naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa

More documents

Recommendations

Info

Pasal 17Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayatpasal 16 termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwauntuk masyarakat miskin.BAB VIPENENTUAN GANGGUAN JIWAPasal 18(1) Penentuan bahwa seseorang memiliki gangguan jiwa harus dibuat sesuai denganstandar medis yang diterima secara internasional.(2) Penentuan gangguan jiwa tidak boleh dilakukan atas dasar kepentingan politik,ekonomi atau status sosial, atau keanggotaan dari kelompok budaya, ras atauagama, atau tidak secara langsung relevan dengan alasan status kesehatan jiwa.(3) Konflik keluarga, atau perilaku tidak sesuai dengan moral, sosial, budaya ataupolitik, nilai atau keyakinan agama yang berlaku dalam masyarakat seseorang,tidak akan pernah menjadi faktor penentu dalam mendiagnosis gangguan jiwa.(4) Latar belakang pengobatan masa lalu atau pengalaman sebagai pasien rumah sakitiiwa tidak dengan sendirinya membenarkan setiap penentuan gangguan jiwa ataumasa depan gangguan jiwa.(5) Tidak ada orang atau atau pihak tertentu yang boleh mengklasifikasikan seseorangsebagai orang yang memiliki, atau menunjukkan bahwa dia memiliki gangguanjiwa kecuali untuk tujuan yang lan(6) gsung berhubungan dengan gangguan jiwa atau konsekuensi dari gangguan jiwa.BAB VIIUPAYA KESEHATANUmumPasal 19Untuk mewujudkan derajat kesehatan Jiwa yang setinggi-tingginya bagi masyarakat,diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upayakesehatan jiwa perseorangan dan upaya kesehatan jiwa masyarakat.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 60
Pasal 20Upaya kesehatan jiwa diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatanpromotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu,menyeluruh, dan berkesinambungan.Pasal 21(1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggungjawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.(2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenagakesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hakasasi penderita.(3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanankesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 22Standar pelayanan(1) Setiap pasien berhak untuk menerima pelayanan kesehatan jiwa dan kepeduliansosial sesuai kebutuhannya, dan berhak untuk perawatan dan pengobatan sesuaidengan standar yang sama bagi orang lain dengan sakit yang berbeda.(2) Setiap pasien harus dilindungi dari bahaya, termasuk penyalahgunaan obat olehpasien lain, staf atau orang lain atau tindakan lain yang menyebabkan tekanan mentalatau ketidaknyamanan fisik.Pasal 23Pengobatan(1) Setiap pasien berhak untuk diperlakukan dalam lingkungan terbatas sedikit dandengan perlakuan yang tidak membatasi atau mengganggu kesehatan sesuaidengan kebutuhan pasien dan kebutuhan untuk melindungi keselamatan fisik oranglain.(2) Perlakuan dan perawatan setiap pasien harus didasarkan pada rencana yang bersifatindividual yang ditentukan dari pasen, didiskusikan dengan pasien, ditinjau secaraberkala, direvisi bilamana perlu dan diberikan oleh staf profesional yangberkualifikasi.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 61
Page 3 and 4:
DAFTAR ISIBAB I : PENDAHULUANA. Lat
Page 6 and 7:
teknologi serta kemudahan informasi
Page 8:
Berbagai kebijakan publik juga terl
Page 11 and 12: B. Penyebab Umum Gangguan JiwaAda d
Page 13 and 14: E. Gangguan jiwa, Stigma dan Hak Az
Page 15 and 16: perawatan tidaklah cukup, kegagalan
Page 17 and 18: untuk mengurangi penurunan dan gang
Page 19 and 20: diobati, individu dengan penyakit m
Page 21 and 22: c. Kriminalisasi Gangguan JiwaAda e
Page 23 and 24: dirancang untuk membantu anak-anak
Page 25 and 26: menghemat pengeluaran biaya. Namun
Page 27 and 28: jiwa serius, khususnya program berj
Page 29 and 30: Pemulihan Gangguan Jiwa(33), Studi-
Page 31 and 32: 3. Pemulihan, apakah satu pandangan
Page 33 and 34: BAB IVLANDASAN HUKUMA. Landasan Kon
Page 35 and 36: BAB VMATERI MUATANA. Ketentuan Umum
Page 37 and 38: Undang Dasar Negara Republik Indone
Page 39 and 40: mereka yang terlibat dalam pembentu
Page 41 and 42: Terkait dengan kewenangan dalam huk
Page 43 and 44: Perundang-undangan dan partisipasi
Page 45 and 46: L. Sanksi AdministrasiSubstansi yan
Page 47 and 48: Ketentuan pidana bagi tindak pidana
Page 49 and 50: Jika materi dalam Peraturan Perunda
Page 51 and 52: Daftar pustaka1. Departemen K. KMK
Page 53 and 54: DRAFFRANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBL
Page 55 and 56: dalam lingkungan hidup, menerima de
Page 57 and 58: BAB IIASAS DAN TUJUANPasal 2Upaya k
Page 59: Pasal 10Pemerintah bertanggung jawa
Page 63 and 64: (c) model Alternatif pengobatan dan
Page 65 and 66: Pasal 29Hak dan kondisi di fasilita
Page 67 and 68: (2) Setiap pasen dengan gangguan ji
Page 69 and 70: Bagian keduaPengawasanPasal 39(1) M
Page 71 and 72: . melakukan pemeriksaan terhadap or
show all

naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?