naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa

Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadapkegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam undangundangyang bersangkutan, tetapi cukup. Rumusan ketentuan pidana harusmenyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif,alternatif, atau kumulatif alternatif. Tindak pidana dapat dilakukan olehorang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yangdilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada: Badan hukum, perseroan,perkumpulan, atau yayasan; mereka yang memberi perintah melakukantindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukantindak pidana; atau kedua-duanya.2. Deskripsi dan analisis tindak pidana yang memerlukan pengaturanPelayanan kesehatan jiwa akan meningkatkan akses terhadap layanan yangsesuai untuk dengan masalah kesehatan dan gangguan jiwa yang beradadalam kontak dengan atau berisiko keterlibatan peradilan pidana, dan untukmengidentifikasi kebutuhan spesifik individu dengan masalah kesehatanjiwa yang beresiko keterlibatan peradilan pidana atau yang memiliki sejarahketerlibatan peradilan pidana.N. Ketentuan Peralihan1. Perspektif Ketentuan Peralihan dalam kebijakan publik dankebijakan kesehatanMenurut UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadapPeraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat PeraturanPerundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundangundangantersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkanpermasalahan hukum. Ditempatkan di antara bab ketentuan pidana dan babKetentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidakdiadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihanditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup. Pada saatsuatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segalaNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 47