naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa
naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa
naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Disamping hal tersebut juga terkait dengan hak atas layanan yang terjangkau<strong>dan</strong> diakses semua orang, terlepas dari lokasi geografis mereka, status ekonomi,jenis kelamin, ras, kondisi sosial, agama, HIV/AIDS <strong>dan</strong> status <strong>kesehatan</strong>.Pelayanan <strong>kesehatan</strong> <strong>jiwa</strong>l harus memiliki paritas dengan pelayanan <strong>kesehatan</strong>umum. Tepat waktu <strong>dan</strong> tepat layanan <strong>kesehatan</strong> <strong>jiwa</strong> harus tersedia di seluruhrentang kehidupan <strong>dan</strong> di semua tingkat perawatan. (Primer, Sekunder, Tersier)Orang dengan ganguan <strong>jiwa</strong> tidak akan dikenakan terhadap diskriminasi atasdasar kondisi mereka. Orang dengan kelainan <strong>jiwa</strong> mungkin memerlukanintervensi karena stigma lama <strong>dan</strong> meluas yang dimiliki masyarakat, profesional<strong>dan</strong> pembuat kebijakan terhadap gangguan <strong>jiwa</strong>.D. Lingkup Kegiatan1. Perspektif Lingkup Kegiatan dalam kebijakan publik <strong>dan</strong> kebijakan<strong>kesehatan</strong>Dalam pemahaman mengenai ruang lingkup kebijakan publik ini, maka kitaberangkat dari pemahaman kebijakan publik sebagai rangkaian tindakanpemerintah, yang terjadi dalam suatu proses dalam beberapa tahapan, untukmenentukan suatu langkah pemecahan masalah melalui berbagai kebijakan yangditeapkan. Sehingga ruang lingkup kebijakan publik berhubungan denganbeberapa tindakan yang tersirat dalam kebijakan publik, proses kebijakan <strong>dan</strong>tipologi /kategori kebijakan yang dihasilkan.Menurut Anderson (1979:126-132) dalam (37), empat kategori/tipologi darikebijakan publik, yakni: kebijakan substantif <strong>dan</strong> prosedural; kebijakandistributif, pengaturan, pengaturan sendiri, <strong>dan</strong> redistribusi; kebijakan material<strong>dan</strong> simbolik; serta kebijakan yang melibatkan barang kolektif atau barangprivat.Pada penjelasan lebih lanjut dapat dilihat bahwa lingkup kebijakan tersebutdapat terkait dengan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah, bagaimanasesuatu itu akan dilakukan atau siapa yang akan diberi kewenangan untukmengambil tindakan, apa yang menjadi dasar pembuatannya, apakah didasarkanatas dampak dari kebijakan terhadap masyarakat serta hubungan diantaraNaskah Akademik <strong>dan</strong> Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 38
Change language