masalah kesehatan jiwa.H. Peran serta Masyarakat1. Perspektif Peran Serta Masyarakat dalam kebijakan publik dankebijakan KesehatanPartisipasi masyarakat menurut (Adi, 2007) adalah keikutsertaan masyarakatdalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat,pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menanganimasalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakatdalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Ada dua hal yang terkaitdengan partisipasi masyarakat, yakni partisipasi dalam menyusun PeraturanNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 42

Perundang-undangan dan partisipasi dalam proses implementasi PeraturanPerundang-udangan.2. Deskripsi dan analisis peranserta masyarakat yang memerlukanpengaturan.Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan kesehatan jiwaharus ada di mana orang dengan gangguan jiwa tinggal, bekerja dan menerimajasa lainnya. Orang-orang harus didorong untuk berpartisipasi dalampengembangan dan evaluasi pelayanan kesehatan jiwal. Keluarga danmasyarakat menjadi peserta dalam program pendidikan kesehatan jiwal.Pelayanan kesehatan jiwa harus dikaitkan dengan sektor lain (sepertipelayanan sosial, sistem peradilan pidana, perumahan, pendidikan, pekerjaan,agama dll) Layanan harus dirancang untuk terhubung dengan danmemanfaatkan penyedia perawatan dan untuk mengintegrasikan semua buktiyang tersedia, didukung aspek pelayanan kesehatan dan pencegahan.Hubungan kolaboratif dengan lokal, nasional, regional dan internasional,organisasi dan lembaga lembaga harus ditingkatkan.I. Pembiayaan dan Kompensasi1. Perspektif Pembiayaan & Kompensasi dalam kebijakan publik dankebijakan kesehatanDalam beberapa Peraturan Perundang-undangan ada yang mencantumkanmengenai pembiayaan. Dari segi hukum, ada yang dikenal dengan Hukumpembiayaan yaitu hukum yang mengatur suatu kegiatan yang dilakukan dalambentuk penyediaan dana bagi konsumen. Dana tersebut dapat digunakan untukpembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran ataupunberkala oleh konsumen. sementara konpensasi dalam suatu organisasi/perusahaan merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi/perusahaankepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial, padaperiode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikankepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh,mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 43

Bagi organisasi/perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasimencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkankesejahteraan karyawannya. Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yangtidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasankerja karyawan, bahkan dapat menyebabkan karyawan yang potensial keluar dariperusahaan.Dari pengertian diatas terlihat bahwa kompensasi merupakan alat pengikatperusahaan terhadap karyawannya, faktor penarik bagi calon karyawan dan faktorpendorong seseorang menjadi karyawan. Dengan demikian kompensasimempunyai fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar jalannya rodaorganisasi/ perusahaan2. Deskripsi dan analsisi pembiayaan dan kompensasi yang memerlukanpengaturanGangguan kesehatan jiwa erat kaitannya dengan masalah kemiskinan danbeban ekonomi yang ditimbulkannya. Rancangan Undang undang yang dibuatharus dapat meningkatkan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan melaluipeningkatan anggaran bagi kesehatan jiwa, meningkatkan cakupan dan aksespenderita gangguan jiwa dalam pembiayaan kesehatan.J. Penyelesaian SengketaPerspektif Penyelesaian Sengketa dalam kebijakan publik dan kebijakankesehatan. Sengketa dapat diartikan pertentangan atau konflik. Penyelesaiansengketa merupakan alternatif untuk menyelesaikan sengketa atau pertentangan ataukonflik yang timbul.K. PengawasanMateri muatan pengawasan dalam kebijakan public atau kesehatan memuattentang siapa yang berwenang melakukan pengawasan, tujuan dilakukanpengawasan serta bagaimana pengawasan tersebut dijalankan. Materi muatanpengawasan digabungkan dalam satu bab dengan muatan materi tentangpembinaan.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 44

L. Sanksi AdministrasiSubstansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan ataspelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan normayang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Jika normayang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih darisatu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalampasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hindari rumusanketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dansanksi administratif dalam satu bab. Sanksi administratif dapat berupa, antaralain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara,denda administratif, atau daya paksa polisional. Saksi keperdataan dapatberupa, antara lain, ganti kerugian (UU No 10 Tahun 2004).M. Ketentuan Pidana1. Perspektif Ketentuan Pidana dalam kebijakan publik dan kebijakankesehatanKetentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana ataspelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umumketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-UndangHukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagiperbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundangu-ndangan lain,kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-UndangHukum Pidana).Menurut UU No 10 Tahun 2004, dalam menentukan lamanya pidana ataubanyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yangditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahanpelaku. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu babketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atausebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada,Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 45

letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup. Lebih lanjut dikatakan jikadi dalam Peraturan Perandang-undangan tidak diadakan pengelompokan babper bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsungsebelum pasal-pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tiidak ada pasalyang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasalpenutup. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang danPeraturan Daerah.Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma laranganatau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal-pasal yang memuatnorma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari Pengacuan kepadaketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain, Pengacuan kepadaKitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur darinorma yang diacu tidak sama; atau penyusunan rumusan sendiri yangberbeda atau tidak terdapat di norma-norma yang diatur dalam pasal-pasalsebelumnya, kecuali untuk Undang-Undang tindak pidana khusus. Jikaketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidanadirumuskan dengan frase setiap orang.Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itudirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindakpidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatanyang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran ataukejahatan. Hindari rumusan dalam ketentuan pidana yang tidakmenunjukkan dengan jelas apakah unsurunsur perbuatan pidana bersifatkumulatif atau alternatif.Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentaan pidanaakan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingatadanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang HukumPidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 46

Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadapkegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam undangundangyang bersangkutan, tetapi cukup. Rumusan ketentuan pidana harusmenyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif,alternatif, atau kumulatif alternatif. Tindak pidana dapat dilakukan olehorang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yangdilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada: Badan hukum, perseroan,perkumpulan, atau yayasan; mereka yang memberi perintah melakukantindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukantindak pidana; atau kedua-duanya.2. Deskripsi dan analisis tindak pidana yang memerlukan pengaturanPelayanan kesehatan jiwa akan meningkatkan akses terhadap layanan yangsesuai untuk dengan masalah kesehatan dan gangguan jiwa yang beradadalam kontak dengan atau berisiko keterlibatan peradilan pidana, dan untukmengidentifikasi kebutuhan spesifik individu dengan masalah kesehatanjiwa yang beresiko keterlibatan peradilan pidana atau yang memiliki sejarahketerlibatan peradilan pidana.N. Ketentuan Peralihan1. Perspektif Ketentuan Peralihan dalam kebijakan publik dankebijakan kesehatanMenurut UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadapPeraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat PeraturanPerundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundangundangantersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkanpermasalahan hukum. Ditempatkan di antara bab ketentuan pidana dan babKetentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidakdiadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihanditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup. Pada saatsuatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segalaNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 47

hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum,pada saat maupun sesudah Peraturan Perundang-undangan yang baru itudinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Perundangundanganbaru.Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya lakusurut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkutpidana atau pemidanaan. Penentuan daya laku surut sebaiknya tidakdiadakan bagi Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yangmemberi beban konkret kepada masyarakat. Jika penerapan suatu ketentuanPeraturan Perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara, bagitindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan PeraturanPerandangundangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakanhukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atausyarat-syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut. Hindari rumusandalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atasketentuan Peraturan Perandang-undangan lain. Perubahan ini hendaknyadilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuanumum Peraturan Perundang-undangan atau dilakukan dengan membuatPeraturan Perundang-undangan perubahan.2. Deskripsi dan analisis peralihan yang memerlukan pengaturanDi dalam rancangan Undang undang Keshatan Jiwa ini mutan materitentang peralihan akn menegaskan mengenai pemberlakukan UndangUndang Kesehatan Jiwa dengan keterkaitannya dengan Undang UndangSebelumnya yang juga memuat tentang kesehatan jiwa.O. Ketentuan penutupSesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2004, Ketentuan Penutup ditempatkandalam bab terakhir. Ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan PeraturanPerundangandangan, Nama singkat; Status Peraturan Perundang-undanganyang sudah ada; dan Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 48

Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan baru menyebabkan perlunyapenggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Perundangundanganlama, di dalam Peraturan Perundang-undangan baru harus secarategas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Perundangundanganlama.Rumusan pencabutan diawali dengan frase Pada saat Undang-Undang ini mulaiberlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundangundangan pencabutan tersendiri. Demi kepastian hukum, pencabutan PeraturanPerundang-undangan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapimenyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang- undangan mana yangdicabut. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telahdiundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakantidak berlaku. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dicabut lebihdari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalambentuk tabulasi. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan harus disertaidengan keterangan mengenai, status hukum dari peraturan pelaksanaan,peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkanPeraturan Perandang-undangan yang dicabut.Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya tidak bolehditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundangundanganyang mendasarinya. Penutup merupakan bagian akhir PeraturanPerundang-undangan dan memuat : Rumusan perintah pengundangan danpenempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau BeritaDaerah; Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundangundangan;Pengundangan Peraturan Perundang-undangan; dan akhir bagianpenutup.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 49

BAB VIIPenutupB. KesimpulanUndang-Undang Kesehatan Jiwa perlu menjadi prioritas untuk meningkatkankesehatan jiwa dan kesejahteraan rakyat di Indoesia. Kebijakan ini juga akanmemandu perbaikan dalam pengobatan, perawatan dan kualitas hidup orangdengan masalah kesehatan jiwa.C. SaranPenyelenggaraan Kesehatan Jiwa sebaiknya segera dituangkan kedalam peraturanperundang-undangan Nasional dalam bentu Undang-undang, karena hal ini tidaksaja terkait dengan issue Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan tetapi lebihmenyangkut pada penegakkan hak azasi manusia dan keajiban konstitusi daripemerintah. Undang-undang tersebut dibuat dengan penekanan pada aaspekperlindungan terhadap penderita gangguan jiwa dan pelayanan kesehatan yanglebih terintegrasi antara pelayanan berbasiskan rumahsakit dengan pelayananberbasiskan masyarakat.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 50

