naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa

B. Pengertian1. Perspektif Rumusan Pengertian dalam kebijakan publik dan kebijakankesehatanDefinisi adalah suatu uraian atau perumusan untuk menjelaskan arti atau maksudsuatu istilah atau untuk meletakkan suatu pilihan di antara beberapa arti dariistilah yang tidak menyimpang dari arti yang biasa dari istilah itu(35) Sedangmenurut Undang Undang No 10 taun 2004 dijelaskan bahwa pengertian yangmengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkupkhusus, pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diaturditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan pengertian yang mempunyaikaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.2. Deskripsi dan analisis pengertian yang memerlukan pengaturanTerkait dengan Rancangan Undang-undang kesehatan jiwa, pegertian yangdimaksud dalam Rancangan undang-undang ini meliputi pengertian tentang :Kesehatan, kesehatn jiwa, , gangguan kesehatan jiwa, stigma, pemeriksan fisik,penentuan diagnosa gangguan jiwa, Sumber daya di bidang kesehatan jiwa,Tenaga kesehatan jiwa, Perkara hukum, perawatan paksa, diskriminasi, Upayakesehatan jiwa, Pelayanan kesehatan promotif, Pelayanan kesehatan preventif,pasen, pelayanan kesehatan kuratif, Pelayanan kesehatan rehabilitative,Pemerintah Pusat, Menteri.C. Hak dan Kewajiban1. Perspektif Hak & Kewajiban dalam kebijakan publik dan kebijakankesehatanDi Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara (hak dan kewajiban)digambarkan dalam UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negaraIndonesia tersebut digambarkan dalam pengaturan mengenai hak dan kewajibanyang mencakup berbagai bidang Hak dan kewajiban warga negara tercantumdalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Sedangkan menurut UU No10 Tahun 2004 dikatakan bahwa materi muatan yang harus diatur denganUndang-Undang berisi hal-hal yang mengantar lebih lanjut ketentuan Undang-Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 36