naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa

Pasal 17Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayatpasal 16 termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwauntuk masyarakat miskin.BAB VIPENENTUAN GANGGUAN JIWAPasal 18(1) Penentuan bahwa seseorang memiliki gangguan jiwa harus dibuat sesuai denganstandar medis yang diterima secara internasional.(2) Penentuan gangguan jiwa tidak boleh dilakukan atas dasar kepentingan politik,ekonomi atau status sosial, atau keanggotaan dari kelompok budaya, ras atauagama, atau tidak secara langsung relevan dengan alasan status kesehatan jiwa.(3) Konflik keluarga, atau perilaku tidak sesuai dengan moral, sosial, budaya ataupolitik, nilai atau keyakinan agama yang berlaku dalam masyarakat seseorang,tidak akan pernah menjadi faktor penentu dalam mendiagnosis gangguan jiwa.(4) Latar belakang pengobatan masa lalu atau pengalaman sebagai pasien rumah sakitiiwa tidak dengan sendirinya membenarkan setiap penentuan gangguan jiwa ataumasa depan gangguan jiwa.(5) Tidak ada orang atau atau pihak tertentu yang boleh mengklasifikasikan seseorangsebagai orang yang memiliki, atau menunjukkan bahwa dia memiliki gangguanjiwa kecuali untuk tujuan yang lan(6) gsung berhubungan dengan gangguan jiwa atau konsekuensi dari gangguan jiwa.BAB VIIUPAYA KESEHATANUmumPasal 19Untuk mewujudkan derajat kesehatan Jiwa yang setinggi-tingginya bagi masyarakat,diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upayakesehatan jiwa perseorangan dan upaya kesehatan jiwa masyarakat.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 60