Daftar pustaka1. Departemen K. KMK no 406 Tentang Kesehatan Jiwa Komunitas. 2009.2. Republik I. UU No.36 Tentang Kesehatan. 2009.3. Departemen K. Laporan Nasional Riskesdas 2007.4. Organization WH. mental Helath Policy, Plans And Programmes. Genewa 2004.5. Yulius Yusak R SP, M.Si., editor. Kemiskinan dan Kesehatan Mental di NTT (SuatuHampiran Teoritis) 2009: Center of Eastern Indonesia Studies dan Program ProfesionalUniversitas Kristen Satya Wacana.6. Coleman JC. Abnormal Psychology and Modern Life. Bombay: Taraporevala Sons &Co; 1970.7. Watson PWCaAC. At Issue : Stop the Stigma: Call Mental Illness a Brain Disease.[Buletin]. 2004 May 2003;308. Nan Zhang H, Yeung T, Nguyen C. Perceptions of Mental Illness and RehabilitationServices in Chinese and Vietnamese Americans. Journal of Applied RehabilitationCounseling. 2007;38(2):14-23,47-8.9. Messenger TH. Protecting The rights Of Person With Psychosocial Disabilities. TheHealth Magazine For Indoensia Health Worker. 2008.10. Patel V, et al. Women, Poverty, and common mental disorder in four restructuringsocieties. Journal Social Sciense and Medicine. 1999.11. WHO. International Consortium of Psychiatric Epidemiology. Cross-nationalcomparison of Mental Disorders. Bulletin of the WHO. 2000.12. Saraceno BaBC. Poverty and mental illness. Canadian Journal of Psychiatry. 1997.13. NCH. Mental Illness and Homelessness2009.14. Burt MRP. The Face of Homelessness: No Longer a Poor Apart.15. NCH. Mental Illness and Homelessness. Juni [serial on the Internet]. 2006.16. Munro A. The crime of mental illness: CMAJ. Canadian Medical Association Journal.2010;182(18):2007-.17. Jo Stephens B. The Mental Health Needs of Homeless Young PeopleBright Futures:Working with Vulnerable Young People. 2002.18. Anonymous. Understanding mental illness and violence2008.19. Department MH. Mental Health in Tennessee’s Courts A Procedural Manual forJudges, Defense Attorneys and District Attorneys2006.20. Silver E. Understanding the Relationship Between Mental Disorder and Violence: TheNeed for a criminological Perspective. Law and Human Behavior. 2006;30 No 6.21. Morris J. OPINION: Mental health sufferers need improved legal protection. TheLawyer. 2010:6-.22. Anonymous. EDITORIAL: Tucson shootings show we can't ignore mental health.McClatchy - Tribune Information Services; 2011. p. n/a.23. Governments CoS. People with Mental Illness in the CriminalJustice System: About the Problem.24. Organization WH. Advocacy For Mental Health (Mental health policy and service guidance package).Genewa 27 Switzerland: Mental Health Policy and Service Development Team Department of Mental Health andSubstance Dependence Noncommunicable Diseases and Mental Health Cluster; 2003.25. Koppelman J. Children with Mental Disorders: Making Sense of Their Needs and theSystems That Help Them2004; 799(Brief).26. HEN. What are the arguments for community-based mental health care?2003.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 51

27. Huxley P. Improving health and social care in mental illness services: A survey ofhealth service managers in one region of the UK. Journal of Health Organization andManagement. 1993;7(1):5-.28. Carson N, Katz AM, Gao S, Alegría M. Assessment of Physical Illness by MentalHealth Clinicians During Intake Visits. Psychiatric Services. 2010;61(1):32-7.29. Laura Weiss R. Ethical Philanthropy in Academic Psychiatry. The American Journalof Psychiatry. 2006;163(5):772-8.30. Richardson C, Faulkner G, McDevitt J, Skrinar G, Hutchinson D, Piette J. IntegratingPhysical Activity Into Mental Health Services for Persons With Serious Mental Illness.Psychiatric Services. 2005;56(3):324-31.31. Raphael PB. Mental Health statement of rights and responsibilities Report of theMental Health Consumer Outcomes Task Force Canberra Australian GovernmentPublishing Service 200032. Mental Health Branch MHaACD. Psychiatric Disability Rehabilitation and SupportServices Guidelines for Service Delivery Melbourne, Victoria: Metropolitan Health andAged Care Division; 2003. Available from: http:/www.dhs.vic.gov.au.33. Eugene Johnson C. Recovery Principles: An Alternative in Maricopa Countyfor Individuals Who Experience Psychiatric Symptoms July 17, 2000.34. William A. Anthony PD. Recovery from Mental Illness: The Guiding Vision of theMental Health Service System in the 1990s. Rehabilitation Journal. 1993;16.35. Soejito. Teknik Membuat Undang Undang. Jakarta: Pradnya Paramita; 1993.36. Daliyo. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenhallindo; 2001.37. Subarsono. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2010.38. Kusumanegara S. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan publik. Yogyakarta: GavaMedia; 2010.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 52

DRAFFRANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR ……... TAHUN ........TENTANGKESEHATAN JIWADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMenimbang:a. bahwa kesehatan jiwa merupakan hak asasi manusia dan salahsatu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengancita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalamPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara danmeningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat yangsetinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsipnondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangkapembentukan sumber daya manusia Indonesia, sertapeningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagipembangunan nasional;c. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguankesehatan jiwa pada masyarakat Indonesia akan menimbulkankerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upayapeningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasibagi pembangunan negara;d. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi denganwawasan kesehatan jiwa dalam arti pembangunan nasionalharus memperhatikan kesehatan jiwa masyarakat danmerupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintahmaupun masyarakat;Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 53

e. bahwa peraturan yang terkait dengan kesehatan jiwa sudahtidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dankebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dibuatUndang-Undang tentang Kesehatan jiwa;f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlumembentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;Mengingat : Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIADanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANG KESEHATAN JIWABAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosialyang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.2. Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi mental sejahtera yang memungkinkan hidupharmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh dari kualitas hidup seseorang,dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia dengan ciri menyadarisepenuhnya kemampuan dirinya, mampu menghadapi tekanan hidup yang wajar,mampu bekerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat berperan sertaNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 54

dalam lingkungan hidup, menerima dengan baik apa yang ada pada dirinya, merasanyaman bersama dengan orang lain.3. Gangguan jiwa adalah suatu keadaan dengan adanya gejala klinis yang bermakna,berupa sindrom pola perilaku dan pola psikologik, yang berkaitan dengan adanyadistress (tidak nyaman, tidak tentram, rasa nyeri), disabilitas (tidak mampumengerjakan pekerjaan sehari-hari), atau meningkatnya resiko kematian, kesakitan,dan disabilitas.4. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, penyingkiran atau preferensi yang memilikiefek meniadakan atau mengganggu hak yang sama5. Tenaga kesehatan jiwa adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidangkesehatan jiwa serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melaluipendidikan di bidang kesehatan jiwa yang untuk jenis tertentu memerlukankewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.6. Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yangdilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara danmeningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat dalam bentuk pencegahanpenyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatanoleh pemerintah dan/atau masyarakat7. Informed consent adalah persetujuan yang diperoleh dengan bebas, tanpa ancamanatau bujukan yang tidak benar, setelah pengungkapan informasi yang memadai dandipahami dalam bentuk dan bahasa yang dimengerti oleh pasien.8. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatanpelayanan kesehatan jiwa yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi..9. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatumasalah kesehatan/jiwa.10. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatanpengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan gangguan jiwa, penguranganpenderitaan akibat gangguan jiwa, pengendalian gangguan jiwa, atau pengendaliankecacatan agar kualitas penderita gangguan jiwa dapat terjaga seoptimal mungkin.11. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatanuntuk mengembalikan bekas penderita gangguan jiwa ke dalam masyarakat sehinggadapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya danmasyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 55

12. Sumber daya di bidang kesehatan jiwa adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalankesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan danteknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa yangdilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat13. Fasilitas pelayanan kesehatan jiwa adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakanuntuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan jiwa, baik promotif, preventif,kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,dan/atau masyarakat.14. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakanuntuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalamrangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatankesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.15. Pihak berwenang adalah pihak yang kompeten yang ditentukan oleh hukum yangberlaku16. perawatan kesehatan mental meliputi analisis dan diagnosis kondisi mentalseseorang, dan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi penyakit mental atau penyakitmental yang dicurigai.17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerahsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.19. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidangkesehatan.20. Pasien jiwa adalah orang yang datang ke fasilitas kesehatan jiwa dan menerimaperawatan kesehatan jiwa.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 56

BAB IIASAS DAN TUJUANPasal 2Upaya kesehatan jiwa diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan,keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban,keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.Pasal 3Upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dankesadaran bangsa tentang kesehatan jiwa agar dapat mengurangi beban akibatgangguan jiwa, melindungi hak asasi manusia penderita gangguan jiwa, memberikanakses yang adil bagi perawatan kesehatan jiwa untuk seluruh masyarakat, pelayananyang terintegrasi ke dalam sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan; lintassektoral, dan yang memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa, menyediakan program,kesehatan jiwa komprehensif melalui pemberdayaan masyarakat,.BAB IIIHAK PENDERITA GANGGUAN JIWAPasal 4Setiap penderita gangguan jiwa berhak atas kesehatanPasal 5(1) Setiap penderita gangguan jiwa berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwayang aman, bermutu, dan terjangkau..(2) Setiap penderita gangguan jiwa, harus diperlakukan secara manusiawi dan sesuaiharkat dan martabat sebagai manusia.(3) Setiap penderita gangguan jiwa, memiliki hak atas perlindungan dari bentukbentukeksploitasi baik secara fisik, seksual, ekonomi, social, dan lainnya yangbersifat merendahkan harkat dan martabat manusia.(4) Setiap penderita gangguan jiwa berhak mendapatkan perlakukan yang tidakdiskriminatif berupa pembedaan, pengasingan yang memiliki efek menghilangkanatau mengganggu hak.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 57

