naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa

hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum,pada saat maupun sesudah Peraturan Perundang-undangan yang baru itudinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Perundangundanganbaru.Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya lakusurut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkutpidana atau pemidanaan. Penentuan daya laku surut sebaiknya tidakdiadakan bagi Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yangmemberi beban konkret kepada masyarakat. Jika penerapan suatu ketentuanPeraturan Perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara, bagitindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan PeraturanPerandangundangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakanhukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atausyarat-syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut. Hindari rumusandalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atasketentuan Peraturan Perandang-undangan lain. Perubahan ini hendaknyadilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuanumum Peraturan Perundang-undangan atau dilakukan dengan membuatPeraturan Perundang-undangan perubahan.2. Deskripsi dan analisis peralihan yang memerlukan pengaturanDi dalam rancangan Undang undang Keshatan Jiwa ini mutan materitentang peralihan akn menegaskan mengenai pemberlakukan UndangUndang Kesehatan Jiwa dengan keterkaitannya dengan Undang UndangSebelumnya yang juga memuat tentang kesehatan jiwa.O. Ketentuan penutupSesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2004, Ketentuan Penutup ditempatkandalam bab terakhir. Ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan PeraturanPerundangandangan, Nama singkat; Status Peraturan Perundang-undanganyang sudah ada; dan Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 48