naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa

L. Sanksi AdministrasiSubstansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan ataspelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan normayang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Jika normayang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih darisatu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalampasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hindari rumusanketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dansanksi administratif dalam satu bab. Sanksi administratif dapat berupa, antaralain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara,denda administratif, atau daya paksa polisional. Saksi keperdataan dapatberupa, antara lain, ganti kerugian (UU No 10 Tahun 2004).M. Ketentuan Pidana1. Perspektif Ketentuan Pidana dalam kebijakan publik dan kebijakankesehatanKetentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana ataspelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umumketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-UndangHukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagiperbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundangu-ndangan lain,kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-UndangHukum Pidana).Menurut UU No 10 Tahun 2004, dalam menentukan lamanya pidana ataubanyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yangditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahanpelaku. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu babketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atausebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada,Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 45