(5) Setiap penderita gangguan jiwa berhak untuk melaksanakan semua, hak politik,hak sipil, hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana diakui dalam DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia.BAB IVPERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMURPasal 6Perhatian khusus harus diberikan dalam rangka perlindungan anak di bawah umuryang mengalami gangguan jiwa.BAB VTANGGUNG JAWAB PEMERINTAHPasal 7(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan,membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa yang merata danterjangkau oleh masyarakat.(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkanpada pelayanan publik.(3) Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitaskesehatan baik fisik maupun sosial bagi penderita gangguan jiwa untuk mencapaiderajat kesehatan yang setinggitingginya.Pasal 8Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan jiwayang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan jiwayang setinggi-tingginya.Pasal 9Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, danfasilitas pelayanan kesehatan jiwa untuk meningkatkan dan memelihara derajatkesehatan jiwa yang setinggi-tingginya.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 58

Pasal 10Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakatdalam segala bentuk upaya kesehatan.jiwaPasal 11Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yangbermutu, aman, efisien, dan terjangkau.Pasal 12Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisikesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutudan pemerataan upaya kesehatan jiwa.Pasal 13Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan upayakesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwakeseluruhan, termasuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatanjiwa.Pasal 14Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatandirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umumwajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.Passal 15Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan danperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar,menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/ataumengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.Pasal 16Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaanfasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 59

Pasal 17Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayatpasal 16 termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwauntuk masyarakat miskin.BAB VIPENENTUAN GANGGUAN JIWAPasal 18(1) Penentuan bahwa seseorang memiliki gangguan jiwa harus dibuat sesuai denganstandar medis yang diterima secara internasional.(2) Penentuan gangguan jiwa tidak boleh dilakukan atas dasar kepentingan politik,ekonomi atau status sosial, atau keanggotaan dari kelompok budaya, ras atauagama, atau tidak secara langsung relevan dengan alasan status kesehatan jiwa.(3) Konflik keluarga, atau perilaku tidak sesuai dengan moral, sosial, budaya ataupolitik, nilai atau keyakinan agama yang berlaku dalam masyarakat seseorang,tidak akan pernah menjadi faktor penentu dalam mendiagnosis gangguan jiwa.(4) Latar belakang pengobatan masa lalu atau pengalaman sebagai pasien rumah sakitiiwa tidak dengan sendirinya membenarkan setiap penentuan gangguan jiwa ataumasa depan gangguan jiwa.(5) Tidak ada orang atau atau pihak tertentu yang boleh mengklasifikasikan seseorangsebagai orang yang memiliki, atau menunjukkan bahwa dia memiliki gangguanjiwa kecuali untuk tujuan yang lan(6) gsung berhubungan dengan gangguan jiwa atau konsekuensi dari gangguan jiwa.BAB VIIUPAYA KESEHATANUmumPasal 19Untuk mewujudkan derajat kesehatan Jiwa yang setinggi-tingginya bagi masyarakat,diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upayakesehatan jiwa perseorangan dan upaya kesehatan jiwa masyarakat.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 60

Pasal 20Upaya kesehatan jiwa diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatanpromotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu,menyeluruh, dan berkesinambungan.Pasal 21(1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggungjawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.(2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenagakesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hakasasi penderita.(3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanankesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 22Standar pelayanan(1) Setiap pasien berhak untuk menerima pelayanan kesehatan jiwa dan kepeduliansosial sesuai kebutuhannya, dan berhak untuk perawatan dan pengobatan sesuaidengan standar yang sama bagi orang lain dengan sakit yang berbeda.(2) Setiap pasien harus dilindungi dari bahaya, termasuk penyalahgunaan obat olehpasien lain, staf atau orang lain atau tindakan lain yang menyebabkan tekanan mentalatau ketidaknyamanan fisik.Pasal 23Pengobatan(1) Setiap pasien berhak untuk diperlakukan dalam lingkungan terbatas sedikit dandengan perlakuan yang tidak membatasi atau mengganggu kesehatan sesuaidengan kebutuhan pasien dan kebutuhan untuk melindungi keselamatan fisik oranglain.(2) Perlakuan dan perawatan setiap pasien harus didasarkan pada rencana yang bersifatindividual yang ditentukan dari pasen, didiskusikan dengan pasien, ditinjau secaraberkala, direvisi bilamana perlu dan diberikan oleh staf profesional yangberkualifikasi.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 61

