naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa

Terkait dengan kewenangan dalam hukum publik penyerahan sesuatuwewenang oleh organ pemerintah kepada organ lain yang lebih rendah. Organyang dilengkapi dengan kekuasaan yang demikian itu tidak hanya berwewenang, akan tetapi juga berkewajiban menjalankan kekuasaan itu. Dengan demikianwewenang dan tanggungjawab dalam kebijakan public pada dasarnya ada padapemerintah. Baik secara langsung oleh pemerintah ataupun lembaga yangditunjuk oleh pemerintah.2. Deskripsi dan analisis wewenang dan tanggungjawab yang memerlukanPengaturanMengingat upaya penyelenggraan kesehatan jiwa akan melibatkan berbagaipihak sesuai dengan karakteristik program yang di rancang mulai dari tingkatpusat maupun daerah, maka diperlukan adanya batasan kejelasan mengenaiwewenang dan tanggungjawab masing masing pihak. Dalam rancangan undangundang kesehatan jiwa akan dirancang mengenai wewenang dan tanggungjawabdimana pusat akan lebih menitikberatkan pada aspek regulasi sedangkan didaerah lebih kepada aspek implementasi dengan tetap mengedepankan kearifanlocal masing masing. Terkait dengan hal inipun perlu dipertegas lagi wewenangdan tanggungjawab dan peran masyarakat sebagai pihak sentral dalam mencapaitujuan penyelenggraaan kesehatan jiwa.F. Perizinan1. Perspektif Perizinan dalam kebijakan publik dan kebijakan kesehatanProtective regulatory merupakan salah satu bentuk atau tipologi kebijakanpublik dimana kebijakan ini di desain untuk melindungi sector public denganmerancang kondisi dalam mana ditetapkan boleh tidaknya berbagai aktifitasswasta ( Ripley (1985), lebih lanjut dijelaskan bahwa jika kondisi yang terciptaakibat dari kegiatan sektor swasta tersebut menimbulkan kerusakan ataukekacauan sector public, maka aktifitas swasta itu dilarang(38).Pada kebijakan public tipe ini dalam muatan materinya seyogyanya memasukanaspek perizinan di dalamnya. Dengan demikian kerjasama dan kemitraanNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 41