naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa

pemerintah dengan sector swasta atau masyarakat dapat tetap dilaksanakantanpa kemudian akan mengorbankan kepentingan public.2. Deskripsi dan analisis perizinan yang memerlukan pengaturanDalam rangka menjaga kualitas dan keberlansungan pelayanan kesehatan jiwa,maka perlu diatur mengenai perizinan terutama terkait dengan pemberi layanankesehatan jiwa. Dengan harapan bahwa pelayanan yang diberikan semata matadilakukan dalam kerangka perlindungan akan hak hak penderita gangguanjiwa.G. Larangan1. Perspektif Larangan dalam kebijakan publik dan kebijakan kesehatanLarangan dalam konteks kebijakan publik merupakan materi muatan yangsifatnya protective regulatory (pengaturan perlindungan). Muatan materilarangan dalam kebijakan public mempertegas dan memperjelas apa yangboleh dilakukan dan apa yang tidak boleh.2. Deskripsi dan analisis subtansi yang memerlukan pengaturanLarangan dalam konteks undang undang kesehatn jiwa sifatnya dalam rangkamemberikan perlindungan. Muatan materi larangan dalam kebijakankesehatan jiwa mempertegas dan memperjelas apa yang boleh dilakukan danapa yang tidak boleh terkait dengan masalah kesehatan jiwa.H. Peran serta Masyarakat1. Perspektif Peran Serta Masyarakat dalam kebijakan publik dankebijakan KesehatanPartisipasi masyarakat menurut (Adi, 2007) adalah keikutsertaan masyarakatdalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat,pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menanganimasalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakatdalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Ada dua hal yang terkaitdengan partisipasi masyarakat, yakni partisipasi dalam menyusun PeraturanNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 42