(3) Perawatan kesehatan jiwa harus selalu disediakan sesuai dengan standar yangberlaku, etika bagi para praktisi kesehatan jiwa, termasuk standar yang ditetapkan(4) Perlakuan setiap pasien harus diarahkan untuk meningkatkan kemandirian pasen.Pasal 24Obat(1) Obat harus memenuhi kebutuhan kesehatan terbaik pasien, harus diberikan kepadapasien hanya untuk keperluan terapeutik atau diagnostik dan tidak akan pernahdiberikan sebagai hukuman atau untuk kenyamanan orang lain.(2) Praktisi kesehatan jiwa hanya akan mengelola pengobatan yang diketahui ataumenunjukkan keberhasilan.(3) Semua obat harus diresepkan oleh praktisi kesehatan jiwa yang diizinkan olehhukum dan harus dicatat dalam catatan pasien.Pasal 25Pemeriksaan MedisSeseorang tidak akan dipaksa untuk menjalani pemeriksaan medis dengan maksud untukmenentukan apakah dia memiliki gangguan jiwa kecuali sesuai dengan prosedur danaturan hukum yang berlaku.Pasal 26KerahasiaanHak kerahasiaan informasi tentang orang dengan gangguan jiwa harus dihormati.Pasal 27Persetujuan terhadap pengobatan(1) Tidak ada pengobatan diberikan kepada pasien tanpa persetujuan nya, kecuali diaturdalam ayat 6, 7, 8, 12 dan 13 di bawah.(2) Informed consent adalah persetujuan yang diperoleh dengan bebas, tanpa ancamanatau bujukan yang tidak benar, setelah pengungkapan informasi yang memadai dandipahami dalam bentuk dan bahasa yang dimengerti oleh pasien pada:(a) penilaian diagnostik;(b) tujuan, metode, lama, dan manfaat yang diharapkan dari pengobatan yangdiusulkan;Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 62

(c) model Alternatif pengobatan dan(d) kemungkinan rasa sakit atau ketidaknyamanan, risiko dan efek samping dariperawatan yang diusulkan.(3) Seorang pasien dapat meminta kehadiran seseorang atau beberapa orang dari pihakkeluarga pasien selama prosedur untuk pemberian persetujuan(4) Seorang pasien memiliki hak untuk menolak atau menghentikan pengobatan, kecualisebagaimana ditentukan dalam ayat 6, 7, 8, 12 dan 13 di bawah. Konsekuensi darimenolak atau menghentikan pengobatan harus dijelaskan kepada pasien.(5) Seorang pasien tidak akan pernah diminta atau terpaksa untuk melepaskan hakinformed consent. Jika pasien harus berikan tindakan, harus dijelaskan kepada pasienbahwa tindakan tidak dapat diberikan tanpa persetujuan.(6) Kecuali sebagaimana diatur dalam ayat 7, 8, 12, dan 13 di bawah ini, suatu rencanapengobatan yang diusulkan dapat diberikan kepada pasien tanpa persetujuan pasienjika berikut kondisi berikut dipenuhi:a) rumah sakit dan atau pihak berwenang tertentu memiliki semua informasi yangsesuai, termasuk informasi yang meyakinkan bahwa, pada saat tersebut, pasientidak memiliki kapasitas untuk memberi atau tidak memberi informed consentdengan rencana pengobatan yang diusulkan atau, jika undang-undang yangmengatur bahwa dengan memperhatikan keamanan pasien sendiri ataukeselamatan orang lain, pasien tidak beralasan menolak persetujuan tersebut, danb) pihak berwenang yakin bahwa rencana pengobatan yang diusulkan dalamkepentingan terbaik kebutuhan kesehatan pasien.(7) Ayat 6 di atas tidak berlaku untuk pasien yang berada di bawah tanggungjawabkeluarga atau pihak lain yang secara hukum diperbolehkan untuk menyetujuiperawatan pasien.(8) Kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 13 di bawah ini, pengobatanmungkin juga diberikan kepada pasien tanpa persetujuan pasien jika memenuhisyarat kesehatan jiwa yang sah secara hukum, tenaga kesehatan menentukan bahwasangat diperlukan untuk mencegah langsung kerugian pada pasien atau orang lain.perlakuan tersebut tidak diperpanjang setelah jangka waktu yang sangat diperlukanuntuk tujuan ini.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 63

