naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa

Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan baru menyebabkan perlunyapenggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Perundangundanganlama, di dalam Peraturan Perundang-undangan baru harus secarategas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Perundangundanganlama.Rumusan pencabutan diawali dengan frase Pada saat Undang-Undang ini mulaiberlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundangundangan pencabutan tersendiri. Demi kepastian hukum, pencabutan PeraturanPerundang-undangan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapimenyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang- undangan mana yangdicabut. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telahdiundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakantidak berlaku. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dicabut lebihdari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalambentuk tabulasi. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan harus disertaidengan keterangan mengenai, status hukum dari peraturan pelaksanaan,peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkanPeraturan Perandang-undangan yang dicabut.Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya tidak bolehditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundangundanganyang mendasarinya. Penutup merupakan bagian akhir PeraturanPerundang-undangan dan memuat : Rumusan perintah pengundangan danpenempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau BeritaDaerah; Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundangundangan;Pengundangan Peraturan Perundang-undangan; dan akhir bagianpenutup.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 49