(9) Pengobatan apa pun yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, setiap upaya tetapharus dinformasikan kepada pasien tentang sifat pengobatan dan setiap kemungkinanserta melibatkan pasien dalam pengembangan rencana perawatan.(10) Semua perlakuan harus segera dicatat dalam catatan medis pasien, dengan indikasiapakah paksa atau sukarela.(11) Pengekangan fisik atau pengisolasian pasien tidak akan dilakukan kecuali sesuaidengan standar operasional prosedur (SOP) fasilitas kesehatan jiwa dan hanya jikaadalah satu-satunya cara yang ada untuk mencegah kerugian langsung terhadappasien atau orang lain. Ini tidak akan berlangsung lama di luar periode yang sangatdiperlukan untuk tujuan ini. Semua kasus pengekangan fisik atau isolasi, harusdicatat dalam rekam medis pasien. Pasien yang terkendali atau terisolasi harusditempatkan dalam kondisi yang manusiawi dan di bawah pengawasan perawatandan dekat dengan pemberi pelayanan. Keluarga atau perwakilan keluarga, jika adadan jika memungkin, akan diberikan pemberitahuan segera dari setiap pengekanganfisik atau isolasi.(12) Sebuah prosedur medis atau bedah utama dapat dilakukan pada seseorang dengangangguan jiwa hanya bila diperbolehkan oleh aturan, di mana dianggap bahwa haltersebut adalah cara terbaik melayani kebutuhan kesehatan pasien dan di manapasien memberi informed consent, kecuali pasien tidak mampu memberikaninformed consent, prosedur dilakukan setelah evaluasi.(13) Uji klinis dan pengobatan eksperimental tidak harus dilakukan pada setiap pasientanpa persetujuan, kecuali bahwa seorang pasien yang tidak mampu memberikaninformed consent dapat diterima untuk suatu uji klinis atau diberi perlakuaneksperimental.Pasal 28Pemberitahuan hak-hak(1) Seorang pasien di fasilitas kesehatan jiwa harus diinformasikan sesegera mungkinsetelah masuk, dalam bentuk dan bahasa yang dapat dipahami pasien.(2) Jika seorang pasien tidak dapat memahami informasi tersebut, hak-hak pasien harusdikomunikasikan kepada keluarga atau kepada orang yang paling mampu mewakilikepentingan pasien dan bersedia untuk melakukannya.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 64

Pasal 29Hak dan kondisi di fasilitas kesehatan jiwa(1) Setiap pasien di fasilitas kesehatan memiliki hak penuh untuk :(a) Pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum(b) Privasi(c) Kebebasan komunikasi, yang mencakup kebebasan untuk berkomunikasi denganorang lain di fasilitas kesehatan; kebebasan untuk mengirim dan menerimakomunikasi; kebebasan untuk menerima secara pribadi kunjungan dari seorangpengacara atau perwakilan pribadi dan, dari pengunjung yang lain, dankebebasan akses ke telepon, pos dan layanan surat kabar, radio dan televisi.(d) Kebebasan agama atau kepercayaan.(2) Lingkungan dan kondisi kehidupan di fasilitas kesehatan mental harus sedekatmungkin dengan mereka yang hidup normal, pasen usia yang sama dan khususnyaakan meliputi:(a). Fasilitas untuk kegiatan rekreasi dan bersantai(b) Fasilitas untuk pendidikan(c) Fasilitas untuk membeli atau menerima keperluan sehari hari, rekreasi ,danKomunikasi(d) Fasilitas, yang mendukung keterlibatan pasien dalam pekerjaan sesuai denganlatar belakang sosial dan budaya, dan sesuai program rehabilitasi danterintegrasi dalam masyarakat. mencakup bimbingan pekerjaaan, pelatihan danpenempatan pekerjaaan yang memungkinkan pasien untuk mempertahankanpekerjaan di masyarakat.(3) Pasen dipekerjakan dalam batas-batas kemampuan dan kebutuhan pasien dan denganpersyaratan pasien dapat memilih jenis pekerjaan ia ingikan.(4) Pasien di fasilitas kesehatan jiwa tidak boleh dieksploitasi. Pasien berhak untukmenerima upah yang sama untuk pekerjaan apapun sesuai aturan yang berlakuPasal 30Akses Terhadap InformasiSeorang pasien (terrmasuk mantan pasien) berhak memiliki akses ke informasi mengenaikesehatannya dan catatan pribadi yang dibuat oleh fasilitas kesehatan jiwa.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 65

BAB VIIISUMBER DAYA FASILITAS KESEHATAN JIWAPasal 31(1) Fasilitas kesehatan mental harus memiliki :(a) Tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan akan pelayanan(b) Diagnostik dan peralatan terapi bagi pasien;(c) perawatan profesional yang tepat; dan(d) cukup pasokan obat-obatan(2) Setiap fasilitas kesehatan jiwa harus diperiksa oleh pihak yang berwenang untukmemastikan bahwa kondisi, pengobatan dan perawatan pasien sesuai ketentuanyang berlaku.(3) Akses ke fasilitas kesehatan jiwa harus diberikan dalam cara yang sama sepertiakses kesetiap fasilitas lain untuk penyakit lainnya.BAB IXPERAWATAN PAKSAPasal 32(1) Seseorang dapat dibawa ke fasilitas kesehatan jiwa sebagai pasien, atau yangsudah dirawat sebagai pasien, tetap dipertahankan di fasilitas kesehatan jiwa jika,dan hanya jika, seorang tenaga kesehatan jiwa yang diberikan wewenang olehhukum untuk mempertimbangkan bahwa, oleh karena gangguan jiwa tersebut adakemungkinan membahayakan pasen sendiri atau orang lain(2) Penerimaan Paksa perawatan harus untuk waktu yang singkat sebagaimanaditentukan oleh hukum atura yang berlaku.(3) Pengaturan waktu perawatan ditetapkan dengan keputusan menteri.(4) Fasilitas kesehatan hanya menerima pasien jika fasilitas kesehatan telah ditunjukuntuk melakukannya sesuai dengan peaturan yang berlaku.BAB XHIDUP DI MASYARAKATPasal 33(1) Setiap orang dengan gangguan jiwa berhak untuk hidup dan bekerja di lingkunganmasyarakat sejauh dimungkinkan.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 66

(2) Setiap pasen dengan gangguan jiwa berhak untuk diperlakukan dan diperhatikan,sejauh mungkin, dalam masyarakat di mana dia tinggal.(3) Setiap pasien dengan gangguan jiwa berhak bila memungkinkan dilakukanpengobatan di fasilitas kesehatan yang dekat rumahnya atau rumah kerabatnyaatau teman-temannya dan harus memiliki hak untuk kembali ke masyarakat sesegeramungkin.BAB XIMASALAH HUKUMPasal 34(1) Semua orang yang menjalani hukuman penjara untuk pelanggaran kriminal, atauyang ditahan dalam proses proses pidana atau investigasi terhadap mereka, danmemiliki penyakit jiwa atau yang diindikasikan mempunya penyakit jiwa harusmendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.(2) Pengadilan atau pejabat berwenang lainnya, atas dasar nasihat medis yangkompeten dan independen, dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkanke fasilitas kesehatan jiwa.(3) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (visum etrepertum psikiatricum) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwapada fasilitas pelayanan kesehatan.(4) Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguankesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dankompetensi sesuai dengan standar profesi.Pasal 35PengaduanSetiap pasien dan mantan pasien berhak untuk mengajukan keluhan melalui prosedursebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 67

BAB XIIPERAN SERTA MASYARAKATPasal 36(1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalamsegala bentuk dan tahapan upaya kesehatan jiwa dalam rangka membantumempercepat pencapaian derajat kesehatan jiwa masyarakat yang setinggi-tingginya(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secaraaktif dan kreatif.BAB XIIIPEMBINAAN DAN PENGAWASANBagian KesatuPembinaanPasal 37Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat danterhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber dayakesehatan di bidang kesehatan jiwa dan upaya kesehatan jiwa.Pasal 38(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diarahkan untuk:a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan jiwab. menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwac. memfasilitasi dan menyelenggarakan kesehatan jiwa(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:a. komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat;b. pendayagunaan tenaga kesehatan jiwac. pembiayaan.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 68

Bagian keduaPengawasanPasal 39(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggarakegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan jiwa danupaya kesehatan jiwa.(2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiappenyelengaraan upaya kesehatan jiwa.(3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepaladinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidangkesehatan jiwa.(3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.Pasal 40Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dalam melaksanakantugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukanpengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidangkesehatan jiwa dan upaya kesehatan jiwa.Pasal 41Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, tenaga pengawasmempunyai fungsi:a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungandengan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwab. memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan jiwa.Pasal 42Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat dilakukannya pemeriksaan oleh tenagapengawas mempunyai hak untuk menolak pemeriksaan apabila tenaga pengawas yangbersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 69

Pasal 43Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanyapelanggaran hukum di bidang kesehatan jiwa, tenaga pengawas wajib melaporkankepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 44Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 45(1) Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan jiwa danfasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang melanggar ketentuan sebagaimana diaturdalam Undang-Undang ini.(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada lembaga pemerintah nonkementerian, kepala dinas provinsi, ataukabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan jiwa.(3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:a. peringatan secara tertulis;b. pencabutan izin sementara atau izin tetap.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan tindakan administratifsebagaimana dimaksud pasal ini diatur oleh Menteri.BAB XIVPENYIDIKANPasal 46(1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negerisipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidangkesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untukmelakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindakpidana di bidang kesehatan jiwaNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 70

. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidanadi bidang kesehatan jiwac. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungandengan tindak pidana di bidang kesehatan jiwad. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidanadi bidang kesehatan jiwae. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkaratindak pidana di bidang kesehatan jiwaf. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana di bidang kesehatan jiwag. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yangmembuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan jiwa.(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyidiksesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.BAB XVKETENTUAN PIDANAPasal 47(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukanpraktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang dengan sengajatidak memberikan pelayanan terhadap penderita gangguan jiwa dipidana denganpidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinyakecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenagakesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahundan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).BAB XVIKETENTUAN PERALIHANPasal 48Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan palinglambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 71

Pasal 49Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terkait dengan kesehatan jiwa dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.BAB XVIIKETENTUAN PENUTUPPasal 50Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini denganmenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal ....................................................PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal ................................MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.PATRIALIS AKBARLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR ......Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,ttd. dan capNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 72